Dalam pelariannya, Amangkurat I yang sedang sakit singgah di kediaman Kiai Bagus Kertawangsa di wilayah Panjer, yang kini menjadi Kabupaten Kebumen. Menurut kisah yang berkembang, Kertawangsa bermaksud menyuguhkan air kelapa muda. Namun karena kondisi malam yang gelap dan hujan, ia justru mengambil kelapa tua atau kelapa aking.

Di luar dugaan, setelah meminum air kelapa tersebut, kondisi Amangkurat I berangsur pulih. Sebagai bentuk penghargaan atas pertolongan itu, sang raja menganugerahkan gelar Tumenggung Kelapa Aking kepada Kiai Bagus Kertawangsa sebagai penguasa wilayah Panjer.

Seiring berjalannya waktu, penyebutan "Kelapa Aking" berubah menjadi Kolopaking, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada keturunannya.

Keturunan Kiai Bagus Kertawangsa kemudian menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh di Kebumen.

Secara turun-temurun, jabatan Tumenggung hingga Adipati Kebumen diwariskan kepada keluarga Kolopaking, mulai dari Kolopaking I hingga Kolopaking IV. Dalam rentang sekitar 156 tahun, trah ini memimpin wilayah Kebumen dan memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan lokal.

Tak heran jika nama Kolopaking hingga kini masih identik dengan sejarah Kebumen.

Selain dikenal sebagai keluarga bangsawan, trah Kolopaking juga memiliki rekam jejak dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda.

Salah satu tokohnya, Tumenggung Kolopaking IV, diketahui memberikan dukungan kepada perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–1830). Keberpihakan tersebut membuat keluarga Kolopaking menjadi sasaran pemerintah kolonial setelah perang berakhir.

Belanda kemudian mencabut kekuasaan keluarga Kolopaking di Kebumen. Berbagai simbol yang berkaitan dengan Kolopaking juga berusaha dihilangkan dari pemerintahan. Meski demikian, semangat perjuangan keluarga ini tidak ikut padam.

Salah satu keturunan Kolopaking yang dikenal luas adalah Soemitro Kolopaking.

Ia pernah menempuh pendidikan di Belanda dan menjadi salah satu pendiri Perhimpunan Indonesia, organisasi yang berperan penting dalam membangun semangat kebangsaan di kalangan pelajar Indonesia di luar negeri.

Sekembalinya ke Hindia Belanda, Soemitro sempat bekerja di berbagai bidang sebelum menjadi perwira polisi. Dalam kariernya, ia dikenal berhasil mengungkap kasus kriminal yang melibatkan sosok legendaris bernama Patra Kutang, yang kerap dijuluki sebagai "Robin Hood" dari Jawa.

Perjalanan hidup Soemitro menunjukkan bahwa keluarga Kolopaking tidak hanya berpengaruh dalam pemerintahan tradisional, tetapi juga turut berkontribusi pada perkembangan bangsa di masa modern.

Jejak sejarah keluarga Kolopaking juga dapat ditemukan di kompleks makam keluarga yang berada di Desa Kalijirek, Kabupaten Kebumen.

Kompleks makam tersebut berada di area yang lebih tinggi dan dapat dicapai dengan menaiki sekitar sebelas anak tangga. Di dalamnya terdapat makam para tokoh keluarga Kolopaking, termasuk Tumenggung Kolopaking I dan penerusnya.

Beberapa nisan juga memperlihatkan perpaduan aksara Arab dan Jawa, menjadi penanda kuat perpaduan budaya dan tradisi pada masa itu. Hingga kini, kompleks makam tersebut masih terawat dengan baik dan dijaga oleh seorang juru kunci.

Meski kekuasaan politik keluarga Kolopaking telah berakhir sejak masa kolonial, nama mereka masih hidup hingga sekarang.

Selain dikenang melalui berbagai tokoh nasional, nama Kolopaking juga diabadikan dalam berbagai tempat di Kebumen, termasuk Grand Kolopaking Hotel. Keberadaan trah ini menjadi bukti bahwa sejarah daerah menyimpan banyak kisah penting yang ikut membentuk perjalanan bangsa Indonesia.

