Dalam sambutannya, Fadli menjelaskan bahwa pembacaan Proklamasi pada 17 Agustus 1945 tidak direkam. Rekaman suara Bung Karno yang kini dikenal luas justru dibuat beberapa tahun setelah Indonesia merdeka.

“Kalau kita juga boleh jujur, suara pidato Bung Karno ketika itu, proklamasi juga direkam lima tahun kemudian,” kata Fadli seperti dikutip dari Kumparan, Minggu (16/8).

“Sehingga itu juga bukan rekaman pada hari H,” lanjutnya.

Pembacaan Proklamasi berlangsung di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Upacara berlangsung sederhana tanpa protokol resmi.



Dilansir dari situs Kementerian Sekretariat Negara, ketika itu, pengeras suara disiapkan oleh Mr Wilopo, sementara tiang bendera bambu disiapkan Suhud. Setelah Soekarno menyampaikan pidato singkat, teks Proklamasi dibacakan dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih serta lagu Indonesia Raya.

Tidak ada rekaman audio yang mengabadikan suara Soekarno saat membacakan teks tersebut. Dokumentasi yang tersisa dari momen bersejarah itu terutama berupa foto, salah satunya hasil jepretan fotografer Frans Mendoer.

Fadli juga menceritakan bahwa sejumlah rombongan bahkan datang terlambat dan tidak sempat mendengar pembacaan Proklamasi secara langsung.

“Dan ada delegasi rombongan yang datang terlambat, kalau tidak salah termasuk Barisan Pelopor,” ujarnya.

Mereka kemudian meminta Soekarno mengulangi pembacaan teks Proklamasi. Namun, menurut Fadli, permintaan tersebut ditolak karena Proklamasi dianggap hanya diucapkan satu kali.

“Mereka meminta Bung Karno untuk membaca ulang, karena mereka tidak mendengar rasanya proklamasi itu. Tetapi kata Bung Hatta, proklamasi hanya diucapkan sekali saja,” kata Fadli.

Sikap tersebut juga menjadi alasan mengapa proses perekaman ulang suara Proklamasi baru dilakukan beberapa tahun kemudian.

Suara Soekarno yang selama ini kita dengarkan berasal dari rekaman ulang yang dibuat di studio Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta pada 1951.

Perekaman tersebut berlangsung atas prakarsa Jusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI. Ia membujuk Soekarno untuk kembali membacakan teks Proklamasi agar suara Presiden pertama RI tersebut dapat diabadikan dan didengarkan oleh masyarakat.

Awalnya, Soekarno disebut sempat menolak permintaan tersebut. Baginya, Proklamasi Kemerdekaan merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan sekali.

Namun, setelah dibujuk, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks Proklamasi di studio RRI. Rekaman itulah yang kemudian menjadi suara ikonik yang setiap tahun diperdengarkan dalam berbagai peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Jadi, ketika mendengar suara Bung Karno mengucapkan “Proklamasi” setiap 17 Agustus, yang kita dengarkan bukanlah audio dari pagi bersejarah di Pegangsaan Timur pada 1945.

Suara tersebut adalah rekaman ulang yang dibuat sekitar enam tahun setelah Indonesia merdeka, tetapi tetap menjadi salah satu dokumentasi audio paling penting dalam sejarah perjalanan bangsa. (Ike/E01)

Inibaru.id - Setiap 17 Agustus, suara Bung Karno membacakan teks Proklamasi hampir selalu diperdengarkan. Suara itu begitu lekat dengan ingatan masyarakat tentang detik-detik kemerdekaan Indonesia.

Namun, tahukah kamu bahwa suara yang selama ini kita dengarkan bukanlah rekaman asli saat Proklamasi Kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945?

Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali meluruskan fakta tersebut saat menghadiri kegiatan Tapak Tilas Proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Suara Bung Karno yang setiap 17 Agustus diperdengarkan sebagai rekaman Proklamasi ternyata bukan direkam pada 17 Agustus 1945, melainkan direkam ulang di studio RRI pada 1951.

Bukan Rekaman Asli 17 Agustus 1945, Ini Sejarah Suara Proklamasi Bung Karno

Pengakuan Mesir menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Pada 22 Maret 1946, Mesir secara de facto mengakui keberadaan Republik Indonesia.

Pengakuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengakuan de jure pada 10 Juni 1947. Penandatanganan pengakuan dilakukan oleh Perdana Menteri Mesir dan disaksikan oleh tokoh diplomasi Indonesia, AR Baswedan dan Agus Salim.

