Dilansir dari Nate, Jumat
(16/1/2026), mulai tahun ajaran 2026, pelaku school
violence atau bullying harus siap-siap mengubur mimpi masuk universitas
top, khususnya di Seoul. Pasalnya, hampir semua kampus papan atas secara tegas
menolak calon mahasiswa yang punya rekam jejak kekerasan di sekolah.

Aturan ini lahir dari kebijakan baru Kementerian
Pendidikan Korea Selatan yang mewajibkan seluruh universitas memasukkan riwayat
bullying sebagai faktor penilaian di semua jalur seleksi masuk, baik itu jalur akademik berbasis rapor, jalur esai, ujian tertulis, hingga
bakat dan praktik. Intinya, tak ada lagi jalan mudah bagi mereka yang pernah
tercatat sebagai pelaku kekerasan.

Data penerimaan mahasiswa terbaru menunjukkan
dampak yang sangat nyata. Dari 3.273 pelamar dengan catatan bullying yang
mendaftar ke 170 universitas dengan masa studi empat tahun di seluruh Korea
Selatan, sebanyak 75 persen atau 2.460 orang dinyatakan gagal di jalur utama.
Artinya, tiga dari empat pelamar dengan rekam jejak kekerasan tak berhasil
melewati gerbang kampus.

Situasinya jauh lebih keras di
universitas-universitas elit Seoul. Dari 11 kampus top, termasuk Seoul
National University (SNU), Yonsei, Korea University, Sungkyunkwan, hingga Ewha,
tercatat 151 pelamar dengan catatan bullying. Hasilnya? Sebanyak 150 orang atau
99 persen langsung gugur. Hanya satu pelamar yang lolos, itu pun di Kyung Hee
University. SNU bahkan mencatat nol pelamar dengan riwayat bullying di jalur
seleksi tersebut.

Beberapa kampus besar secara terbuka
menyatakan hampir mustahil bagi pelaku bullying untuk lolos. Alasannya
sederhana tapi krusial: persaingan masuk universitas top di Korea Selatan
sangat ketat. Selisih nilai antara diterima dan tidak diterima sering kali
hanya satu atau dua poin. Sekali ada pemotongan nilai akibat catatan kekerasan,
peluang langsung anjlok.

Dalam sistem penilaian ini, universitas
mengacu pada tingkat sanksi bullying yang tercatat di rapor sekolah menengah,
mulai dari tingkat ringan hingga berat. Semakin tinggi tingkat pelanggaran,
semakin besar pula pengurangan nilainya. Bahkan ada kampus yang memilih langkah
ekstrem: melarang pendaftar dengan riwayat tertentu untuk ikut seleksi sama
sekali.

Kebijakan ini bukan sekadar hukuman
administratif. Pemerintah Korea Selatan ingin mengirim pesan tegas bahwa
kekerasan di sekolah bukan kenakalan remeh yang bisa dilupakan begitu saja. Konsekuensinya
panjang dan nyata, termasuk dalam urusan pendidikan tinggi.

Bagi sebagian orang, aturan ini terasa kejam.
Namun bagi banyak pihak lain, inilah bentuk tanggung jawab sosial. Di tengah
tingginya kasus bullying yang selama bertahun-tahun menjadi luka kolektif di
Korea, kebijakan ini dianggap sebagai cara memberi efek jera sekaligus
melindungi lingkungan kampus agar tetap aman.

Singkatnya,
di Korea Selatan hari ini, prestasi akademik saja tidak cukup. Rekam jejak
sikap dan perilaku ikut menentukan. Kalau di Indonesia, kira-kira hal ini
mungkin diterapkan juga nggak, ya, Gez?
(Arie Widodo/E07).

Inibaru.id — Salah satu hal yang masih jadi masalah besar
dalam dunia pendidikan Korea Selatan adalah perundungan alias bullying. Saking banyaknya kasus
perundungan di sekolah, kita sampai sering melihatnya dibahas di film-film atau
drama Korea.

Nah, hal ini ternyata bikin pemerintah Korea Selatan mengambil kebijakan
yang cukup ekstrem. Mereka pengin memastikan siswa sekolah berpikir dua kali
untuk menjadi pelaku bullying. Caranya? Dengan mempersulit mereka yang punya
catatan merundung untuk masuk ke universitas top Korea, Gez.

