“Ini baru puncak gunung es,” kata Budi saat mengungkapnya di rapat kerja
dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen pada Senin (19/1/2026). 

Dia menegaskan bahwa apa yang terlihat saat ini belum sepenuhnya
mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat. Alasannya, banyak gangguan
kesehatan jiwa yang tidak terdeteksi di lapangan. Stigma, minimnya literasi,
dan keterbatasan layanan membuat orang cenderung memendam masalahnya sendiri
alih-alih meminta bantuan.

Gara-gara hal itulah, hasil skrining kesehatan jiwa lewat program Cek
Kesehatan Gratis (CKG) masih terlihat “kecil” jika dibandingkan dengan
perkiraan WHO.

FYI aja nih, berdasarkan data
Kementerian Kesehatan per 1 Januari 2026, sekitar 27 juta penduduk telah
menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa melalui program CKG. Dari angka itu,
hasilnya menunjukkan persentase orang yang terkena gangguan jiwa masih relatif
rendah, bahkan di bawah satu persen untuk kelompok dewasa dan lansia. Sementara
pada anak-anak dan remaja, angkanya sedikit lebih tinggi, sekitar lima persen.

Meski terlihat kecil, data tersebut menyimpan
pesan penting. Pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, sebanyak 4,8 persen
terdeteksi mengalami gejala depresi dan 4,4 persen menunjukkan gejala
kecemasan. Bandingkan dengan kelompok dewasa dan lansia yang masing-masing
berada di kisaran 0,9 persen untuk depresi dan 0,8 persen untuk kecemasan.
Artinya, tekanan psikologis justru lebih banyak dialami generasi muda.

“Apalagi banyak dari kami yang jadi sandwich generation, pasti tekanan
psikologisnya lebih berat,” ucap salah seorang Gen Z yang bekerja di salah satu
perusahaan swasta di Semrang, Farida, Selasa (20/1).

Fenomena ini seolah mengonfirmasi kenyataan
sehari-hari, yaitu anak dan remaja kini tumbuh di tengah tekanan akademik,
tuntutan sosial, hingga paparan media digital yang tidak selalu ramah mental.
Masalahnya, layanan kesehatan jiwa selama ini belum sepenuhnya hadir di ruang
terdekat masyarakat.

Menkes mengakui, layanan kesehatan jiwa selama
ini belum maksimal di layanan primer seperti puskesmas. Karena itu, hasil
skrining CKG dijadikan pijakan awal untuk membangun sistem layanan yang lebih
kuat. Pemerintah pun mulai menyusun tata laksana pelayanan kesehatan jiwa, baik
yang membutuhkan pengobatan maupun pendampingan psikologis seperti konseling.

“Kita sekarang bangun sistemnya agar layanan psikologis bisa dilakukan di
puskesmas,” ungkap Menkes Budi.

Ke
depan, layanan kesehatan jiwa diharapkan tidak lagi menjadi sesuatu yang “jauh”
dan menakutkan. Dengan sistem yang sedang dibangun, puskesmas akan menjadi
pintu pertama bagi warga untuk mendapatkan bantuan. Pelan-pelan, kesehatan jiwa
diharapkan bisa diperlakukan setara dengan kesehatan fisik, yakni diperiksa,
dirawat, dan dibicarakan tanpa rasa malu. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id — Urusan kesehatan jiwa di Indonesia ternyata
jauh lebih besar dari yang selama ini tampak di permukaan. Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin memperkirakan sedikitnya 28 juta penduduk Indonesia
memiliki masalah kejiwaan. Angka itu bukan hasil karangan, melainkan merujuk
pada rasio global yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni satu
dari delapan hingga satu dari sepuluh orang mengalami gangguan kesehatan
mental.

Dengan memakai rasio tersebut dan
membandingkannya dengan jumlah penduduk Indonesia yang mendekati 280 juta jiwa,
hasil perhitungannya pun jadi bikin kaget. Ada sekitar 28 juta orang yang
berpotensi bergulat dengan masalah kesehatan jiwa, mulai dari depresi dan
gangguan kecemasan, hingga kondisi yang lebih berat seperti skizofrenia dan
ADHD.