Menurut Azyumardi Azra dalam buku Indonesia, Islam, and Democracy, kedekatan masyarakat Indonesia dan Mesir sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk Muslim turut menjadi salah satu faktor yang mendorong dukungan tersebut.

Dukungan Mesir bahkan tidak berhenti pada pengakuan diplomatik. Pemerintah Mesir membentuk Komite Pembela Kemerdekaan Indonesia yang melibatkan tokoh-tokoh Mesir, Arab, dan Islam.

Mesir juga memberikan bantuan kepada warga Indonesia yang berada di negara tersebut. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Indonesia bukan sekadar tindakan diplomatik, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas terhadap perjuangan bangsa Indonesia.

Jika pertanyaannya adalah siapa yang kali pertama mengakui Indonesia sebagai negara secara de facto, jawabannya adalah Mesir. Namun, jika berbicara mengenai pihak yang memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia sebelum Proklamasi, Palestina memiliki posisi penting.

Menurut buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya Zein Hassan, dukungan dari Palestina telah muncul pada 1944. Pada 6 September 1944, Syekh Muhammad Amin Al Husaini menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia melalui Radio Berlin, Jerman. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang, hampir setahun sebelum Proklamasi.

Karena itu, Palestina sering disebut sebagai salah satu pihak pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, dukungan tersebut berbeda dengan pengakuan diplomatik terhadap Indonesia sebagai negara berdaulat yang kemudian diberikan oleh Mesir.

Setelah Proklamasi, Indonesia menghadapi persoalan besar. Belanda berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia dan tidak mengakui keberadaan Republik Indonesia.

Dalam kondisi tersebut, diplomasi menjadi salah satu senjata penting Indonesia.

Secara umum, keberadaan sebuah negara berkaitan dengan unsur wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dalam hubungan internasional. Karena itu, memperoleh dukungan dan pengakuan dari negara lain menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi Republik Indonesia di dunia internasional.

Para diplomat Indonesia kemudian aktif menjalin hubungan dengan berbagai negara. Hasilnya, semakin banyak negara yang memberikan pengakuan maupun dukungan terhadap perjuangan Indonesia.

Negara-Negara Awal yang Mendukung Indonesia

Selain Mesir dan Palestina, sejumlah negara lain juga memberikan pengakuan atau dukungan terhadap Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Arab Saudi memberikan pengakuan terhadap Indonesia pada 18 November 1946. Kedekatan agama dan hubungan antarmasyarakat menjadi salah satu faktor yang memperkuat hubungan kedua negara.

Lebanon memberikan pengakuan de jure pada 29 Juli 1947. Hubungan Indonesia dan Lebanon kemudian berkembang melalui kerja sama diplomatik dan berbagai bidang lainnya.

Suriah juga menjadi salah satu negara yang mendukung perjuangan Indonesia. Dalam Sidang PBB pada 1947, Suriah turut menyuarakan dukungan terhadap Indonesia ketika Belanda melancarkan Agresi Militer.

Irak termasuk negara yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia setelah Perang Dunia II. Hubungan diplomatik kedua negara kemudian dimulai pada 1950.

Vatikan menunjukkan dukungan terhadap keberadaan Republik Indonesia dengan membuka perwakilan Apostolic Delegate di Jakarta, pada 6 Juli 1947.

Sementara itu, Afganistan secara resmi menyatakan pengakuannya terhadap Indonesia pada 23 September 1947. Hubungan kedua negara kemudian diperkuat melalui Treaty of Friendship yang ditandatangani di Bandung pada 1955.

Yaman memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia pada 3 Mei 1948. Hubungan kedua negara selanjutnya berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Adapun Turki turut memberikan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia pada 1949. Hubungan diplomatik kedua negara kemudian semakin berkembang, termasuk dengan berdirinya Kedutaan Besar Turki di Jakarta pada 1957.

Perjalanan Indonesia menjadi negara merdeka tidak hanya ditentukan oleh perjuangan bersenjata dan politik di dalam negeri. Diplomasi di luar negeri juga memainkan peran penting.

Pengakuan Mesir pada 1946 menjadi salah satu pintu awal bagi Indonesia untuk memperoleh legitimasi yang lebih luas di dunia internasional. Dukungan Palestina bahkan telah muncul sebelum Proklamasi, sementara negara-negara lain kemudian mengikuti dengan memberikan pengakuan dan dukungan terhadap Republik Indonesia.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan kemerdekaan membutuhkan perjuangan di banyak bidang. Setelah Proklamasi dikumandangkan, para pejuang dan diplomat Indonesia masih harus memastikan bahwa kemerdekaan tersebut diakui dan dihormati oleh dunia internasional.

