BRIN menjelaskan, hasil ekskavasi di kawasan tersebut menemukan beragam fosil hewan, seperti gajah, kuda nil, buaya, kura-kura, ikan, hingga moluska. Temuan ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut pada masa lampau merupakan lingkungan perairan dangkal yang kemudian berubah menjadi daratan.

Selain itu, BRIN juga mengungkap adanya temuan artefak berupa alat dari batu dan tulang yang diduga digunakan manusia purba dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat indikasi keberadaan awal manusia purba di kawasan tersebut.

Melalui penguatan riset, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi dalam diseminasi hasil penelitian, BRIN optimistis Situs Bumiayu dapat berkembang menjadi kawasan unggulan arkeologi sekaligus destinasi edukasi yang berdampak bagi masyarakat luas. (IB01/E01)

Inibaru.id - Kawasan situs arkeologi Bumiayu kini menjadi sorotan setelah ditemukannya fosil yang diperkirakan berusia sekitar 1,8 juta tahun. Mengutip dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), temuan ini membuka peluang besar untuk menelusuri sejarah manusia dan kehidupan purba di wilayah Jawa bagian barat, bahkan diduga lebih tua dibandingkan temuan di Sangiran.

Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (OR ARBASTRA) BRIN, Herry Yogaswara, mengatakan kawasan Bumiayu memiliki nilai penting dari berbagai aspek.

“Kawasan ini memiliki nilai penting dari berbagai aspek, mulai dari geologi, paleontologi, paleoantropologi, hingga arkeologi,” ujarnya saat pembukaan program magang riset RIIM batch 3 di KSL Bumiayu, Rabu (1/4).

BRIN mengungkap temuan fosil berusia sekitar 1,8 juta tahun di Situs Bumiayu yang berpotensi membuka jejak kehidupan manusia purba di Jawa Tengah sekaligus dikembangkan sebagai kawasan arkeologi dan destinasi edukasi.

Temuan Fosil Purba di Bumiayu, Diduga Lebih Tua dari Sangiran

“Secara nominal harga memang naik, tapi secara riil tetap terjangkau. Kenaikan harga selalu terkejar oleh pertumbuhan pendapatan,” ujar I Dewa Gede Karma Wisana, peneliti CISDI sekaligus Direktur Lembaga Demografi FEB UI.

Situasi ini tidak lepas dari kompleksitas struktur cukai yang berlaku saat ini. Dengan delapan lapisan tarif, pasar rokok di Indonesia memiliki rentang harga yang lebar. Celah ini dimanfaatkan melalui fenomena downtrading, ketika perokok beralih ke produk yang lebih murah, terutama Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Health Economics Research Associate CISDI, Zulfiqar Firdaus, menilai rendahnya tarif cukai SKT menjadi salah satu titik lemah utama. Kondisi ini membuat upaya pengendalian konsumsi tidak berjalan optimal.

Padahal, sensitivitas masyarakat terhadap harga sebenarnya cukup tinggi. Riset tersebut menunjukkan bahwa penurunan keterjangkauan rokok sebesar 10 persen dapat menurunkan konsumsi hingga 7,7 persen.

Artinya, kebijakan harga tetap menjadi instrumen penting, selama dirancang dengan tepat.

Simulasi yang dilakukan dalam riset ini memperkuat temuan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif saja tidak cukup jika tidak disertai perbaikan struktur. Skenario paling optimal adalah menyederhanakan lapisan cukai dari delapan menjadi enam, serta menaikkan tarif SKT sebesar 20 persen, lebih tinggi dibandingkan SKM yang diusulkan naik 10 persen.

Dalam dua tahun, skenario ini diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan negara hingga Rp63 triliun, menurunkan prevalensi merokok sebesar 1,6 persen, serta mencegah sekitar 292 ribu kematian dini akibat rokok.

“Hasil ini menegaskan bahwa desain kebijakan sama pentingnya dengan besaran tarif. Simplifikasi, terutama pada SKT, menjadi kunci,” kata Dewa.

Meski demikian, reformasi cukai rokok bukan perkara sederhana. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menyebut kebijakan ini sebagai agenda yang krusial sekaligus rentan, karena dampaknya baru terasa dalam jangka panjang.

Karena itu, ia menekankan pentingnya proses deliberasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pembuat kebijakan, peneliti, hingga media.

Sementara itu, Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, mengingatkan bahwa beban ekonomi akibat konsumsi rokok terus membesar. Pada 2019 saja, nilainya diperkirakan mencapai Rp410 triliun.

