Desa Giyombong dipilih karena letaknya berada di kawasan perbukitan yang terpencil. Akses menuju desa ini tidak mudah, sehingga dinilai lebih aman dari serangan pasukan Belanda.

Di desa inilah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tetap berjalan meski berada dalam kondisi perang.

Menurut penuturan tokoh masyarakat setempat, selama menjadi pusat pemerintahan, Desa Giyombong memiliki berbagai fasilitas pendukung, mulai dari kantor pemerintahan, rumah dinas gubernur, dapur umum, lapangan, hingga tempat berolahraga.

Gubernur Jawa Tengah saat itu, Wongsonegoro, juga tinggal di desa tersebut selama pemerintahan berlangsung.

Sayangnya, bangunan-bangunan itu kini sudah tidak lagi berdiri. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar telah ambruk atau berganti menjadi rumah warga dan lahan pertanian.&nbsp;

Walaupun bangunan utama telah hilang, beberapa peninggalan sejarah masih dapat ditemukan di Desa Giyombong. Di antaranya berupa brankas besi, bangku kayu panjang, dan meja yang dahulu digunakan pada masa pemerintahan Jawa Tengah berada di desa tersebut.

Selain benda-benda tersebut, cerita dari para sesepuh dan saksi hidup menjadi pengingat bahwa desa kecil di lereng pegunungan ini pernah memegang peranan penting dalam sejarah pemerintahan Jawa Tengah.

Kini, Desa Giyombong lebih dikenal sebagai kawasan pegunungan dengan udara yang sejuk dan pemandangan alam yang masih asri. Lokasinya berada sekitar 45 kilometer dari pusat Kota Purworejo, dengan akses jalan yang semakin menantang ketika mendekati desa.

Selain menawarkan suasana pedesaan yang tenang, Giyombong sebenarnya memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah. Kisahnya sebagai ibu kota sementara Jawa Tengah menjadi daya tarik yang tidak dimiliki daerah lain.

Masyarakat setempat pun berharap sejarah tersebut dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sekaligus dikembangkan sebagai bagian dari wisata edukasi di Kabupaten Purworejo.

Meski hanya menjadi ibu kota selama beberapa bulan, Desa Giyombong membuktikan bahwa sebuah desa terpencil pernah memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan Jawa Tengah pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ketika mendengar nama ibu kota Jawa Tengah, hampir semua orang akan langsung menjawab Semarang. Namun, tak banyak yang mengetahui bahwa pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sempat dipindahkan ke sebuah desa kecil di Kabupaten Purworejo, yakni Desa Giyombong, Kecamatan Bruno.

Meski hanya berlangsung sekitar empat bulan pada tahun 1948, peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan sejarah penting yang kini mulai terlupakan.

Pemindahan ibu kota Jawa Tengah ke Desa Giyombong terjadi pada masa Agresi Militer Belanda II. Saat itu, berbagai pusat pemerintahan di Pulau Jawa berada dalam ancaman sehingga pemerintah harus mencari lokasi yang lebih aman untuk mempertahankan jalannya roda pemerintahan.

Desa Giyombong di Kabupaten Purworejo pernah menjadi ibu kota sementara Jawa Tengah selama sekitar empat bulan pada tahun 1948 demi menjaga jalannya pemerintahan di tengah Agresi Militer Belanda II.

Desa Giyombong Pernah Jadi Ibu Kota Jawa Tengah pada 1948, Ini Kisahnya

Dalam perkembangannya, fungsi Lengger berubah dari media ritual menjadi seni pertunjukan rakyat yang hadir dalam berbagai acara, mulai dari hajatan, khitanan, perayaan desa, hingga festival budaya.

Sejarah asal-usul Tari Lengger memiliki beberapa versi yang berkembang di masyarakat.

Versi pertama mengisahkan Putri Lengger Sari yang mengekspresikan kebebasan melalui tarian hingga berhasil memikat Raja Brawijaya V.

Sementara versi lain menghubungkan Lengger dengan kisah Dewi Candra Kirana yang menyamar sebagai penari demi mencari Panji Asmoro Bangun. Meski populer sebagai cerita rakyat, kedua kisah tersebut belum memiliki bukti sejarah yang dapat dipastikan kebenarannya. 

Keindahan Tari Lengger tidak hanya terletak pada keluwesan geraknya. Setiap gerakan mengandung pesan filosofis tentang kehidupan.

