Dalam klasifikasi FIM, Grade A merupakan tingkat lisensi yang mencakup penyelenggaraan Grand Prix. Berdasarkan laporan inspeksi, Pertamina Mandalika International Circuit dinyatakan memenuhi standar FIM untuk menggelar kejuaraan dunia Grand Prix pada 2026.

Dokumen lisensi tersebut mencatat panjang lintasan Mandalika mencapai 4.301 meter, dengan posisi pole position di sisi kiri.

Penerbitan homologasi juga melibatkan pemeriksaan berbagai aspek keselamatan dan fasilitas pendukung balapan. Elemen yang diperiksa meliputi area run-off, hamparan kerikil (gravel bed), penghalang ban (tyre barrier), marka lintasan, starting grid, pit lane, pos marshal, hingga sistem lampu dan panel LED.

FIM juga mensyaratkan ketersediaan perangkat keselamatan cadangan serta tim yang mampu melakukan perbaikan atau penggantian dengan cepat apabila terjadi kerusakan akibat insiden.

Persyaratan serupa berlaku untuk sistem lampu dan panel LED di pos marshal. Sirkuit harus menyediakan unit cadangan dan dua control board untuk mengantisipasi gangguan selama kejuaraan dunia berlangsung.

Selain itu, pemeliharaan lintasan harus dilakukan secara berkala. Area di sekitar lintasan dan run-off wajib bebas dari hambatan, sedangkan gravel bed harus dibersihkan dan diratakan agar kondisinya tetap sesuai standar.

Sirkuit juga harus memiliki peralatan untuk membersihkan tumpahan oli, bahan bakar, dan material lain yang berpotensi membahayakan pembalap. Dalam laporan inspeksi kali ini, terdapat satu pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum balapan, yakni membersihkan pit line setelah seluruh operasi pengiriman logistik (freight) selesai.

Direktur Utama MGPA Ananda Mikola menyebut perolehan homologasi Grade A sebagai penegasan atas kesiapan sirkuit dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026.

“Diperolehnya Homologasi Grade A dari FIM menjadi momentum penting sekaligus penegasan bahwa Pertamina Mandalika International Circuit telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk penyelenggaraan FIM Grand Prix World Championship. Ini merupakan hasil dari kerja bersama dan komitmen seluruh pihak yang selama ini memastikan setiap aspek kesiapan sirkuit dan penyelenggaraan terus memenuhi standar internasional,” ujar Ananda.

Menurutnya, pengesahan tersebut bukan sekadar pencapaian bagi sirkuit, melainkan juga bagian dari kesiapan Indonesia menyambut pembalap, tim, dan penggemar MotoGP dari berbagai negara.

“Dengan homologasi ini, kami semakin siap menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kami ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian event dapat berlangsung dengan aman, profesional, dan memberikan pengalaman terbaik bagi pembalap, tim, penonton, serta seluruh masyarakat yang menjadi bagian dari momentum MotoGP di Indonesia,” tutupnya.

Dengan diterbitkannya Circuit Licence Nomor 1277, Pertamina Mandalika International Circuit mengantongi lisensi Grade A yang berlaku untuk musim 2026. Pengesahan ini menjadi salah satu landasan teknis penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026. (Ike/E01)

Inibaru.id – Pertamina Mandalika International Circuit resmi memperoleh homologasi Grade A dari Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) untuk musim 2026. Pengesahan ini memastikan sirkuit yang berada di kawasan The Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), memenuhi standar untuk menggelar ajang FIM Grand Prix World Championship, termasuk MotoGP Indonesia pada 9–11 Oktober 2026.

Homologasi tersebut diterbitkan setelah inspeksi final pada 8 Oktober 2026. Hasil pemeriksaan itu tercantum dalam Pertamina Mandalika Intl Street Circuit Homologation Report dan dituangkan melalui Circuit Licence Nomor 1277.

Inspeksi dipimpin Tomé Alfonso selaku FIM MotoGP Safety Officer atas nama FIM CCR Circuits Homologation Committee. Sejumlah perwakilan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Dorna, dan ofisial MotoGP turut hadir untuk memastikan kesiapan sirkuit.