Jika tidak segera ditekan, angka tersebut berpotensi terus menumpuk dan menjadi hambatan serius menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dari sisi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas mengakui bahwa sejumlah target dalam RPJMN 2025-2029, termasuk reformasi CHT, belum berjalan sesuai harapan. Meski arah kebijakan sudah tercantum, implementasi fiskal dinilai belum sepenuhnya mengarah ke sana.

Berangkat dari berbagai temuan tersebut, CISDI mendorong tiga langkah utama.

Pertama, memastikan harga rokok benar-benar semakin tidak terjangkau, dengan kenaikan yang melampaui inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, mempercepat reformasi CHT melalui peta jalan yang jelas dan berkelanjutan. Ini mencakup kenaikan tarif secara konsisten, penyederhanaan struktur tarif, serta intervensi khusus pada SKT melalui kenaikan cukai yang lebih agresif.

Ketiga, memperkuat regulasi non-fiskal. Mulai dari perluasan Kawasan Tanpa Rokok, penerapan kemasan standar tanpa identitas merek, pelarangan total iklan dan promosi, hingga penerapan sistem pelacakan untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Pada akhirnya, persoalan rokok bukan sekadar soal pilihan individu, tetapi juga soal bagaimana kebijakan publik membentuk lingkungan yang menentukan pilihan itu.

Dan setelah satu dekade, riset ini memberi satu pesan yang cukup jelas: tanpa reformasi yang lebih berani dan terstruktur, rokok akan tetap mudah dijangkau, dan dampaknya akan terus kita tanggung bersama. (Ike/ E01)

Inibaru.id - Setiap tahun, harga rokok memang tampak naik. Namun di balik angka-angka itu, ada satu hal yang nyaris tak berubah: keterjangkauannya.

Riset terbaru Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bersama Johns Hopkins University (JHU) menunjukkan bahwa sepanjang 2010 hingga 2024, kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Indonesia belum cukup kuat menekan konsumsi. Kenaikan tarif yang selama ini dilakukan ternyata masih tertinggal dari laju peningkatan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, rokok tidak pernah benar-benar menjadi mahal.

Temuan ini terlihat jelas melalui indikator Relative Income Price (RIP), yang membandingkan harga rokok dengan tingkat pendapatan. Selama satu dekade terakhir, angka RIP rokok di Indonesia stagnan di kisaran 3 persen. Artinya, untuk membeli 100 batang rokok, masyarakat hanya perlu mengalokasikan sekitar 3 persen dari pendapatan tahunan mereka.

Riset CISDI menemukan bahwa selama 10 tahun terakhir kenaikan cukai rokok belum mampu menurunkan keterjangkauan maupun konsumsi, sehingga diperlukan reformasi struktur dan tarif yang lebih komprehensif.

Riset CISDI: Satu Dekade Berlalu, Harga Rokok Tetap Murah, Reformasi Cukai Diperlukan

"Kata Mbah-Mbah kita dulu, pohon-pohon besar ada penunggunya, biasanya genderuwo. Jangankan menebang, orang pun takut mendekat," kata Sumanto.

Strategi 'Wingit' yang Selamatkan Lingkungan

Sumanto menduga kalau mitos ini sebenarnya cara cerdas nenek moyang kita buat melindungi pohon dari tangan jahil. Karena orang takut menebang, pohon tersebut bisa tumbuh menjulang sampai ratusan tahun. Dampak ekologisnya? Tentu saja cadangan air di bawah pohon tersebut tetap terjaga dengan baik.

"Mungkin kesan angker atau wingit ini sengaja dibuat agar pohon tetap lestari, tidak ada yang mengganggu," tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Berbeda dengan pohon komersial seperti jati atau sengon yang bakal ditebang saat sudah besar, pohon-pohon "angker" inilah yang jadi kunci keberadaan sumber mata air atau sendang. Inilah yang ingin direplikasi Sumanto melalui gerakan tanam pohonnya.

Melalui gerakan Jogo Kali, Sumanto ingin membangun "pabrik air" alami yang bakal dinikmati 5 hingga 10 tahun ke depan. Para relawan di setiap desa pun dikerahkan buat patroli rutin mengecek bibit-bibit yang sudah ditanam.

"Setiap hari muter sambil olahraga juga, supaya sehat," ujar Sumanto soal pola perawatan pohon oleh relawan.

Aksi ini mendapat sambutan hangat dari warga, termasuk Anggota DPRD Karanganyar, Suyono, dan Kepala Desa Kwadungan, Joko Raharjo. Selain bakal bikin suhu udara desa lebih sejuk, penanaman ini diharapkan jadi warisan berharga buat generasi mendatang.