Gerakan yang lembut melambangkan kelembutan hati, sementara gerakan yang lebih tegas menggambarkan keberanian, keteguhan, dan semangat hidup. Keseluruhan tarian merepresentasikan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Filosofi tersebut lahir dari kehidupan masyarakat Banyumas yang sejak dahulu sangat dekat dengan alam sebagai sumber penghidupan. 

Selain menyuguhkan keindahan visual, Tari Lengger juga mengajarkan berbagai nilai luhur.

Nilai kerja sama tercermin melalui kekompakan para penari. Sikap saling menghormati, kesopanan, kejujuran, hingga keikhlasan menjadi pesan moral yang tersirat dalam setiap pertunjukan.

Bahkan gerakan menggenggam lalu melepaskan sering dimaknai sebagai simbol bahwa kehidupan selalu berubah sehingga manusia perlu belajar menerima setiap fase dengan lapang dada.

Salah satu keunikan Lengger Banyumas adalah keberadaan Lengger Lanang, yaitu penari laki-laki yang mengenakan busana perempuan. Tradisi ini telah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari sejarah perkembangan Lengger.

Sejumlah penelitian menyebut praktik tersebut awalnya berkaitan dengan tradisi pertunjukan rakyat pada masa lalu, kemudian berkembang menjadi salah satu ciri khas seni pertunjukan Banyumas. Kini Lengger dapat ditarikan baik oleh perempuan maupun laki-laki sesuai kebutuhan pertunjukan. 

Meski harus bersaing dengan berbagai bentuk hiburan modern, Tari Lengger masih terus dipentaskan dalam berbagai festival budaya dan kegiatan adat di Banyumas. Pemerintah daerah, komunitas seni, hingga para seniman muda juga aktif melakukan regenerasi agar kesenian ini tidak punah.

Pelestarian Lengger menjadi penting karena tarian ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan cerminan sejarah, identitas, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Banyumas yang diwariskan dari generasi ke generasi. (Ning/E01)

Inibaru.id - Di balik setiap gerak tangan yang anggun dan iringan musik calung yang khas, Tari Lengger Banyumas menyimpan sejarah panjang, nilai kehidupan, hingga filosofi tentang hubungan manusia dengan alam. Lebih dari sekadar hiburan, kesenian tradisional asal Banyumas, Jawa Tengah, ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat yang terus dijaga hingga kini.

Lengger merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional khas Banyumas yang telah berkembang selama ratusan tahun. Berdasarkan data Warisan Budaya Takbenda Kementerian Kebudayaan, kesenian Lengger Banyumasan telah tumbuh di wilayah Banyumas sejak sekitar tahun 1755. Namun sejumlah penelitian menyebut akar tradisinya bahkan telah ada jauh sebelumnya sebagai bagian dari ritual masyarakat agraris untuk memohon kesuburan dan hasil panen yang melimpah.

Tari Lengger Banyumas bukan sekadar pertunjukan tradisional, tetapi warisan budaya yang menyimpan sejarah panjang, filosofi kehidupan, dan nilai-nilai luhur yang terus dijaga agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Tari Lengger Banyumas: Warisan Budaya Penuh Makna yang Tetap Menari Melintasi Zaman

“Investasi ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan dunia terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi teknologi bernilai tinggi,” kata Meutya di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

AI Factory pada dasarnya merupakan infrastruktur komputasi berkapasitas besar yang dirancang khusus untuk mengembangkan dan menjalankan berbagai layanan kecerdasan artifisial.

Konsep ini berbeda dari pusat data konvensional. AI Factory mengintegrasikan berbagai kebutuhan ekosistem AI dalam satu rantai, mulai dari infrastruktur data center yang mendukung komputasi AI, GPU berperforma tinggi, jaringan, penyimpanan data, hingga layanan GPU-as-a-Service.

Di dalamnya juga terdapat sistem orkestrasi, pengelolaan beban kerja (workload management), serta berbagai layanan operasional AI secara end-to-end.

Skalanya pun tidak kecil. Sejumlah kajian internasional memperkirakan pembangunan AI Factory secara end-to-end membutuhkan investasi sekitar USD50 juta untuk setiap 1 MW kapasitas komputasi AI.

Dengan target mencapai 1.000 MW atau 1 GW, Zankore berpotensi menjadi salah satu investasi infrastruktur AI terbesar yang pernah diumumkan di Asia Tenggara.

Pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Pada fase awal, kapasitas yang disiapkan sekitar 200 MW sebelum terus dikembangkan hingga mencapai target 1 GW dalam tiga tahun.

Bagi pemerintah, proyek tersebut bukan sekadar pembangunan fasilitas komputasi berskala besar, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem AI nasional.

“Yang dibangun bukan sekadar pusat data atau infrastruktur komputasi. Ini adalah fondasi ekosistem AI nasional yang utuh, mulai dari kapasitas komputasi, layanan AI, hingga pengembangan model bahasa Indonesia yang dapat dimanfaatkan berbagai sektor,” ujar Meutya.

Menariknya, Zankore juga akan menjadi tempat pengembangan dan hosting Sahabat-AI, model bahasa besar (Large Language Model/LLM) open-source Indonesia yang memiliki 70 miliar parameter.

Sahabat-AI dirancang untuk mendukung Bahasa Indonesia sekaligus sejumlah bahasa daerah, antara lain Jawa, Sunda, Bali, dan Batak.

Kehadiran model bahasa tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan teknologi AI yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tidak hanya untuk penggunaan umum, teknologi ini juga berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga dunia usaha dan pengembang aplikasi.

Zankore juga akan menghadirkan layanan Token-as-a-Service. Melalui layanan tersebut, akses terhadap komputasi AI diharapkan menjadi lebih luas sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat, pelaku UMKM, kementerian dan lembaga, maupun pengembang aplikasi.

Dengan begitu, manfaat AI Factory tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur komputasi, tetapi juga membuka akses terhadap teknologi AI bagi lebih banyak pengguna.

Pembangunan AI Factory Zankore akan dimulai di Batang, Jawa Tengah. Tahap awal proyek ditargetkan berjalan pada semester pertama 2027 dengan kapasitas sekitar 200 MW.

Lokasi tersebut kemudian akan dikembangkan secara bertahap hingga mencapai kapasitas 1 GW.

Meutya mengatakan, rencana pembangunan AI Factory sebenarnya telah dipersiapkan dalam waktu cukup panjang. Gagasan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sekitar dua tahun lalu.

Kini, setelah melalui berbagai proses, proyek tersebut memasuki tahap final dan diumumkan kepada publik.

“Rencana ini telah digagas sejak awal dan disampaikan dua tahun lalu kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kini seluruh proses telah mencapai tahap final sehingga dapat diumumkan kepada publik,” jelas Meutya.

Bersamaan dengan pembangunan AI Factory, Indonesia juga tengah menyiapkan rantai pasok industri AI dari sisi lain.

Fasilitas manufaktur GPU pertama di Indonesia sedang dibangun di Cikarang dan ditargetkan diresmikan pada Desember mendatang. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan melengkapi ekosistem AI nasional, dari penyediaan perangkat komputasi hingga infrastruktur pendukungnya.

Pemerintah melihat Indonesia memiliki sejumlah modal untuk berkembang sebagai pusat infrastruktur AI regional.

Selain kemampuan membangun infrastruktur berskala besar dan dukungan sumber energi yang terus berkembang, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa.

Potensi tersebut ditambah dengan kebijakan pemerintah yang mendorong transformasi digital serta pengembangan talenta digital nasional.

Meutya menilai kombinasi antara infrastruktur, pasar, talenta, dan kebijakan dapat menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam perkembangan AI di kawasan.

“Ketika infrastruktur, pasar, talenta, dan kebijakan berjalan beriringan, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi salah satu pusat pengembangan AI di kawasan,” katanya.

Pemerintah pun menyatakan akan terus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif bagi pengembangan teknologi. Di sisi lain, pemanfaatan AI juga diarahkan agar berlangsung secara bertanggung jawab dan inklusif serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Jika target pembangunan berjalan sesuai rencana, AI Factory Zankore tidak hanya akan memperbesar kapasitas komputasi Indonesia, tetapi juga dapat menempatkan Batang dan Indonesia sebagai salah satu titik penting dalam peta perkembangan AI Asia Tenggara. (Ning/E01)

Inibaru.id - Indonesia bakal memiliki salah satu infrastruktur kecerdasan artifisial (AI) terbesar di Asia Tenggara. Melalui inisiatif Zankore by Indosat, empat perusahaan teknologi global berkolaborasi membangun AI Factory dengan target kapasitas hingga 1 gigawatt (GW) dalam tiga tahun.

