"Kalau hujan, heboh banjir. Paling parah di Genuk, Gayamsari, Tlogosari, dan sedikit di pegunungan Tembalang," ujar Agustina dalam konferensi pers di Kota Semarang, Jumat (21/2). "Awal menjabat wali kota, sarjana sastra ini belum terlalu paham. Kewalahan, karena butuh pemahaman infrastruktur yang mendalam."

Setelah menelaah dan belajar terkait berbagai peristiwa banjir, Agustina mengaku menemukan bahwa titik yang paling sulit dikendalikan berada di daerah muara. Meski pemerintah pusat telah menyiapkan solusi, proses pembangunannya justru menimbulkan persoalan baru.

"Pembangunan dilakukan dengan membuat jembatan dari tanah. Akibatnya, limpasan air kembali ke masyarakat. Banjir pun berlangsung sangat lama, sampai sepuluh hari, sebelum akhirnya dibongkar dan ditangani," ungkap Agustina.&nbsp;

Agustina menekankan, penanganan banjir membutuhkan pendekatan hulu-hilir yang menyeluruh. Dia pu kemudian meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun road map pengelolaan jalan, saluran, dan sungai yang terintegrasi.

Selain itu, politisi PDI-P itu meminta Badan Pengelolaan Keungan Aset Daerah (BPKAD) menginventarisasi jalur air yang berdekatan dengan tanah milik Pemkot. Strateginya adalah mengurangi debit air per jalur dan memecah alirannya ke sisi lain.

"Selama ada tanah milik Pemkot, akan dibuat kolam-kolam kecil yang saling terhubung satu jalur, lalu mengalir ke muara," terang Agustina.&nbsp;

Agustina mengklaim, perbaikan infrastruktur untuk menangani dan mengurangi banjir di wilayah timur Semarang sudah realistis. Menurutnya, kondisi fiskal kota dianggap memadai, asalkan pengeolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nggak ada yang bocor.&nbsp;

Untuk titik-titik banjir baru, Pemkot Semarang akan memperketat pengawasan saluran air. Beberapa OPD dilibatkan untuk memastikan jalur air tetap bebas dari bangunan liar, termasuk keberadaan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurutnya, mayoritas banjir yang selama ini sering merendam permukiman dikarenakan tata jalur air yang nggak sesuai. Saat ini, Pemkot mengatakan nggak akan segan membongkar bangunan PKL yang berdiri di atas saluran air seperti yang ada di Jalan Gajah.

"Mulai 2026, setiap orang yang ingin mendirikan bangunan atau mengurus KRK harus mengikuti gambar tata kota. Jika tidak sesuai, izin tidak akan diberikan," pungkasnya.&nbsp;

Setelah melewati satu tahun kepemimpinan, semoga penanganan banjir di Kota Semarang bisa lebih serius ke depannya. Kewalahan pada tahun pertama adalah hal wajar. Kalau masih kebingungan lagi tahun-tahun setelahnya,&nbsp;itu baru masalah. Gimana menurutmu, Gez? (Sundara/E10)

Inibaru.id - Banjir masih menjadi persoalan kompleks di Kota Semarang, terutama saat hujan ekstrem. Sejumlah permukiman dan ruas jalan, termasuk Jalan Kaligawe Raya atau Pantura Semarang-Demak hingga kini menjadi titik langganan banjir. Bahkan, kawasan itu pernah tergenang hingga berminggu-minggu.

Alih-alih mengelak, dalam pertanggungjawaban satu tahun kepemimpinannya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengakui bahwa pihaknya sempat kewalahan menangani persoalan tersebut. Menurutnya, infrastruktur dan tata kelola kota yang belum dia pahami sepenuhnya menjadi tantangan utama.