Dengan demikian, 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang Indonesia untuk benar-benar berdiri sebagai negara yang berdaulat di mata dunia. (Ning/E01)

Inibaru.id - Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, perjuangan bangsa Indonesia belum berhenti setelah Soekarno-Hatta membacakan teks Proklamasi.

Di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, Indonesia juga harus memperjuangkan pengakuan dari negara-negara lain. Dukungan internasional menjadi penting untuk memperkuat posisi Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Dalam perjalanan diplomasi tersebut, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang memberikan pengakuan de facto kepada Indonesia pada 22 Maret 1946. Pengakuan itu kemudian diperkuat melalui pengakuan de jure pada 10 Juni 1947.

Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, sementara dukungan terhadap perjuangan Indonesia telah datang dari Palestina bahkan sebelum Proklamasi 1945.

Negara Pertama yang Mengakui Indonesia Merdeka

"Sinewara still in progress, masih dalam penggodokan, kita mematangkan dulu agar produk ini begitu keluar sudah menjadi produk yang matang dan siap dirilis," ujar Riefian di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pria yang akrab disapa Ifan itu menyebut peluncuran Sinewara ditargetkan berlangsung tahun depan. PFN juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pemerintah daerah terkait rencana pengembangan bioskop tersebut.

"Insyaallah tahun depan. Sudah ada beberapa kabupaten, kepala daerah sudah ada yang beberapa berkomunikasi dengan saya," katanya.

Rencana menghadirkan Sinewara sebelumnya disampaikan PFN dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI pada Februari 2026.

Salah satu alasan pengembangan bioskop negara tersebut adalah masih belum meratanya akses terhadap bioskop di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan PFN dalam rapat tersebut, Indonesia memiliki sekitar 505 bioskop dengan total 2.401 layar.

Namun, persebarannya masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Sekitar 70 persen bioskop berada di Pulau Jawa, sedangkan Sumatra hanya sekitar 15 persen dan Kalimantan sekitar 5 persen.

Kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap bioskop belum merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di luar wilayah dengan konsentrasi bioskop tinggi.

Menurut Ifan, jumlah layar bioskop di Indonesia juga masih jauh dari kebutuhan ideal.

"Harusnya Indonesia mempunyai 20 ribu layar. Yang menjadi target setengahnya, let's say 10 ribu layar," ujarnya dalam rapat Komisi VII DPR RI pada Februari lalu.

Sebagai tahap awal, PFN merencanakan pembangunan Sinewara di kantor pusat PFN yang berada di kawasan Otista, Jakarta.

Lokasi tersebut akan menjadi proyek percontohan atau pilot project sebelum konsep Sinewara dikembangkan lebih luas.

"Road map daripada PFN ke depan, PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara yang berlokasi di Otista, itu di PFN. Ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama," kata Ifan.

PFN tidak hanya berencana mengembangkan Sinewara di Jakarta. Perusahaan tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan bioskop negara di wilayah masing-masing.

Skemanya antara lain melalui kepemilikan saham. Dengan menjadi salah satu pemegang saham, pemerintah daerah diharapkan dapat ikut mendorong pembangunan bioskop sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hiburan dan film.

"Semoga ini bisa menjadi stimulan dan juga trigger untuk daerah-daerah lain mengembangkan bioskop negara ini, dengan cara bergabung menjadi salah satu shareholder," ujar Ifan.

Kehadiran Sinewara tidak hanya diarahkan sebagai bisnis bioskop. PFN juga merancangnya sebagai bagian dari pengembangan ekosistem perfilman nasional.

Sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang produksi film, PFN ingin Sinewara dapat menjadi wadah bagi film-film Indonesia untuk bertemu dengan penontonnya.

Di sisi lain, perluasan jaringan bioskop di berbagai daerah diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan akses masyarakat terhadap layar film.

Saat ini, Sinewara masih berada dalam tahap pematangan konsep. Jika rencana berjalan sesuai target, bioskop pelat merah tersebut akan mulai diperkenalkan pada 2027.

Kehadiran Sinewara nantinya akan menambah warna dalam industri bioskop Indonesia yang selama ini didominasi pemain swasta, seperti PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. selaku pengelola Cinema XXI dan PT Graha Layar Prima Tbk. sebagai pengelola CGV Cinemas.