Kolaborasi tersebut melibatkan Indosat Ooredoo Hutchison, Ooredoo Group, Nokia, dan NVIDIA. Pembangunan tahap awal ditargetkan dimulai pada paruh pertama 2027 di Batang, Jawa Tengah, dengan kapasitas sekitar 200 megawatt (MW).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut baik investasi tersebut. Menurutnya, pembangunan AI Factory menjadi sinyal kuat meningkatnya kepercayaan perusahaan teknologi global terhadap prospek ekonomi digital Indonesia.

Indonesia bersiap membangun AI Factory berskala besar di Batang, Jawa Tengah, melalui Zankore by Indosat dengan kapasitas hingga 1 GW yang ditargetkan menjadi fondasi ekosistem AI sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan AI di Asia Tenggara.

AI Factory Terbesar di Asia Tenggara Bakal Dibangun di Indonesia, Kapasitas Capai 1 GW

"Kami di Kota Yogyakarta menindaklanjuti dawuh Ngarsa Dalem untuk menerapkan satu hari dalam satu minggu di sekolah menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil. Ini bagian dari penguatan Pendidikan Khas Kejogjaan," ujarnya dalam sosialisasi kebijakan bersama para kepala sekolah di Kantor Disdikpora Kota Yogyakarta, Rabu (12/8/2026).

Mengutip dari Tribun, Solihul menegaskan, penggunaan bahasa Jawa Krama Inggil nantinya tidak akan mengubah bahasa pengantar pembelajaran di sekolah. Buku pelajaran dan penyampaian materi tetap menggunakan bahasa Indonesia.

Bahasa Jawa Krama Inggil lebih diarahkan untuk digunakan dalam komunikasi dan interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah. Misalnya, ketika siswa berbicara dengan guru maupun saat berkomunikasi dengan sesama siswa.

Rencananya, pembiasaan tersebut juga akan berjalan beriringan dengan penggunaan pakaian adat gagrak Ngayogyakarta yang selama ini diterapkan setiap Kamis Pon.

Menurut Solihul, pembiasaan berbahasa Jawa secara halus bukan sekadar upaya melestarikan bahasa daerah. Lebih jauh, kebijakan tersebut diharapkan dapat membentuk unggah-ungguh, etika, dan perilaku siswa sejak usia dini.

"Penggunaan bahasa Jawa Krama Inggil itu otomatis mengatur strata berbahasa dan membentuk pola perilaku," jelasnya.

Ia mencontohkan, ketika anak terbiasa menggunakan bahasa yang halus dan memperhatikan tata krama dalam berkomunikasi, mereka diharapkan semakin memahami batas-batas kesopanan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembiasaan tersebut juga dikaitkan dengan upaya membangun karakter sekaligus mengurangi potensi perilaku negatif di kalangan pelajar.

Solihul meyakini budaya unggah-ungguh yang melekat dalam penggunaan bahasa Jawa Krama dapat membantu membentuk sikap saling menghormati. Ia bahkan berharap kebijakan tersebut dapat ikut mereduksi potensi kejahatan jalanan maupun tindakan kriminal yang melibatkan pelajar.

Meski demikian, penerapan kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Salah satunya ialah belum semua siswa maupun tenaga pendidik memiliki kemampuan menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil dengan baik.

Solihul menilai keterbatasan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan.

"Problem itu akan tetap ada, mau dimulai sekarang atau besok. Jadi lebih baik kita mulai dari sekarang. Nanti lambat laun akan terbiasa," katanya.

Untuk membantu proses pembiasaan, muncul pula usulan agar dibuat buku saku sederhana. Isinya dapat berupa panduan percakapan sehari-hari di lingkungan sekolah sehingga siswa maupun guru memiliki acuan praktis dalam menggunakan bahasa Jawa Krama.

Sebelum diterapkan secara lebih luas, pemerintah daerah masih perlu mematangkan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Setelah mekanismenya siap, DPRD bersama Pemkot Yogyakarta akan mempertimbangkan penguatan landasan hukum melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) maupun Peraturan Daerah (Perda).

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Agus Trimadi, menilai keberhasilan pendidikan tidak seharusnya hanya dilihat dari pencapaian akademik siswa.