Alih-alih mengelak, Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti, dalam satu tahun kepemimpinannya, memilih mengakui bahwa dirinya sempat kewalahan menangani banjir di Kota Semarang.&nbsp;

Wali Kota Agustina Akui Sempat Kewalahan Menangani Banjir Semarang

Untuk urusan perut, ia nggak butuh cahaya matahari. Anggrek ini mengandalkan simbiosis dengan jamur mikoriza untuk menyerap nutrisi dari material organik di sekitarnya. Benar-benar mandiri dan beda dari yang lain, ya?

Jangan harap mencium wangi semerbak dari bunga ini. Gastrodia bambu punya bentuk unik mirip lonceng kecil berwarna cokelat gelap yang mengkilap. Alih-alih wangi bunga, ia justru mengeluarkan aroma menyengat mirip ikan busuk. Eits, tapi aroma ini bukan tanpa alasan, Gez. Bau ini adalah taktik jitunya untuk menarik serangga penyerbuk (polinator) agar mendekat.

Penjelajah Antarnegara: Dari Merapi hingga Himalaya

Awalnya, saat ditemukan oleh peneliti Destario Metusala dan Jatna Supriatna pada 2017, anggrek ini dianggap sebagai penghuni asli (endemik) Pulau Jawa saja. Tapi ternyata, si hantu ini punya hobi "jalan-jalan" yang jauh!

Riset terbaru di Journal of Japanese Botany (2023) mengungkap fakta mengejutkan: spesies ini juga ditemukan di Vietnam dan bahkan sampai ke Kalimpong, India, di ketinggian 1.120 mdpl. Ternyata, daya jelajah ekologisnya gokil banget, membentang dari Indonesia sampai ke kaki pegunungan Himalaya!

Sayangnya, kabar kepopulerannya berbanding terbalik dengan kondisi rumahnya. Anggrek Hantu ini sangat "pemilih" soal tempat tinggal. Ia cuma mau tumbuh di bawah rumpun bambu tua yang lembap.

Di lereng Merapi, habitatnya terancam oleh penebangan rumpun bambu dan aktivitas vulkanik. Sekali rumpun bambunya hilang, jamur mikoriza tempatnya bergantung pun ikut lenyap. Artinya, siklus hidup si anggrek hantu ini bisa terputus selamanya.

FYI, Indonesia punya sekitar 5.000 spesies anggrek, dan Pulau Jawa sendiri menampung hampir 1.000 spesies. Menjaga kelestarian Gastrodia bambu berarti menjaga kepingan penting dari kekayaan hayati kita.

Gimana, tertarik buat blusukan ke hutan demi melihat si lonceng cokelat ini secara langsung? Tapi ingat ya, cukup dilihat dan difoto saja, jangan sampai merusak habitatnya! (Siti Zumrokhatun/E05)&nbsp;

Inibaru.id - Sering dengar tentang anggrek dengan kelopak warna-warni yang cantik di pot bunga? Nah, lupakan sejenak citra itu, Gez. Di kedalaman hutan lereng Gunung Merapi, ada satu penghuni misterius yang jauh dari kata "manis", tapi pesonanya bikin para peneliti jatuh hati. Kenalan, yuk, sama Gastrodia bambu, si "Anggrek Hantu" yang hobi sembunyi di kegelapan!

Btw, anggrek ini memang beda dari yang lain. Kalau tanaman lain sibuk "berjemur" buat fotosintesis, Anggrek Hantu ini justru sebaliknya. Ia nggak punya daun sama sekali! Julukan "hantu" melekat karena sifatnya yang holomikotropik; ia cuma muncul tiba-tiba dari lantai hutan yang lembap dan gelap, lalu menghilang tanpa bekas dalam hitungan minggu.&nbsp;

Siapa bilang semua anggrek itu berwarna cerah? Di balik rimbunnya hutan bambu lereng Merapi, hidup&nbsp;Gastrodia bambu&nbsp;alias Anggrek Hantu yang misterius. Tak punya daun dan beraroma unik, bunga langka yang kini ditemukan hingga kaki Himalaya ini sedang berjuang bertahan hidup di tengah ancaman kerusakan habitat.