Pengin menekan kasus bullying, pemerintah Korea Selatan menerapkan aturan yang cukup tegas yang meminta universitas-universitas top di sana mempersulit pelaku bullying bisa kuliah di kampus-kampus tersebut.

Di Korea Selatan, Siswa Pelaku Bullying Dipersulit Masuk Universitas

Lokasinya memang agak “nyempil”. Dari Jembatan
Gremeng ke arah SMP Negeri 1 Muntilan, masuk gang pertama setelah sekolah,
belok kiri lalu kanan di perempatan pertama. Warungnya kecil di
kanan jalan, tepat di depan koperasi simpan pinjam yang ada di Dusun Nlepen,
Desa Gunungpring. 

Meski tersembunyi, yang datang bukan kaleng-kaleng. Dari warga kampung,
pegawai negeri, sampai orang-orang yang bisa dibilang “high profile” Muntilan,
semua pernah duduk di bangku kayu warung ini.

Menu utamanya sederhana tapi kaya rasa: bubur
santan gurih dan nasi gudeg. Ini dia yang unik, gudeg di sini bisa dipadukan dengan bubur
atau nasi, bahkan dimakan bareng pecel khas Muntilan. Bagi yang belum pernah mencoba,
kombinasi gudeg dan pecel terdengar aneh, tapi di sinilah justru letak kejutan
rasanya.

Ada juga lauk lain yang nggak kalah menggoda,
yakni sambal goreng krecek yang nggak ada duanya. Dimasak dengan santan pedas
dengan kentang dan tahu, krecek di sini rasanya nendang tapi tetap bersahabat.
Ditambah dengan lauk lain seperti telur, tahu terik, hingga kerupuk, rasanya
semakin paripurna.

Warung ini buka dari sekitar pukul 07.00 WIB
sampai 11.00 siang. Tapi jangan heran kalau sebelum setengah tujuh antrean
sudah mengular. Banyak yang datang sejak jam enam karena takut kehabisan. Soalnya,
makan di sini bukan cuma soal kenyang, tapi soal nostalgia.

Soal harga? Sangat bersahabat. Mau beli
seporsi Rp5.000 sampai Rp20.000 tetap dilayani dengan senyum yang sama. Bahkan
ada yang sengaja mencoba berbagai menu sekaligus seperti gudeg, telur, sambal
goreng krecek, tahu terik, kerupuk, plus teh hangat segelas besar, hanya perlu
membayar Rp14.000. Murah, jujur, dan bikin hati hangat, kan?

“Rasa dan harga makanan di Bubur Mbah Gamping worth every penny,” ungkap warga Semarang yang kerap mampir ke
warung ini setiap kali pulang kampung, Linda Nur Laela, Minggu (18/1/2026).

Bubur
Mbah Gamping adalah bukti bahwa kuliner legendaris tak perlu ribut soal
inovasi. Dengan terus mempertahankan rasa yang autentik, suasana yang apa
adanya, dan pagi yang dimulai dengan tenang, bubur ini terus didatangi banyak
orang. Jadi, kalau kamu sedang di Muntilan, wajib buat mencobanya, Gez. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id — Kalau kamu sedang mencari sarapan di Muntilan,
Kabupaten Magelang, ada satu nama bisa kamu cari,
yaitu Bubur Mbah Gamping atau Bubur Mbah Nggamping. Apa pun namanya, tempat ini
sudah lama jadi bagian dari ingatan kolektif warga Muntilan dan sekitarnya soal
kuliner legendaris.

Ada alasan mengapa warung ini masuk daftar
legenda. Usianya sudah menembus masa sebelum Indonesia merdeka, kira-kira sejak
era 1940-an. Kini, pengelolaannya sudah masuk generasi ketiga, tapi rasanya
tetap setia pada resep lama. Tidak ada ambisi tampil modern, tidak ada papan
nama besar, apalagi konsep estetik. Yang ada justru kesederhanaan yang jujur, dan
itu yang membuatnya istimewa.

Eksis sejak sebelum Indonesia merdeka, Bubur Mbah Gamping punya menu andalan yang unik, yaitu bubur gudeg.