Jadi, meskipun sekarang pohon-pohon yang ditanam masih kecil, nanti kalau sudah besar dan rimbun, jangan sampai ada yang jahil menebang ya. Siapa tahu nanti bakal ada "penunggu" yang jaga sumber air desa kita! (Ike P/E01)

Inibaru.id – Gerakan Jogo Kali Merawat Bumi yang digagas Ketua DPRD Jateng Sumanto kembali berlanjut. Kali ini, aksinya menyambangi Desa Kwadungan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (18/4/2026). Ada hal unik yang disentil Sumanto saat mengajak relawan dan petani menanam pohon penyimpan air yaitu mitos soal pohon besar yang "angker".

Pohon-pohon raksasa macam beringin, preh, atau bulu sering kali dikaitkan dengan cerita mistis seperti sarang Genderuwo. Tapi, bagi Sumanto, cerita horor ini justru jadi "benteng" alami bagi kelestarian alam.

Ketua DPRD Jateng Sumanto menyebut mitos pohon besar sarang hantu punya dampak positif bagi ekologi, yakni mencegah penebangan liar. Melalui gerakan "Jogo Kali", ia kini menanam pohon penyimpan air agar sumber mata air desa kembali melimpah di masa depan.

Sisi Positif Mitos Genderuwo; Cara Leluhur Jaga Pohon Raksasa Biar Sumber Air Tetap Awet

"Desa Gempolan ini punya potensi durian yang sudah terkenal se-Karanganyar. Orang banyak yang cari durian enak ke sini. Warga fokus ke potensi itu saja untuk terus dikembangkan," ujar Sumanto saat acara Temu Tani Desa di Gempolan, belum lama ini.

Politikus PDI Perjuangan ini pengin warga Gempolan naik kelas. Jangan cuma tanam pohon terus nunggu buahnya jatuh, tapi harus mulai mikirin budidaya yang modern. Sumanto punya ide keren. Menurutnya, warga bisa gandeng pihak universitas buat riset dan rekayasa pertanian.

Siapa tahu, lewat sentuhan ilmu pengetahuan, bisa lahir varietas durian baru yang lebih legit, dagingnya tebal, dan bijinya kecil.

"Ibaratnya desa ini sudah punya brand sebagai penghasil durian enak. Bisa komunikasi dengan pihak kampus. Harapannya nanti ada rekayasa pertanian, intensifikasi, dan pengembangan durian lokal yang bagus," jelasnya.

Biar makin hits, Sumanto juga usul supaya warga rajin bikin Festival Durian. Cara ini dinilai paling ampuh buat menarik perhatian wisatawan dan para pecinta durian dari luar kota buat datang langsung ke kebunnya.

Nggak cuma soal jualan buah, ini juga buka peluang buat bikin wisata agro. Bayangkan kalau kamu bisa makan durian langsung di bawah pohonnya sambil menikmati udara segar pedesaan. Pasti seru banget, kan?

"Potensi usaha lain yang juga bisa jadi peluang adalah wisata agro. Ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi warga," tambah Sumanto.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Suyono, juga berharap dengan infrastruktur yang makin oke, ekonomi warga Gempolan bisa makin "wangi" seharum bau duriannya.

Gimana nih? Siap nge-war durian di Desa Gempolan akhir pekan ini? (Ike P/E01)

Inibaru.id – Buat kamu pemburu durian sejati, nama Desa Gempolan di Kecamatan Kerjo, Karanganyar, pasti sudah nggak asing lagi. Nah, potensi "emas hijau" ini ternyata dapat perhatian serius dari Ketua DPRD Jateng, Sumanto. Ia mengajak warga setempat buat nggak cuma jadi penonton, tapi beneran memaksimalkan potensi desa mereka sebagai sentra durian unggulan.

Menurut Sumanto, durian Gempolan itu punya brand yang sudah kuat banget. Orang sudah tahu kalau mau cari durian enak di Karanganyar, ya larinya ke Gempolan.

Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong Desa Gempolan Karanganyar untuk serius menggarap potensi durian lokalnya. Nggak hanya soal budidaya, ia menyarankan warga menggandeng universitas dan menggelar festival tahunan agar durian Gempolan naik kelas menjadi komoditas wisata agro.

Sumanto Dorong Desa Gempolan Jadi 'Surga' Durian: Jangan Cuma Tanam, Harus Inovasi!

Konstruksinya pun terbilang unik. Jung Jawa tidak menggunakan paku besi, melainkan pasak kayu sebagai pengikat antar bagian kapal. Dindingnya dibuat berlapis dari kayu tebal, menciptakan struktur yang kuat untuk menghadapi perjalanan laut jarak jauh.

