Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Dia menyoroti fenomena demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Kala itu, ribuan massa turun ke jalan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah, menolak kebijakan pajak baru yang dianggap memberatkan. Bagi Sumanto, peristiwa itu bukan sekadar bentuk kemarahan, tapi juga sinyal kuat bahwa masyarakat sedang haus akan transparansi dan komunikasi yang terbuka dari pemerintah.

"Hal ini sekaligus mencerminkan krisis legitimasi dan meningkatnya rasa frustrasi masyarakat terhadap lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik dari pemerintah," ujarnya.

Yang menarik, kata Sumanto, gelombang aksi tersebut banyak digerakkan oleh generasi muda khususnya Gen Z yang melek digital dan vokal di media sosial. 

Menurutnya, mereka ini agen perubahan. Mereka bukan hanya berani bersuara, tapi juga mampu menggerakkan banyak orang untuk menuntut pemerintahan yang lebih responsif.

Karena itu, Sumanto mendorong agar lembaga seperti DPRD Jateng tak hanya menjadi “penonton” demokrasi, tapi juga “panggung” bagi aspirasi rakyat.

"Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi rakyat, DPRD Jawa Tengah memegang tanggung jawab moral dan politik untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah," katanya

Pandangan Sumanto juga diamini pengamat politik Ray Rangkuti, yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut.

"Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin penjelasannya karena dalam sistem yang demokratis tak melahirkan kultur yang demokratis. Sistemnya bagus tapi di dalamnya semrawut," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia tersebut.

Ray menilai, peristiwa itu refleksi dari “demokrasi yang kehilangan jiwa.” Sistemnya demokratis, tapi pelakunya belum tentu berjiwa demokratis. “Masyarakat mau mengadu ke DPR, tapi kadang nggak tahu siapa yang mau mendengarkan. Akhirnya yang muncul adalah amarah,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Undip, Prof. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, mengingatkan pentingnya akuntabilitas DPRD sebagai lembaga yang lahir dari kedaulatan rakyat dan tidak bisa dibubarkan. Dia menekankan agar para anggota dewan memperkuat tanggung jawab politik melalui transparansi dan tindakan nyata dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

"Sedangkan keanggotaan DPR dan DPRD dapat berubah melalui mekanisme tertentu seperti PAW (Pergantian Antar Waktu)," ujarnya

Seminar yang digelar Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng itu pun diharapkan menjadi ruang refleksi bersama. Bahwa demokrasi sejati bukan sekadar sistem, tapi juga kultur yang harus terus dijaga lewat partisipasi rakyat dan kesediaan pemimpin untuk mendengarkan. Kamu setuju, Gez? (Ike P/E01)

Inibaru.id – Demokrasi tak boleh berhenti di bilik suara. Ia harus hidup dalam keseharian, menjadi panggung tempat rakyat bersuara, dan wadah tempat aspirasi diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak. Begitulah pesan yang disampaikan Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, saat membuka seminar bertajuk “Membaca Ulang Demokrasi, Kepercayaan Publik, Gerakan Generasi Muda, dan Tantangan Legitimasi Pemerintah” di Hotel Nirwana, Pekalongan, Jumat (31/10/2025).

Menurut Sumanto, demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika kepercayaan publik terjaga. Demokrasi adalah panggung utama aspirasi masyarakat. Maka DPRD sebagai lembaga representasi rakyat harus mampu menyediakan kanal bagi suara-suara itu.

Ketua DPRD Jateng Sumanto menegaskan demokrasi harus jadi panggung tempat rakyat bersuara. Ia mendorong agar DPRD menjadi kanal aspirasi publik, bukan sekadar lembaga formal yang jauh dari masyarakat.

Demokrasi Harus Jadi Panggung Rakyat, Bukan Sekadar Upacara Lima Tahunan

Kabar dugaan pengoplosan Pertalite yang dijual dengan harga Pertamax dalam korupsi tata kelola minyak mentah itu pun sontak membuatnya sedih. Dia pun bimbang, apakah harus tetap memakai Pertamax atau kembali beralih ke Pertalite.

"Saya nggak masalah keluar uang lebih banyak asalkan dapat produk yang lebih baik. Tapi, kalau jatuhnya dapat oplosan kayak begini, gimana dong?" keluhnya pada Rabu (26/2), lalu tersenyum kecut.

Kekecewaan serupa sebenarnya juga dirasakan Hendro Wibowo. Namun, dia nggak terlalu gusar karena beberapa tahun belakangan sudah mulai meninggalkan produk Pertamina dan beralih ke Shell, perusahaan BBM asal Inggris.