Melegenda di Muntilan, Begini Kelezatan Bubur Mbah Gamping

Ira, salah seorang warga yang memilih nggak mengungsi mengatakan, masih banyak warga di desanya yang memilih tinggal karena berbagai alasan. Dalam kondisi serba terbatas, mereka bertahan meski harus merelakan tubuh bagian bawahnya terus-menerus basah terendam air saat beraktivitas.&nbsp;&nbsp;

"Kebanyakan
warga yang tinggal di rumah adalah lansia yang menjaga barang berharga atau merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka tinggal, sementara anak-anak sudah diungsikan ke tempat saudara. Tetangga saya juga sudah mengungsi, tinggal yang lansia saja di rumah," sebutnya.

Terlalu lama beraktivitas di tempat yang tergenang banjir rupanya telah memberikan efek samping yang cukup signifikan. Ira mengatakan, sejumlah warga Wonorejo tampak mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Beberapa keluhan yang muncul antara lain penyakit gatal dan demam.

"Mungkin mereka gatal-gatal karena air yang menggenang berasal dari limpasan sungai yang bercampur kotoran, sehingga menimbulkan tumbuhnya bakteri. Kalau demam, bisa jadi karena tubuh kami selalu basah, ya!" paparnya.

Hal serupa juga dikeluhkan Zumaidah. Di tengah kepungan banjir yang belum juga surut, dia mengaku mulai merasakan ngilu di tubuhnya. Selain itu, tubuhnya yang terus terendam air juga sering menggigil, pusing, dan gatal-gatal, terutama pada bagian sela-sela kaki.

“(Tubuh) panas dingin. Rasanya ngilu. Terus, kaki gatal karena kutu air,”
terangnya di tempat pengungsian yang ada di Masjid Ridhwanur Rohman. "Saya mencoba mencari layanan kesehatan, tapi belum menemukannya sampai sekarang."&nbsp;

Di tengah banjir, akses kesehatan di&nbsp;Desa Wonorejo memang cukup terbatas. Salah satu lokasi yang menyediakan layanan kesehatan adalah di Masjid Al Busyro, Dukuh Kedung Banteng. Hery, salah seorang penyedia layanan tersebut mengatakan, ada puluhan warga yang telah memeriksakan diri di tempat itu.

"Ada 94 orang yang memeriksakan diri. Rata-rata warga mengeluhkan penyakit yang sama; panas, batuk, pilek, ada kutu air," tutur petugas Puskesmas Karanganyar 1 tersebut. "Layanan kesehatan ini gratis, tapi cuma bisa sampai tengah hari karena ada salat Zuhur berjemaah."

Dia menambahkan, saat ini memang belum ada posko kesehatan khusus
yang didirikan untuk warga terdampak banjir. Namun begitu, jika ada yang
membutuhkan pertolongan mendesak, pihak puskesmas akan segera membawa mereka ke fasilitas kesehatan terdekat yang memungkinkan,.

“Kalau ada keluhan mendesak kami bawa ke puskesmas. Jika masih tidak bisa, dirujuk ke rumah sakit. Kemarin ada juga yang dirujuk ke RSI, kok!” tandasnya.

Selama banjir belum surut dan warga tetap memilih bertahan di rumah masing-masing, keluhan itu sepertinya akan selalu datang. Gimana menurutmu, Gez? (Sekarwati/E10)

Inibaru.id – Banjir yang tak kunjung surut di Kabupaten Demak membuat warga mulai mengeluhkan penyakit gatal dan demam, termasuk para korban banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, yang memilih tetap bertahan di rumah masing-masing.

Alih-alih mengungsi, warga di desa tersebut memilih tetap beraktivitas di tengah kepungan banjir yang mencapai ketinggian sekitar 60 sentimeter. Di Dukuh
Kedung Banteng, Desa Wonorejo. warga tampak berlalu lalang menerjang genangan air setinggi lutut orang dewasa sembari menyingsingkan pakaian bawahnya.

Lebih dari sepekan digenangi banjir, sebagian warga Wonorejo di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang memilih tinggal di rumah tampak mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka seperti merasa gatal dan pusing.

Terdampak Banjir, Warga Wonorejo Mulai Mengeluh Gatal dan Demam

Obrolan semacam itu, dia melanjutkan, rupanya cukup sering diperbincangkan oleh teman-temannya di sekolah. Hal itu tentu saja membuatnya khawatir, mengingat anaknya baru berusia 12 tahun. Menurutnya, anak seusia itu seharusnya nggak mengonsumsi berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya tersebut.