Bukan Cantik Berwarna-warni, Anggrek Misterius di Hutan Merapi Ini Justru Beraroma Ikan Busuk!

Data dari
Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan
sebagian besar tunawisma adalah laki-laki, yaitu 2.346 orang. Sisanya terdiri atas
163 perempuan dan 82 orang yang identitasnya tidak diketahui. Kota dengan
jumlah tertinggi adalah Osaka dengan 763 orang, disusul Tokyo sebanyak 565
orang.

Angka ini
turun sekitar 8,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Kalau ditarik lebih jauh
ke belakang, jumlah tunawisma di Jepang pernah mencapai lebih dari 25 ribu
orang pada 2003. Artinya, secara statistik, Jepang berhasil menekan angka
tunawisma secara signifikan.

Namun,
angka resmi itu ternyata hanya bagian kecil dari cerita.

Di
Jepang, definisi tunawisma sangat spesifik. Mereka yang dihitung hanya orang
yang benar-benar tidur di ruang terbuka seperti taman, pinggir sungai, atau
jalanan. Sementara itu, orang yang tinggal di warnet 24 jam, hotel kapsul, atau
bahkan di mobil pribadi tidak masuk hitungan resmi. Kelompok ini sering disebut
sebagai “hidden homeless” atau tunawisma tersembunyi.

Meski
punya pekerjaan, banyak dari mereka tidak mampu menyewa apartemen karena biaya
hidup di kota besar Jepang sangat tinggi. Akhirnya, warnet jadi solusi
sementara. Dengan membayar biaya harian yang relatif murah, mereka bisa tidur,
mandi, dan tetap punya akses internet.

Beberapa
survei independen memperkirakan jumlah “pengungsi warnet” di Jepang bisa
mencapai 100 ribu hingga 300 ribu orang. Angka ini jauh lebih besar dari
statistik resmi.

Yang
mengejutkan, sebagian tunawisma tersembunyi sebenarnya punya pekerjaan. Ada
yang bekerja paruh waktu, ada juga yang bekerja penuh waktu. Tapi pendapatan
mereka tetap tidak cukup untuk hidup mandiri.

Pandemi
COVID-19 memperburuk situasi. Banyak pekerja kontrak, pekerja asing, dan anak
muda kehilangan penghasilan. Tanpa tabungan atau keluarga di dekat mereka,
warnet dan hotel kapsul menjadi satu-satunya pilihan.

Bagi
warga asing, situasinya bisa lebih rumit. Hambatan bahasa, status visa, dan
keterbatasan akses bantuan sosial membuat mereka lebih rentan kehilangan tempat
tinggal.

Pemerintah
Jepang sebenarnya sudah mengambil langkah sejak awal 2000-an dengan membuat
undang-undang khusus untuk membantu tunawisma. Program ini menyediakan
pelatihan kerja, pusat dukungan, dan hunian sementara.

Upaya ini
terbukti efektif menurunkan jumlah tunawisma yang terlihat di jalanan. Namun,
fenomena tunawisma tersembunyi menunjukkan bahwa masalahnya belum sepenuhnya
selesai.

Di balik
citra Jepang sebagai negara maju, masih ada orang-orang yang hidup tanpa
kepastian tempat tinggal. Mereka tidak selalu terlihat, tidak selalu tercatat,
tapi tetap ada.

Angka
2.591 mungkin terlihat kecil. Tapi kenyataannya, kisah di balik angka itu jauh
lebih kompleks. dan menjadi pengingat bahwa bahkan di negara paling tertib
sekalipun, masih ada sisi kehidupan yang jarang terlihat. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau bicara soal tunawisma,
bayangan yang muncul biasanya adalah deretan tenda di trotoar atau orang tidur di
bawah jembatan. Tapi di Jepang, ceritanya agak berbeda. Negara dengan populasi
sekitar 123 juta jiwa ini secara resmi hanya mencatat 2.591 tunawisma per
Januari 2025.