Jika menilik rasio global terkait dengan masalah kejiwaan yang dikeluarkan WHO, Menteri Kesehatan pun memprediksi ada 28 juta penduduk Indonesia yang memilikinya. Ini alasannya.

Duh, Kata Menkes, Diperkirakan 28 Juta Warga Indonesia Punya Masalah Kejiwaan!

“Saking banyaknya yang khawatir, banyak yang bertanya-tanya
negara mana yang kira-kira aman kalau sampai perang dunia III beneran pecah.
Kalau aku ditanya soal hal itu, pasti jawabannya mending pindah ke Indonesia
saja, lalu tinggal di desa pelosoknya sana,” tulis laki-laki yang pernah
tinggal di Indonesia sekitar setahun tersebut di di pesan WhatsApp pada Selasa
(20/1/2026).

Tapi, sebenarnya, apakah memang benar Indonesia termasuk
negara yang aman jika perang dunia III pecah sebagaimana anggapan rekan saya
itu?

Kalau menurut jurnalis perang Annie Jacobsen sebagaimana
dinukil dari The Economic Times,
(22/4/2025), ada dua negara yang dianggap paling realistis sebagai tempat
bertahan hidup jika sampai perang dunia III, apalagi sampai perang nuklir
pecah, yaitu Australia dan Selandia Baru.

Khusus untuk Selandia Baru, lokasinya yang cenderung
terpencil dan jauh dari mana-mana di Pasifik Selatan diyakini jadi alasan
mengapa negara ini bakal aman dari dampak perang dunia. Apalagi, selama ini, negara
ini juga cenderung menjauh dari konflik-konflik global dan masuk peringkat
tinggi di Indeks Perdamaian Global, Gez.

Tapi, menurut harian Inggris Metro (3/12/2025), Indonesia juga termasuk dalam daftar negara yang
dianggap bakal aman dari perang dunia III. Alasannya, sejak Sukarno jadi
presiden, kita sudah menerapkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif
yang membuat Indonesia cenderung menjauh dari konflik global dan mengedepankan
perdamaian alih-alih peperangan.

Prinsip ini masih diberlakukan hingga sekarang. Hal inilah
yang bikin banyak pakar meyakini jika Indonesia nggak akan terseret kengerian perang dunia III,
meski ukurannya sangat besar dan lokasinya sangat strategis.

Negara-negara lain yang masuk daftar aman dari perang dunia
III adalah Islandia, Bhutan, dan Fiji. Khusus untuk Islandia, meski nggak jauh
dari Greenland yang belakangan jadi konflik antara Amerika Serikat dan Denmark,
lokasinya yang ada di lingkar kutub dengan iklim ekstrem dan kecenderungannya
untuk menjauh dari perang militer bikin negara ini dianggap aman. 

Di sisi lain, Bhutan yang lokasinya terpencil di Himalaya
dikenal mengedepankan perdamaian dan jarang berinteraksi dengan kekuatan
global. Sementara Fiji lokasinya ada di tengah-tengah Samudra Pasifik dan jauh
dari pusat konflik mana pun di dunia.

“Meski ada beberapa negara alternatif buat kabur, harapannya
tentu saja semoga perang dunia III nggak bakal kejadian, apalagi sampai perang
nuklir. Bisa-bisa manusia malah punah gara-gara hal itu,” pungkas Ivan.

Yap, apa yang diungkap Ivan benar adanya, semoga saja semua
pihak menahan diri dan perang dunia III nggak bakal terjadi. Semoga ya, Gez. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Pernyataan
mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencemaskan bakal adanya prahara
besar di dunia, termasuk adanya kemungkinan pecahnya perang dunia III, ternyata
mendapatkan perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah rekan saya dari
Jerman, Ivan Koller yang mengaku juga mengkhawatirkan hal yang sama.