"Jujurly, saya khawatir. Dia bilang, berita semacam itu juga banyak di (Youtube) Shorts. Satu-satunya medsos yang bisa dia akses memang cuma Shorts. Saya khawatir dia stres sendiri karena terus scrolling berita semacam itu di medsos," tutur perempuan yang saat ini berdomisili di Kota Semarang tersebut.

Apa yang dikhawatirkan Wita sangatlah masuk akal, mengingat algoritma&nbsp;rekomendasi platform medsos, khususnya video pendek, yang dibuat agar kita terus scrolling memang didasarkan pada pencarian terakhir kita. Maka, apa yang dicari anak di medsos akan menjadi apa yang direkomendasikan.

Rekomendasi "yang sesuai" akan terus muncul agar anak bertahan di depan layar lebih lama. Padahal, para ahli pendidikan dan kesehatan digital telah memperingatkan bahaya durasi tonton yang terlalu lama terhadap kualitas tidur, konsentrasi sekolah, dan kesejahteraan psikologis anak; apalagi jika yang dikonsumsi adalah konten-konten yang sensitif untuk anak.

Menyikapi hal ini,&nbsp; platform video daring Youtube sejatinya&nbsp;telah memperkuat alat pengawasan orang tua untuk membantu mengatur kebiasaan menonton anak-anak dan remaja. Salah satu pembaruan terbesarnya adalah fitur kontrol waktu untuk Shorts.

Sedikit informasi, saat ini Shorts merupakan salah satu medsos terpopuler di kalangan anak. Youtube secara resmi mengumumkan alat kontrol ini sebagai bagian dari rangkaian pembaruan parental controls untuk akun anak yang diawasi (supervised accounts).

Tujuan utama alat kontrol Youtube ini adalah untuk memberi orang tua lebih banyak kendali atas kebiasaan menonton dengan durasi waktu berlebihan. Kontrol ini dinilai penting, salah satunya untuk mencegah anak&nbsp;doomscrolling atau kebiasaan terus-menerus menelusuri medsos yang berisikan konten negatif.

Sebagaimana dikatakan Wita, doomscrolling memang sedang "ngetren" di kalangan anak. Mereka terus-menerus menelusuri bad news seperti berita pembunuhan, bencana, atau isu sensitif, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental.

Fenomena yang banyak "menjangkiti" remaja dan pra-remaja ini meningkat sejak pandemi Covid-19; menyebabkan stres, kecemasan, gangguan tidur, kelelahan mental, hingga masalah fisik. Situasi ini dapat diatasi salah satunya dengan membatasi durasi tonton dan jenis informasi yang dikonsumsi.

Maka, apa yang dilakukan Youtube tentu saja bisa menjadi langkah pencegahan yang menarik, Dengan pembaruan tersebut, orang tua kini dapat menentukan batas waktu harian berapa lama anak dapat menonton Shorts.

Pembatasan durasi tonton Shorts cukup beragam, berkisar antara 15 menit hingga 2 jam per hari; bahkan akan segera ada opsi "nol menit" yang berarti menonaktifkan akses Shorts sepenuhnya. Youtube menyatakan bahwa fitur ini nggak bisa diubah oleh anak tanpa persetujuan orang tua.

“Fitur ini enempatkan orang tua secara tegas dalam kendali jumlah konten video pendek yang ditonton anak-anak mereka,” tulis Youtube dalam pembaruan aturan.

Selain pengaturan waktu, orang tua juga menggunakan pengingat khusus, yakni Bedtime (waktu tidur) dan Take a Break (istirahat), untuk mendorong anak berhenti menonton ketika batas tertentu tercapai. Keduanya menjadi fitur otomatis untuk akun di bawah usia 18 tahun yang waktunya bisa disesuaikan oleh orang tua. 

Fitur kontrol ini bekerja melalui supervised accounts;&nbsp;akun yang disarankan untuk anak dan remaja, yang terhubung dengan akun orang tua melalui Google Family Link. Youtube menilai, strategi ini adalah upaya untuk memberi pengalaman yang aman dan sehat tanpa membatasi akses ke konten bermanfaat pada anak.