Menarik untuk melihat apakah Sinewara nantinya hanya menjadi alternatif baru bagi penonton atau sekaligus mampu menjadi penggerak pemerataan akses bioskop hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum memiliki cukup layar. (Ning/E01)

Inibaru.id - Selama ini, industri bioskop di Indonesia lebih banyak diisi oleh perusahaan swasta. Namun, peta tersebut berpotensi berubah dengan hadirnya bioskop milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN tengah menyiapkan bioskop bernama Sinewara yang ditargetkan mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada 2027 mendatang.

Direktur Utama PFN Riefian Fajarsyah mengatakan, Sinewara saat ini masih dalam tahap penggodokan. PFN ingin memastikan konsep dan produk tersebut benar-benar matang sebelum diluncurkan.

PFN tengah menyiapkan Sinewara sebagai bioskop milik negara yang ditargetkan hadir pada 2027 sekaligus menjadi upaya memperluas akses bioskop dan mendukung perfilman nasional.

Sinewara, Bioskop BUMN Besutan PFN Siap Meluncur 2027

"Transformasi Garuda Indonesia tidak hanya berfokus pada penguatan fundamental bisnis dan operasional, tetapi juga bagaimana transformasi tersebut dapat dirasakan langsung melalui pengalaman perjalanan yang semakin relevan bagi pengguna jasa," kata Glenny dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2026).

Sebanyak 81 penumpang mendapatkan akses khusus untuk menjajal layanan internet berkecepatan tinggi dalam penerbangan tersebut. Jumlah itu dipilih sebagai simbol usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun.

Tak hanya digunakan untuk berkirim pesan dan mengakses informasi, koneksi tersebut juga memungkinkan penumpang mencoba aktivitas digital yang membutuhkan bandwidth lebih besar, termasuk video call.

Garuda Indonesia juga memanfaatkan konektivitas tersebut untuk menghadirkan momen peringatan kemerdekaan di dalam kabin. Pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI disiarkan secara langsung melalui koneksi internet pesawat dan diperdengarkan kepada penumpang melalui sistem public address (PA).

Menurut Glenny, "Sinyal Merdeka" menjadi simbol semangat kemerdekaan yang diterjemahkan melalui teknologi dan konektivitas.

"Di ketinggian lebih dari 30 ribu kaki sekalipun, Garuda Indonesia terus membawa semangat Indonesia untuk tetap terhubung dan bergerak maju," ujarnya.

Pilot project ini belum menjadi penerapan penuh layanan internet cepat di seluruh armada Garuda Indonesia. Hasil uji coba akan dievaluasi secara menyeluruh sebelum pengembangan dilakukan lebih luas.

Evaluasi mencakup performa koneksi, pengalaman pengguna, kesiapan operasional, aspek keselamatan, hingga kesesuaian dengan regulasi penerbangan.

Garuda Indonesia berencana mengembangkan layanan tersebut secara bertahap mulai 2027. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan armada dan teknologi pendukung.

"Ini merupakan langkah awal dari pengembangan yang akan terus kami lakukan. Ke depan, kami ingin pengalaman terbang bersama Garuda Indonesia semakin seamless dan terkoneksi tanpa meninggalkan karakter layanan khas Indonesia yang menjadi kekuatan kami," kata Glenny.

Selain mengembangkan layanan digital di udara, Garuda Indonesia juga menggandeng PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney untuk mendorong wisatawan mancanegara menjelajahi lebih banyak destinasi di Indonesia.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program Free Domestic Flight. Dalam program ini, wisatawan asing yang memiliki tiket pulang-pergi penerbangan internasional Garuda Indonesia berkesempatan mendapatkan penerbangan domestik gratis.

Kepala Pemasaran Grup Garuda Indonesia Prina Eka Putri mengatakan, program tersebut dirancang agar perjalanan wisatawan mancanegara tidak hanya terpusat di destinasi populer seperti Jakarta dan Bali.

"Tujuannya adalah agar tidak hanya berhenti di satu titik di Indonesia, tapi juga merambah ke domestic destination lainnya yang ada di Indonesia," kata Prina dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/8).

Dalam rangkaian program tersebut, Garuda Indonesia menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik. Jumlah tersebut turut disesuaikan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.

