Berlokasi di Dusun Cemanggal, Air Terjun Tirto Wening bisa
kamu capai setelah berkendara kurang lebih 1,5 kilometer setelah melalui
perkampungan padat penduduk. Jalanannya memang menanjak cukup ekstrem dan
sempit. 

Tapi, kamu nggak perlu khawatir karena pintu masuk penanda
air terjun ini cukup jelas di pinggir jalan dengan bangunan loket berwarna
cokelat di pinggir jalan. Usai memarkir kendaraan, kamu juga nggak perlu
trekking jauh-jauh untuk mencapai air terjunnya.

“Sayangnya, pas saya ke sana, sepertinya air terjunnya sudah
nggak diurus lagi ya. Jadi beberapa fasilitas seperti musala dan dekorasi
payungnya sudah rusak. Untungnya, air terjunnya bersih dan bagus meski nggak
begitu tinggi,” cerita Beni pada Minggu, (8/6/2025).

Hal lain yang bikin Beni cukup lega adalah toiletnya masih
bisa berfungsi meski sudah terlihat nggak terawat. Ditambah dengan jalur jalan
kakinya yang cenderung masih aman untuk siapa saja, dia pun merasa wisata ke
air terjun ini cukup layak dilakukan.

“Untuk wisata murah meriah dan nggak jauh dari rumah, tentu
saja sudah cukup bikin puas. Apalagi pemandangannya juga cukup asri,” ungkapnya.

Di bawah air terjun, terdapat kolam alami dan beberapa kolam
buatan yang bisa dipakai siapa saja untuk basah-basahan. Aliran airnya nggak
begitu deras sehingga aman untuk digunakan siapa saja, termasuk anak-anak.

Nggak jauh dari Air Terjun Tirto Wening yang segar ini, ada
juga tempat wisata lain yang nggak kalah menarik di Desa Munding, yaitu Bukit
Kembar Cemanggal. Dari bukit ini, terlihat pemandangan perbukitan yang cukup
spektakuler. Tapi, untuk mencapainya, harus berkendara lagi ke atas. Untuk tempat
wisata ini, Beni memilih untuk mengunjunginya lain waktu saja.

“Lain kali saja. Sudah cukup puas kok dengan air terjunnya,”
pungkas Beni.

Hm, jadi pengin melihat sendiri ya, seperti apa keindahan
Air Terjun Tirto Wening yang jarang terjamah wisatawan ini. Kamu sendiri,
apakah juga pengin ke sana, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Hampir setiap hari turun dari Bandungan
ke tempat kerjanya di Kota Semarang, Beni sering penasaran dengan satu gang dengan
gapura khas berwarna abu-abu bertuliskan “Selamat Datang di Desa Munding”. Lokasi
gang tersebut ada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan berjarak sekitar
200 meter dari SPBU Pakopen di lereng tenggara Gunung Ungaran.

Awalnya, dia mengira jika gang tersebut hanyalah gang menuju
desa pada umumnya. Tapi, dia sempat curiga karena sering banget ada angkutan
umum berhenti di depannya. Banyak pula muda-mudi dengan membawa kendaraan
berpelat luar kota yang masuk ke dalam gang tersebut. Usut punya usut, ternyata
ada beberapa tempat wisata yang menarik di Desa Munding. Salah satunya adalah
Air Terjun Tirto Wening.

Saking jarangnya dikunjungi wisatawan, Air Terjun Tirto Wening kini bahkan nggak lagi diurus dengan serius. Padahal, air terjun ini punya pemandangan yang cukup indah.&nbsp;

Masih Sepi Wisatawan, Air Terjun Tirto Wening Indahnya Kebangetan

Sedikit gambaran, untuk ukuran rata-rata di Indonesia, data center berpendingin air yang mengandalkan menara pendingin memerlukan listrik sebanding 1.000 rumah dan menghabiskan air hingga 26 juta liter per tahun per MW kapasitas .