Dari kisah sederhana tentang kelapa aking, lahirlah sebuah nama yang kemudian menjadi simbol kepemimpinan, perjuangan, dan warisan sejarah di tanah Jawa. (Ning/E01)

Inibaru.id - Nama Kolopaking mungkin sudah tidak asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Selain dikenal lewat aktris senior Novia Kolopaking, nama tersebut juga melekat pada sejumlah tokoh penting hingga sebuah hotel di Kebumen, Jawa Tengah, yakni Grand Kolopaking.

Namun, di balik nama itu tersimpan sejarah panjang yang berakar pada masa Kerajaan Mataram Islam. Kolopaking bukan sekadar nama keluarga, melainkan gelar yang kemudian berkembang menjadi trah bangsawan yang berpengaruh di wilayah Kebumen selama berabad-abad.

Asal-usul nama Kolopaking berkaitan dengan kisah pelarian Raja Mataram Islam, Amangkurat I, saat terjadi Pemberontakan Trunojoyo pada akhir abad ke-17.

Marga Kolopaking merupakan trah bangsawan asal Kebumen yang berakar dari Kerajaan Mataram Islam dan memiliki peran penting dalam sejarah Jawa serta perjuangan melawan penjajahan Belanda.

Sejarah Marga Kolopaking, Trah Bangsawan Kebumen yang Berasal dari Kisah Kelapa Aking

Peluncuran ini menjadi bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites, yakni misi peluncuran dua satelit hiperspektral sekaligus. Selain Lampung-1 milik Pemerintah Provinsi Lampung, misi tersebut juga akan membawa Samarkand 2028, satelit milik Pemerintah Uzbekistan.

Lampung-1 bukan sekadar satelit penginderaan jauh biasa. Satelit ini dibekali teknologi pencitraan hiperspektral multiband yang dipadukan dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Teknologi tersebut memungkinkan sebagian proses analisis data dilakukan langsung di orbit tanpa harus menunggu seluruh data dikirim ke bumi terlebih dahulu. Dengan begitu, informasi yang dihasilkan dapat diperoleh lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien untuk berbagai kebutuhan.

Menurut STAR.VISION, teknologi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor strategis.

Pemanfaatan Lampung-1 dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Provinsi Lampung.

Satelit ini dapat digunakan untuk memantau kondisi wilayah pesisir dan kelautan, mendukung pertanian presisi, mengawasi perubahan lingkungan, hingga membantu mitigasi bencana.

Selain itu, keberadaan satelit diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam, mempercepat transformasi digital, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui pemanfaatan data antariksa.

STAR.VISION juga menyebut pengembangan Lampung-1 diarahkan untuk mendukung percepatan ekonomi maritim, penguatan tata kelola lingkungan, serta kolaborasi industri berbasis teknologi.

Peluncuran Lampung-1 menjadi salah satu wujud kerja sama antariksa antara Indonesia dan China yang mulai dibangun pada Mei 2026.

Saat itu, STAR.VISION, Oriental Spaceport, dan Pemerintah Provinsi Lampung menandatangani nota kerja sama strategis di Haiyang, China.

Kolaborasi tersebut tidak hanya mencakup pengembangan satelit penginderaan jauh hiperspektral, tetapi juga pemanfaatan teknologi AI di atas satelit serta komputasi super di orbit.

Melalui kerja sama ini, para mitra menargetkan terbentuknya platform intelijen berbasis antariksa yang terintegrasi untuk mendukung sektor pertanian, pemantauan maritim, pengelolaan lingkungan, hingga berbagai layanan publik lainnya.

Dalam misi OSE Hyperspectral Twin Satellites, STAR.VISION juga menggandeng sejumlah mitra internasional, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Provinsi Lampung, dan Uzcosmos Uzbekistan.

Apabila peluncuran berlangsung sesuai jadwal, Lampung-1 akan menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas pemanfaatan teknologi satelit di tingkat daerah. Kehadirannya diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih cepat dan akurat untuk mendukung pembangunan berbasis sains dan teknologi, mulai dari sektor pertanian, kelautan, lingkungan, hingga mitigasi bencana. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah Provinsi Lampung bersiap memasuki babak baru dalam pemanfaatan teknologi antariksa. Bersama perusahaan teknologi antariksa asal China, STAR.VISION, Pemprov Lampung dijadwalkan meluncurkan satelit hiperspektral Lampung-1 pada 5 Agustus 2026 dari laut lepas pantai Shandong, China.