Melalui kombinasi inovasi konektivitas di udara dan perluasan akses perjalanan domestik, Garuda Indonesia berupaya menghadirkan pengalaman penerbangan yang semakin terhubung sekaligus mendorong wisatawan mengenal lebih banyak destinasi di Tanah Air. (Ike/E01)

Inibaru.id - Garuda Indonesia mulai menguji layanan konektivitas internet berkecepatan tinggi (high-speed inflight connectivity) di dalam pesawat. Melalui pilot project tersebut, penumpang berkesempatan menikmati akses internet yang lebih cepat, termasuk mencoba panggilan video saat berada di ketinggian lebih dari 30 ribu kaki.

Uji coba ini dilakukan melalui penerbangan GA-960 dan dikemas dalam kampanye bertajuk "Sinyal Merdeka" bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, pengembangan konektivitas internet di udara merupakan bagian dari transformasi layanan perusahaan. Inovasi tersebut disiapkan untuk memberikan pengalaman penerbangan yang lebih relevan dengan kebutuhan digital penumpang.

Garuda Indonesia menguji layanan internet berkecepatan tinggi di pesawat yang memungkinkan penumpang melakukan video call di ketinggian lebih dari 30 ribu kaki, dengan penerapan bertahap ditargetkan mulai 2027.

Garuda Indonesia Uji Internet Cepat di Udara, Video Call dari Ketinggian 30 Ribu Kaki

“Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat,” kata Destry dalam peluncuran kebijakan di Kantor BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).

BI berharap pembebasan MDR untuk transaksi hingga Rp100 ribu di seluruh kategori merchant dapat meningkatkan penggunaan QRIS di berbagai sektor usaha.

Menurut Destry, semakin luasnya kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong akseptasi dan volume transaksi QRIS. Pada akhirnya, peningkatan transaksi digital juga diharapkan ikut menggerakkan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat.

“Perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi QRIS, memperluas digitalisasi pembayaran pada berbagai segmen usaha, serta pada gilirannya mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat,” ujarnya.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya BI menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui sistem pembayaran yang lebih efisien.

BI juga terus mendorong perluasan akses pembayaran digital dan pengembangan instrumen pembayaran domestik agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman, mudah, dan efisien.

Dengan kebijakan baru ini, merchant non-UMI mendapat keuntungan berupa MDR 0 persen untuk transaksi QRIS hingga Rp100 ribu. Sementara itu, merchant UMI tetap mendapatkan fasilitas MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500 ribu.

Sebagai gambaran, ketentuan MDR QRIS yang berlaku saat ini menetapkan tarif 0 persen untuk UMI dengan transaksi hingga Rp500 ribu. Untuk transaksi UMI di atas Rp500 ribu, MDR yang dikenakan sebesar 0,3 persen, sedangkan kategori usaha kecil, menengah, dan besar dikenai MDR 0,7 persen.

Perluasan MDR 0 persen ini diharapkan membuat pembayaran digital semakin mudah diterima oleh berbagai pelaku usaha, termasuk usaha yang memiliki transaksi bernilai relatif kecil.

Bagi merchant, semakin rendah biaya transaksi berarti semakin besar ruang untuk mengelola biaya operasional. Sementara bagi konsumen, kebijakan ini diharapkan turut memperkuat ekosistem pembayaran digital yang praktis dan inklusif.

QRIS sendiri merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan BI sehingga satu kode QR dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai penyedia jasa pembayaran. (Ning/E01)

Inibaru.id - Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh kategori merchant dapat menikmati tarif MDR 0 persen untuk transaksi QRIS dengan nominal maksimal Rp100 ribu.

Sebelumnya, kebijakan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500 ribu hanya berlaku bagi merchant kategori Usaha Mikro (UMI). Ketentuan tersebut tetap dipertahankan bagi UMI.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan, perluasan kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha. Dengan begitu, manfaat ekonomi digital diharapkan dapat dirasakan lebih luas dan inklusif.

Mulai 1 Oktober 2026, transaksi QRIS hingga Rp100 ribu tidak dikenai biaya, sementara ketentuan transaksi gratis hingga Rp500 ribu untuk merchant Usaha Mikro tetap berlaku.

Mulai 1 Oktober, Semua Merchant Bisa Nikmati Transaksi QRIS Bebas Biaya

"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya seperti dilansir dari Detik, Jumat (14/8/2026).

Lantas, siapa sebenarnya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10?

Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga di Indonesia.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Artinya, desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Namun, penentuan desil tidak sesederhana melihat besaran gaji atau pendapatan seseorang.