Ya, di balik layar kecanggihan teknologi AI, terdapat ironi besar dan dampak lingkungan yang tampak menganga: jutaan liter air dan energi diperlukan sebagai tumbal untuk mendinginkan pusat data mereka. Inilah yang acap nggak disadari oleh kita, para pengguna teknologi ini.

Pernahkah kamu iseng menggunakan ChatGPT untuk sekadar lucu-lucuan atau curhat nggak penting, bahkan menambahkan kata "terima kasih" setelah prompt&nbsp;yang kamu berikan mendapatkan respons yang memuaskan? Terlihat sederhana, tapi sejatinya secara nggak langung kamu telah menghamburkan air di bumi.

Perlu kamu tahu bahwa data center AI membutuhkan air dalam volume raksasa. Menurut Investopedia, pelatihan model besar dapat menguapkan hingga 185.000 galon atau sekitar 700.000 liter air per sesi. Angka itu akan lebih besar saat musim panas.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan jika data center ditempatkan di wilayah yang rawan kekeringan. Virginia, misalnya, tengah menyusun regulasi untuk menuntut estimasi penggunaan air di pusat data karena kekhawatiran tersebut.

Pada 2024 lalu,&nbsp;Times melaporkan, protes dan tekanan hukum sempat muncul Di Texas dan Chile terkait rencana pendirian pusat data sementara krisis air saat itu tengah terjadi. Protes terhadap Google juga sempat dilayangkan oleh para aktivis di Santiago, Ibu Kota Chile, meminta mereka mengubah sistem pendinginan air ke udara.

Pusat data adalah inti dari teknologi digital, termasuk AI; karena di situlah data diproses dan sistem dijalankan. Server di pusat data yang beroperasi terus-menerus bisa membuat suhu ruangan naik. Jika terlalu tinggi, perangkat bisa melambat atau rusak. 

Nah, untuk mencegah overheating,&nbsp;pusat data membutuhkan sistem pendingin yang stabil, efisien, dan beroperasi 24/7. Sistem pendingin ini biasanya menggunakan cooling tower yang berbasis air.&nbsp;Sistem ini bekerja dengan prinsip penguapan.

Air panas dari sistem pendingin server (biasanya berupa cairan yang menyerap panas dari server) dipompa ke bagian atas cooling tower, lalu disiram ke dalam menara melalui nozel hingga menyebar ke area yang lebih luas untuk mendinginkan ruangan.

Karena menguap, air yang digunakan nggak akan sepenuhnya kembali. Maka, pusat data harus terus-menerus menyedot suplai air baru dari sumber-sumber yang ada di sekitar kawasan pusat data. Kebutuhannya pun luar biasa, yang bahkan bisa mengakibatkan kekeringan di wilayah sekitarnya. Inilah yang mengkhawatirkan.

Nggak cuma air, penggunaan listrik dari data center juga menyumbang karbon dioksida (CO₂) yang cukup besar. Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Meta mencatat kenaikan emisi nggak langsung hingga 150 persen selama periode 2020–2023, yang diyakini karena meningkatnya aktivitas operasi AI.

Sektor digital, termasuk di dalamnya pusat data, menyumbang 2–4 persen emisi global. Ini belum termasuk emisi dari penggunaan listrik dunia yang tentu saja meningkat. Diperkirakan, emisi AI global akan mencapai 245 juta ton CO₂ per tahun pada 2035.

Lebih jauh dari itu, ekspansi pesat AI berarti perangkat keras seperti chip dan server akan cepat usang. Artinya, akan ada lebih banyak limbah elektronik yang dihasilkan oleh teknologi ini.

Teknologi AI diperkirakan akan menghasilkan 1,2–5 juta ton limbah yang dikenal sebagai e-waste itu pada 2030 atau setara 12 persen dari total e-waste dunia. Ini belum termasuk bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi chip dan perangkat keras lain untuk kebutuhan AI. Wah!