Menurutnya, pembentukan karakter merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Karena itu, Pendidikan Khas Kejogjaan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat karakter sekaligus mempertahankan identitas budaya pelajar di Kota Yogyakarta.

"Keberhasilan pendidikan itu tidak hanya dinilai dari angka akademik, tetapi karakter juga menjadi bagian utama. Ciri khas pelajar Kota Yogyakarta harus berbeda dengan daerah lain melalui Pendidikan Khas Kejogjaan ini," pungkasnya.

Jika benar-benar diterapkan, pembiasaan berbahasa Jawa Krama Inggil satu hari dalam sepekan nantinya bukan hanya menjadi agenda penggunaan bahasa daerah di sekolah. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi ruang untuk mengenalkan kembali nilai unggah-ungguh sekaligus membangun kebiasaan berkomunikasi yang lebih santun di kalangan generasi muda Yogyakarta. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta tengah menyiapkan langkah untuk memperkuat pendidikan berbasis kearifan lokal di lingkungan sekolah. Salah satu gagasan yang tengah didorong ialah membiasakan pelajar menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil selama satu hari dalam sepekan.

Kebijakan tersebut menyasar pelajar jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Yogyakarta. Penerapannya akan diintegrasikan ke dalam Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ), sehingga tidak menjadi mata pelajaran tambahan bagi siswa.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk semakin memperkuat identitas budaya di wilayah Yogyakarta.

Pelajar SD-SMP di Kota Yogyakarta diwacanakan wajib menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari penguatan Pendidikan Khas Kejogjaan dan pembentukan karakter.

Pelajar SD-SMP di Yogyakarta Bakal Wajib Berbahasa Jawa Krama Inggil Sehari dalam Sepekan

"Tim menemukan satu temuan penting tentang momen kedatangan Islam yang lebih awal dari yang diduga sebelumnya, abad 7 dan 8," ujar Irfan.

Menurutnya, temuan tersebut membuka peluang untuk menguji kembali berbagai hipotesis mengenai awal kedatangan dan perkembangan Islam di Nusantara melalui bukti-bukti arkeologis.

Selama ini, narasi sejarah mengenai perkembangan Islam di Nusantara kerap dikaitkan dengan munculnya kerajaan atau kekuatan politik Islam pada sekitar abad ke-13 hingga ke-15 Masehi.

Namun, temuan di Situs Bongal mengindikasikan adanya aktivitas yang berkaitan dengan Islam sejak abad ke-7 hingga ke-8. Jika temuan tersebut terus diperkuat melalui penelitian, maka terdapat rentang sekitar tujuh abad yang perlu ditinjau kembali dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara.

Rentang waktu tersebut bukan periode singkat. Justru, menurut Irfan, tujuh abad itu menjadi bagian penting yang selama ini masih menyimpan banyak pertanyaan.

"Ini tujuh abad bukan rentang yang pendek dan banyak lokasi-lokasi. Saya kira dengan penemuan kawan-kawan tersebut akan membuka kesempatan dan upaya-upaya untuk menemukan hal-hal yang baru," katanya.

Artinya, sejarah Islam di Nusantara kemungkinan tidak bermula ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri. Ada kemungkinan proses kedatangan, interaksi, dan penyebaran Islam telah berlangsung jauh sebelumnya di tengah masyarakat.

Irfan menilai temuan Situs Bongal juga mendorong perubahan cara pandang dalam mempelajari sejarah Islam. Penelitian tidak semestinya hanya berfokus pada pusat kerajaan dan kehidupan kaum bangsawan.

Jejak masyarakat biasa justru perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana Islam hadir dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat Nusantara pada masa awal.

Pendekatan inilah yang menurut Irfan dapat memperluas kajian mengenai arkeologi Islam akar rumput. Melalui bukti arkeologis, para peneliti dapat mencoba merekonstruksi kehidupan masyarakat yang hidup jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan Islam.

Meski berpotensi mengubah linimasa sejarah, temuan Situs Bongal tetap membutuhkan penelitian lebih lanjut. Penafsiran mengenai sejarah masa lalu harus didasarkan pada bukti yang dapat diuji secara ilmiah.

Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra (Arbastra) BRIN Herry Yogaswara mengatakan perbedaan pendapat mengenai temuan tersebut merupakan bagian dari dinamika penelitian.

"Saya kira di dalam dunia riset perdebatan itu tidak ada masalah sepanjang berdasarkan evident (bukti) ya," ujarnya.

