"Jadi nanti ada yang masih pakai motor bensin ya rasain sendiri, kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan motor bensin, penghematan minimal 50 persen," ujar Prabowo dalam Peluncuran Motor Listrik Nasional, Kamis (13/8/2026).

Prabowo menyadari masih banyak masyarakat yang sudah terlanjur memiliki motor berbahan bakar bensin. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan skema agar proses peralihan menuju kendaraan listrik tidak terlalu membebani masyarakat.

Salah satu opsi yang disebut adalah tukar tambah. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat menyerahkan motor bensin yang dimiliki untuk mendapatkan motor listrik baru dengan membayar selisih harga.

"Kau setor motor lama, dapat motor baru. Ya tambah dikit lah," kata Prabowo.

Gagasan tersebut kemudian mendapat penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Budi Santoso mengatakan skema trade-in dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi konsumsi BBM sekaligus mempercepat peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

"Ya memang kan tadi Presiden menyampaikan menyangkut masalah besarnya biaya subsidi BBM yang amat banyak dialokasikan. Nah artinya untuk mengurangi subsidi BBM itu berarti kan ada disampaikan juga oleh Pak Presiden tadi menyangkut masalah ya tukar tambah atau trade-in," ujar Budi seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Dalam skema yang sedang dipertimbangkan, nilai motor bensin lama akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembelian motor listrik. Dengan demikian, pemilik kendaraan dapat mengetahui dengan jelas berapa nilai kendaraan lamanya dan berapa tambahan biaya yang perlu dibayarkan.

"Jadi artinya motor yang lama itu mungkin dihargai berapa, kemudian harga motor lama itu diberikan untuk motor listrik," kata Budi.

Namun, pemerintah juga perlu memastikan motor bensin yang masuk dalam program tidak kembali beredar di pasar kendaraan bekas. Jika motor tersebut dijual kembali dan digunakan oleh pemilik baru, tujuan pengurangan konsumsi BBM dari program trade-in akan menjadi kurang optimal.

Karena itu, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menghentikan penggunaan kendaraan lama tersebut, termasuk melalui proses scrapping atau penghancuran kendaraan.

"Tapi motor lamanya itu tidak dijual lagi, mungkin langsung di-scrapping gitu, tidak boleh digunakan lagi gitu karena memang kan intinya untuk mengganti motor lama dengan motor yang baru untuk supaya nanti ada pengurangan subsidi BBM," ujar Budi.

Program trade-in tidak hanya ditujukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh motor listrik. Pemerintah juga melihatnya sebagai salah satu cara mengurangi konsumsi BBM dan beban subsidi energi.

Semakin banyak motor bensin yang digantikan dengan kendaraan listrik, semakin besar pula potensi pengurangan konsumsi BBM dari sektor transportasi roda dua.

Di sisi lain, skema tersebut dapat memberikan jalur yang lebih praktis bagi masyarakat yang ingin beralih kendaraan. Nilai motor lama dapat menjadi modal untuk memperoleh kendaraan listrik sehingga biaya yang harus dikeluarkan tidak sepenuhnya berasal dari pembelian baru.

Prabowo juga mengingatkan bahwa peralihan menuju kendaraan listrik merupakan bagian dari tren penggunaan energi dunia. Ia mencontohkan Beijing, China, yang menurutnya telah menerapkan penggunaan kendaraan listrik secara luas.

"Jadi ini warning aja yang masih nekad gandrung dengan motor bensin," ujar Prabowo.

Meski demikian, skema tukar tambah motor bensin ke motor listrik tersebut masih perlu dimatangkan, terutama terkait mekanisme penilaian kendaraan lama, besaran subsidi atau pembiayaan, hingga pengelolaan motor yang ditarik dari masyarakat.