Sirkuit Mandalika resmi mengantongi homologasi Grade A dari FIM untuk musim 2026 setelah dinyatakan memenuhi standar keselamatan dan penyelenggaraan MotoGP.

Sirkuit Mandalika Kantongi Homologasi Grade A FIM untuk MotoGP 2026

Dalam bahasa Jawa, rondo berarti janda. Sementara royal dalam penggunaan sehari-hari dapat merujuk pada sifat suka memberi atau tidak pelit. Dari sini, berkembang cerita bahwa Rondo Royal berkaitan dengan seorang janda yang dikenal gemar membagikan makanan kepada orang-orang di sekitarnya.

Ada pula penafsiran yang memaknai Rondo Royal secara harfiah sebagai “janda mewah”. Namun, berbagai cerita tersebut lebih banyak berkembang sebagai kisah lisan dan belum dapat dipastikan sebagai asal-usul nama yang sebenarnya.

Penjelasan lain justru tidak mengaitkan rondo dengan kata “janda”. Istilah tersebut disebut bisa berasal dari kata rodo atau rada yang berarti “agak” atau “hampir”. Dalam pelafalan masyarakat di wilayah pesisir utara Jawa, kata rodo kemudian terdengar seperti rondo.

Jika menggunakan penafsiran tersebut, Rondo Royal dapat dimaknai sebagai “agak mewah”. Penyebutan ini dikaitkan dengan proses pengolahan tape yang dianggap lebih istimewa dibandingkan singkong yang dikonsumsi secara sederhana.

Terlepas dari asal-usul namanya yang belum memiliki satu versi pasti, Rondo Royal menunjukkan bagaimana sebuah makanan sederhana dapat memiliki cerita yang beragam. Dari tape singkong yang difermentasi, kemudian dibalut tepung dan digoreng, lahirlah jajanan dengan nama yang hingga kini masih membuat orang penasaran.

Jadi, kalau mendengar Rondo Royal, jangan buru-buru membayangkan sosok janda. Bisa jadi, yang dimaksud justru tape goreng sederhana yang telah menjadi bagian dari ragam kuliner tradisional Jawa. (Ike/E01)

Inibaru.id - Mendengar nama Rondo Royal, orang mungkin langsung bertanya-tanya apa hubungannya jajanan ini dengan “janda” dan sesuatu yang mewah. Padahal, Rondo Royal merupakan jajanan tradisional berbahan dasar tape singkong yang cukup dikenal di sejumlah daerah di Jawa Tengah, termasuk Jepara.

Cara membuatnya terbilang sederhana. Tape singkong dibentuk atau dipotong sesuai kebutuhan, kemudian dibalut dengan adonan tepung dan digoreng hingga berwarna keemasan. Beberapa orang menambahkan gula merah sebagai isian. Hasilnya, rasa manis dan sedikit asam dari tape berpadu dengan lapisan luar yang gurih.

Di beberapa daerah, jajanan ini lebih dikenal dengan sebutan tape goreng. Sementara di Jepara bagian selatan, makanan serupa juga dikenal dengan nama manyos. Namun, nama Rondo Royal menjadi salah satu penyebutan yang paling menarik perhatian karena maknanya yang terdengar unik.

Rondo Royal merupakan jajanan tradisional berbahan tape singkong yang digoreng dengan balutan tepung dan dikenal di sejumlah daerah Jawa Tengah, termasuk Jepara.

Mengulik Asal Nama Rondo Royal, Jajanan Tape Goreng Khas Jepara

Capaian tahun ini melampaui jumlah penonton MotoGP Mandalika pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025, total penonton tercatat sebanyak 140.324 orang, sedangkan pada 2024 mencapai 121.252 orang. Adapun pada 2023 dan 2022, jumlahnya masing-masing 102.929 orang dan 102.801 orang.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Menurutnya, rekor jumlah penonton menjadi salah satu catatan penting dari pelaksanaan ajang balap motor kelas dunia tersebut.