Kepastian jadwal peluncuran tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi STAR.VISION, @star.vision_aerospace, yang kemudian dibagikan ulang oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Dalam unggahannya, STAR.VISION menyebut roket pembawa satelit telah diberangkatkan menuju kapal peluncur dan sedang dalam perjalanan menuju lokasi peluncuran.

Pemprov Lampung bersama mitra teknologi antariksa dari China akan meluncurkan satelit hiperspektral berbasis AI bernama Lampung-1 pada 5 Agustus 2026 untuk mendukung pertanian, kelautan, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana.

Berkolaborasi dengan China, Lampung Siap Luncurkan Satelit Lampung-1

Perlu diketahui, perubahan dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 hanya menyangkut besaran tarif PNBP. Adapun persyaratan maupun prosedur kehilangan kewarganegaraan Indonesia tetap mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut, permohonan kehilangan kewarganegaraan hanya dapat diajukan oleh WNI yang telah berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, berdomisili di luar negeri, serta dipastikan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) setelah status WNI dilepaskan.

Permohonan diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Pemohon juga diwajibkan mengisi formulir elektronik melalui sistem Kementerian Hukum serta menyerahkan dokumen fisik yang dipersyaratkan.

Beberapa dokumen yang harus dilampirkan antara lain:

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia kini juga dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa pemohon tidak memiliki tunggakan pajak maupun sedang tersangkut perkara pidana. Selain itu, setiap permohonan akan dibahas bersama sekitar 14 hingga 15 kementerian dan lembaga sebelum diputuskan.

Dengan mekanisme tersebut, tidak semua permohonan otomatis disetujui meskipun seluruh dokumen telah diajukan.

Supratman mengatakan kenaikan tarif bukan dilakukan secara tiba-tiba. Salah satu alasan utamanya adalah mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum.

Saat ini kementerian tersebut mengelola sekitar 530 layanan publik berbasis digital yang memerlukan biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.

Ia juga menilai kenaikan biaya tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap masyarakat secara umum. Pasalnya, jumlah pemohon pelepasan kewarganegaraan relatif sedikit.

Selain biaya pelepasan kewarganegaraan, pemerintah juga menaikkan tarif permohonan menjadi Warga Negara Indonesia melalui mekanisme naturalisasi, dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp75 juta.

Penyesuaian tarif PNBP dilakukan di tengah meningkatnya penerimaan negara dari layanan administrasi hukum.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya berhasil menyelesaikan lebih dari 11,38 juta layanan, atau sekitar 99,52 persen dari seluruh permohonan yang masuk.

Sementara itu, realisasi PNBP Ditjen AHU pada 2025 mencapai sekitar Rp1,2 triliun, atau 110,95 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut ditopang oleh 148 jenis layanan berbasis digital yang kini dapat diakses masyarakat secara daring.

Menurut Widodo, tren penerimaan PNBP terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya layanan digital yang disediakan pemerintah.

Kenaikan tarif memang menjadi sorotan publik. Namun, pada praktiknya, pelepasan kewarganegaraan Indonesia bukanlah proses yang dapat dilakukan secara mudah.

Selain harus memenuhi syarat administratif dan hukum yang ketat, pemohon juga harus sudah memiliki jaminan memperoleh kewarganegaraan negara lain agar tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian, perubahan tarif ini pada dasarnya hanya menjadi salah satu bagian dari keseluruhan proses yang memang sejak awal dirancang secara selektif. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri. Jika sebelumnya tarif yang dikenakan sebesar Rp1 juta, kini warga negara Indonesia (WNI) yang ingin melepaskan status kewarganegaraannya harus membayar Rp5 juta.

Kenaikan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Aturan itu telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 2 Juli 2026. Setelah melewati masa transisi selama 30 hari, ketentuan tersebut resmi berlaku mulai 1 Agustus 2026.

Dalam lampiran PP tersebut disebutkan bahwa tarif permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp5 juta untuk setiap permohonan.

Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Kenaikan tarif PNBP ini hanya mengubah besaran biaya, sementara syarat dan prosedur pelepasan status WNI tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Naik Lima Kali Lipat, Biaya Lepas Status WNI Resmi Naik Jadi Rp5 Juta, Ini Alasannya

PT KCIC merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan konsorsium perusahaan asal China.

Selama ini, sekitar 60 persen saham KCIC dimiliki oleh Indonesia melalui konsorsium PSBI yang beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PTPN III, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Sementara 40 persen sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan China.