Jika diterapkan dengan mekanisme yang jelas, program trade-in berpotensi menjadi salah satu cara pemerintah mempercepat transisi kendaraan bensin menuju kendaraan listrik sekaligus menekan konsumsi BBM dan beban subsidi energi. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah tengah menyiapkan skema untuk mendorong masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah program tukar tambah atau trade-in, dengan motor lama milik masyarakat menjadi bagian dari pembayaran motor listrik baru.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah melalui Danantara akan memberikan dukungan pembiayaan untuk memudahkan masyarakat membeli motor listrik. Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa penurunan cicilan kredit hingga skema down payment (DP) 0 persen.

Menurut Prabowo, penggunaan motor listrik juga dapat memberikan penghematan biaya dibandingkan motor bensin. Ia menyebut penghematan tersebut bisa mencapai 50 hingga 70 persen.

Pemerintah menyiapkan skema tukar tambah motor bensin ke motor listrik untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Program tersebut diharapkan dapat mempermudah pembelian sekaligus mengurangi konsumsi BBM dan beban subsidi energi.

Motor Bensin Bisa Ditukar Motor Listrik, Pemerintah Siapkan Skema Baru

Dalam sambutannya, Fadli menjelaskan bahwa pembacaan Proklamasi pada 17 Agustus 1945 tidak direkam. Rekaman suara Bung Karno yang kini dikenal luas justru dibuat beberapa tahun setelah Indonesia merdeka.

“Kalau kita juga boleh jujur, suara pidato Bung Karno ketika itu, proklamasi juga direkam lima tahun kemudian,” kata Fadli seperti dikutip dari Kumparan, Minggu (16/8).

“Sehingga itu juga bukan rekaman pada hari H,” lanjutnya.

Pembacaan Proklamasi berlangsung di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Upacara berlangsung sederhana tanpa protokol resmi.



Dilansir dari situs Kementerian Sekretariat Negara, ketika itu, pengeras suara disiapkan oleh Mr Wilopo, sementara tiang bendera bambu disiapkan Suhud. Setelah Soekarno menyampaikan pidato singkat, teks Proklamasi dibacakan dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih serta lagu Indonesia Raya.

Tidak ada rekaman audio yang mengabadikan suara Soekarno saat membacakan teks tersebut. Dokumentasi yang tersisa dari momen bersejarah itu terutama berupa foto, salah satunya hasil jepretan fotografer Frans Mendoer.

Fadli juga menceritakan bahwa sejumlah rombongan bahkan datang terlambat dan tidak sempat mendengar pembacaan Proklamasi secara langsung.

“Dan ada delegasi rombongan yang datang terlambat, kalau tidak salah termasuk Barisan Pelopor,” ujarnya.

Mereka kemudian meminta Soekarno mengulangi pembacaan teks Proklamasi. Namun, menurut Fadli, permintaan tersebut ditolak karena Proklamasi dianggap hanya diucapkan satu kali.

“Mereka meminta Bung Karno untuk membaca ulang, karena mereka tidak mendengar rasanya proklamasi itu. Tetapi kata Bung Hatta, proklamasi hanya diucapkan sekali saja,” kata Fadli.

Sikap tersebut juga menjadi alasan mengapa proses perekaman ulang suara Proklamasi baru dilakukan beberapa tahun kemudian.

Suara Soekarno yang selama ini kita dengarkan berasal dari rekaman ulang yang dibuat di studio Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta pada 1951.

Perekaman tersebut berlangsung atas prakarsa Jusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI. Ia membujuk Soekarno untuk kembali membacakan teks Proklamasi agar suara Presiden pertama RI tersebut dapat diabadikan dan didengarkan oleh masyarakat.

Awalnya, Soekarno disebut sempat menolak permintaan tersebut. Baginya, Proklamasi Kemerdekaan merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan sekali.

Namun, setelah dibujuk, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks Proklamasi di studio RRI. Rekaman itulah yang kemudian menjadi suara ikonik yang setiap tahun diperdengarkan dalam berbagai peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Jadi, ketika mendengar suara Bung Karno mengucapkan “Proklamasi” setiap 17 Agustus, yang kita dengarkan bukanlah audio dari pagi bersejarah di Pegangsaan Timur pada 1945.