Buatmu
yang merasa angka ini biasa saja. Bayangkan saja Jepang yang ukurannya nggak
jauh beda dari Pulau Sumatra yang besar banget itu, hanya memiliki dua ribuan
tunawisma.

Sayangnya, sejumlah pihak menyebut angka tunawisma di Jepang sebenarnya jauh lebih banyak dari jumlah tersebut. Berikut fakta-faktanya.

Statistik Catat Hanya Ada 2.591 Tunawisma di Seluruh Jepang

Menurut Arsad
Hidayat dari Kementerian Agama RI,
umat Islam diperbolehkan memisahkan diri dari jamaah setelah delapan rakaat tarawih,
lalu melanjutkan witir di rumah. Dalam istilah fikih, tindakan ini disebut mufaraqah, yaitu memisahkan diri dari imam
dengan niat tertentu.

“Boleh kok kalau tarawih 8 rakaat di masjid, lalu memisahkan diri dan
melaksanakan witir di rumah,” terang Arsad sebagaimana dinukil dari Kompas, Kamis (19/2/2026).

Hal ini diperbolehkan karena tarawih merupakan
salat sunnah, bukan salat wajib. Artinya, pelaksanaannya fleksibel dan dapat
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi, jika seseorang hanya mampu
melaksanakan delapan rakaat di masjid, lalu ingin menyempurnakannya di rumah,
hal itu tetap sah dan diperbolehkan.

Meski begitu, ada keutamaan tersendiri jika
seseorang mengikuti imam sampai selesai. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa
orang yang salat bersama imam hingga selesai akan mendapatkan pahala seperti
salat semalam penuh. Keutamaan ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak
jamaah memilih untuk tetap mengikuti seluruh rangkaian tarawih dan witir di
masjid.

Namun, bukan berarti salat di rumah nilainya
lebih rendah. Justru, salat sunnah yang dilakukan di rumah juga memiliki
keutamaan tersendiri. Selain bisa dilakukan dengan lebih tenang, salat di rumah
juga dapat menjadi cara untuk mempererat hubungan spiritual sekaligus membangun
kebiasaan ibadah bersama keluarga.

Jumlah rakaat tarawih sendiri pada dasarnya
tidak bersifat kaku. Ada yang melaksanakan delapan rakaat, ada juga yang 20
rakaat. Yang terpenting bukan jumlahnya, tetapi kualitasnya, mulai dari
kekhusyukan, ketenangan, hingga kesungguhan dalam beribadah.

Pada akhirnya, tarawih adalah ibadah sunnah
yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjadi beban. Jadi, baik
itu memilih tarawih delapan rakaat di masjid lalu witir di rumah, atau
mengikuti seluruh rangkaian di masjid, keduanya sama-sama diperbolehkan.

Yang
paling penting adalah menjaga niat, konsistensi, dan kekhusyukan. Karena esensi
Ramadan bukan soal seberapa banyak rakaat yang dilakukan, tetapi seberapa tulus
dan sungguh-sungguh seseorang dalam menjalankan ibadahnya. Setuju kan, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Setiap malam
Ramadan, masjid dan musala biasanya dipenuhi jamaah yang ingin menunaikan salat
tarawih. Suasananya khas: lampu terang, suara imam yang merdu, dan barisan saf
yang rapi. Namun, di tengah semangat itu, ada satu pertanyaan yang cukup sering
muncul; apakah boleh ikut tarawih hanya delapan rakaat di masjid, lalu melanjutkan
witir di rumah?

Pertanyaan ini wajar, karena di Indonesia
sendiri praktik tarawih tidak selalu sama. Sebagian masjid melaksanakan 20
rakaat tarawih ditambah tiga rakaat witir. Namun, ada juga yang melaksanakan
delapan rakaat tarawih saja. Selain itu, tidak semua orang punya kondisi fisik
atau waktu yang memungkinkan untuk mengikuti seluruh rangkaian salat hingga
selesai.

