Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Dari 1.000 keluarga tersebut, 150 KPM lulus lewat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), sementara 850 lainnya berhasil melakukan graduasi mandiri. Keputusan graduasi dilakukan setelah hasil verifikasi memastikan para penerima sudah bisa mencukupi kebutuhan dasarnya tanpa bergantung pada bantuan sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa PKH memang dirancang sebagai jaring sementara, bukan penopang permanen.
“Yang digraduasi ini dulunya diafirmasi, dipangku, sekarang naik menjadi difasilitasi. Difasilitasi itu bukan lebih sedikit dari bantuan, malah justru lebih banyak. Ada program bantuan modal dan program-program lain, yang membuat Bapak Ibu akan jauh lebih berkembang daripada menerima bantuan,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menambahkan, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja panjang banyak pihak. Negara, katanya, hadir untuk memberi stimulasi, bukan ketergantungan. Dia menegaskan bahwa berbagai program kesejahteraan terus dijalankan mulai dari bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), permodalan UMKM, hingga bantuan pendidikan bagi warga miskin.

“Percayalah, kita semua tidak akan meninggalkan Bapak Ibu, meskipun hari ini diwisuda. Kami juga sudah bergerak di 10 kabupaten/kota termiskin. Itu sudah kita keroyok bersama-sama dengan seluruh OPD,” tegasnya.

Lebih jauh, Luthfi mengungkapkan rencana graduasi massal di seluruh Jawa Tengah, yang nantinya melibatkan sekitar 40 ribu KPM.
“Kita akan siapkan 40.000 masyarakat yang akan graduasi di Stadion Jatidiri Semarang,” tambahnya.

Kisah para penerima manfaat pun nggak kalah menyentuh. Romisa, salah satu KPM, bercerita bahwa sejak menerima PKH pada 2018, beban pendidikan anak-anaknya terasa lebih ringan. Dengan penghasilan suami yang nggak menentu sekitar Rp65 ribu per hari, bantuan itu sangat berarti. Kini, setelah kondisi keluarganya membaik, dia rela melepas status penerima agar giliran keluarga lain mendapat kesempatan.
“Sekarang waktunya gantian, biar yang lain merasakan,” ujarnya.

Kisah serupa datang dari Ningsih, yang kini telah memiliki pendapatan Rp5 juta per bulan.
“Dulu PKH sangat membantu. Sekarang sudah cukup,” katanya.

Di tangan warga yang nggak berhenti berusaha, graduasi bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri, dan tetap saling menguatkan.

Wah, ikut senang ya dengan kelulusan mereka, Gez! (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Suasana hangat memenuhi Pendopo Kabupaten Pemalang pada Senin (17/11/2025). Ribuan warga hadir dalam momen yang nggak sekadar seremoni melainkan penanda perubahan hidup. Sebanyak 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) resmi dinyatakan lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH), menandai langkah baru menuju kemandirian.

Acara bertajuk “Graduasi Pemalang Bercahaya; Bansos Sementara, Berdaya Selamanya” itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Agus Jabo, Bupati Pemalang, jajaran Kemensos, serta unsur Forkopimda. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan penuh terhadap perjalanan para KPM yang kini melangkah tanpa topangan bantuan rutin.

Pemalang mencatat tonggak penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sebanyak 1.000 keluarga resmi lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan dinyatakan mampu hidup mandiri, menandai keberhasilan pemberdayaan sosial yang dibangun bertahun-tahun.

1.000 Keluarga di Pemalang Lulus PKH, Nggak Lagi Bergantung Bansos

Dalam penjelasannya, Mensos menyebutkan bahwa anggaran Kemensos untuk perlindungan sosial tahun depan mencapai Rp78,05 triliun, atau setara dengan 98,54 persen dari total anggaran Kemensos 2024. 

Terkait Program Sembako, Mensos menyatakan bahwa sejak tahun 2021, bantuan tersebut disalurkan melalui rekening KPM, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017.