Ukuran dan ketangguhannya membuat kapal ini tidak hanya digunakan untuk perdagangan, tetapi juga sebagai armada militer pada masa kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Majapahit. Dalam skala besar, jung menjadi bagian penting dalam ekspansi kekuasaan sekaligus distribusi logistik.

Selain catatan tertulis, jejak kejayaan maritim ini juga dapat dilihat melalui relief kapal di Candi Borobudur. Gambaran kapal besar yang mengarungi gelombang laut menunjukkan bahwa tradisi pelayaran di Nusantara telah berkembang sejak masa yang jauh lebih awal.

Pada masa kejayaannya, Jung Jawa tidak hanya dikenal karena ukurannya, tetapi juga karena jangkauan pelayarannya. Kapal ini digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas, mulai dari hasil pertanian, hewan ternak, hingga barang-barang bernilai tinggi seperti rempah dan hasil hutan. Kapasitasnya yang besar membuatnya menjadi tulang punggung distribusi perdagangan antarwilayah di Nusantara dan sekitarnya.

Namun, ukuran besar itu juga membawa konsekuensi. Jung Jawa tidak selalu mudah bermanuver, terutama di perairan sempit atau dalam situasi yang membutuhkan pergerakan cepat. Seiring berkembangnya teknologi kapal dari bangsa Eropa yang lebih lincah dan adaptif, keunggulan jung perlahan mulai tergeser.

Memasuki masa kekuasaan Mataram, perubahan kebijakan politik turut memengaruhi aktivitas maritim. Penutupan pelabuhan dan penghancuran kapal di wilayah pesisir disebut dalam berbagai sumber populer sebagai salah satu faktor yang mempercepat hilangnya tradisi kapal besar. Situasi ini semakin diperkuat ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan membatasi produksi kapal dengan ukuran besar.

Seiring waktu, Jung Jawa tidak lagi ditemukan di perairan Nusantara. Yang tersisa hari ini hanyalah jejaknya, dalam catatan sejarah, dalam relief, dan dalam ingatan tentang masa ketika Nusantara tidak sekadar dilintasi jalur perdagangan, tetapi menjadi bagian penting yang menggerakkannya.

Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa laut bukanlah sesuatu yang asing bagi Nusantara. Ia pernah menjadi ruang hidup, ruang kuasa, sekaligus ruang yang membentuk peradaban. (Admin/E01)

Inibaru.id - Jauh sebelum kapal-kapal Eropa menguasai lautan, Nusantara pernah memiliki armada yang membuat bangsa asing tercengang. Namanya Jung Jawa.

Sebagai wilayah kepulauan, Nusantara sejak lama telah menjadi jalur penting perdagangan dunia. Komoditas, terutama rempah-rempah dari kawasan timur seperti Maluku, didistribusikan melalui pelabuhan-pelabuhan strategis menuju pusat perdagangan seperti Malaka. Aktivitas ini bukan hanya membentuk jaringan ekonomi, tetapi juga mendorong lahirnya teknologi perkapalan yang maju.

Dari kebutuhan itulah, Jung Jawa berkembang. Kapal ini dikenal sebagai salah satu kapal terbesar pada masanya. Dalam berbagai rangkuman sejarah yang ditulis oleh National Geographic Indonesia dan Good News From Indonesia, jung digambarkan sebagai kapal berukuran besar yang mampu mengangkut ratusan orang sekaligus membawa muatan dalam jumlah besar.

Jung Jawa menjadi pengingat bahwa Nusantara pernah menguasai lautan dengan kapal raksasa dan jaringan dagang luas, sebelum kejayaannya perlahan hilang ditelan perubahan zaman.

Jung Jawa, Jejak Kapal Raksasa Penguasa Laut Nusantara

"Saat ini hal lain yang kita hadapi juga
adalah isu SARA,” ungkapnya. Dia menambahkan bahwa praktik intoleransi serta
kekerasan yang mengatasnamakan identitas tertentu kian memperburuk situasi.


“Jika hal ini dibiarkan akan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegara,” tegas Lestari.

Sebagai langkah mitigasi, legislator dari Dapil II Jawa
Tengah ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali memegang teguh
empat konsensus dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika.

Menurutnya, keempat elemen ini adalah fondasi utama dalam membangun
karakter bangsa (National Character Building) yang telah diwariskan oleh para
pendiri negara.

Lestari juga mengajak masyarakat untuk merefleksikan kembali
makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baginya, kedaulatan tidak akan berarti
tanpa adanya persatuan yang nyata di tengah ratusan suku bangsa dan perbedaan
geografis yang ada.