Karena banyak faktor, banyak orang yang pengin salat tarawih 8 rakaat saja. Lantas, apakah mereka boleh pulang dari masjid jika sudah melaksanakan jumlah rakaat tersebut dan melanjutkan witir di rumah meski masjid masih melanjutkan tarawih hingga 20 rakaat?

Boleh Nggak Sih Pulang Setelah Tarawih 8 Rakaat di Masjid Lalu Witir di Rumah?

Berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan (Kemhub), sekitar 17,7 juta orang diperkirakan memasuki Jateng selama periode lebaran tahun ini. Jateng tercatat sebagai provinsi tujuan utama pemudik dengan estimasi pergerakan 38,71 juta orang.

Menghadapi lonjakan orang tersebut, Luthfi mengatakan, beberapa persiapan harus dilakukan dengan cepat dan matang. Dia juga menekankan keharusan untuk memantapkan pemantauan kondisi jalan provinsi selama arus mudik dan balik.

“Kita mempunyai jalan hampir 2.200 kilometer yang menjadi kewenangan provinsi. Tingkat kemantapan jalan provinsi 94 persen. Tahun 2026 fokus pada perawatan,” ujarnya. "Saat ini terdapat sekitar 4.817 titik jalan berlubang yang sedang dalam proses penanganan perbaikan."

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur sebelum puncak mudik. Dia juga menekankan agar perbaikan jalan, khususnya di jalur pantura, dapat diselesaikan sebelum H-10 lebaran untuk menghindari kemacetan dan risiko kecelakaan.

“Kita punya waktu pendek menjelang Lebaran. Tolong disampaikan secara komprehensif sehingga persiapan mudik dan balik betul-betul bisa ditangani dengan baik dan kita pastikan masyarakat aman selamat sampai di tempat tujuan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, koordinasi lintas kementerian telah disiapkan untuk mendukung kelancaran arus mudik di Jateng.

“Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran akan berlangsung selama 18 hari, dimulai pada Jumat, 13 Maret, hingga 30 Maret. Tahun ini Hari Raya Idulfitri berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, jadi perlu perhatian bersama dalam pengelolaan dua momentum besar tersebut,” kata Menhub.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan DPR RI, Gubernur optimistis arus mudik dan balik Lebaran 2026 di Jawa Tengah akan dapat berjalan aman dan terkendali. Semoga ya, Gez! (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id – Gubernur Ahmad Luthfi mengklaim, Jawa Tengah akan siap menyambut pemudik pada Lebaran 2026 mendatang. Sejumlah langkah untuk menghadapi arus mudik dan arus balik sudah disiapkan, salah satunya mengebut perbaikan jalan.

Penekanan itu disampaikan saat Luthfi menggelar rapat bersama Komisi V DPR dan Menteri Perhubungan di kompleks Kantor Gubernur Jateng pada Jumat, 20 Februari 2026. Dia juga mengatakan, Jateng adalah wilayah utama perlintasan nasional, sehingga persiapan infrastrukturnya juga nggak boleh setengah-setengah.

Ahmad Luthfi menyebut Jawa Tengah menjadi wilayah utama perlintasan nasional, sehingga persiapan infrastrukturnya tidak boleh setengah-setengah. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengebut perbaikan jalan.

Bersiap Sambut Pemudik, Jateng Akan Kebut Perbaikan Jalan

Upaya tersebut telah diatur dalam regulasi nasional mengenai kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers, termasuk mekanisme lisensi berbayar dan bagi hasil atas pemanfaatan konten berita. AMSI menilai, masuknya klausul ini nggak lepas dari tekanan politik dan ekonomi AS terhadap Indonesia.

Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis; di satu sisi harus menjaga hubungan dagang bilateral dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi dari sektor unggulan, tapi di sisi lain berisiko mengorbankan kepentingan industri pers nasional serta kedaulatan kebijakan digital.