1. Pastikan akun anak dalam Mode Pengawasan

Untuk mulai menggunakan fitur kontrol ini, orang tua perlu memastikan akun anak berada dalam pengawasan (supervised account), karena fitur tersebut hanya tersedia untuk akun anak atau remaja yang diawasi

4. Pilih menu Pengawasan (Parental Controls)

6. Aktifkan Pengingat Tambahan (Opsional tapi Disarankan)

Untuk membantu membangun kebiasaan digital yang lebih sehat, orang tua juga bisa mengaktifkan:

7. Simpan dan pastikan pengaturan terkunci

Perlu diketahui bahwa fitur ini hanyalah alat kontrol. Sebagai orang tua, kita sebaiknya memadukan fitur tersebut dengan diskusi terbuka tentang kebiasaan digital yang sehat agar anak memahami alasan di balik pembatasan itu.

Jelaskan kepada anak alasan pembatasan, bukan hanya aturannya;&nbsp;lalu kombinasikan dengan aktivitas lain seperti membaca, olahraga, atau waktu keluarga yang menyenangkan untuk anak. Terakhir, jangan lupa evaluasi rutin, sudahkah batas waktu itu sesuai dengan usia dan kebutuhan anak?

Selamat mencoba ya, Gez! (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Mengetahui bahwa anak lelakinya sudah bisa diajak berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk bencana lingkungan yang belakangan banyak dibahas di televisi, membuat Juwita senang. Namun, di sisi lain, dia juga merasa khawatir melihat buah hatinya begitu suka dengan berita-berita itu.

"Pernah suatu kali anak saya bilang, bencana besar akan terjadi sebentar lagi. Lalu, dia juga pernah bilang, meteor sebesar Jakarta akan menabrak bumi dua tahun lagi. Dia terus bertanya, apa yang harus kami lakukan jika bencana itu benar-benar terjadi," tutur Wita, sapaan akrabnya, Minggu (18/1/2026).

Banyaknya berita sensitif berpadu dengan algoritma rekomendasi di medsos berpotensi membuat anak mengalami doomscrolling. Fenomena ini bisa diatasi dengan melakukan pembatasan durasi tonton, salah satunya melalui fitur khusus di Youtube Shorts.&nbsp;

Antisipasi Doomscrolling, Atur Batas Waktu Youtube Shorts Anak dengan Fitur Ini!

Perlu diketahui, banjir di Desa Wonorejo yang terjadi karena limpasan sungai yang meluap karena hujan deras yang turun tanpa henti telah berlangsung selama lebih dari sepekan. Ketinggian air mencapai 60 sentimeter, sehingga sejumlah akses yang nggak bisa dilalui dipasangi bambu sebagai tanda peringatan.

Sejumlah rumah yang terendam banjir telah ditinggalkan penghuninya untuk mengungsi. Namun, nggak sedikit pula yang memilih tetap bertahan karena alasan tertentu. Sejak hujan mulai reda, aktivitas warga sudah terlihat di jalan di tengah genangan air yang belum juga surut.

Ira, warga Dukuh Kedung Banteng, Desa Wonorejo mengatakan, sejumlah tetangganya sudah mengungsi sejak beberapa hari yang lalu. Kebanyakan dari mereka pergi
ke rumah saudara yang nggak kebanjjiran. Sementara, yang tersisa di kompleks rumahnya adalah para lansia.

"Yang tinggal kebanyakan para lansia yang kesulitan untuk mengungsi. Suasana cukup sepi, meski masih ada aktivitas yang dilakukan warga yang tidak mengungsi," tuturnya sembari&nbsp;menunjukkan rumah-rumah yang ditinggalkan.

Warga yang memilih nggak mengungsi seperti dirinya, Ira melanjutkan, bukan berarti nggak pengin melakukannya. Di tengah ketidakpastian kapan bencana akan mereda, tentu saja dia dan para tetangganya pengin berada di tempat yang aman dan nyaman.

"Rumah saya digenangi air sepaha. Mau MCK sudah tidak bisa, jadi sekarang mengungsi di rumah tetangga. Warga bantu warga, karena belum ada bantuan dari pemerintah," sebutnya. "Banjir ini bukan yang pertama, jadi saya sangat menantikan solusi permasalahan tahunan di Desa Wonorejo ini."

Apa yang dikatakan Ira bukan isapan jempol belaka. Kurangnya layanan sosial dan kesehatan dari pemerintah juga dirasakan Rasiem, warga Dukuh Kedung Banteng. Dia dan para tetangganya terpaksa pergi mencari tempat aman sendiri lantaran ketinggian air terus bertambah.