Menurut ceritanya, teman-teman kerja di negaranya juga
mengkhawatirkan hal yang serupa gara-gara munculnya ketegangan di antara
sejumlah negara.

Ketegangan yang semakin meningkat di sejumlah negara bikin banyak orang khawatir perang dunia III bakal pecah. Kira-kira, Indonesia bakal aman nggak ya kalau sampai hal itu kejadian?

Jika Perang Dunia III Pecah, Apakah Indonesia Akan Aman?

Namun, seiring dengan perubahan zaman, wayang yang biasanya mengangkat cerita Panji dan babad Tanah Jawa itu mulai sepi peminat. Karena itulah pertunjukan yang berlangsung di Desa Wates malam itu begitu penting, yakni menjadi penanda untuk menahan laju kepunahan yang mendesak.

Di balik kelir, Ki Sutikno kembali tampil sebagai dalang. Sudah lebih dari tiga dekade lelaki bersahaja itu duduk sebagai penjaga ingatan di tempat tersebut, bahkan di usianya yang kini sudah nggak lagi muda. Saat ini, dialah satu-satunya dalang wayang klithik yang masih aktif di Kudus.

Peran Ki Sutikno dalam upaya menjaga denyut kesenian yang suaranya kian sayup terdengar itu memang begitu krusial, bahkan setelah 30 tahun sejak dia mulai mewarisi kemampuan mendalang tersebut dari bapaknya yang juga menekuni profesi yang sama.

Ki Sutikno adalah simbol kesetiaan pada tradisi. Dari orang tuanya, lelaki murah senyum tersebut nggak hanya mewarisi kemampuan mendalang, tapi laku hidup sebagai penjaga budaya, termasuk kesabaran merawat makna dan keberanian bertahan di tengah arus zaman
yang terus berubah.

Di kedua tangannya yang kini mulai sering gemetar, wayang klithik menjadi lakon yang menarik ditonton, membuat tokoh-tokoh dalam babad Tanah Jawa yang selalu diceritakannya kembali bernapas dan dikenang kisahnya.

Setiap lakon yang dimainkan adalah jembatan antara masa lalu
dan hari ini; antara cerita leluhur dan kegelisahan zaman sekarang. Pentas malam
itu menjadi saksi bagaimana tradisi tak pernah benar-benar mati selama masih
ada tubuh yang setia menghidupkannya.

Di tengah dominasi hiburan digital dan budaya
serba cepat, kehadiran wayang klithik terasa seperti bisikan pelan. Ia nggak memaksa untuk ditonton atau berteriak meminta perhatian. Inilah yang dipahami betul oleh Ki Sutikno yang selalu menyelami setiap cerita yang disampaikan tanpa
tergesa-gesa.

Peran sebagai "dalang" nggak hanya dilakoni Ki Sutikno di atas panggung. Di luar, dia juga aktif membina generasi muda untuk berkesenian, salah satunya melalui sanggar Ngesti Laras Madya yang mempersilakan siapa pun yang ingin lebih dekat mengenal wayang klithik.

Di Desa Wonosoco, tempat kesenian ini berakar, Ki Sutikno juga menjadi
rujukan utama dalam berbagai upacara adat dan kegiatan budaya. Dia bukan hanya
pelaku, tetapi pusat pengetahuan sekaligus arsip hidup yang berjalan.

Bagi anak-anak muda yang datang untuk berguru, Ki
Sutikno nggak sekadar mengajarkan cara memegang wayang atau menghafal lakon, tapi juga menanamkan kesadaran bahwa menjadi dalang berarti siap memikul tanggung jawab
sejarah, yang harus terus dijaga agar nggak putus di satu generasi.

Peran kesenian Ki Sutikno terbilang panjang dan lintas
ruang. Dia pernah tampil dalam perayaan HUT ke-474 Kudus pada 2023, menjadi
bagian dari Program Panggung Teater Kudus Bakti Budaya Djarum Foundation pada
2017, hingga tampil di Festival Wayang Langka Jawa Tengah oleh DKJT pada 2013.