Purbaya menegaskan, restrukturisasi tersebut tidak mengubah komposisi kepemilikan antara Indonesia dan China. Perbedaannya hanya terletak pada pemegang saham dari pihak Indonesia yang nantinya berada langsung di bawah Kementerian Keuangan.

Ia juga memastikan konsorsium Indonesia tidak dibubarkan dan kerja sama dengan mitra asal China tetap berlanjut.

Bahkan, menurutnya, pemerintah China masih menunjukkan komitmen untuk melanjutkan kerja sama, termasuk membuka peluang pengembangan jalur kereta cepat hingga ke Jawa Timur pada masa mendatang.

Setelah saham dialihkan ke Kementerian Keuangan, pengelolaannya tidak akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, melainkan melalui dua lembaga Special Mission Vehicle (SMV) atau lembaga khusus yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Purbaya menyebut pemerintah memiliki beberapa SMV yang berpengalaman mengelola pembiayaan proyek strategis, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, ia belum memastikan lembaga mana yang akan ditunjuk.

Skema ini dipilih agar pengelolaan investasi dan restrukturisasi utang dapat dilakukan secara profesional tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN," tegas Purbaya.

Menurutnya, sumber pendanaan untuk penyelesaian utang dapat berasal dari keuntungan yang diperoleh SMV, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan dana negara.

Meski pemerintah telah memastikan pengambilalihan saham, besaran utang yang akan direstrukturisasi masih dalam proses perhitungan.

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan, rincian nilai utang akan diumumkan setelah proses pengalihan kepemilikan selesai.

Pengambilalihan saham ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga keberlanjutan operasional dan kesehatan keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar hasil kerja sama Indonesia dan China.

Dengan skema baru tersebut, pemerintah berharap restrukturisasi utang dapat berjalan lebih efektif tanpa mengganggu kondisi keuangan BUMN yang sebelumnya tergabung dalam konsorsium Indonesia.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain apabila terdapat kesepakatan lanjutan dengan mitra dari China. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengambil alih seluruh kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Langkah ini menjadi bagian dari proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, setelah proses tersebut selesai, kepemilikan mayoritas KCIC tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan dikelola oleh Kementerian Keuangan.

"Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September sudah akan selesai," ujar Purbaya usai bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Jakarta, Rabu (5/8).

Kementerian Keuangan akan mengambil alih 60 persen saham KCIC sebagai bagian dari restrukturisasi utang Whoosh yang ditargetkan rampung pada September 2026 tanpa membebani APBN.

Kemenkeu Ambil Alih 60% Saham KCIC untuk Restrukturisasi Utang Whoosh

CoreWeave menilai Indonesia memiliki sejumlah faktor yang menjadikannya lokasi strategis untuk pengembangan infrastruktur AI. Mulai dari pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, meningkatnya kebutuhan komputasi berperforma tinggi, hingga investasi pemerintah dan dunia pendidikan dalam pengembangan talenta AI.

Chief Operating Officer CoreWeave, Sachin Jain, mengatakan perusahaan selalu membangun infrastruktur di lokasi yang mampu mendukung para pelaku industri AI untuk mengembangkan inovasi mereka.

"CoreWeave hadir di mana pun kami dapat memberikan para pionir AI kapasitas, kinerja, dan keandalan yang mereka butuhkan untuk membangun dan mengembangkan ide-ide mereka," ujar Jain.

Ia menambahkan, investasi Indonesia dalam pendidikan AI dan pengembangan kapasitas digital mulai menunjukkan hasil. Menurutnya, Indonesia kini berkembang menjadi salah satu destinasi investasi teknologi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Dengan hadirnya pusat data tersebut, perusahaan, startup AI, hingga instansi pemerintah di kawasan akan memperoleh akses terhadap kapasitas komputasi AI yang lebih dekat, cepat, dan andal.

Tak hanya membangun fasilitas fisik, CoreWeave juga berencana merekrut dan melatih tenaga kerja lokal untuk mengoperasikan ketiga pusat data tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem teknologi nasional sekaligus menciptakan lebih banyak tenaga ahli di bidang pusat data, komputasi awan (cloud), serta infrastruktur AI.

Keberadaan pusat data di dalam negeri juga berpotensi mengurangi latensi atau waktu tunda saat mengakses layanan AI. Selain itu, infrastruktur lokal akan membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pemrosesan data berkecepatan tinggi, penggunaan GPU dalam jumlah besar, hingga kepatuhan terhadap regulasi penyimpanan data di Indonesia.