"Tiga hari pertama banjir, saya masih bertahan di rumah; tapi keterbatasan logistik dan kebutuhan pokok membuat saya akhirnya memutuskan untuk&nbsp;mengungsi ke rumah anak di Kudus, meninggalkan rumah dalam kondisi kosong," keluhnya.

Situasi ini berbeda dengan Sutimah yang terpaksa bertahan di rumah di tengah kepungan banjir yang terus meluas. Suaminya stroke dan nggak memungkinkan untuk berjalan. Karena itulah dia sangat berharap segera ada layanan kesehatan ke rumah-rumah yang membutuhkan selama banjir ini.

"Harapan kami, pemerintah daerah peduli serta mau mendirikan posko
bantuan logistik dan layanan kesehatan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir, mengingat masih banyak warga yang belum mengungsi atau mendapatkan tempat yang
aman," tuturnya terbata dengan mimik muka penuh harap.

Di tengah musim hujan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan eskalasi banjir yang berpotensi kian meluas, mendirikan posko bencana dan menyediakan layanan kesehatan "jemput bola" tentu menjadi opsi paling rasional untuk sekarang. Gimana menurutmu, Gez?&nbsp;(Sekarwati/E10)&nbsp;

Inibaru.id – Demi melindungi harta benda atau merawat anggota keluarga yang sakit, sebagian warga terdampak banjir di Desa
Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, memilih bertahan di rumah masing-masing alih-alih mengungsi.

Mereka kini hanya bisa menanti bantuan sosial dan kesehatan dari pemerintah daerah, mengingat akses yang terbatas dan aktivitas yang nggak memungkinkan untuk dilakukan dengan leluasa. Bantuan tersebut dinilai penting karena mereka yang berada di lokasi banjir rentan terjangkit penyakit.

Warga terdampak banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak menanti adanya posko dan bantuan, termasuk layanan kesehatan 'jemput bola' di tengah keterbatasan akses yang mereka miliki.&nbsp;

Opsi Layanan Kesehatan 'Jemput Bola' untuk Warga Terdampak Banjir Wonorejo

"Tekanannya datang dari dua arah sekaligus. Habitatnya menjepit (karena deforestasi), dan satwanya sendiri terus diambil," curhat Vania. Duh, sedih banget ya, Gez!

Sebenarnya, pemerintah sudah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2024 sebagai pengganti aturan lama yang sudah jadul. Aturan baru ini harusnya lebih galak karena sudah menganggap perdagangan satwa sebagai kejahatan terorganisasi dan mengancam pelaku dengan hukuman yang lebih berat.

Tapi praktiknya? Ternyata belum merata di lapangan. Vania mencontohkan kasus di Surabaya, di mana pengangkut burung dilindungi asal Papua cuma divonis 4 bulan penjara. Padahal kalau merujuk aturan baru, minimalnya itu 3 tahun! Sepertinya sistem peradilan kita masih dalam masa transisi nih buat benar-benar "galak" sama penjahat lingkungan.

Hingga Oktober 2025, tercatat ada 90 kasus yang masuk meja hijau dengan rata-rata vonis penjara sekitar 34 bulan. Masih jauh dari kata maksimal, ya?

Deforestasi: Saat Hutan Kalah sama Sawit dan PSN

Bukan cuma pemburu yang jadi soal. Data dari Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan kalau hutan kita hilang dalam skala yang bikin geleng-geleng kepala. Bayangkan, dari tahun 2017 sampai 2023, total hutan yang gundul di luar kawasan konservasi mencapai 3,4 juta hektar!

- Proyek Strategis Nasional (PSN): Terkadang bisa "nabrak" tata ruang wilayah karena payung hukum UU Cipta Kerja.

- Ekspansi Sawit: Ada 8 perusahaan yang ketahuan punya lahan sawit tumpang tindih di dalam kawasan konservasi atau hutan lindung.

Padahal, hutan itu rumah bagi ribuan spesies. Kalau rumahnya hilang, mau lari ke mana lagi mereka? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Bayangin kalau rumah kamu dihancurkan pelan-pelan, terus di saat yang sama ada orang yang mengincar nyawa kamu. Rasanya sesak banget, kan? Nah, itulah gambaran kondisi satwa liar di Indonesia saat ini. Mereka terjepit di antara hutan yang makin gundul dan ancaman perdagangan ilegal yang nggak ada habisnya.