Kementerian Sosial menjelaskan bahwa pemeringkatan desil dilakukan berdasarkan berbagai variabel sosial dan ekonomi. Di antaranya kondisi rumah, kepemilikan aset, pekerjaan, pendidikan, pengeluaran rumah tangga, daya listrik, serta akses terhadap layanan dasar.

Karena itu, tidak tepat jika desil 9 atau 10 langsung disamakan dengan kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tertentu. Pemerintah menggunakan pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan kondisi sosial ekonomi secara lebih luas.

Dalam sistem desil DTSEN, semakin tinggi angka desil, semakin tinggi pula posisi kesejahteraan keluarga tersebut dibandingkan kelompok lainnya.

Desil 1 mewakili 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sementara desil 9 berada pada kelompok 10 persen di bawah tingkat kesejahteraan tertinggi dan desil 10 merupakan 10 persen teratas.

Kelompok desil tinggi juga bukan menjadi sasaran utama sejumlah program bantuan sosial. Saat ini, misalnya, kelompok desil 1-4 menjadi sasaran PKH, sedangkan beberapa program bantuan lainnya menyasar hingga desil 5.

Dengan posisi tersebut, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 dapat dikategorikan sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi. Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkaji kembali pemberian subsidi Pertalite kepada kelompok tersebut.

Status desil bukan label yang bersifat permanen. Data tersebut dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi keluarga dan hasil pemutakhiran data.

Kemensos menyebut pemeringkatan dilakukan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat juga dapat mengajukan pembaruan apabila data yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.

Karena itu, rencana pembatasan subsidi Pertalite untuk desil 9-10 nantinya akan sangat bergantung pada mekanisme yang ditetapkan pemerintah, termasuk bagaimana data kesejahteraan tersebut digunakan untuk menentukan siapa yang masih berhak memperoleh subsidi.

Untuk saat ini, pembatasan tersebut masih berupa rencana dan belum diterapkan. Pemerintah menyatakan kebijakan akan dipertimbangkan secara bertahap, bukan dalam waktu dekat. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang dinilai memiliki tingkat kesejahteraan tinggi. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut tidak akan langsung diterapkan. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme dan mempertimbangkan penerapannya secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintah mempertimbangkan pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, yang rencananya diterapkan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang.

Pertalite Bakal Dibatasi untuk Desil 9-10, Siapa Saja yang Masuk Kelompok Ini?

Kesewotan itu ditunjukannya saat menanggapi adanya larangan kegiatan thrifting di platform jual beli daring yang baru-baru ini dilontarkan oleh pemerintah. Barang thrift, dia menyebutkan, nggak selalu produk yang diimpor secara ilegal. Jadi, menurutnya, perlu dipertegas batasan barang bekas yang dimaksud seperti apa.

"Ada barang preloved yang nggak diperoleh secara ilegal juga. Jadi, kalau semua barang bekas dilarang dijual kembali, rasanya gimana gitu? Kecewa, sih!" tutur perempuan 28 tahun ini.

Kegiatan thrifting di platform daring seperti medsos dan situs jual beli online tengah menjadi sorotan masyarakat saat ini. Hal tersebut nggak lepas dari pernyataan Menteri Keuangan yang mengeluarkan larangan untuk melakukan impor pakaian bekas.

Selama ini, kegiatan thrifting memang identik dengan produk bekas yang diimpor dalam bentuk ballpress&nbsp;ke Indonesia yang seringkali dicap ilegal. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai, kebijakan itu penting untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik impor ilegal.

Namun, sebagaimana dikatakan Anya, produk thrift nggak selalu berasal dari barang impor yang ilegal. Terkait hal ini, pemerintah menegaskan bahwa kegiatan thrifting tetap diperbolehkan, selama barang yang dijual merupakan preloved lokal atau bukan pakaian bekas impor.

Hal ini sebagaimana dikatakan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Temmy Satya Permana saat berbicara dalam konferensi pers&nbsp;seusai menghadiri rapat dengan Asosiasi E-Commerce, Jumat (7/11/2025).

Bukan Kegiatan Thrifting yang Dilarang&nbsp;

Temmy menjelaskan, pemerintah bersama sejumlah platform e-commerce telah sepakat untuk menertibkan penjualan pakaian bekas impor yang marak beredar, terutama melalui fitur live commerce. Jadi, kuncinya ada pada pakaian bekas impor, bukan kegiatan thrifting.

“Kalau thrifting itu tidak dilarang, selama yang dijual adalah preloved barang-barang lokal dan memang barang-barang kita gitu, kan? Bahkan, saya saja kalau misalnya sepatu kebanyakan, ah saya pengin jual lah gitu. Itu tidak dilarang,” ujarnya.