Mensos juga merespons pertanyaan mengenai tantangan dan perbaikan Program Sembako, menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan KPM untuk menggunakan bantuan sesuai dengan kebutuhan pangan mereka. 

"Proses pengadaan bahan pangan sangat panjang dan saat di lapangan, banyak ditemukan barang yang tidak sesuai kebutuhan,” ujar Risma.

Dia menyoroti risiko kerusakan dalam penyaluran bantuan berupa bahan pangan akibat faktor cuaca, pengemasan, atau faktor eksternal lainnya.

Sebagai alternatif, Mensos mengatakan bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk uang memiliki kelebihan dalam mempermudah pengecekan status dan posisi bantuan sosial. Dengan demikian, Kemensos dapat lebih mudah melacak penggunaan anggaran dan memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik. 

Langkah ini juga diambil untuk mengatasi berbagai temuan dan pengaduan terkait pemaketan bahan pangan, harga yang nggak wajar, serta memastikan kontinuitas layanan dan kebutuhan pangan yang sesuai. 

Mensos berharap bahwa perubahan ini akan lebih bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako.

Kalau kamu setuju nggak Program Sembako disalurkan dalam bentuk tunai, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Sejak tahun 2021, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah mengonfirmasi bahwa Kementerian Sosial nggak lagi menyelenggarakan Program Sembako dengan memberikan bantuan berupa barang.

"Semua bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan melalui rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Mensos dalam konferensi pers terkait Anggaran Kementerian Sosial 2024 yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Mensos menekankan bahwa seluruh bantuan kini diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan melalui rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sejak 2021, masyarakat nggak lagi menerima bantuan dalam bentuk sembako melainkan uang tunai. Perubahan ini dalam rangka menanggapi berbagai keluhan serta kendala di lapangan.

Banyak Kendala, Program Sembako Diganti Tunai

Menteri Sosial menekankan bahwa perjuangan melawan kemiskinan dan kebodohan adalah landasan utama pahlawan masa kini.

"Tema ini diambil di mana pahlawan saat ini memerangi kemiskinan dan kebodohan yang memang itu musuh utama kita ke depan dan supaya bangsa ini lebih semangat memerangi kemiskinan dan kebodohan,” jelas Risma usai pelaksanaan Tabur Bunga di Laut di atas Deck KRI RJW 992.

Dia juga menyampaikan semangat pahlawan untuk menolak kalah dan menyerah pada keadaan. Dia mendorong kolaborasi untuk membangun usaha dan ekonomi kerakyatan, yang akan membawa Indonesia menuju negara yang lebih maju dan sejahtera.

Dalam kesempatan itu juga, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana (Wakasal) Madya TNI Erwin S. Aldedharma menambahkan pentingnya menghargai jasa para pahlawan.

"Sebagai bangsa yang besar yang pasti menghargai jasa para pahlawan, kita juga perlu menyosialisasikan para pahlawan kita agar dikenal dan diakui," tambahnya.

Penghargaan terhadap jasa pahlawan menjadi landasan kuat bagi kemajuan bersama.

Sebagai informasi, peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023 juga melibatkan rangkaian kegiatan, termasuk Upacara dan Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, dan Refleksi Perjuangan 10 November serta Perjuangan Masa Depan di Gedung Konvensi TMPNU Kalibata.

Betewe, apa nih kontribusi kamu terhadap bangsa di momen Hari Pahlawan ini, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Dalam peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memimpin Upacara Tabur Bunga di laut dengan penuh khidmat.

Acara ini diselenggarakan di atas Geladak Buritan/Helly Deck KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (992), Kapal Bantu Rumah Sakit milik TNI Angkatan Laut yang berlayar di Perairan Teluk Jakarta.

Dengan tema "Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi Kemiskinan dan Kebodohan," Hari Pahlawan ke-78 menyoroti peran pahlawan masa kini yang gigih melawan musuh utama, yaitu kemiskinan dan kebodohan.

Bukan lagi harus berperang secara fisik, pahlawan bangsa masa kini memerangi kemiskinan dan kebodohan.