CoreWeave dikenal sebagai perusahaan penyedia layanan cloud yang berfokus pada komputasi berakselerasi untuk kebutuhan AI. Infrastruktur perusahaan banyak memanfaatkan akselerator AI Nvidia guna menjalankan pelatihan model AI, proses inferensi, hingga berbagai aplikasi AI berskala besar.

Saat ini CoreWeave mengoperasikan 49 pusat data di Amerika Utara dan Eropa dengan kapasitas listrik aktif lebih dari 1 gigawatt (GW). Perusahaan juga memiliki tambahan kapasitas sekitar 3,5 GW yang telah dikontrak untuk memenuhi lonjakan permintaan komputasi AI.

Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti OpenAI, Microsoft, Meta, hingga Anthropic menjadi pelanggan layanan CoreWeave.

Pengumuman ekspansi ke Indonesia juga disambut positif oleh pasar. Saham CoreWeave sempat naik sekitar 7 persen dalam perdagangan di New York setelah kabar tersebut diumumkan.

Masuknya CoreWeave ke Indonesia menunjukkan bahwa persaingan industri AI kini tidak hanya terjadi pada pengembangan model kecerdasan buatan. Infrastruktur pendukung seperti pusat data, chip AI, jaringan, pasokan listrik, hingga layanan cloud kini menjadi aset yang sama pentingnya.

Indonesia sendiri semakin menarik perhatian perusahaan teknologi global. Selain CoreWeave, Amazon sebelumnya telah berkomitmen menginvestasikan sekitar 5 miliar dolar AS untuk pengembangan infrastruktur cloud dan AI di Indonesia. Sementara Microsoft mengumumkan rencana investasi sebesar 1,7 miliar dolar AS hingga 2028 guna memperkuat ekosistem AI nasional.

Besarnya investasi tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri pusat data di Indonesia. Berdasarkan proyeksi Research and Markets, nilai pasar pusat data nasional diperkirakan meningkat lebih dari dua kali lipat dan mencapai sekitar 6,08 miliar dolar AS pada 2031.

Meski demikian, sejumlah rincian proyek CoreWeave masih belum diumumkan, termasuk lokasi pembangunan ketiga pusat data, sumber energi yang akan digunakan, jumlah tenaga kerja yang diserap, serta mitra lokal yang akan terlibat dalam proyek tersebut. Informasi tersebut akan menjadi penentu seberapa besar dampak investasi ini terhadap ekosistem digital Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. (Ike/E01)

Inibaru.id - Indonesia kembali menjadi tujuan investasi perusahaan teknologi global. Kali ini, perusahaan penyedia layanan cloud khusus kecerdasan buatan (AI) asal Amerika Serikat, CoreWeave, mengumumkan ekspansi pertamanya ke kawasan Asia-Pasifik dengan membangun tiga pusat data (data center) di Indonesia.

Ketiga pusat data tersebut akan memiliki total kapasitas teknologi informasi sebesar 360 megawatt (MW) dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Meski belum mengungkap nilai investasi secara rinci, CoreWeave memastikan proyek ini melibatkan investasi senilai miliaran dolar AS.

Ekspansi ini menjadi tonggak penting bagi CoreWeave. Selama ini perusahaan mengoperasikan jaringan pusat data yang tersebar di Amerika Utara dan Eropa. Indonesia menjadi negara pertama di Asia-Pasifik yang dipilih sebagai lokasi infrastruktur fisik perusahaan.

CoreWeave memilih Indonesia sebagai lokasi ekspansi pertamanya di Asia-Pasifik dengan membangun tiga pusat data AI senilai miliaran dolar AS yang ditargetkan beroperasi pada 2028.

CoreWeave Investasi Miliaran Dolar AS, Bangun Tiga Pusat Data AI Pertama di Indonesia

Yang tak kalah mencuri perhatian, ada pula warga yang mengenakan kostum unik berbahan limbah plastik. Barang-barang yang biasanya berakhir di tempat sampah pagi itu berubah menjadi pakaian yang ikut menyemarakkan perayaan kemerdekaan.

Suasana pun terasa jauh dari sekadar seremoni tahunan. Di Kampung Puntan, kemerdekaan seperti dirayakan lewat banyak cara sekaligus: melalui keberagaman, kreativitas, peran perempuan, dan tentu saja guyub rukun antarwarga.