Suara tersebut adalah rekaman ulang yang dibuat sekitar enam tahun setelah Indonesia merdeka, tetapi tetap menjadi salah satu dokumentasi audio paling penting dalam sejarah perjalanan bangsa. (Ike/E01)

Inibaru.id - Setiap 17 Agustus, suara Bung Karno membacakan teks Proklamasi hampir selalu diperdengarkan. Suara itu begitu lekat dengan ingatan masyarakat tentang detik-detik kemerdekaan Indonesia.

Namun, tahukah kamu bahwa suara yang selama ini kita dengarkan bukanlah rekaman asli saat Proklamasi Kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945?

Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali meluruskan fakta tersebut saat menghadiri kegiatan Tapak Tilas Proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Suara Bung Karno yang setiap 17 Agustus diperdengarkan sebagai rekaman Proklamasi ternyata bukan direkam pada 17 Agustus 1945, melainkan direkam ulang di studio RRI pada 1951.

Bukan Rekaman Asli 17 Agustus 1945, Ini Sejarah Suara Proklamasi Bung Karno

Pengakuan Mesir menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Pada 22 Maret 1946, Mesir secara de facto mengakui keberadaan Republik Indonesia.

Pengakuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengakuan de jure pada 10 Juni 1947. Penandatanganan pengakuan dilakukan oleh Perdana Menteri Mesir dan disaksikan oleh tokoh diplomasi Indonesia, AR Baswedan dan Agus Salim.

Menurut Azyumardi Azra dalam buku Indonesia, Islam, and Democracy, kedekatan masyarakat Indonesia dan Mesir sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk Muslim turut menjadi salah satu faktor yang mendorong dukungan tersebut.

Dukungan Mesir bahkan tidak berhenti pada pengakuan diplomatik. Pemerintah Mesir membentuk Komite Pembela Kemerdekaan Indonesia yang melibatkan tokoh-tokoh Mesir, Arab, dan Islam.

Mesir juga memberikan bantuan kepada warga Indonesia yang berada di negara tersebut. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Indonesia bukan sekadar tindakan diplomatik, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas terhadap perjuangan bangsa Indonesia.

Jika pertanyaannya adalah siapa yang kali pertama mengakui Indonesia sebagai negara secara de facto, jawabannya adalah Mesir. Namun, jika berbicara mengenai pihak yang memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia sebelum Proklamasi, Palestina memiliki posisi penting.

Menurut buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya Zein Hassan, dukungan dari Palestina telah muncul pada 1944. Pada 6 September 1944, Syekh Muhammad Amin Al Husaini menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia melalui Radio Berlin, Jerman. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang, hampir setahun sebelum Proklamasi.

Karena itu, Palestina sering disebut sebagai salah satu pihak pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, dukungan tersebut berbeda dengan pengakuan diplomatik terhadap Indonesia sebagai negara berdaulat yang kemudian diberikan oleh Mesir.

Setelah Proklamasi, Indonesia menghadapi persoalan besar. Belanda berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia dan tidak mengakui keberadaan Republik Indonesia.

Dalam kondisi tersebut, diplomasi menjadi salah satu senjata penting Indonesia.

Secara umum, keberadaan sebuah negara berkaitan dengan unsur wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dalam hubungan internasional. Karena itu, memperoleh dukungan dan pengakuan dari negara lain menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi Republik Indonesia di dunia internasional.

Para diplomat Indonesia kemudian aktif menjalin hubungan dengan berbagai negara. Hasilnya, semakin banyak negara yang memberikan pengakuan maupun dukungan terhadap perjuangan Indonesia.