Pahlawan Masa Kini Berjuang Melawan Kemiskinan dan Kebodohan

“Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 %
(sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.”

ACT ternyata melakukan pemotongan
lebih besar dari ketentuan dalam ayat tersebut, tepatnya 13,7 persen. Besarnya
pemotongan ini bahkan diungkap langsung oleh Presiden ACT Ibnu Khajar saat
menggelar konferensi pers. Selain itu, menurut aturan Kemensos pula, seharusnya
PUB untuk bencana disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa
ada potongan biaya operasional apa pun.

“Alasan kita mencabut dengan
pertimbangan adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri
Sosial. Sekarang kita menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” ungkap Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir
Effendy, Rabu (6/7).

Penjelasan ACT Terkait Potongan
13,7 Persen

Meski jelas-jelas melanggar
ketentuan Kementerian Sosial yang sudah eksis sejak 42 tahun lalu, ACT keukeuh menganggap potongan 13,7 persen ini sebagai hal yang wajar. Apalagi, mereka
sudah melakukannya sejak 2017 sampai 2021.

“Kami sampaikan bahwa rata-rata opersional untuk gaji karyawan atau pegawai di ACT dari 2017-2021 yang kami ambil 13,7 persen,” ungkap Presiden ACT Ibnu Khajar dalam
konferensi pers pada Senin (4/7).

Menurutnya, potongan ini nggak
menyalahi ketentuan, termasuk jika dibandingkan dengan ketentuan potongan zakat
sebesar 12,5 persen atau 1/8 sekalipun. Dia bersikukuh kalau dana yang
dihimpun ACT bukanlah zakat, melainkan donasi yang nggak bisa dianggap zakat.

“Secara umum tidak ada patokan
khusus sebenarnya berapa yang boleh diambil untuk operasional lembaga,”
sanggahnya.

Penjelasan ACT Terkait Gaji
Fantastis dan Isu Terorisme

Hal lain yang jadi sorotan publik adalah soal isu gaji Presiden ACT yang mencapai Rp 250 juta per bulan. Ibnu menjelaskan bahwa gaji tersebut memang sempat diterapkan, tapi nggak lama.

“Beberapa angka yang sempat
beredar di publik, sebenarnya angka yang menjadi rencana pada 2021 dan itu belum
bisa dijalankan. Kalau nggak salah cuma 1 bulan dijalankan. Setelah itu, pada tahun kedua pandemi kondisi ekonomi kami turun signifikan dan filantropi kami belum bertumbuh sehingga kami melakukan perubahan struktur penggajian
menyesuaikan dengan dana filantropi,” jelas Ibnu.

Nggak hanya itu, ACT membantah anggapan bahwa dana sosial yang mereka himpun disalurkan untuk terorisme sebagaimana yang ditemukan oleh PPATK. Ibnu pun siap dipanggil jika memang diminta untuk memberikan penjelasan.

“Kami tidak pernah berurusan
dengan teroris. Kalau ACT dianggap radikal kami malah bingung,” ungkap Ibnu.

Wah, nggak nyangka kasusnya sampai
berujung pencabutan izin ACT, ya Millens?
Kalau kamu, setuju nggak dengan langkah Kemensos ini? (Det, Cnn, Kon/IB09/E05)

Inibaru.id – Kasus dugaan penyelewengan dana yang melibatkan
lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus bergulir. Kini, Kementerian
Sosial (Kemensos) mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
(PUB) pada ACT.

Berdasarkan keterangan dari Humas
Kemensos RI pada hari ini, Rabu (6/7/2022), ACT dianggap melanggar Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan yang berbunyi:

Kementerian Sosial (Kemensos) memutuskan untuk mencabut izin ACT karena dianggap melanggar sejumlah aturan. Apa saja aturan yang dimaksud?

Ini Alasan Kemensos Cabut Izin ACT

“Saya nggak
bisa pecat orang, tapi saya bisa pindahin ke Papua,” omel perempuan yang
dikenal publik saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya ini.