Pemandangan berbeda sudah terlihat dari jajaran petugas upacara. Posisi protokol atau pembawa acara, pasukan pengibar bendera, hingga pembaca UUD 1945 dipercayakan kepada ibu-ibu dan remaja putri Kampung Puntan.

Kehadiran mereka bukan sekadar untuk mengisi posisi petugas. Bagi warga, perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi soko guru peradaban bangsa.

Lewat upacara pagi itu, para perempuan menunjukkan bahwa ruang publik juga menjadi tempat mereka untuk mengambil peran, tampil, dan berkontribusi dengan penuh percaya diri. Sementara itu, barisan peserta tak kalah semarak. Pakaian adat dari Sumatra hingga Papua tampak berpadu dengan beragam kostum profesi.

Masing-masing seperti membawa cerita sendiri tentang Indonesia dan tentang cara warga mengisi kemerdekaan.

Namun, dari sekian banyak kostum yang dikenakan, beberapa justru punya cerita yang tak biasa. Bukan dibeli dari toko atau disewa dari penyedia kostum, melainkan dibuat dari barang-barang yang sebelumnya hanya dianggap sebagai sampah.

Emma Apriliana, warga RT 03/RW 01, misalnya. Ia memanfaatkan bubble wrap bekas pembungkus paket belanja online untuk membuat outer dan rok yang terinspirasi dari pakaian adat Kalimantan.

Bubble wrap yang biasanya hanya dibuka lalu dibuang itu dikumpulkan Emma di rumah. Dengan keterampilan menjahit yang dimilikinya, ia kemudian mengubahnya menjadi kostum untuk perayaan 17 Agustus.

"Inikan ada bekas buble warp banyak dirumah, biasanya buat bungkus paket belanja online, nah ini daripada dibuang saya kumpulin kemudian saya jahit sendiri, saya eksplore dan saya buat kostum 17an" kata Emma kepada media.

Ide tersebut ia dapatkan dari media sosial. Emma mengaku kerap melihat berbagai kreasi kostum yang dibuat dari limbah plastik, lalu mencoba mengembangkan ide tersebut dengan kemampuannya sendiri.

"ya saya dapat idenya dari sosial media, sering lihat modifikasi modifikasi kostum dari sampah plastik" jelas Emma

Kostum buatannya ternyata tak hanya menarik perhatian warga Kampung Puntan. Setelah diunggah melalui status WhatsApp, ada warga dari kampung lain yang tertarik untuk menyewanya.

"Alhamdulillah sudah ada yang pesan sewa kostum saya mas, gara gara saya posting di status WhatsApp" ungkap Emma.

Emma bukan satu-satunya warga yang memanfaatkan limbah untuk kostum kemerdekaan. Ratna Wardani, warga RT 02/RW 01, juga membuat kostum dari tumpukan limbah plastik kemasan deterjen yang ada di rumahnya.

Untuk menghasilkan kostum tersebut, Ratna membutuhkan waktu sekitar satu pekan. Baginya, kemasan yang sudah tidak terpakai itu masih bisa diberi kehidupan kedua.

"Ya daripada bungkus deterjennya dibuang ya mending dimanfaatkan untuk kostum 17an mas, siapa tau bisa jadi inspirasi banyak orang. Ini saya butuh Waktu seminggu" jelas Ratna.

Kreasi Emma dan Ratna akhirnya menjadi lebih dari sekadar kostum 17 Agustus. Ada pesan sederhana yang ikut dibawa: barang bekas pun bisa menjadi sesuatu yang menarik ketika diberi sedikit kreativitas.

Di balik pakaian adat, kostum profesi, dan busana daur ulang itu, ada semangat yang ingin dibangun warga Kampung Puntan.

Bertindak selaku Pembina Upacara, tokoh masyarakat Puntan, Waimin S.Pd, mengatakan tema besar yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika.

Ia menilai keberagaman bukan sesuatu yang membuat warga terpisah. Sebaliknya, perbedaan justru menjadi bagian dari kekuatan masyarakat Puntan untuk tetap berdiri bersama.

"Mengisi kemerdekaan bisa dilakukan dengan banyak hal, salah satunya menjaga guyub rukun antar warga, bergotong-royong, dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat," terang Waimin.