"Luar biasa! Breaking record, 157 ribu penonton! Tepuk tangannya buat semua!" ujar Erick saat ditemui seusai MotoGP Mandalika 2026 di paddock Sirkuit Mandalika.

Erick menilai penyelenggaraan ajang olahraga internasional seperti MotoGP turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran penonton dari berbagai wilayah dan negara berpotensi meningkatkan aktivitas pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha masyarakat setempat.

Antusiasme penonton pada tahun ini juga didukung kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Selain itu, persaingan para pembalap dunia turut menjadi daya tarik bagi penggemar yang datang langsung ke sirkuit.

Selain mencetak rekor penonton, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Erick menyampaikan optimisme bahwa target perputaran uang dan dampak ekonomi sebesar Rp 5 triliun dapat tercapai.

"Target Rp 5 triliun saya yakin tembus. Pak Gubernur happy, masyarakat happy, tingkat kemiskinan di dekat sini turun hampir 3 persen. Ke depan, MotoGP harus bisa lebih baik lagi," tegasnya.

Erick juga menyinggung penurunan angka kemiskinan di NTB yang disampaikan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, dari 14 persen menjadi 11 persen. Namun, capaian tersebut merupakan perkembangan kondisi daerah yang tidak dapat serta-merta dikaitkan hanya dengan penyelenggaraan MotoGP.

Ke depan, Erick mendorong pengembangan fasilitas olahraga di kawasan Mandalika agar tidak hanya mengandalkan balap motor. Dia menantang PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) untuk melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai sarana olahraga, seperti lapangan golf, jalur jogging, dan arena tenis.

Pengembangan fasilitas itu diharapkan dapat memperkuat posisi Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sekaligus destinasi olahraga dan pariwisata.

Rekor 157.875 penonton menjadi capaian penting bagi MotoGP Mandalika 2026. Tantangan selanjutnya adalah menjaga daya tarik ajang tersebut sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari penyelenggaraannya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (Ike/E01)

Inibaru.id – Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor baru jumlah penonton di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama tiga hari penyelenggaraan, 9–11 Oktober 2026, total penonton mencapai 157.875 orang.

Berdasarkan data Dorna yang dimuat laman Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga balapan utama pada Minggu (11/10/2026).

Pada Jumat (9/10), tercatat 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 53.296 orang pada Sabtu (10/10), sebelum mencapai puncaknya sebanyak 65.069 orang pada Minggu.

MotoGP Mandalika 2026 mencetak rekor baru dengan total 157.875 penonton selama tiga hari penyelenggaraan, melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya.

Penonton MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157 Ribu, Cetak Rekor Baru

Selain untuk program perumahan pemerintah, penggunaan genteng produksi lokal diharapkan dapat diperluas ke proyek-proyek perumahan yang dikerjakan pengembang swasta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah July Emmylia mengatakan, meningkatnya kebutuhan genteng dari berbagai program pemerintah berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

“Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan multiplier effect. Mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, hingga toko-tokonya, semua bergerak,” katanya.

Menurut July, program ini menjadi peluang bagi IKM genteng untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan yang muncul secara bersamaan dari berbagai program pembangunan.

Besarnya peluang pasar terlihat dari kebutuhan genteng untuk sejumlah program perumahan. Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025, sebanyak 3.257 dari total 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap.

Sementara itu, kebutuhan genteng untuk Program Bedah Rumah 2026 diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.

Berdasarkan identifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, terdapat 21 produsen atau unit usaha genteng tanah liat di delapan kabupaten di Jawa Tengah. Daerah tersebut meliputi Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Keberadaan sentra produksi tersebut menjadi modal bagi Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan genteng sekaligus memperkuat industri lokal.

Untuk meningkatkan daya saing produk, Pemprov Jateng mendorong standardisasi genteng melalui pengujian mutu, pendampingan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta peningkatan kapasitas produksi.

Kebutuhan pembiayaan untuk pengujian mutu bagi 21 IKM genteng diperkirakan mencapai Rp20,58 juta. Adapun kebutuhan sertifikasi SNI mencapai Rp220,5 juta, sehingga total pembiayaan yang diperlukan sebesar Rp241,08 juta.