Temmy menambahkan, pelanggaran terjadi ketika penjualan dilakukan dalam skala besar, misalnya menjual pakaian bekas impor dari gudang dalam bentuk ballpress. Aktivitas semacam itu, menurutnya, sudah masuk kategori pelanggaran berat yang nggak bisa ditoleransi.

“Tadi kami sempat diskusi dan sepakat bahwa kami tidak membabi buta melakukan takedown. Ya, sepakat gitu ya? Yang dilarang adalah pakaian bekas impor!” tegasnya.

Pemerintah, kata Temmy, telah meminta platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop by Tokopedia untuk ikut menertibkan akun-akun penjual besar yang menjajakan pakaian impor bekas. Namun, penjualan barang preloved pribadi masih diperbolehkan selama mematuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan langkah tegas pemerintah terhadap pihak-pihak yang menolak kebijakan pelarangan impor pakaian bekas.

“Siapa yang nolak saya tangkap duluan!” tegas Purbaya di Jakarta akhir Oktober lalu. "Pelaku (penjual) trift yang nolak-nolak itu ya akan saya tangkap duluan berarti kan (kemungkinan) dia pelakunya. Clear. Malah untung saya!"

Namun begitu, dia memastikan bahwa fokus utama pengawasan bukanlah di pasar tradisional, melainkan di pelabuhan tempat masuknya barang. Dengan memperketat pengawasan di titik impor, pemerintah berharap suplai pakaian bekas ilegal akan berkurang secara alami.

So, perlu dipahami bahwa larangan ini sejatinya adalah upaya untuk mencegah banyaknya baju bekas yang diimpor secara ilegal ke Indonesia, alih-alih melarang aktivitas thrifting. Kalau jual sepatu bekas yang kita dibeli di luar negeri, masuk kategori mana hayoo? Ha-ha. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Anya Subekti adalah penyuka barang-barang thrift. Sudah lebih dari tiga tahun dia rajin berburu barang bekas layak pakai itu ke berbagai tempat, dari offline hingga via daring. Alasannya, banyak barang yang acap dianggap sampah, padahal masih bagus.

"Aku sudah kenyang dengan pertanyaan 'kok thrift?' atau komentar seperti 'kayak nggak mampu beli baru aja!' tiap kali memamerkan hasil buruanku ke teman-teman. Lah, kenapa? Sampah fesyen menggunung di mana-mana, lo!" serunya ketus, Sabtu (8/11/2025).

Pemerintah meminta plaform jual beli daring menertibkan akun penjual produk thrift. Namun, bukan berarti kegiatan thrifting dilarang, selama bukan barang impor; karena tujuan utamanya adalah untuk menekan praktik impor ilegal.

Pemerintah Tegaskan Thrifting Lokal Nggak Dilarang, Asal Bukan Barang Impor

Menjelang akhir jabatannya, Juli 2025, Sri Mulyani masih teguh pada prinsip prudent. Dia menyiapkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp459,5 triliun sebagai “tameng” APBN dari guncangan global maupun transisi politik dalam negeri. Uang ini disimpan di kas negara dan Bank Indonesia.

Eits, bukan berarti dia pasif, lo. Saat pandemi 2020–2021, Sri Mulyani sempat menaruh dana pemerintah di bank Himbara untuk memperluas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kredit pun sempat mengalir deras ke sektor riil. Jadi, baginya, menyimpan dana bukan parkir sia-sia, melainkan menunggu momentum yang tepat agar efeknya lebih terukur.

Begitu dilantik awal September 2025, Purbaya langsung “tancap gas.” Nggak tanggung-tanggung, Rp200 triliun dana pemerintah dia geser dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN. Skemanya berupa deposito tenor 6 bulan, dengan bunga 80,5 persen dari BI-Rate.

Sebagai informasi, Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing dapat Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, sementara BSI kebagian Rp10 triliun. Tapi ada syarat keras: dana itu harus dipakai untuk kredit produktif, bukan beli SBN atau sekuritas. Setiap bulan, bank wajib melaporkan realisasi ke Kemenkeu. Alasannya jelas, kata Purbaya, “Likuiditas bank kering, kredit melambat. Ekonomi butuh dorongan cepat.”

Dua strategi ini punya konsekuensi berbeda. Model Sri Mulyani bikin APBN lebih tahan banting, tapi kredit nggak otomatis naik tanpa program khusus. Sementara itu, Purbaya mendorong agar likuiditas langsung masuk ke sektor riil, meski risikonya besar kalau permintaan kredit tetap lesu.