Harus diakui, kecerdasan buatan adalah sebuah lompatan besar dalam dunia teknologi. Namun, perlu dipahami bahwa dalam prosesnya, teknologi ini juga membebani bumi. Menurutmu, adakah hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi beban ini? (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Sebuah riset di University of California Riverside menemukan bahwa satu sesi tanya jawab atau sekitar 10-50 pertanyaan dalam platform kecerdasan buatan (AI) nyaris menghabiskan 2 liter air. Kebutuhan air ini digunakan untuk&nbsp;mendinginkan pusat data melalui cooling tower.

Pada 2027, kebutuhan air untuk melepas "dahaga" seluruh teknologi berbasis AI di dunia diperkirakan akan mencapai 4,2-6,6 miliar meter kubik per tahunnya. Kurang lebih ini setara dengan kebutuhan air di Denmark selama empat tahun, menurut penelitian yang dipublikasikan Cornell University.

Tanpa langkah antisipasi yang tepat, miliaran meter kubik air per tahun diperkirakan akan diperlukan sebagai 'tumbal' teknologi AI pada 2027; yang nilainya setara dengan kebutuhan air selama empat tahun di Denmark.

'Tumbal' Teknologi AI: Krisis Air dan Ledakan Emisi

“Ini adalah tindakan yang paling kompleks untuk masyarakat, dan RSUP Dr Hasan Sadikin mampu melakukannya. Saya bangga karena tindakan ini berhasil dengan hasil yang luar biasa,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejak 2010, RS Hasan Sadikin sudah menangani 33 kasus kembar siam. Dari jumlah itu, 13 berhasil melalui proses pemisahan. Itu bukan sekadar angka, tapi deretan nyawa yang diberi harapan baru, serta cermin dari kemajuan layanan dan kapasitas rumah sakit rujukan tingkat nasional.

Namun, Menkes juga menyentil soal pembiayaan yang kerap jadi tantangan tersendiri. Dia menegaskan bahwa rumah sakit ke depan harus bisa menjalankan model subsidi silang agar layanan semacam ini tetap bisa diberikan tanpa membebani masyarakat.

“Karena itu saya bilang, rumah sakit harus punya model yang bisa subsidi silang, supaya kasus-kasus seperti ini tetap bisa ditangani dan masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS Hasan Sadikin dr Rachim Dinata Marsidi menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari kerja tim yang sangat solid. Mulai dari dokter berbagai spesialisasi, perawat, farmasi, ahli gizi, radiologi, psikolog, hingga tim manajemen rumah sakit, semuanya punya andil besar.

“Kami menjalankan pendekatan tiga tahap—praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif—dengan perencanaan matang, simulasi berulang, teknologi terkini, dan pemantauan intensif di masa kritis,” jelasnya.

Tapi, lebih dari sekadar keberhasilan medis, dr Rachim mengingatkan bahwa kisah Nadia dan Nadira adalah alarm bagi pentingnya akses kehamilan yang berkualitas, edukasi yang menyeluruh, serta deteksi dini terhadap kondisi kehamilan khusus.

“Keberhasilan ini adalah simbol bahwa sistem rujukan nasional kita mampu menjawab tantangan medis kompleks dengan hasil optimal,” tambahnya.

Kisah dua bayi ini bukan cuma catatan medis. Ini adalah gambaran nyata bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup dan tumbuh, apapun kondisi yang mereka bawa sejak lahir.

“Kami berharap kisah Nadia dan Nadira menjadi inspirasi dan harapan bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Seiring akan dikembalikannya Nadia dan Nadira ke pangkuan keluarga tercinta, kami juga melepaskan harapan bahwa setiap anak Indonesia, betapapun kompleks kondisi medisnya, memiliki kesempatan yang adil untuk hidup, tumbuh, dan berkembang,” pungkas dr Rachim.