Negara-Negara Awal yang Mendukung Indonesia

Selain Mesir dan Palestina, sejumlah negara lain juga memberikan pengakuan atau dukungan terhadap Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Arab Saudi memberikan pengakuan terhadap Indonesia pada 18 November 1946. Kedekatan agama dan hubungan antarmasyarakat menjadi salah satu faktor yang memperkuat hubungan kedua negara.

Lebanon memberikan pengakuan de jure pada 29 Juli 1947. Hubungan Indonesia dan Lebanon kemudian berkembang melalui kerja sama diplomatik dan berbagai bidang lainnya.

Suriah juga menjadi salah satu negara yang mendukung perjuangan Indonesia. Dalam Sidang PBB pada 1947, Suriah turut menyuarakan dukungan terhadap Indonesia ketika Belanda melancarkan Agresi Militer.

Irak termasuk negara yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia setelah Perang Dunia II. Hubungan diplomatik kedua negara kemudian dimulai pada 1950.

Vatikan menunjukkan dukungan terhadap keberadaan Republik Indonesia dengan membuka perwakilan Apostolic Delegate di Jakarta, pada 6 Juli 1947.

Sementara itu, Afganistan secara resmi menyatakan pengakuannya terhadap Indonesia pada 23 September 1947. Hubungan kedua negara kemudian diperkuat melalui Treaty of Friendship yang ditandatangani di Bandung pada 1955.

Yaman memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia pada 3 Mei 1948. Hubungan kedua negara selanjutnya berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Adapun Turki turut memberikan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia pada 1949. Hubungan diplomatik kedua negara kemudian semakin berkembang, termasuk dengan berdirinya Kedutaan Besar Turki di Jakarta pada 1957.

Perjalanan Indonesia menjadi negara merdeka tidak hanya ditentukan oleh perjuangan bersenjata dan politik di dalam negeri. Diplomasi di luar negeri juga memainkan peran penting.

Pengakuan Mesir pada 1946 menjadi salah satu pintu awal bagi Indonesia untuk memperoleh legitimasi yang lebih luas di dunia internasional. Dukungan Palestina bahkan telah muncul sebelum Proklamasi, sementara negara-negara lain kemudian mengikuti dengan memberikan pengakuan dan dukungan terhadap Republik Indonesia.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan kemerdekaan membutuhkan perjuangan di banyak bidang. Setelah Proklamasi dikumandangkan, para pejuang dan diplomat Indonesia masih harus memastikan bahwa kemerdekaan tersebut diakui dan dihormati oleh dunia internasional.

Dengan demikian, 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang Indonesia untuk benar-benar berdiri sebagai negara yang berdaulat di mata dunia. (Ning/E01)

Inibaru.id - Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, perjuangan bangsa Indonesia belum berhenti setelah Soekarno-Hatta membacakan teks Proklamasi.

Di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, Indonesia juga harus memperjuangkan pengakuan dari negara-negara lain. Dukungan internasional menjadi penting untuk memperkuat posisi Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Dalam perjalanan diplomasi tersebut, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang memberikan pengakuan de facto kepada Indonesia pada 22 Maret 1946. Pengakuan itu kemudian diperkuat melalui pengakuan de jure pada 10 Juni 1947.

Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, sementara dukungan terhadap perjuangan Indonesia telah datang dari Palestina bahkan sebelum Proklamasi 1945.

Negara Pertama yang Mengakui Indonesia Merdeka

"Sinewara still in progress, masih dalam penggodokan, kita mematangkan dulu agar produk ini begitu keluar sudah menjadi produk yang matang dan siap dirilis," ujar Riefian di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pria yang akrab disapa Ifan itu menyebut peluncuran Sinewara ditargetkan berlangsung tahun depan. PFN juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pemerintah daerah terkait rencana pengembangan bioskop tersebut.

"Insyaallah tahun depan. Sudah ada beberapa kabupaten, kepala daerah sudah ada yang beberapa berkomunikasi dengan saya," katanya.

Rencana menghadirkan Sinewara sebelumnya disampaikan PFN dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI pada Februari 2026.