Sejak dekade 1990-an, Ki Sutikno setia mendalang dari desa ke desa di Kudus seperti Wonosoco dan Wates di Undaan; hingga kampung-kampung di kabupaten tetangga seperti Pati dan Grobogan. Panggung yang menjadi tempatnya tampil acap nggak besar, bahkan seringkali tanpa sorotan.

Dalam banyak kesempatan, kehadiran Ki Sutikno di balik kelir memang bukan demi panggung megah atau bayaran besar, tapi lantaran ada
hajatan adat desa atau sebagaimana di Wates, karena ada harapan agar wayang klithik kembali didengar.

Sebagai sosok yang pernah diganjar sebagai penampil terbaik Festival Wayang Langka Jawa Tengah pada 2013, sejatinya nggak sulit bagi Ki Sutikno untuk meraih sorot kamera. Namun,&nbsp;bukan itu penghargaan yang dia inginkan, tapi bagaimana kesenian yang digelutinya bisa bertahan.

Di usianya yang kian senja, pertanyaan seperti sampai kapan wayang klithik masih dimainkan atau adakah anak yang masih mau
belajar memang selalu menggelayutinya tiap kali mau pentas. Ki Sutikno menyadari betul, ancaman terbesar dari wayang klithik bukan
hanya kurangnya penonton, tetapi putusnya regenerasi.

Ketika nggak ada lagi
yang mau belajar atau kisah-kisah tentang seni pertunjukan itu nggak lagi diceritakan, saat itulah wayang
klithik meregang nyawa, lalu perlahan sirna dan yang hanya tersisa sebagai catatan, bukan praktik hidup.

Malam itu, dengan penuh ketenangan, Ki Sutikno menggerakkan wayang seperti sedang berbincang dengan
waktu, memohon agar kesenian ini diberi umur lebih panjang. Di balik kelir, di hadapan masyarakat Wates, dia berikhtiar; berharap mereka nggak lupa dan menceritakannya ke generasi berikutnya.

Meski lirih, pentas wayang klithik di Wates menjadi getaran yang meretakkan bekunya cerita tentang seni pertunjukan tersebut. Semoga ia terus memantul dan memperluas radius jangkauan ya, Gez!&nbsp;(Imam Khanafi/E10)

Inibaru.id –&nbsp;Pergelaran wayang klithik di Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, pada akhir pekan lalu menjadi sinyal yang cukup kuat untuk warga setempat. Pesannya sederhana, yakni bahwa seni pertunjukan yang pernah begitu disambut hangat oleh masyarakat Kota Kretek itu masih hidup.

Untuk yang belum tahu, wayang klithik adalah seni pertunjukan dari Jawa yang dilakonkan menggunakan boneka pipih dua dimensi yang terbuat dari kayu tipis yang dipahat. Wayang ini dikenal di pelbagai tempat di Jawa. Untuk Jawa Tengah, pada masanya wayang jenis ini cukup populer di Kudus.

Pergelaran Wayang Klithik di Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus malam itu bukan sekadar hiburan, tapi juga upaya Ki Sutikno, pedalang wayang klithik terakhir yang masih aktif di Kudus, untuk menunda kepunahan seni pertunjukan itu yang di depan mata.

Ki Sutikno; Dalang yang Tiada Putus Memantik Wayang Klithik Kudus

"Di tahun 2024, kami menangani 130 perkara dispensasi nikah. Lalu, pada 2025 turun menjadi 82 perkara," ungkapnya saat ditemui Inibaru.id&nbsp;belum lama ini. "Penurunan ini nggak lantas menghapus pekerjaan rumah dan tantangan yang menanti kita, salah satunya karena mayoritas akibat kehamilan di luar nikah."

Dia menambahkan,&nbsp;PA Semarang bahkan pernah menangani kasus yang melibatkan perempuan 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Hakim memutuskan mengabulkan dispensasi tersebut dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi bayi yang akan lahir.

"Kami ingin memastikan bayi memiliki status hukum yang jelas dan dapat didaftarkan secara resmi sebagai penduduk," tuturnya.