Terharu banget ya, Millens? Jika kamu percaya bahwa harapan bisa lahir dari ruang operasi, kisah Nadia dan Nadira adalah buktinya. Bahwa di tengah tantangan, selalu ada secercah cahaya yang mungkin akan terlihat. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Bandung kembali mencatatkan kisah yang menggetarkan hati dari ruang bedah. Bayi kembar siam asal Jawa Barat, Nadia dan Nadira, akhirnya bisa menatap dunia sebagai dua individu yang terpisah, berkat tangan-tangan hebat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin, Bandung.

Bukan perkara mudah. Pemisahan bayi kembar siam adalah salah satu prosedur medis paling kompleks dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Tapi tim medis RS Hasan Sadikin membuktikan bahwa Indonesia bisa. Operasi berjalan sukses, dan kini kedua bayi mungil itu tengah menjalani masa pemulihan dalam kondisi stabil.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pun memberi apresiasi tinggi. Dalam sambutannya pada acara Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, Selasa (10/6), Menkes menegaskan betapa krusialnya capaian ini dalam dunia kesehatan nasional.

Operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung nggak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menegaskan kemajuan layanan medis Indonesia. Kisah Nadia dan Nadira pun jadi simbol harapan baru bagi banyak keluarga.&nbsp;

Kemajuan di Ruang Bedah; Nadia dan Nadira Kini Punya Tubuh Sendiri-Sendiri

“Moderasi beragama adalah fondasi hidup berbangsa di tengah keragaman. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri. Kita berdiri di tengah, saling menghormati, bekerja sama, dan hidup rukun dalam perbedaan,” tegasnya.

Pesan ini terasa semakin penting mengingat siswa SMK hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Sumanto pun mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga keberagaman bukan hanya tugas tokoh agama atau pemerintah semata.

“Anak-anak muda harus paham bahwa Indonesia ini berdiri bukan karena kesamaan, tapi karena perbedaan yang dijaga dengan rasa hormat dan semangat persatuan. Tugas kita semua menjaga warisan ini,” lanjutnya.

Sekolah adalah Ruang Aman untuk Tumbuh Jadi Toleran

Menurut Sumanto, sekolah punya peran penting dalam membentuk karakter inklusif dan terbuka sejak dini. Saat ruang kelas nggak hanya jadi tempat belajar mata pelajaran, tapi juga menjadi laboratorium sosial, maka karakter toleran bisa tumbuh lebih kuat.

“Kalau sekolah bisa menjadi tempat tumbuhnya karakter moderat, maka kita sedang menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak mudah terpecah belah oleh isu SARA,” katanya.

Dia pun memberi apresiasi pada SMK Negeri 1 Karanganyar yang membuka ruang dialog semacam ini. Bahkan, dia berharap diskusi seputar moderasi beragama bisa terus dilakukan secara berkala, agar siswa bisa mengenal banyak nilai dan tradisi berbeda.

“Saya harap kegiatan seperti ini bisa digelar rutin. Jangan berhenti di sini. Bangun dialog lintas agama, ajak siswa mengenal tradisi yang berbeda, agar mereka bisa tumbuh sebagai pribadi yang bijak dan toleran,” tambahnya.

Nggak cuma soal keberagaman secara fisik, Sumanto juga menyoroti bagaimana dunia digital jadi tantangan baru. Di sinilah, menurutnya, moderasi beragama dan literasi digital harus berjalan beriringan.

“Kalau tidak dibentengi dengan pemahaman moderasi, anak-anak muda mudah sekali terprovokasi. Media sosial jangan dijadikan tempat menyebar kebencian, tapi ruang untuk menyuarakan perdamaian dan persatuan,” tegasnya.

Sumanto menutup pertemuan itu dengan harapan agar Jawa Tengah bisa menjadi contoh daerah yang tangguh dalam menjaga toleransi dan harmoni di tengah keberagaman. Yap, semuanya dimulai dari anak muda.