Salah satu alasan pengembangan bioskop negara tersebut adalah masih belum meratanya akses terhadap bioskop di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan PFN dalam rapat tersebut, Indonesia memiliki sekitar 505 bioskop dengan total 2.401 layar.

Namun, persebarannya masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Sekitar 70 persen bioskop berada di Pulau Jawa, sedangkan Sumatra hanya sekitar 15 persen dan Kalimantan sekitar 5 persen.

Kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap bioskop belum merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di luar wilayah dengan konsentrasi bioskop tinggi.

Menurut Ifan, jumlah layar bioskop di Indonesia juga masih jauh dari kebutuhan ideal.

"Harusnya Indonesia mempunyai 20 ribu layar. Yang menjadi target setengahnya, let's say 10 ribu layar," ujarnya dalam rapat Komisi VII DPR RI pada Februari lalu.

Sebagai tahap awal, PFN merencanakan pembangunan Sinewara di kantor pusat PFN yang berada di kawasan Otista, Jakarta.

Lokasi tersebut akan menjadi proyek percontohan atau pilot project sebelum konsep Sinewara dikembangkan lebih luas.

"Road map daripada PFN ke depan, PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara yang berlokasi di Otista, itu di PFN. Ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama," kata Ifan.

PFN tidak hanya berencana mengembangkan Sinewara di Jakarta. Perusahaan tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan bioskop negara di wilayah masing-masing.

Skemanya antara lain melalui kepemilikan saham. Dengan menjadi salah satu pemegang saham, pemerintah daerah diharapkan dapat ikut mendorong pembangunan bioskop sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hiburan dan film.

"Semoga ini bisa menjadi stimulan dan juga trigger untuk daerah-daerah lain mengembangkan bioskop negara ini, dengan cara bergabung menjadi salah satu shareholder," ujar Ifan.

Kehadiran Sinewara tidak hanya diarahkan sebagai bisnis bioskop. PFN juga merancangnya sebagai bagian dari pengembangan ekosistem perfilman nasional.

Sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang produksi film, PFN ingin Sinewara dapat menjadi wadah bagi film-film Indonesia untuk bertemu dengan penontonnya.

Di sisi lain, perluasan jaringan bioskop di berbagai daerah diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan akses masyarakat terhadap layar film.

Saat ini, Sinewara masih berada dalam tahap pematangan konsep. Jika rencana berjalan sesuai target, bioskop pelat merah tersebut akan mulai diperkenalkan pada 2027.

Kehadiran Sinewara nantinya akan menambah warna dalam industri bioskop Indonesia yang selama ini didominasi pemain swasta, seperti PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. selaku pengelola Cinema XXI dan PT Graha Layar Prima Tbk. sebagai pengelola CGV Cinemas.

Menarik untuk melihat apakah Sinewara nantinya hanya menjadi alternatif baru bagi penonton atau sekaligus mampu menjadi penggerak pemerataan akses bioskop hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum memiliki cukup layar. (Ning/E01)

Inibaru.id - Selama ini, industri bioskop di Indonesia lebih banyak diisi oleh perusahaan swasta. Namun, peta tersebut berpotensi berubah dengan hadirnya bioskop milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN tengah menyiapkan bioskop bernama Sinewara yang ditargetkan mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada 2027 mendatang.

Direktur Utama PFN Riefian Fajarsyah mengatakan, Sinewara saat ini masih dalam tahap penggodokan. PFN ingin memastikan konsep dan produk tersebut benar-benar matang sebelum diluncurkan.

PFN tengah menyiapkan Sinewara sebagai bioskop milik negara yang ditargetkan hadir pada 2027 sekaligus menjadi upaya memperluas akses bioskop dan mendukung perfilman nasional.

Sinewara, Bioskop BUMN Besutan PFN Siap Meluncur 2027

"Transformasi Garuda Indonesia tidak hanya berfokus pada penguatan fundamental bisnis dan operasional, tetapi juga bagaimana transformasi tersebut dapat dirasakan langsung melalui pengalaman perjalanan yang semakin relevan bagi pengguna jasa," kata Glenny dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2026).