Memberikan Pemahaman Risiko Pernikahan Dini

Terkait hal ini, Edwar mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Hal tersebut penting, karena pernikahan dini bukanlah keputusan sederhana dan memerlukan pertimbangan matang dari sisi psikologis, sosial, dan pendidikan.

"Penurunan angka pernikahan dini yang terjadi saat ini nggak lepas dari upaya kolaborasi antara PA Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang yang memfokuskan diri pada intervensi psikologis dan konseling untuk anak dan orang tua sebelum ke pengadilan," sebutnya.

Hal itu juga dibenarkan Kepala DP3A Kota Semarang Eko Krisnarto. Melalui aplikasi Simpanglima, setiap pemohon dispensasi nikah anak terlebih dahulu menjalani asesmen di DP3A yang penilaiannya mencakup aspek psikologis, sosial, dan perlindungan anak, sebelum perkara diproses di pengadilan.

"DP3A melalui konselor dan psikolog memberikan pendampingan bagi anak dan orang tua dengan fokus memahami risiko-risiko pernikahan dini seperti masalah kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, hingga dampak sosialnya," ungkap Eko.

Hasil asesmen kemudian disusun dalam laporan tertulis yang disahkan DP3A dan dijadikan bahan pertimbangan tambahan bagi hakim, tanpa mengurangi kewenangan proses persidangan.&nbsp;

"Kami memberikan perspektif perlindungan kepada anak agar putusan benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi mereka," paparnya.

Dalam sesi konseling, Eko menambahkan, DP3A akan menilai kesiapan anak untuk menikah dengan memperhatikan beberapa aspek, mulai dari kondisi fisik, kesiapan mental dan kognitif, kemampuan bersosialisasi, pengendalian emosi, kesiapan finansial, serta aspek moral-spiritual dan intelektual.

"Kami memastikan anak benar-benar matang, bisa mengelola emosinya, memahami peran dalam keluarga, serta memiliki kesiapan ekonomi dan pemahaman agama," ujarnya.

Selain itu, DP3A juga menghadirkan layanan lanjutan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) bagi pasangan muda yang sudah menikah. Layanan ini memberikan pembelajaran tentang cara mengelola keluarga dan membangun ketahanan rumah tangga.

"Upaya itu merupakan bentuk perlindungan anak. Tujuan kami bukan hanya menurunkan angka pernikahan dini, tetapi memastikan setiap keputusan yang diambil aman dan berpihak pada masa depan anak," tandasnya.&nbsp;

Kehamilan remaja yang berujung pada pernikahan dini adalah pekerjaan rumah bagi kita semua. Nggak perlu saling menyalahkan; segera bangun koneksi agar bisa terus memberikan edukasi agar nggak berujung pada hal-hal yang sama-sama nggak kita inginkan. Sepakat, Gez? (Sundara/E10)

Inibaru.id - Pernikahan dini atau yang dilakukan oleh pasangan di bawah 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 masih menjadi persoalan serius di Indonesia, nggak terkecuali di Kota Semarang.

Kendati pengajuan dispensasi nikah untuk perkawinan di bawah umur menunjukkan penurunan, persoalan bukan berarti selesai lantaran mayoritas dispensasi diajukan karena kehamilan di luar nikah, sebagaimana dikatakan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Semarang Mohamad Edwar.

Meski angka dispensasi nikah di Semarang menurun, pernikahan dini akibat kehamilan remaja masih menjadi tantangan, sehingga pendampingan anak dan edukasi keluarga tetap penting.&nbsp;

Statistik Pernikahan Dini di Semarang; Turun, tapi Masih Mengkhawatirkan

“Tanah-tanah dari KPK yang sudah disita dan berkekuatan hukum tetap, itu boleh kami ajukan untuk buat perumahan rakyat. Bukan buat komersial ya, murni untuk rakyat,” tegas menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, Gez. Saat ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto lagi tancap gas lewat program 3 juta rumah. Maklum, data menunjukkan masih ada backlog sekitar 9,9 juta unit rumah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Nggak cuma bangun baru, Ara juga membeberkan fakta kalau ada sekitar 26,9 juta warga yang punya rumah tapi kondisinya nggak layak huni. Makanya, anggaran renovasi atau bedah rumah di tahun 2026 ini dinaikkan drastis dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit. Gede banget, kan?