Yuk mulai dari hal kecil, Millens! Tahan jempol sebelum posting, kenali perbedaan sebagai kekuatan, dan jadilah bagian dari generasi yang menebar damai, bukan benci. Toleransi itu keren, dan kamu bisa mulai jadi teladan dari sekarang! (Siti Zumrokhatun/E01)&nbsp;

Inibaru.id - Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan keberagaman di era digital, ratusan siswa SMK Negeri 1 Karanganyar justru mendapat siraman semangat baru soal pentingnya hidup berdampingan dalam damai. Hal itu datang dari Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto yang hadir langsung dalam kegiatan bertema “Penguatan Moderasi Beragama dalam Kebhinnekaan”, Kamis (5/6/2025).

Di hadapan para siswa dan guru, Sumanto menekankan bahwa sikap moderat dalam beragama adalah salah satu kunci utama menjaga Indonesia tetap utuh dan damai.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, ajak siswa SMK Karanganyar jadi generasi toleran lewat penguatan moderasi beragama. Ia tekankan pentingnya peran anak muda dalam menjaga keberagaman dan menangkal ujaran kebencian di era digital.

Tumbuh Jadi Generasi Toleran, SMK Karanganyar Dapat Suntikan Semangat Moderasi Beragama

Dwi bukanlah satu-satunya UMKM yang mengalami masalah ini. Banyak pelaku UMKM lainnya juga. Satu sisi mereka ingin adil terhadap karyawan, tapi di sisi lain, realitas usaha kecil nggak semulus yang dibayangkan.

"Mereka ada keluarga yang harus dibiayai; saya juga. Sementara, penghasilan nggak tetap. Sulit," keluhnya.

Layaknya keluhan Dwi terkait dengan menurunnya penjualan, sebenarnya dia nggak diwajibkan untuk memberikan upah UMR bagi karyawannya. Nggak percaya? Dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 90B, ada ketentuan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memberikan upah di bawah upah minimum dalam kondisi tertentu. Regulasi ini memang menuai pro-kontra, namun dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan.

Syaratnya, UMKM harus mempertimbangkan kemampuan usaha dan harus ada kesepakatan dengan pekerja. Jadi, bukan serta-merta menggaji rendah tanpa persetujuan.

Lebih dari itu, mereka harus memenuhi syarat sebagai UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Nah, berikut adalah klasifikasi UMKM dibagi berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

"Kalau dari aturan itu, saya hitungannya masuk usaha mikro," ungkap Dwi.

Sejauh ini, karyawannya mengerti alasan mengapa dia hanya bisa menggaji mereka dengan upah di bawah UMR. Apalagi, keduanya sama-sama tahu sebanyak apa pemasukan bulanan dari lapak es durian yang mereka gelar.

"Karyawan saya ngerti kok kondisinya. Tapi ya tetap saja, rasanya berat bagi saya. Penginnya ya penjualan melimpah dan mereka bisa saya gaji dengan layak," pungkasnya.

Harapan Dwi juga jadi harapan semua pelaku UMKM di seluruh negeri. Semoga kondisi ekonomi Tanah Air membaik sehingga pelaku UMKM dan karyawannya bisa sejahtera. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Sudah sekitar satu 8 tahun Dwi Kurnianto berjualan es durian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tapi, dalam tiga tahun belakangan, bisnisnya semakin berat untuk dijalani, seiring dengan semakin lesunya roda ekonomi.

Makanya, pas ada perdebatan sengit di media sosial terkait gaji karyawan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih di bawah upah minimum regional (UMR) dia bingung menanggapinya.

“Saya ini sebenarnya pengin banget ngegaji anak-anak sesuai UMR. Tapi ya gimana, penjualan makin sepi. Terkadang buat nutup modal saja ngos-ngosan. Tahun ini lapak saya bahkan hanya nyisa 2. Jadi penghasilan satu lapak buat karyawan, sisanya buat saya,” ucap laki-laki berusia 40 tahun tersebut pada Jumat (13/6/2025).

Sudah jadi rahasia umum kalau banyak karyawan UMKM nggak digaji setara UMR. Apakah berarti mereka melanggar aturan? Yuk simak sejumlah fakta-faktanya.