Menurut Waimin, penggunaan pakaian adat juga memiliki pesan bagi generasi muda. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, masyarakat tetap perlu mengenal dan mencintai budaya bangsa.

"Selain itu, kostum profesi membawa pesan tersirat bahwa di usia kemerdekaan ke-81 ini, masyarakat tidak boleh hanya berdiam diri, melainkan harus terus berkontribusi melalui profesinya masing-masing" kata Waimin.

Salah satu warga, Suharsulasmono, tampak gagah mengenakan beskap yang menyimbolkan adat Jawa. Ia mengaku bahagia melihat antusiasme warga dalam mengikuti upacara tahun ini.

"Kegiatan ini sangat luar biasa. Saya berharap cerminan upacara hari ini dapat menjadi pemantik semangat persatuan, tidak hanya bagi warga di sini, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara luas," ujar Suhar.

Kekompakan warga juga membuat Ketua RT 02, Santoso, merasa terharu dan bangga. Menurutnya, antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan bersama masih memiliki tempat penting di tengah kehidupan kampung.

"Saya sangat bangga dan senang warga Puntan kompak kompak, agenda positif seperti ini bisa terus berlanjut di tahun-tahun mendatang" tutur Santoso.

Ketua RT 03, Puji Riyanto, melihat hal serupa. Baginya, keberhasilan upacara tersebut menjadi bukti nyata bahwa warga mampu menjaga kerukunan.

"Ini membuktikan bahwa di tengah berbagai dinamika kehidupan yang ada, warga Puntan bisa bersatu dan sukses melaksanakan agenda upacara bersama-sama. Ini adalah wujud guyub rukun yang sesungguhnya," pungkas Puji.

Kampung Puntan RT 02-RT 03 RW 01 memang punya cerita lain yang membuatnya berbeda. Selain tradisi upacara bersama, kawasan ini dikenal sebagai “Kampung Gang Presiden”.

Bukan tanpa alasan. Sejumlah gang di kampung tersebut menggunakan nama para presiden Indonesia. Ada Gang Soekarno, Gang Soeharto, Gang Habibie, Gang Gusdur, Gang SBY, hingga Gang Jokowi.

Menurut Waimin, penamaan tersebut merupakan bentuk kecintaan warga terhadap para pemimpin bangsa.

Namun, nama-nama itu sekaligus menjadi harapan agar para pemimpin yang pernah memimpin Indonesia dapat memberikan teladan dan kinerja terbaik bagi masyarakat.

"Harapannya dengan ungkapan kecintaan warga dengan pemimpinnya melalui nama gang ini juga direspon para pemimpin agar memberikan teladan dan kinerja terbaik untuk rakyat" tutur Waimin.

Ya, pagi itu, bendera Merah Putih akhirnya berkibar di Kampung Puntan. Namun, yang ikut berkibar sebenarnya bukan hanya bendera. Ada semangat warga untuk tetap berkumpul, ada kreativitas yang lahir dari barang bekas, ada perempuan yang mengambil peran di ruang publik, dan ada keberagaman yang dirayakan bersama.

Mungkin memang begitu cara sebuah kampung memaknai kemerdekaan: tidak selalu dengan sesuatu yang besar, tetapi dengan hal-hal sederhana yang dikerjakan bersama. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kemerdekaan barangkali memang tak selalu harus dirayakan dengan cara yang seragam. Sebab, bagi setiap warga, ada cara masing-masing untuk memaknai merah putih: dengan menjaga kerukunan, mengenalkan budaya, berkarya, atau sekadar hadir dan mengambil bagian dalam sebuah perayaan bersama.

Gambaran itu terasa di Kampung Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Senin (17/8/2026) pagi. Sejak pukul 07.00 WIB, warga mulai memenuhi lapangan untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Pagi itu, suasana lapangan tampak lebih berwarna dari biasanya. Dari barisan peserta, terlihat pakaian adat dari berbagai daerah, diselingi warga yang mengenakan kostum profesi. Di tengah kerumunan, beberapa ibu-ibu dan remaja putri berdiri di barisan paling depan, bersiap menjalankan tugas sebagai petugas upacara.

Upacara HUT ke-81 RI di Kampung Puntan, Kelurahan Ngijo, Gunungpati, Semarang, berlangsung unik dengan keterlibatan ibu-ibu sebagai petugas upacara serta kreativitas warga yang mengenakan kostum berbahan limbah plastik, termasuk bubble wrap dan kemasan deterjen.