Bank Jateng telah menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan tersebut.

Melalui upaya ini, genteng produksi lokal diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah, tetapi juga memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik untuk menjangkau pasar perumahan yang lebih luas.

Standardisasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu, terutama ketika permintaan meningkat dalam jumlah besar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan mengatakan, program gentengisasi akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah.

“Tentu saja kita pemerintah daerah dan seluruh elemen sektoral akan mendukung program Pak Presiden tentang Gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, juga akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah,” katanya.

Pada tahap awal, pemanfaatan genteng lokal diarahkan untuk proyek bedah rumah pemerintah. Selanjutnya, Pemprov Jateng berupaya memperluas penggunaannya melalui keterlibatan pengembang perumahan.

“Kami akan mencoba, barangkali ada pengembang atau developer yang kita dorong untuk ikut juga mendukung program gentengisasi ini, dengan memanfaatkan genteng pada proyek-proyek perumahan mereka,” ujarnya.

Pelibatan pengembang diharapkan dapat memperluas pasar bagi produsen lokal sekaligus menjaga keberlanjutan permintaan setelah program pemerintah berjalan.

Dengan rencana peluncuran pada akhir November 2026, program gentengisasi menjadi salah satu upaya Pemprov Jateng untuk menghubungkan kebutuhan pembangunan perumahan dengan penguatan industri daerah. Jika berjalan sesuai rencana, manfaatnya berpotensi dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari perajin genteng, pelaku IKM, pekerja angkutan, hingga pemilik toko bangunan. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan program gentengisasi yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Program ini diproyeksikan membuka peluang pasar bagi industri kecil dan menengah (IKM) genteng lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membahas persiapan program tersebut bersama jajaran pemerintah daerah di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026). Dia meminta pelaksanaannya disesuaikan dengan kesiapan produksi, distribusi, dan pembiayaan agar tidak membebani daerah.

Program Genteng Jawa Tengah direncanakan diluncurkan pada akhir November 2026 dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta keping genteng. Pemprov Jateng juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan secara bertahap agar industri lokal mampu memenuhi permintaan.

Pemprov Jawa Tengah mematangkan program gentengisasi dengan kebutuhan awal 1,1 juta keping genteng untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Gentengisasi Jateng Disiapkan, 1,1 Juta Keping Genteng Dibutuhkan

Trenggono mengatakan, penegakan hukum menjadi prioritas pemerintah untuk menghentikan praktik penyelundupan benih lobster yang merugikan potensi ekonomi sumber daya kelautan Indonesia.

Penghentian ekspor benih lobster juga berkaitan dengan evaluasi kerja sama budi daya lobster dengan Vietnam yang dinilai belum memberikan hasil memuaskan. Pemerintah kini mengarahkan pengembangan budi daya lobster agar dapat dilakukan di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalankan pemodelan budi daya lobster di sejumlah wilayah, termasuk Batam dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mengembangkan potensi benih lobster menjadi komoditas bernilai ekonomi lebih tinggi di dalam negeri. Dengan demikian, ekspor diharapkan dapat dilakukan dalam bentuk hasil budi daya, bukan lagi benih lobster.

Trenggono juga menegaskan, pihak luar negeri yang membutuhkan lobster dari Indonesia harus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah.

"Selamanya kita setop. Akhirnya kita akan melakukan pembudidayaan di sini yang itu yang akan kita jalankan. Jadi kalau pihak luar yang tetap butuh, ya dia harus duduk, ketemu sama kita," kata Trenggono usai peluncuran Satgas P2BBL di Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Upaya memberantas penyelundupan BBL tidak hanya mengandalkan larangan ekspor, tetapi juga penindakan terhadap jaringan yang terlibat di dalamnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Satgas P2BBL akan mengintegrasikan pengumpulan informasi intelijen, penindakan terhadap pelaku, serta pemutusan rantai penyelundupan.