"Pakai Pertamax kadang-kadang saja, karena Shell cuma ada di tengah kota," tutur lelaki yang kini bermukim di Surabaya tersebut, Rabu (26/2). "Kalau Pertalite sudah nggak pakai sejak lama, karena nggak punya barcode dan antrean (pembelian Pertalite) panjang parah."

Untuk yang tinggal di area perkotaan seperti Jakarta atau Surabaya, mengganti produk Pertamina yang saat ini dinilai "bermasalah" dengan jenama lain memang bukan perkara sulit. Selain Shell, BBM juga bisa didapatkan di SPBU Vivo, BP, Exxon Mobil, atau Petronas.

"Kalau tinggal di kota sih gampang. Tapi, kalau seperti saya, mau nggak mau ya terima nasib saja, pakai Pertamax," keluh Sulawan, pengojek online asal Semarang yang kini memutuskan untuk kembali ke Pertalite setelah mendengar kabar tentang kasus "oplosan pertamax" itu.

Kendati Pertamina baru-baru ini telah mengklarifikasi bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat bukan BBM oplosan, kasus yang melibatkan para petinggi di dunia perminyakan Tanah Air itu terlanjut membuat orang-orang menyangsikan keaslian produk yang dikeluarkan Pertamina.

"Kalau bisa pakai BBM bukan Pertamina, saya sudah pilih itu, sih. Jujur saya nggak percaya. Bukan cuma Pertamax, bahkan untuk produk lain seperti Pertalite juga saya nggak yakin," tegas Sulawan, Rabu (26/2).

Sedikit informasi, menanggapi keluhan masyarakat terkait "Peramax Oplosan" ini, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso telah menegaskan bahwa kualitas BBM yang dipasarkan Pertamina saat ini sesuai dengan ketentuan Ditjen Kementerian ESDM, yakni untuk Pertamax adalah RON 92.

"Bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing. RON 92 adalah Pertamax, RON 90 adalah Pertalite," kata Fadjar di Jakarta, Selasa (25/2).

Pernyataan Fadjar merupakan tanggapan dari Pertamina berkaitan dengan&nbsp;kegaduhan di medsos yang menyebutkan bahwa Pertamax yang dibeli masyarakat sebenarnya berkualitas RON 90 atau setara Pertalite, alih-alih RON 92.

Kegaduhan mencuat seiring dengan kasus dugaan korupsi&nbsp;tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) selama kurun 2018-2023. Kasus ini melibatkan tujuh tersangka, termasuk RS (Dirut PT Pertamina Patra Niaga), YF (Dirut PT Pertamina International Shipping), dan SDS (Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin).

Dalam kasus itu,&nbsp;RS diduga seolah-olah mengimpor produk kilang RON 92, tapi malah membeli bahan bakar sejenis Pertalite (RON 90). Lalu, produk kilang itu dicampur sedemikian rupa hingga menjadi Pertamax.&nbsp;Fadjar mengatakan, dalam kasus ini nggak ada praktik pengoplosan BBM untuk dijual ke masyarakat.

"Yang menjadi pokok pemeriksaan dari Kejaksaan Agung adalah praktik impor RON 90 yang seharusnya RON 92. Jadi,&nbsp;bukan pengoplosan sebagaimana narasi yang tersebar," akunya. "Ada misinformasi di situ."

Kesalahan informasi ini memang harus diluruskan agar isu yang berkembang di masyarakat nggak melebar ke mana-mana. Namun, lebih dari itu, sepertinya akan menjadi PR yang cukup berat bagi Pertamina untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap produk-produk mereka. Gimana menurutmu? (Siti Khatijah/E07)&nbsp;&nbsp;

Inibaru.id - Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan jajaran petinggi di Pertamina yang dibeberkan Kejaksaan Agung pada Selasa (25/2/2025) sontak membuat Eliyana gusar. Pasalnya, selama ini dia memakai Pertamax (RON 92) sebagai bahan bakar kendaraannya.

Eli, begitu perempuan asal Pekalongan itu biasa disapa, sudah lebih dari lima tahun meninggalkan bensin jenis Pertalite (RON 90), apalagi Premium (RON 89). Alasannya, meski harganya lebih mahal, dia merasa Pertamax lebih "sehat" untuk kendaraannya yang sudah cukup tua.

Meski dipastikan tidak ada 'Pertamax Oplosan', masyarakat mulai meragukan keaslian produk-produk Pertamina.&nbsp;

Menguji Kepercayaan Publik terhadap Produk Pertamina di Tengah Kasus 'Pertamax Oplosan'

Penyalahgunaan wewenang ini bisa berbentuk korupsi, nepotisme, pemerasan, atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik.

Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling umum dan merusak. Ketika politikus menggunakan jabatan mereka untuk menerima suap atau mengambil keuntungan dari dana publik, mereka menciptakan ketidakadilan ekonomi dan menurunkan kualitas layanan publik.

Nepotisme adalah ketika pejabat politik memberikan posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa memperhatikan kompetensi. Praktik ini merusak integritas pemerintahan dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada meritokrasi, yaitu sistem yang seharusnya berdasarkan kemampuan dan prestasi.

3. Pemanfaatan Fasilitas Negara untuk Kampanye Politik

Abuse of power juga terjadi ketika politikus menggunakan sumber daya atau fasilitas negara untuk mendukung kampanye pribadi atau kelompok mereka. Contohnya adalah penggunaan kendaraan dinas, gedung pemerintah, atau anggaran negara untuk kegiatan politik pribadi yang seharusnya nggak terkait dengan tanggung jawab jabatan publik mereka.

4. Penindasan Oposisi atau Kelompok Minoritas

Dalam beberapa kasus, abuse of power dapat dilihat ketika penguasa menindas atau menghalangi lawan politik atau kelompok minoritas untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan hukum yang tidak adil, penyensoran, atau bahkan kekerasan.

Dampak 'Abuse of Power' terhadap Kehidupan Bernegara

Abuse of power menggerogoti prinsip dasar demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketika para pemimpin politik menyalahgunakan kekuasaan, keputusan yang diambil cenderung menguntungkan segelintir orang dan mengabaikan kepentingan mayoritas rakyat. Hal ini membuat demokrasi hanya menjadi formalitas tanpa substansi.

Ketika masyarakat melihat penyalahgunaan kekuasaan oleh politikus, kepercayaan terhadap institusi pemerintahan merosot tajam. Rakyat menjadi skeptis terhadap tujuan politik dan merasa bahwa sistem politik nggak lagi melayani kepentingan mereka. Ini bisa memicu apatisme politik atau bahkan ketidakstabilan sosial.

Penyalahgunaan kekuasaan sering kali memicu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketika pejabat publik menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum disalahgunakan. Ini menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara yang kaya dan miskin serta memperburuk masalah kemiskinan dan ketimpangan.

Ketika sumber daya negara dikelola untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, pembangunan yang seharusnya berjalan untuk kemajuan seluruh masyarakat terhambat. Proyek-proyek publik yang penting sering kali terabaikan, dan prioritas pemerintah bergeser dari pembangunan yang berkelanjutan ke penguatan kekuasaan pribadi.

Untuk mengatasi masalah abuse of power dalam dunia politik, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penegakan hukum yang tegas hingga transparansi dalam pemerintahan. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil:

1. Penguatan Hukum dan Penegakan yang Tegas

Negara harus memiliki undang-undang yang jelas dan tegas tentang penyalahgunaan wewenang serta sistem peradilan yang kuat untuk menindak pelaku. Hukuman yang keras untuk mereka yang terbukti melakukan abuse of power dapat menjadi pencegah.

Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan politik dan anggaran negara sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan yang kuat dari lembaga independen dan keterbukaan kepada publik dapat membantu memastikan bahwa pejabat politik bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan.

Masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Investigasi oleh jurnalis dan tekanan dari publik dapat membantu mengungkap kasus penyalahgunaan kekuasaan serta menuntut pertanggungjawaban dari politikus yang terlibat.

Masyarakat yang teredukasi tentang hak-hak mereka dan mekanisme pemerintahan akan lebih mampu mengidentifikasi dan melawan abuse of power. Program-program pendidikan politik sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan.

Abuse of power adalah salah satu duri dalam daging dalam dunia politik. Jika dibiarkan, penyalahgunaan wewenang bisa merusak tatanan bernegara, memperdalam ketidakadilan, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Upaya kolektif dari pemerintah, penegak hukum, media, dan masyarakat adalah kunci untuk memerangi praktik yang merugikan ini.

Hm, sepertinya Negara kita perlu dibersihkan dari orang-orang yang hobi menyalahgunakan kekuasaan ya, Millens. (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id - Abuse of power, atau penyalahgunaan wewenang, merupakan salah satu masalah paling merusak dalam dunia politik. Ketika seorang politikus menggunakan jabatannya untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk melayani rakyat, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, merusak tatanan demokrasi, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Dalam konteks politik, abuse of power sering kali terjadi ketika para pejabat publik memanfaatkan kedudukan mereka untuk memperkaya diri, memajukan agenda pribadi, atau memperkuat kekuasaan tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat.

Perilaku 'abuse of power' atau penyalahgunaan kekuasaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari korupsi, nepotisme, hingga penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Upaya untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pemerintahan.