Masalahnya,
ancaman untuk memindahkan para PNS ke Papua ini ternyata berbuntut panjang.
Banyak pihak, dari warganet, tokoh masyarakat, hingga tokoh politik yang nggak
berkenan dengan ancaman Risma. Mereka menyebut Risma seperti menganggap Papua
sebagai tempat pembuangan orang-orang malas dan nggak kompeten. Omelan Risma
juga dianggap perilaku rasisme terhadap Papua.

“Maaf, Bu Risma, bila berita ini benar, apakah
Bu Risma sedang merendahkan Papua,“ ucap budayawan Sudjiwo Tedjo di akun
Twitternya @sudjiwotedjo.

Akun
Twitter @jayapuraupdate juga mengeluarkan protes terhadap omelan Risma.

“Ibu pikir di sini tempat sampahkah? Bentuk
diskriminasi terstruktur, yang muncul melalui ucapan spontan yang sebenarnya
sudah ada di dalam alam bawah sadar pejabat-pejabat negara dalam melihat Papua,”
tulis akun yang sering mengabarkan informasi terkait Papua tersebut.

Politikus
dari Partai Demokrat Hinca Panjaitan sampai angkat bicara. Dia mengkritik gaya
komunikasi Risma yang sangat buruk. Dia bahkan sampai meminta Risma untuk
mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo terlebih dahulu agar nggak
melakukan blunder seperti ini.

“Kalimat Bu
Risma seolah-olah menempatkan Papua sebagai sasaran lokasi ASN yang tidak
becus. Papua sedang butuh banyak SDM mumpuni, bu, jadi yang dikirim ke sana
justru harus yang terbaik,” saran Hinca.

FYI, selain
di Balai Wyata Guna Bandung, ada sejumlah dapur umum lain yang dibuka Kemensos.
Dapur-dapur umum ini ada di TMPNU Kalibata Jakarta, Convention Hall Surabaya,
Balai Prof dr Soeharso Surakarta, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta, Balai Ciung Wanara Cibinong,
Bogor, serta Balai Mahatmiya Tabanan Bali.

Ancaman Risma
soal PNS dipindah ke Papua ini memang kurang etis, ya Millens. (Vic, Cnn, Sin,
Kom/IB09/E05)

Inibaru.id – Pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal
papua mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Risma ancam mengirim PNS Kemensos
di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRPSDNS)
Wyata Guna Kota Bandung ke Papua jika masih nggak mau membantu operasional dapur
umum.

Semua
bermula saat Risma meninjau dapur umum Kemensos di Balai Rehabilitasi tersebut
pada Selasa (13/7/2021). Dia melihat banyak relawan tenaga siaga yang berusaha
dengan keras memasak di dapur umum tersebut. Masakan berupa telur matang ini
nantinya akan dibagikan ke masyarakat tenaga kesehatan, serta petugas
pengamanan selama masa PPKM Darurat.

Hanya,
begitu melihat para PNS tetap berada di kantornya, Risma langsung naik darah.
Baginya, para PNS ini seharusnya juga ikut membantu pekerjaan di dapur umum.

Saat mengunjungi dapur umum di Kota Bandung, Mensos Tri Rismaharini marah-marah ke PNS yang dianggap nggak ikut aktif membantu dapur umum. Risma ancam kirim PNS ke Papua. Sayangnya, ancaman ini membuatnya dibanjiri kritik.