Indonesia sebelumnya telah mengambil langkah progresif melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas.

Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa jurnalisme adalah barang publik (public good) dan keberlanjutan media nasional merupakan prasyarat bagi demokrasi yang sehat. Maka, menurut AMSI, larangan menerapkan kewajiban kompensasi untuk perusahaan platform digital justru buruk untuk bisnis media di Tanah Air.

Ketiadaan kompensasi berpotensi memperlebar ketimpangan nilai ekonomi antara platform global dan penerbit lokal. Selama ini, perusahaan pers lokal sudah menghadapi tekanan berat akibat perubahan algoritma, dominasi distribusi oleh platform, serta pergeseran pendapatan iklan ke perusahaan teknologi.

Meski demikian, AMSI tetap meyakini bahwa platform digital global akan terus membutuhkan dan bekerja sama dengan perusahaan pers Indonesia. Konten jurnalistik berbasis fakta, investigasi, dan pelaporan mendalam dinilai tetap menjadi fondasi kredibilitas ekosistem informasi digital.

AMSI berharap platform tetap menjalin kemitraan lisensi dengan penerbit karena kebutuhan akan konten berkualitas dan terpercaya. Dalam era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik yang kredibel justru semakin tinggi.

Maka, perubahan dalam kerangka perjanjian dagang seharusnya nggak otomatis menghentikan kerja sama komersial antara platform dan penerbit. AMSI mengakui, tanpa kerangka kebijakan yang kuat, posisi tawar penerbit Indonesia akan semakin lemah dalam negosiasi dengan perusahaan platform digital.

Karena itulah AMSI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), untuk tetap konsisten melindungi kepentingan perusahaan pers nasional.

Perlindungan tersebut semakin krusial pada era sekarang ini ketika konten jurnalistik banyak digunakan untuk pelatihan model bahasa besar (large language models), ringkasan otomatis, serta berbagai layanan berbasis generative AI.

Dalam pandangan AMSI, hubungan antara platform AI dan penerbit harus dibangun di atas prinsip:

Tanpa kerangka atau keempat prinsip tersebut, risiko eksploitasi konten jurnalistik Indonesia akan semakin besar, sedangkan manfaat ekonominya mengalir ke luar negeri. Maka,&nbsp;AMSI menegaskan bahwa kebijakan perdagangan internasional nggak boleh menggerus kedaulatan Indonesia.

Kedaulatan tersebut, termasuk di dalamnya adalah untuk mengatur ekosistem informasi kita. Media di Tanah Air, menurut asosiasi tersebut, bukan sekadar pelaku bisnis, melainkan infrastruktur demokrasi dan bagian dari ketahanan nasional di bidang informasi.

Untuk itu, AMSI berharap pemerintah tetap memastikan implementasi perjanjian perdagangan memberi ruang kebijakan (policy space) bagi negara dalam:

Sebagai organisasi industri, AMSI menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan solusi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan perdagangan internasional dan perlindungan industri pers nasional.

Semoga berhasil dan kedaulatan pers di Tanah Air tetap terjaga, agar para jurnalis dan orang-orang yang bernaung di dalamnya juga turut sejahtera. (Siti Khatijah/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan keprihatinan atas ketentuan dalam perjanjian perdagangan terbaru Indonesia-AS yang membatasi kewenangan pemerintah RI dalam mewajibkan platform digital AS membayar kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers Indonesia.

Menurut AMSI, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat dan arah kebijakan nasional yang selama ini berupaya membangun hubungan yang lebih adil antara platform digital dengan perusahaan pers.

Menyoroti perjanjian dagang RI–AS yang membatasi kewajiban kompensasi platform digital ke perusahaan pers, AMSI menegaskan bahwa kebijakan perdagangan internasional seharusnya nggak menggerus kedaulatan Indonesia dalam mengatur ekosistem informasi domestik.