Buat kamu yang lagi nabung buat ambil rumah, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai skema "manis" agar cicilan nggak bikin kantong kering:

O ya, mengingat anggaran Kementerian PKP melonjak jadi Rp10 triliun di tahun 2026, Maruarar nggak mau main-main soal pengawasan. Dia minta pendampingan langsung dari KPK agar proses pembangunan rumah rakyat ini bersih dari praktik korupsi.

Bahkan, akhir Januari nanti bakal ada pelatihan khusus yang melibatkan KPK sebagai narasumber buat memastikan transparansi dan penyerapan anggaran yang maksimal.

Wah, kalau tanah koruptor jadi perumahan, kira-kira kamu pengin punya rumah di daerah mana nih, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Daripada nganggur atau cuma jadi aset mati, tanah-tanah hasil sitaan koruptor bakal punya manfaat baru yang lebih mulia, nih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja kasih lampu hijau agar tanah sitaan yang sudah punya kekuatan hukum tetap bisa dipakai buat membangun perumahan rakyat!

Kabar sejuk ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, setelah berkunjung ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

KPK resmi menyetujui pemanfaatan tanah hasil korupsi untuk disulap menjadi perumahan rakyat. Langkah besar ini jadi bagian dari ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah sekaligus memberikan berbagai kemudahan subsidi bagi masyarakat yang butuh hunian layak.

Kabar Gembira! Tanah Sitaan Koruptor Bakal Disulap Jadi Perumahan Rakyat

Banyak orang bertanya, mengapa mereka justru meletakkan jabatan? Mengundurkan diri berarti mereka lepas tanggung jawab, dong? Sebelum menghakimi, perlu kamu tahu bahwa meletakkan jabatan juga bisa dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral. Di Jawa, tradisi ini dikenal dengan istilah "lengser keprabon".

Sebagaimana di Jawa, dalam berbagai budaya dan sistem pemerintahan di seluruh dunia, mengundurkan diri setelah kegagalan bukan sekadar formalitas birokratis, tetapi sebuah tradisi moral yang menunjukkan tanggung jawab, integritas, dan akuntabilitas.

Tradisi moral meletakkan jabatan saat merasa gagal ini berkembang dari keyakinan bahwa pemimpin yang diberi mandat publik harus mampu menerima konsekuensi dari segala hasil yang terjadi “di bawah pengawasannya”, termasuk ketika hasil itu buruk atau mengecewakan publik.

Di beberapa negara, mundur dari jabatan setelah kegagalan dipandang sebagai puncak ungkapan tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan, karena mengutamakan kepentingan institusi dan publik di atas ambisi pribadi. Dengan mundur, mereka mengakui bahwa dirinya belum kompeten memangku jabatan itu.

Secara historis dan budaya, beberapa sistem pemerintahan telah menempatkan akuntabilitas pribadi sebagai bagian dari norma kepemimpinan. Di negara-negara seperti Jepang, misalnya, pengunduran diri pejabat karena gagal memenuhi ekspektasi atau karena skandal telah menjadi bagian dari etika sosial dan politik. 

Budaya Jepang menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan rasa malu sosial (haji) terhadap reputasi institusi yang dipimpinnya. Ketika seorang pejabat gagal, mundur dianggap sebagai puncak permintaan maaf kepada masyarakat dan cara untuk melindungi kredibilitas institusi.

Sistem parlementer ala Westminster yang dipraktikkan di banyak negara demokratis juga menekankan prinsip individual ministerial responsibility. Maksudnya,&nbsp;kepala bertanggung jawab atas kinerja departemennya dan diharapkan mundur ketika terjadi kegagalan besar, bahkan meski dia nggak bersalah secara langsung.