Ancam Kirim PNS ke Papua, Risma Kebanjiran Kritik

Inibaru.id &ndash; Sempat menuai pro dan kontra dari masyarakat, siswa SMP Negeri 2 Bantaeng Fitra Ayu (14) dan Syamsuddin (15) akhirnya resmi menikah pada pukul 10.00 WITA, Senin (23/4/2018). Pernikahan tersebut berlangsung di kediaman nenek mempelai perempuan di Jalan Sungai Calendu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Alasan pasangan ini dinilai aneh. Mereka memutuskan menikah lantaran pengantin perempuan takut tidur sendiri di rumah. Ibu pengantin perempuan diketahui meninggal setahun yang lalu, sedangkan ayahnya sering bekerja di luar kota sehingga hanya menyisakan Fitra di rumah.
Selain karena takut tidur sendiri di rumah, Fitra mengaku cinta adalah alasannya mau menikah dengan Syam. &ldquo;Ya karena kami saling mencintai dan karena takdir,&rdquo;
Cnnindonesia.com, Minggu (22/4), menulis, sebelum memutuskan untuk menikah, Fitra dan Syamsuddin diketahui telah berpacaran selama lima bulan. Merasa cocok, mereka kemudian pengin melanjutkan hubungan itu ke jenjang yang lebih serius. Di bulan Februari, niat pasangan ini mendapat restu dari keluarga. Bersama tokoh masyarakat, imam desa, serta beberapa perangkat kelurahan, mereka lantas berembuk menentukan tanggal pernikahan. Setelah menentukan tanggal, mereka langsung mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Uusan Agama (KUA) Bantaeng.
Namun, KUA Bantaeng nggak meloloskan pernikahan ini karena usia pengantin nggak memenuhi syarat.
&ldquo;Kami disarankan (oleh KUA) menempuh jalur ke Pengadilan Agama (PA) untuk minta dispensasi,&rdquo; tutur Nurlina, tante Fitra.
Mereka pun melakukan saran tersebut dengan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Agama. Setelah disidang dua kali yakni pada tanggal 23 Maret dan 3 April, permohonan mereka dikabulkan. Kendati demikian, mereka harus menunggu surat rekomendasi dari camat selama 10 hari seblum akhirnya melangsungkan pernikahan pada Senin (23/4).
Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Syam yang kini sudah putus sekolah bekerja sebagai kuli bangunan. Setelah menikah, mereka rencananya akan tinggal di rumah orang tua Syam dan menunda memiliki momongan.
&ldquo;Iya (ditunda). Soalnya saya masih tetap mau sekolah. Cita-cita saya jadi dokter, tapi sepertinya nggak bisa (terwujud). Saya harap cita-cita Cahya (adik Fitra) bisa.&rdquo; pungkas Fitra.
Disesalkan Sejumlah Pihak&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Menanggapi kasus pernikahan dini ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyesalkan keputusan hakim PA untuk memberikan dispensasi pada dua remaja tersebut. Dia mengungkapkan sulitnya kasus ini dicegah lantaran proses pernikahan kadang tersandera aturan adat, dilansir dari Tribunnews.com (17/8).
&ldquo;Saya selaku Menteri Agama mengimbau hakim Pengadilan Agama agar betul-betul melihat persoalan secara komprehensif. Mengabulkan dispensasi pada anak-anak untuk melangsungkan pernikahan itu betul-betul berdasarkan pertimbangan yang masak.&rdquo; terang Lukman.
Senada dengan Lukman, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto juga menyayangkan keputusan PA Bantaeng. Menurutnya, PA Bantaeng seharusnya membimbing dan mengarahkan Fitra dan Syamsuddin lebih dulu daripada langsung memberi persetujuan. Usia anak, lanjut Edi, bukanlah usia terbaik untuk melangsungkan pernikahan, melainkan untuk bermain, sekolah, dan mendapat perhatian dari keluarga.
Atas kasus pernikahan Ftra dan Syam ini, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) telah mengirim tim khusus ke Bantaeng untuk mengedukasi masyarakat dalam upaya pencegahan meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur. Bekerja sama dengan sejumlah LSM, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Kemenpppa juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka, terutama terkait dengan revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Ya, pernikahan merupakan salah satu keputusan penting dalam hidup, jadi sebaiknya kamu lebih bijaksana dalam menentukannya ya, Millens. (IB15/E04)

Setelah melalui proses yang berliku, dua pelajar SMP di Sulawesi Selatan ini akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri. Pernikahan mereka diresmikan pada Senin (23/4/2018).