Meski berbeda, Indonesia memiliki pengikat kuat berupa
Pancasila dan Sumpah Pemuda. Keberagaman flora, fauna, hingga adat istiadat
justru harus dipandang sebagai kekayaan bangsa yang patut disyukuri.

“Kita
adalah bangsa yang religius, mandiri, toleransi, bersatu, tidak kenal menyerah,
dan memiliki Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya sembari mengingatkan
pentingnya menonjolkan karakter pokok bangsa di tengah arus perubahan zaman.

Sebagai penutup, Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia mulai dari suku, bahasa, hingga kekayaan alamnya adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dengan rasa syukur. 

Dengan menjadikan Empat Pilar Kebangsaan sebagai kompas dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa Indonesia diharapkan mampu tetap tegak berdiri menghadapi segala tantangan global dan internal. Dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bangga pada jati diri sebagai bangsa yang religius dan toleran demi masa depan Indonesia yang lebih bersatu. (Administrator)

Inibaru.id – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat,
menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap Empat Pilar Kebangsaan merupakan
solusi utama dalam menghadapi krisis multidimensi yang tengah melanda
Indonesia. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan adalah salah satu penyebab isu ini lahir. Padahal, sebagaimana yang kita tahu bahwa bangsa ini merupakan penyatuan dari berbagai perbedaan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar
Kebangsaan di hadapan masyarakat Demak, Minggu (15/3/2026).

Dalam kesempatan
itu, Lestari juga menyoroti maraknya penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan
Antargolongan (SARA) yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Dia menilai ada upaya
sistematis untuk mengikis jati diri bangsa melalui doktrin yang tidak sejalan
dengan kepribadian Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa penguatan pemahaman Empat Pilar Kebangsaan merupakan kunci utama dalam mengakhiri krisis multidimensi dan membendung ancaman isu SARA yang merongrong keutuhan bangsa Indonesia saat ini.

Lestari Moerdijat: Empat Pilar Kebangsaan Adalah Kunci Akhiri Krisis Multidimensi

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada dua faktor yang melatarbelakangi lahirnya krisis ini yaitu faktor internal dan eksternal. "Lunturnya penghargaan terhadap kemajemukan, pemahaman dan pengalaman nilai Pancasila dan ajaran agama yang sempit, dan terjadinya ketidakadilan dalam berbagai bidang adalah faktor internal," katanya.

Faktor eksternal, lanjut Lestari, meliputi globalisasi yang membawa persaingan antarbangsa, kuatnya pengaruh budaya asing, dan sarana teknologi yang masih kurang.

Kompleksnya masalah bangsa yang ada membuat pendalaman ideologi menjadi hal yang mendesak. Lestari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan refleksi mendalam dan kembali mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, keempat konsensus nasional tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa (National Character Building).

"Kita adalah bangsa yang religius, mandiri, toleransi, bersatu, tidak kenal menyerah, dan memiliki Pancasila serta UUD 1945," ujar legislator yang akrab disapa Rerie tersebut.

Dia menambahkan bahwa keberagaman suku bangsa dan kondisi geografis Indonesia yang dipisahkan oleh lautan harus dipandang sebagai kekayaan strategis. Keberagaman adat istiadat hingga kekayaan alam, lanjutnya, merupakan elemen pengikat yang kuat di bawah naungan Pancasila dan semangat Sumpah Pemuda.

Lestari menekankan bahwa kedaulatan negara tidak akan memiliki makna signifikan tanpa adanya persatuan yang nyata dari rakyatnya. Dengan kembali meneguhkan jati diri sebagai bangsa yang toleran dan bersatu, dia optimis Indonesia mampu melewati berbagai tantangan krisis ekonomi, sosial, maupun politik yang tengah terjadi.

"Nilai-nilai luhur bangsa itu sudah terbukti mampu menjadi tameng dari hantaman berbagai krisis," tambahnya.

Sebagai penutup, Lestari mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, keragaman inilah yang membuat bangsa kita besar dan persatuan merupakan puncak tertinggi pemahaman Empat Pilar. (Administrator)

Inibaru.id - Dinamika global termasuk masuknya budaya asing yang lambat laun mencuri identitas bangsa memicu krisis multidimensi. Oleh karena itu, saat ini kita dituntut untuk menguatkan fondasi ideologi bangsa sebagai instrumen ketahanan nasional.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan merupakan solusi fundamental bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai krisis multidimensi yang terjadi saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (14/3/2026).

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan bahwa implementasi nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan merupakan instrumen krusial untuk menjaga kedaulatan dan menghadapi krisis multidimensi saat memberikan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Welahan, Jepara, Sabtu (14/3/2026).