Menurutnya, berbagai instansi perlu bekerja secara terpadu agar pemberantasan penyelundupan berjalan efektif. Keterlibatan sejumlah lembaga, termasuk TNI, Polri, Bakamla, dan kejaksaan, diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas serta mencegah tumpang tindih kewenangan.

"Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri dengan data dan target yang terpisah. Seluruh langkah (TNI, Polri, Bakamla, Kejaksaan, dll) harus bergerak dalam satu arah. Ini momentum mempertegas pembagian tugas agar tidak ada tumpang tindih atau aparat di lapangan yang bertindak arogan," ujar Dudung.

Dudung menambahkan, penindakan harus menjangkau seluruh jaringan penyelundupan, termasuk pemodal dan pihak yang mengendalikan aktivitas ilegal tersebut. Penanganan tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan, seperti petani dan nelayan, sementara jaringan utama tetap beroperasi.

Selain penindakan, satgas juga akan memperkuat langkah pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan tata kelola BBL.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai penegakan hukum menjadi kunci untuk menghentikan penyelundupan benih lobster.

"Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum," kata Zulkifli.

Dia berharap pemberantasan penyelundupan BBL dapat meningkatkan nilai ekonomi sumber daya kelautan sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.

Kebijakan ekspor benih lobster di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada masa kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti periode 2014–2019, pemerintah melarang penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, serta rajungan melalui Permen KP Nomor 56 Tahun 2016.

Kebijakan tersebut kemudian berubah pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Melalui Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 4 Mei 2020, pemerintah kembali membuka peluang ekspor benih lobster.

Pada 2021, kebijakan ekspor BBL kembali dihentikan melalui Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 di bawah kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono.

Namun, pemerintah kembali membuka peluang pemanfaatan benih lobster untuk budi daya melalui Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Aturan tersebut memungkinkan budi daya BBL dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan persyaratan tertentu, termasuk keterlibatan investor asing dalam investasi dan kegiatan budi daya di dalam negeri.

Kini, melalui Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 4 Maret 2026, pemerintah mengubah ketentuan sebelumnya dan menegaskan penghentian ekspor benih lobster secara permanen.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah mengarahkan pengelolaan BBL pada pengembangan budi daya nasional sekaligus memperkuat penegakan hukum untuk memberantas penyelundupan. Pemerintah berharap upaya ini dapat menjaga sumber daya kelautan Indonesia dan meningkatkan manfaat ekonominya bagi masyarakat, khususnya nelayan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah resmi menutup izin ekspor benih bening lobster (BBL) secara permanen melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026. Kebijakan ini diikuti dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk memperkuat penindakan terhadap penyelundupan benih lobster ke luar negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, pemerintah tidak akan lagi mengizinkan ekspor benih lobster. Sebagai gantinya, pemerintah akan mendorong pengembangan budi daya lobster di dalam negeri hingga menghasilkan produk yang siap diekspor.

Penutupan izin ekspor tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2026 yang menjadi landasan pembentukan satgas untuk memberantas pengeluaran BBL secara ilegal dari wilayah Indonesia.

Pemerintah menutup permanen ekspor benih bening lobster melalui Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 dan membentuk satgas untuk memberantas penyelundupan serta mengembangkan budi daya lobster di dalam negeri.

Pemerintah Tutup Permanen Ekspor Benih Lobster, Penyelundup Bakal Diburu

Untuk menentukan luas lahan, masyarakat Jawa Kuno telah menggunakan sejumlah satuan ukuran. Prasasti Palepangan, misalnya, menyebut tampah, lamwit, blah, dan depa sihwa.

Dalam prasasti tersebut, satu lamwit disebut setara dengan 20 tampah. Bahkan, ketika warga Palepangan merasa hasil pengukuran petugas terlalu besar, mereka mengajukan keberatan kepada pejabat kerajaan.

Pengukuran kemudian dilakukan kembali menggunakan standar ukuran kerajaan atau tampah haji. Hasilnya berbeda dari pengukuran sebelumnya. Lahan yang semula dianggap seluas dua lamwit ternyata lebih kecil.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penghitungan pajak tidak hanya mengenal ukuran lahan, tetapi juga memiliki mekanisme ketika wajib pajak merasa keberatan terhadap hasil pengukuran.