Sebanyak 81 penumpang mendapatkan akses khusus untuk menjajal layanan internet berkecepatan tinggi dalam penerbangan tersebut. Jumlah itu dipilih sebagai simbol usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun.

Tak hanya digunakan untuk berkirim pesan dan mengakses informasi, koneksi tersebut juga memungkinkan penumpang mencoba aktivitas digital yang membutuhkan bandwidth lebih besar, termasuk video call.

Garuda Indonesia juga memanfaatkan konektivitas tersebut untuk menghadirkan momen peringatan kemerdekaan di dalam kabin. Pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI disiarkan secara langsung melalui koneksi internet pesawat dan diperdengarkan kepada penumpang melalui sistem public address (PA).

Menurut Glenny, "Sinyal Merdeka" menjadi simbol semangat kemerdekaan yang diterjemahkan melalui teknologi dan konektivitas.

"Di ketinggian lebih dari 30 ribu kaki sekalipun, Garuda Indonesia terus membawa semangat Indonesia untuk tetap terhubung dan bergerak maju," ujarnya.

Pilot project ini belum menjadi penerapan penuh layanan internet cepat di seluruh armada Garuda Indonesia. Hasil uji coba akan dievaluasi secara menyeluruh sebelum pengembangan dilakukan lebih luas.

Evaluasi mencakup performa koneksi, pengalaman pengguna, kesiapan operasional, aspek keselamatan, hingga kesesuaian dengan regulasi penerbangan.

Garuda Indonesia berencana mengembangkan layanan tersebut secara bertahap mulai 2027. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan armada dan teknologi pendukung.

"Ini merupakan langkah awal dari pengembangan yang akan terus kami lakukan. Ke depan, kami ingin pengalaman terbang bersama Garuda Indonesia semakin seamless dan terkoneksi tanpa meninggalkan karakter layanan khas Indonesia yang menjadi kekuatan kami," kata Glenny.

Selain mengembangkan layanan digital di udara, Garuda Indonesia juga menggandeng PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney untuk mendorong wisatawan mancanegara menjelajahi lebih banyak destinasi di Indonesia.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program Free Domestic Flight. Dalam program ini, wisatawan asing yang memiliki tiket pulang-pergi penerbangan internasional Garuda Indonesia berkesempatan mendapatkan penerbangan domestik gratis.

Kepala Pemasaran Grup Garuda Indonesia Prina Eka Putri mengatakan, program tersebut dirancang agar perjalanan wisatawan mancanegara tidak hanya terpusat di destinasi populer seperti Jakarta dan Bali.

"Tujuannya adalah agar tidak hanya berhenti di satu titik di Indonesia, tapi juga merambah ke domestic destination lainnya yang ada di Indonesia," kata Prina dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/8).

Dalam rangkaian program tersebut, Garuda Indonesia menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik. Jumlah tersebut turut disesuaikan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.

Melalui kombinasi inovasi konektivitas di udara dan perluasan akses perjalanan domestik, Garuda Indonesia berupaya menghadirkan pengalaman penerbangan yang semakin terhubung sekaligus mendorong wisatawan mengenal lebih banyak destinasi di Tanah Air. (Ike/E01)

Inibaru.id - Garuda Indonesia mulai menguji layanan konektivitas internet berkecepatan tinggi (high-speed inflight connectivity) di dalam pesawat. Melalui pilot project tersebut, penumpang berkesempatan menikmati akses internet yang lebih cepat, termasuk mencoba panggilan video saat berada di ketinggian lebih dari 30 ribu kaki.

Uji coba ini dilakukan melalui penerbangan GA-960 dan dikemas dalam kampanye bertajuk "Sinyal Merdeka" bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, pengembangan konektivitas internet di udara merupakan bagian dari transformasi layanan perusahaan. Inovasi tersebut disiapkan untuk memberikan pengalaman penerbangan yang lebih relevan dengan kebutuhan digital penumpang.