Dilema Pelaku UMKM; Pengin Menggaji Karyawan sesuai UMR, tapi Omzet Mepet

Rektor Karomani dan sejumlah pejabat rektorat Unila terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Agustus lalu. Mereka diduga menerima suap sekitar Rp 5 miliar saat penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di sana, yakni Seleksi Masuk Unila (Simanila) 2022.

Aksi suap ini akhirnya menyeret sang rektor menjadi tahanan
KPK. Bagaimana kelanjutan proses hukumnya, kita masih menunggu proses hukum yang berlalu. Namun, pertanyaanya, gimana dengan mahasiswa yang masuk "jalur suap" itu?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander
Marwata mengatakan, mahasiswa yang masuk Universitas Lampung (Unila) dengan
cara menyuap rektornya mesti mendapat sanksi.

“Harus ada konsekuensi, karena masuknya ilegal dengan
cara menyuap,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin
(22/8/2022).

Alex mengatakan, KPK berharap pihak universitas benar-benar
menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang masuk dengan cara menyuap itu.
Tindakan tegas dari kampus bisa membuat efek jera, sehingga kasus serupa nggak
terulang lagi.

Nah, sanksinya apa ya? Kalau soal itu, Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nizam mengatakan, pihaknya menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada kampus.

"Tentang mahasiswa (penyuap), akan diproses sesuai peraturan yang
berlaku di Unila," ujar Nizam.

Terkait hal ini, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Unila Suharso mengatakan, pihaknya masih
menunggu perkembangan pemeriksaan dari KPK untuk menentukan seperti apa
tindakan yang akan diberikan kepada para mahasiswa.

“Kami akan ikuti terus perkembangan kasus ini di KPK. Jika
sudah ada kepastian, kami akan diskusikan dengan kementerian,” ucap Suharso.

Merumuskan
sanksi untuk mahasiswa pelaku kecurangan memang butuh waktu. Inspektur
Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Lindung Sirait mengaku
masih belum bisa memutuskan nasib para mahasiswa yang diduga masuk dengan
menyuap petinggi kampus.

“Ini mungkin perlu kajian dan evaluasi, mahasiswa yang masuk melalui cara pemberian suap ini statusnya bagaimana?
Saya belum dapat mengambil putusan," kata Lindung dalam konferensi pers di
gedung KPK pada Minggu (21/8).

Nah, sanksi atas tindak kecurangan para mahasiswa yang
menempuh jalur suap rupanya sedang dievaluasi baik dari kepolisian maupun dari
kampus. Jadi, ini tindakan merugikan yang nggak main-main ya, Millens.

Cukuplah kasus suap Unila ini jadi pelajaran untuk kita
semua terutama calon mahasiswa. Tanpa kompetensi yang cukup, mending nggak usah memaksakan diri, deh. Alih-alih lulus penuh dedikasi, bisa-bisa kita malah masuk bui!&nbsp;(Tem,Kom/IB09/E10)

Inibaru.id&nbsp;- Berkeinginan bisa menjadi bagian dari kampus
idola itu boleh saja. Namun, kalau untuk menuju ke situ kita menggunakan cara
curang, terasa nggak keren banget kan, Millens? Ehm, apalagi kalau ketahuan! Ha-ha.

Baru-baru ini, a rumor has it! Sebuah kejadian di Lampung cukup bikin heboh dunia pendidikan di Indonesia, yakni kasus suap yang dilakukan
mahasiswa kepada pihak kampus. Sejumlah uang dengan nominal besar disodorkan calon mahasiswa kedokteran kepada petinggi Universitas Lampung.

Rektor Unila dicokok KPK lantaran menerima suap, lalu gimana dengan mahasiswa yang masuk jalur suap itu? Adakah sanksi untuk mereka?

Sanksi untuk Calon Mahasiswa yang Masuk via 'Jalur Suap', Adakah?

Usulan senada juga datang dari Komisi X DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, dalam ujian masuk mandiri rentan terjadi lobi-lobi bawah tangan.