Petugas yang berkaitan dengan pengukuran tanah dikenal antara lain dengan sebutan wilang thani atau wilang wanua. Sumber-sumber tentang perpajakan Jawa Kuno juga menunjukkan bahwa jenis tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam pengenaan pajak. Sawah, ladang, kebun, rawa, hingga beberapa jenis lahan lainnya dapat menjadi objek pungutan.

Sistem tersebut juga tidak berarti semua tanah dan penduduk selalu dikenai pungutan dengan cara yang sama.

Dalam tradisi Jawa Kuno dikenal istilah sima, yakni wilayah atau tanah yang ditetapkan mendapat status khusus sehingga dibebaskan dari sebagian atau seluruh pungutan tertentu. Penetapan tersebut dilakukan melalui keputusan penguasa dan biasanya berkaitan dengan kepentingan keagamaan atau kepentingan tertentu lainnya.

Pada masa Majapahit, sistem pungutan tersebut terus berkembang. Pajak tidak hanya berkaitan dengan tanah dan hasil bumi, tetapi juga mencakup perdagangan, usaha, profesi, orang asing, serta pemanfaatan sumber daya alam. Pemungutannya dilakukan oleh kelompok pejabat kerajaan yang dalam prasasti disebut sang manilala drabya haji.

Salah satu bukti dari masa Majapahit adalah Prasasti Biluluk yang bertarikh 1366 M. Prasasti ini antara lain mencatat aturan mengenai pemanfaatan sumber air asin untuk membuat garam serta pungutan yang dikenakan kepada orang yang datang untuk memproduksi garam di wilayah tersebut.

Menariknya, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga terdapat wilayah yang mendapat pembebasan dari pungutan tertentu. Prasasti Walandit, misalnya, mencatat adanya kawasan yang dibebaskan dari pajak karena memiliki status khusus sebagai wilayah suci.

Salah satu hal yang menarik dari sistem tersebut adalah adanya jenjang pengelolaan dan pengawasan.

Kasus Palepangan menunjukkan bahwa ketika terjadi keberatan terhadap besaran pajak, warga tidak hanya menerima begitu saja keputusan petugas. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang lebih tinggi dan meminta tanahnya diukur kembali.

Dalam kasus tersebut, hasil pengukuran ulang membuat besaran kewajiban pajak warga menjadi lebih rendah. Catatan ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan administrasi pajak bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Jawa lebih dari seribu tahun lalu.

Karena itu, meski tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem perpajakan modern, prasasti-prasasti tersebut memperlihatkan adanya unsur-unsur yang cukup terstruktur: terdapat objek pajak, ukuran lahan, petugas yang melakukan pengukuran, ketentuan pungutan, wilayah yang mendapat pengecualian, hingga mekanisme pengajuan keberatan.

Dari catatan batu dan lempeng logam itulah terlihat bahwa pengelolaan tanah dan pungutan kerajaan di Jawa telah mengenal administrasi yang cukup kompleks sejak masa Jawa Kuno, lalu berkembang dan terus digunakan pada masa Majapahit. (Ike/E01)

Inibaru.id - Jauh sebelum mengenal sertifikat tanah, meter persegi, dan administrasi pajak seperti sekarang, masyarakat Jawa ternyata telah mengenal sistem pemungutan pajak tanah yang cukup teratur.

Bukti mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah prasasti dari masa Jawa Kuno. Salah satunya adalah Prasasti Palepangan yang dibuat pada 828 Saka atau 906 Masehi, ketika Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram Kuno.

Prasasti tersebut menarik karena mencatat persoalan pajak tanah secara cukup rinci. Di dalamnya disebutkan bahwa sawah milik warga Desa Palepangan dikenai pajak berdasarkan luas lahan. Besarannya disebut mencapai enam dharana perak untuk setiap tampah tanah.

Jauh sebelum sistem pajak modern, masyarakat Jawa Kuno telah mengenal pengukuran lahan, pungutan pajak, hingga aturan pembebasan tanah yang kemudian berkembang pada masa Majapahit.