Per Juli 2025, bunga kredit rata-rata masih 9,16 persen. Tanpa daya serap kuat dari sektor riil, tambahan likuiditas bisa saja mandek. Meski begitu, peluang sektor UMKM, manufaktur, pertanian, hingga konstruksi untuk memanfaatkan dana ini terbuka lebar.

Hm, menarik ya? Mereka memiliki jalan berbeda, namun satu tujuan; menjaga ekonomi. Sri Mulyani memilih simpanan tebal demi stabilitas, Purbaya memilih aliran deras demi geliat pasar. Siapa yang lebih tepat? Jawabannya akan terlihat beberapa bulan ke depan, saat angka kredit, investasi, dan pertumbuhan ekonomi bicara.

Mau nggak mau, kita sebagai masyarakat tentu berharap satu hal. Semoga strategi mana pun yang dipakai benar-benar bikin ekonomi makin hidup dan terasa manfaatnya sampai ke dapur rumah tangga. Betul nggak, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Pergantian pucuk kepemimpinan di Kementerian Keuangan ternyata nggak cuma soal kursi yang berganti. Lebih dari itu, ada pergeseran arah kebijakan fiskal yang langsung terasa. Dari Sri Mulyani yang dikenal hati-hati dan suka menyimpan “tabungan negara”, kini tongkat estafet berpindah ke Purbaya Yudhi Sadewa, yang justru memilih cepat menggelontorkan uang ke bank agar kredit lebih deras mengalir ke masyarakat.

Nah, menariknya, keduanya sama-sama bicara soal menjaga ekonomi. Bedanya, jalannya yang dipilih cukup kontras.

Pergantian kursi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa membawa perubahan gaya kebijakan fiskal. Jika Sri lebih memilih “menyimpan tabungan negara” untuk jaga stabilitas, Purbaya justru langsung menggelontorkan Rp200 triliun ke bank demi menghidupkan sektor riil.

Sri Mulyani Main Aman, Purbaya Main Serang; Kamu Tim Mana?

Untuk mengatasi hal ini, Purbaya berencana menarik Rp200 triliun dari total dana tersebut dan memindahkannya ke bank swasta. Langkah ini, katanya, bakal memaksa bank menggerakkan uang agar bisa menghasilkan return.

“Bank nggak akan mendiamkan uang itu. Ada cost-nya. Jadi mereka akan terpaksa mencari return lebih tinggi, dan di situlah kredit tumbuh. Mekanisme pasar jalan, lapangan kerja bisa terbuka,” jelasnya.

Dia juga menegaskan sudah meminta BI untuk nggak menyerap kembali uang yang dipindahkan pemerintah ke perbankan, supaya langkah fiskal ini benar-benar bisa berjalan maksimal.

Purbaya mengingatkan, masalah serupa juga sempat terjadi di masa Presiden Jokowi. Kala itu, pertumbuhan uang beredar (M0) hanya 7 persen, bahkan sempat stagnan. Padahal, 90 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh permintaan domestik.

“Waktu itu, meski pemerintah bangun mati-matian, mesin ekonomi kita pincang. Real sector berhenti, akhirnya semua masyarakat susah,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi itulah yang juga memicu gejolak sosial beberapa waktu lalu. Uang beredar yang nggak tumbuh bikin ekonomi lesu, sehingga banyak orang merasa terhimpit.

Menurutnya, kondisi ini ikut jadi biang keladi kenapa banyak orang susah cari kerja. Soalnya, duit ratusan triliun yang bersumber dari pajak maupun penerimaan negara lainnya nggak bisa diputar perbankan. Alhasil, sistem finansial jadi “kering” dan ekonomi melambat.

Dengan strategi memindahkan dana ke bank swasta, Purbaya yakin ekonomi bisa kembali bergerak. Kalau percobaan ini berhasil, langkah tersebut akan direplikasi lebih luas. Hm, gimana kamu setuju nggak sama pendaoat Menkeu kita yang baru, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bikin gebrakan dengan pernyataannya. Dia mengungkapkan bahwa ada sekitar Rp425 triliun uang pemerintah yang selama ini hanya “parkir” di Bank Indonesia (BI).

“Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” terang Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap fakta mengejutkan: Rp425 triliun uang negara selama ini hanya “parkir” di Bank Indonesia. Kondisi ini disebut ikut bikin ekonomi lesu dan orang susah cari kerja.