Garuda Indonesia menguji layanan internet berkecepatan tinggi di pesawat yang memungkinkan penumpang melakukan video call di ketinggian lebih dari 30 ribu kaki, dengan penerapan bertahap ditargetkan mulai 2027.

Garuda Indonesia Uji Internet Cepat di Udara, Video Call dari Ketinggian 30 Ribu Kaki

Menurut Dirgayuza, Nanik telah menyampaikan langsung keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia memilih mundur dari jabatannya agar dapat memprioritaskan proses pemulihan kesehatannya.

Dalam unggahannya, Dirgayuza juga membagikan kesannya terhadap sosok Nanik yang telah dikenalnya sejak menjelang Pemilu 2014. Menurutnya, Nanik merupakan pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, terutama mereka yang menghadapi berbagai persoalan sosial.

"Lebih dari satu dekade saya melihat satu hal yang tidak pernah berubah darinya: ia tidak bisa diam ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan," tulisnya.

Ia menilai kepedulian tersebut tercermin dalam berbagai gagasan dan langkah yang pernah diinisiasi Nanik selama ini.

Dirgayuza juga mengungkap beberapa kontribusi Nanik di bidang kemanusiaan. Salah satunya adalah saat ia menyampaikan kasus Wilfrida Soik, pekerja migran Indonesia yang sempat terancam hukuman mati di Malaysia, kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut kemudian menjadi bagian dari upaya pembelaan terhadap Wilfrida.

Selain itu, Nanik juga disebut sebagai penggagas program becak listrik yang ditujukan bagi para pengayuh becak lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Nanik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional setelah pengunduran dirinya. Pemerintah juga belum menyampaikan mekanisme penunjukan pejabat pengganti untuk memimpin lembaga tersebut. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil agar ia dapat fokus menjalani pengobatan penyakit jantung yang tengah dideritanya.

Kabar pengunduran diri Nanik disampaikan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, melalui akun Instagram resminya, Rabu (22/7/2026).

"Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," tulis Dirgayuza.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatannya untuk fokus menjalani pengobatan penyakit jantung.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang Mengundurkan Diri, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Prasetyo menjelaskan, terdapat sejumlah catatan yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan pergantian pimpinan BGN. Catatan tersebut mencakup kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah berharap pergantian ini dapat mempercepat perbaikan berbagai aspek yang masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut.

Saat ditanya mengenai dugaan penyelewengan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Prasetyo mengatakan persoalan tersebut masih dalam proses audit internal. Namun ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga.

Selama dipimpin Dadan Hindayana, BGN menghadapi berbagai tantangan, termasuk sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat Program MBG di berbagai daerah. Kasus-kasus tersebut sempat membuat ribuan SPPG dibekukan sementara untuk evaluasi.

Meski demikian, Program Makan Bergizi Gratis terus berjalan dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo. Hingga awal 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai lebih dari 61 juta orang, dengan mayoritas merupakan siswa sekolah.

Menanggapi pencopotannya, Dadan Hindayana menyatakan menghormati keputusan Presiden. Menurutnya, pergantian anggota kabinet dan pejabat pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama menjabat sebagai Kepala BGN serta mengucapkan selamat kepada jajaran pimpinan baru. Dadan berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan berjalan semakin baik di masa mendatang.

Diketahui, Dadan Hindayana merupakan akademisi yang lama berkarier di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pria kelahiran Garut, Jawa Barat, 10 Juli 1967 itu dilantik sebagai Kepala BGN pertama pada Agustus 2024 dan memimpin lembaga tersebut selama hampir dua tahun sebelum akhirnya digantikan. (Ike/E01)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang.

Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden, Selasa (2/6/2026). Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga diberhentikan.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional setelah evaluasi selama 1,5 tahun dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai penggantinya untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.