Dalam sebuah webinar baru-baru ini, Vania Erlangga dari Garda Animalia mengungkapkan fakta yang bikin miris: kawasan konservasi yang harusnya jadi "benteng terakhir" ternyata jauh dari kata aman.

Di tengah ancaman deforestasi akibat ekspansi sawit dan proyek strategis, mereka juga harus menghadapi jaringan perdagangan ilegal yang licin. Meski UU Konservasi terbaru sudah disahkan, nyatanya penegakan hukum di lapangan masih sering "diskon" hukuman.

Nasib Satwa Liar Kita; Habitat Hilang, Pemburu Menghadang!

“Kritik
kalau benar, akurat, baru kritik. Kalau nggak benar, kan bisa berita bohong,”
tuding Husin, Minggu (14/11/2021).

Yang
terlapor dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan nomor
STTLP/B/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya adalah Kepala Greenpeace Indonesia Leonard
Simanjuntak serta Kiki Taufik. Husin bersikukuh kalau apa yang disampaikan
Greenpeace sebagai sesuatu yang menyesatkan.

“Data yang
disampaikan (Greenpeace) soal deforestasi tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya. Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan
peningkatan deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan,”
ujar Husin, Sabtu (13/11).

Mendapatkan
Tanggapan dari Greenpeace Indonesia

Saat dikonfirmasi
terkait dengan hal ini, Leonard belum membeberkan bagaimana sikap Greenpeace
soal laporan ini. Satu hal yang pasti, Greenpeace bakal mengeluarkan respons
resmi terkait dengan hasil COP26.

“Kami masih
mempelajari laporan ini,” jelas Leonard, Minggu (14/11).

Di sisi
lain, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia Kiki Taufik
menyayangkan pelaporan ini. Dia menilai apa yang diungkap Greenpeace bukanlah
memicu keonaran atau ketakutan, mengingat dampak dari perubahan iklim bakal
dialami siapa saja, termasuk pelapor dan keluarganya.

“Kita tahu
di Indonesia saat ini sedang menghadapi serangkaian bencana hidrometrologi baik
yang di Batu, Malang, Sintang, dan yang terbaru di Kalimantan Tengah dan
beberapa wilayah lain di Indonesia yang tidak hanya terkait dengan rusaknya
lingkungan tapi juga terkait dengan krisis iklim,” ungkap Taufik, Senin
(15/11).

Taufik juga
membantah tudingan kalau pihaknya menyebarkan hoaks terkait dengan kritik
terhadap pidato Jokowi tentang deforestasi. Menurutnya, data yang dia ungkap
saat mengkritik Jokowi justru berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Menurutnya,
kalau pelapor menuduhnya bohong, berarti juga menuduh pemerintah bohong.

Taufik pun
ganti menuduh Husin sebagai pelapor sebagai pihak yang mengancam kebebasan
berekspresi serta berpendapat. Hal ini tentu semakin merusak iklim demokrasi di
era kepemimpinan Jokowi. Dia pun meminta polisi seharusnya menolak laporan ini.

Wah,
ternyata kasus pelaporan Greenpeace ke polisi ini lumayan panjang, ya Millens. Apapun itu, sebaiknya kita
semua memang menjaga alam agar nggak sampai terjadi bencana. (Cnn, Det/IB09/E05)

Inibaru.id – Sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum Husin
Shahab melaporkan aktivis Greenpeace ke Polda Metro Jaya usai organisasi yang
sering menyuarakan kerusakan alam ni mengkritik pidato Presiden Joko Widodo
(Jokowi) tentang deforestasi di KTT COP26, Glasgow, Skotlandia. Husin melaporkan
mereka dengan UU ITE karena menganggap Greenpeace telah menyebarkan ujaran
kebencian.

Menurut
Husin, apa yang diungkap Greenpeace nggak benar sehingga nggak bisa dianggap
sebagai kritik. Dia bahkan menuding Greenpeace menyebarkan berita bohong.

Buntut kritik Greenpeace ke Jokowi soal pidato tentang deforestasi di Indonesia cukup panjang. Greenpeace dilaporkan ke polisi karena dianggap mengeluarkan berita bohong. Seperti apa respons Greenpeace terkait dengan pelaporan ini?