Karena itu, BRIN berencana mendorong penelitian berskala besar dan jangka panjang di kawasan Bongal maupun pesisir barat Sumatera. Riset tersebut diharapkan dapat memperkuat data arkeologis sekaligus memastikan konteks berbagai artefak yang ditemukan.

Jika bukti-bukti lanjutan semakin menguat, Situs Bongal dapat menjadi salah satu kunci untuk memahami periode awal hubungan Nusantara dengan dunia Islam. Bukan tidak mungkin, sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang selama ini dikenal perlu dilihat kembali dengan linimasa yang jauh lebih panjang. (Ning/E01)

Inibaru.id - Temuan arkeologi di Situs Bongal, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, berpotensi menggeser pemahaman mengenai kapan Islam mulai hadir di Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi aktivitas pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, jauh lebih awal dibandingkan periode yang selama ini banyak dikaitkan dengan berkembangnya Islam sebagai kekuatan politik di Nusantara.

Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Irfan Mahmud mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu petunjuk penting dalam mengungkap sejarah awal kedatangan Islam di wilayah Nusantara.

Hal itu disampaikan Irfan dalam Webinar Series Forum Kebhinekaan Seri #38 di Jakarta, Rabu.

Temuan arkeologi di Situs Bongal, Tapanuli Tengah, mengindikasikan adanya aktivitas Islam sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, berpotensi menggeser linimasa sejarah masuknya Islam ke Nusantara hingga tujuh abad lebih awal.

Temuan Situs Bongal Geser Linimasa Masuknya Islam ke Nusantara hingga Tujuh Abad

“Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat,” kata Destry dalam peluncuran kebijakan di Kantor BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).

BI berharap pembebasan MDR untuk transaksi hingga Rp100 ribu di seluruh kategori merchant dapat meningkatkan penggunaan QRIS di berbagai sektor usaha.

Menurut Destry, semakin luasnya kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong akseptasi dan volume transaksi QRIS. Pada akhirnya, peningkatan transaksi digital juga diharapkan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat.

“Perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi QRIS, memperluas digitalisasi pembayaran pada berbagai segmen usaha, serta pada gilirannya mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat,” ujarnya.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya BI menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui sistem pembayaran yang lebih efisien.

BI juga terus mendorong perluasan akses pembayaran digital dan pengembangan instrumen pembayaran domestik agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman, mudah, dan efisien.

Dengan kebijakan baru ini, merchant non-UMI mendapat keuntungan berupa MDR 0 persen untuk transaksi QRIS hingga Rp100 ribu. Sementara itu, merchant UMI tetap mendapatkan fasilitas MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500 ribu.

Sebagai gambaran, ketentuan MDR QRIS yang berlaku saat ini menetapkan tarif 0 persen untuk UMI dengan transaksi hingga Rp500 ribu. Untuk transaksi UMI di atas Rp500 ribu, MDR yang dikenakan sebesar 0,3 persen, sedangkan kategori usaha kecil, menengah, dan besar dikenai MDR 0,7 persen.

Perluasan MDR 0 persen ini diharapkan membuat pembayaran digital semakin mudah diterima oleh berbagai pelaku usaha, termasuk usaha yang memiliki transaksi bernilai relatif kecil.

Bagi merchant, semakin rendah biaya transaksi berarti semakin besar ruang untuk mengelola biaya operasional. Sementara bagi konsumen, kebijakan ini diharapkan turut memperkuat ekosistem pembayaran digital yang praktis dan inklusif.

QRIS sendiri merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan BI sehingga satu kode QR dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai penyedia jasa pembayaran. (Ning/E01)

Inibaru.id - Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh kategori merchant dapat menikmati tarif MDR 0 persen untuk transaksi QRIS dengan nominal maksimal Rp100 ribu.

Sebelumnya, kebijakan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500 ribu hanya berlaku bagi merchant kategori Usaha Mikro (UMI). Ketentuan tersebut tetap dipertahankan bagi UMI.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan, perluasan kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha. Dengan begitu, manfaat ekonomi digital diharapkan dapat dirasakan lebih luas dan inklusif.

Mulai 1 Oktober 2026, transaksi QRIS hingga Rp100 ribu tidak dikenai biaya, sementara ketentuan transaksi gratis hingga Rp500 ribu untuk merchant Usaha Mikro tetap berlaku.