Dalam praktiknya, tradisi ini berarti bahwa pemimpin nggak hanya berbicara tentang akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan dengan tindakan nyata ketika hasil yang diharapkan nggak tercapai. Budaya inilah yang tengah ditunjukkan dalam kasus rontoknya IHSG beberapa hari terakhir.

Turunnya IHSG selama dua hari berturut-turut memunculkan refleksi etika kepemimpinan di sektor keuangan. Bentuk tanggung jawab itu dimulai dari Dirut BEI Iman Rachman yang secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat (30/1) pagi.

 "Saya mengambil keputusan ini untuk kebaikan pasar modal Indonesia ke depan,” tegasnya.

Nggak lama kemudian, empat pejabat puncak OJK juga memutuskan lengser keprabon. Yang pertama adalah&nbsp;Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang menyatakan bahwa langkahnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan.

Selain Mahendra, pejabat lain yang mundur adalah Inarno Djajdi (KE PMDK), I B Aditya Jayaantara (DKTK), dan Mirza Adityaswara (Wakil Ketua Dewan Komisioner).

OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini telah disampaikan secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni UU OJK dan UU P2SK. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi mengatakan, proses ini nggak akan mengganggu kerja OJK.

"Tugas, fungsi, dan kewenangan OJK tetap. Namun, kami berharap pemimpin baru dapat menerapkan kebijakan promarket guna memperkuat pasar modal dan memenuhi harapan pemangku kepentingan seperti kenaikan batas minimal free float serta percepatan demutualisasi bursa," sebutnya.

Pandangan ini mendapat tanggapan positif dari pengamat pasar modal seperti Budi Frensidy yang menyebut bahwa tindakan Iman Rachman patut diapresiasi karena jarang terjadi bahwa pejabat mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab saat terjadi kegagalan besar.

"Ini menunjukkan ada kesadaran untuk membawa norma akuntabilitas lebih kuat dalam tata kelola pasar modal Indonesia," tegasnya.

Tindakan mundur secara sukarela ketika terjadi kegagalan, terutama yang berdampak luas,&nbsp;di institusi yang dipimpinnya, memiliki nilai normatif yang penting. Antara lain:

Ketika pemimpin mengambil tanggung jawab secara langsung, masyarakat bisa melihat bahwa institusi menghormati kewajiban moral dan bukan sekadar mempertahankan kekuasaan.

Hal tersebut juga bisa berarti menempatkan&nbsp;accountability bukan hanya sekadar jargon, tetapi sebagai nilai yang wajib dipenuhi oleh pemimpin.

Langkah ini bisa menciptakan ekspektasi baru bagi pejabat bahwa jabatan publik bukan tempat untuk mempertahankan status, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan ketika gagal.


Tradisi ini, yang berkembang di beberapa negara, bukan tanpa tantangan. Di banyak sistem politik, pejabat justru enggan mundur meskipun dinilai gagal, karena kekhawatiran kehilangan status, dukungan politik, atau kekuasaan.

Namun, ketika budaya pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab mulai diterima secara lebih luas, kepemimpinan yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berfokus pada kepentingan publik dapat menjadi landasan fundamental tata kelola yang lebih baik. Pejabat lain kira-kira berani nggak, ya? (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Dunia investasi Tanah Air sedang dilanda badai. Selama dua hari berturut-turut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas, yang salah satunya dipicu oleh keputusan&nbsp;Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan perubahan saham Indonesia untuk beberapa indeks tertentu.

Tekanan hebat di pasar modal itu pun membuat sejumlah pejabat tinggi di sektor keuangan secara resmi mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026), termasuk di antaranya&nbsp;Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dan sejumlah petinggi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).&nbsp;

Keputusan Dirut BEI dan empat pejabat OJK mengundurkan diri dari jabatannya setelah IHSG terjun bebas dianggap sebagai langkah yang tepat. Dalam budaya Jawa, tradisi 'lengser keprabon' ini merupakan bentuk tanggung jawab moral yang menunjukkan sikap kesatria.