"Baiknya memang jalur mandiri di PTN itu dihapus saja. Diganti dengan tes seleksi resmi, gelombang 1, 2, dan 3. Dengan biaya semester progresif, jadi jelas dan terukur," terangnya.

Mendengar tuntutan tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku sudah menampung masukan ini. Kini, pihaknya masih melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jalur mandiri PTN di lapangan.

“Saat ini kami masih memonitor situasinya, ya. Kami
dengarkan dulu pendapatnya,” ujar Nadiem, Selasa (23/8/2022).

Sebagai instansi pendidikan negeri yang selalu menyelenggarakan ujian mandiri setiap tahun untuk penerimaan mahasiswa, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia angkat bicara.

Menurutnya penyelenggarakan seleksi mandiri sudah diatur dalam&nbsp;Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

Selain itu, seleksi mandiri memberikan dampak positif bagi kampus. Bagi PTN yang baru berdiri seleksi mandiri bisa jadi solusi pendanaan PTN tanpa harus membebani APBN.

“Seleksi mandiri ini mungkin kalau di universitas besar ditutup ya nggak masalah. Tapi untuk PTN kecil dan baru berdiri
dengan pendaftar terbatas, itu sangat bermanfaat,” kata Ova, Rabu (24/8).

Ungkapan keberatan soal peniadaan penerimaan mahasiswa jalur seleksi mandiri juga diungkapkan&nbsp; Rektor Universitas Negeri Semarang
(Unnes) Fathur Rokhman.

“Prinsipnya, PTN mengikuti kebijakan Menteri. Namun,
berdasarkan pengalaman, UM (Ujian Mandiri) tampaknya masih diperlukan,” ucapnya,
Rabu (24/8).

Dia pun menceritakan tentang pengelolaan UM di kampusnya
dalam 10 tahun terakhir. Memang, dari laman resmi Unnes, tertulis jelas besaran
SPI yang bisa dibagi-bagi menjadi per kategori dengan jumlah bervariasi dari Rp
5 juta sampai Rp 25 juta. Tapi, dia menyebut banyak manfaat yang bisa didapat
dari penerapan UM ini.

“Kita nggak memungut biaya misalnya untuk yang yatim piatu.
Kita menolong, sosial responsibility,” ungkapnya.

Selain itu, berkat adanya UM ini, Unnes bisa menerima
sejumlah calon mahasiswa yang berprestasi di luar sisi akademik seperti atlet
atau penghafal Alquran.

Meski begitu, Fathur mengakui jika pengelolaan ujian jalur
mandiri memang harus dievaluasi. Hal ini sudah sesuai dengan rekomendasi Forum
Rektor Indonesia yang nggak pengin UM dijadikan lahan bagi sejumlah
oknum untuk melakukan tindakan korupsi.

Ya, kita sebagai anak muda, melihat terungkapnya kasus suap di lingkungan universitas negeri membuat kita prihatin, ya? Seharusnya kampus jadi tempat belajar mahasiswa yang haus ilmu, bukannya tempat jual beli kursi untuk menuntut ilmu.&nbsp;(Det/IB09/E10)

Inibaru.id – Kasus
suap yang menjerat Rektor Unila Prof Karomani berbuntut panjang. Salah satunya muncul usualan agar jalur mandiri masuk PTN ditiadakan. Hal itulah yang menjadi harapan Masyarakat
Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

“Permasalahan di jalur mandiri adalah adanya uang dengan jumlah
lebih besar yang harus dibayarkan calon mahasiswa yang diterima lewat jalur
tersebut. Saya setuju harus dihapuskan jalur mandiri. Saya kira, paling pas
penerimaan mahasiswa baru itu satu jalur, artinya jalur penuh. Nggak perlu lagi
jalur mandiri,” ucap Koordinator MAKI Boyamin Salman, Senin (22/8/2022).

Kasus suap yang menjerat Rektor Universitas Lampung (Unila) membuat beberapa pihak mengusulkan jalur mandiri PTN dihapus. Bagaimana pihak kampus menanggapi hal ini?