
Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak awal Juli dengan layanan pemeriksaan kesehatan, edukasi gizi, imunisasi, hingga konsultasi tumbuh kembang anak yang diberikan langsung oleh para dokter spesialis anak anggota IDAI Cabang Jawa Tengah. 


Program ini digelar untuk memperluas akses layanan kesehatan anak, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau pelayanan spesialik.
Puncak peringatan HAN 2025 akan berlangsung akhir pekan ini, tepatnya pada Minggu (27/7).

Pada puncak perayaan tersebut, IDAI Jateng akan mengadakan kampanye kesehatan dan konsultasi dokter spesialis anak gratis secara serentak di lima wilayah perwakilan (perwil), yaitu:


Ketua IDAI Cabang Jawa Tengah DR dr MS Anam SpA dalam keterangan persnya menyampaikan, Hari Anak Nasional adalah momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran semua pihak terhadap pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan. 


"Lewat pelayanan langsung hingga ke seluruh puskesmas dan desa-desa, kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Jawa Tengah mendapatkan hak kesehatan yang setara," tuturnya, Selasa (22/7).

Melalui puncak acara di lima titik strategis ini, Anam berharap, masyarakat dapat memanfaatkan layanan konsultasi gratis untuk mewujudkan generasi sehat. Seluruh kegiatan ini, lanjutnya, adalah wujud bakti sosial dan komitmen IDAI dalam upaya pencegahan dan penanganan dini masalah kesehatan anak.

"Kami berkomitmen untuk mengedepankan pencegahan serta penanganan dini masalah kesehatan anak. Kegiatan PSR ini merupakan wujud nyata bahwa anak Indonesia selalu di hati IDAI," pungkasnya.


Sekretaris Umum IDAI Jateng dr Setya Dipayana SpA menambahkan, selain pemeriksaan, pihaknya juga akan menekankan edukasi keluarga mengenai pentingnya imunisasi, pencegahan stunting, dan gizi seimbang.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, untuk hadir dan memanfaatkan fasilitas yang kami siapkan,” tandasnya.


Perlu digarisbawahi, kegiatan ini terbuka untuk umum dan gratis. Informasi lebih lanjut terkait hal ini, silakan pantau langsung medsos IDAI Jawa Tengah atau bertanya ke puskesmas terdekat, ya. Semoga membantu! (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Jawa Tengah menyelenggarakan serangkaian kegiatan Pediatric Social Responsibility (PSR).

Kegiatan ini melibatkan sekitar 500 dokter spesialis anak yang secara serentak memberikan pelayanan kesehatan di 800 Puskesmas dan desa-desa terpencil di berbagai kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Telah dimulai sejak awal Juli, puncak rangkaian kegiatan IDAI Jateng akan dilakukan serentak di lima kota pada Minggu (27/7) konsultasi kesehatan gratis dari dokter spesialis.

IDAI Jateng Gelar Periksa Kesehatan Gratis 'Hari Anak Nasional' sampai Minggu

Selain surat, telepon, dan chat whatsapp yang mengatasnamakan Disdukcapil,&nbsp;Yudi juga meminta warga Semarang untuk mewaspadai penipuan aktivasi yang mengaku sebagai Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Informasi tentang aktivasi dan sosialisasi IKD serta updating data kependudukan via surat atau media komunikasi lain yang tampak mencurigakan dan mengatasnamakan diri dari Disdukcapil, Ditjen Dukcapil, dan Kmendagri perlu diwaspadai," tegasnya.

Agar nggak terjebak dalam penipuan, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kepada Disdukcapil terlebih dahulu apabila menerima surat atau informasi yang meragukan. Yudi juga meminta warga Semarang untuk nggak menindaklanjuti permintaan itu.&nbsp;

"Jangan mengikuti permintaan melalui telepon dan surat yang tidak sah dan mencurigakan, termasuk tidak memberikan NIK, nomor KK, dan identitas lain; serta tidak mengunduh kiriman dalam format APK (aplikasi) dan formulir elektronik lain," jelasnya.

Yudi mengatakan, aktivasi IKD&nbsp;hanya dilakukan melalui tatap muka dan nggak dipungut biaya. Sementara, aplikasi IKD resmi hanya tersedia di Play Store atau App Store, sedangkan&nbsp;updating data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dilakukan secara daring di laman https://sidnok.semarangkota.go.id/.

Perlu kamu tahu, pemantauan informasi terkini terkait Adminduk dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dapat dilihat di laman https://dispendukcapil.semarangkota.go.id/ dan Instagram @disdukcapilkotasemarang.

Untuk pengaduan, kamu bisa melaporkan ke kontak aduan Disdukcapil Kota Semarang di nomor Whatsapp 0896-7630-9299, akun Instagram @disdukcapilkotasemarang, atau via call center 112.

Nggak hanya untuk warga Kota Semarang, kamu perlu mewaspadai modus-modus penipuan semacam ini agar nggak menyesal di kemudian hari. Lebih baik ngalahi&nbsp;bertanya ketimbang duit amblas atau data pribadi dipakai untuk kepentingan yang salah! (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Whatsapp yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Jika ada telepon atau Whatsapp yang mengatasnamakan Disdukcapil Kota Semarang terkait aktivasi IKD, harap abaikan saja!” ujar Kepala Disdukcapil Kota Semarang Yudi Wibowo, Senin (21/7/2025).

Imbauan ini dilakukan oleh Pemkot Semarang karena ada temuan percobaan penipuan dengan menggunakan telepon atau Whatsapp untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Muncul Modus Penipuan Atas Nama Disdukcapil, Pemkot Semarang: Tolong Waspada!

Nggak kalah penting, UNICEF menyoroti investasi strategis Pemerintah Indonesia melalui program “Quick Wins” Presiden Prabowo. Menurut UNICEF, langkah ini sangat relevan dalam mendorong tercapainya visi ambisius Indonesia Emas 2045 bahwa negara yang bukan hanya kuat secara ekonomi, tapi juga tangguh dalam memperjuangkan hak-hak anak.

“Anak-anak bukan hanya penerima bantuan, tapi penggerak perubahan itu sendiri,” ujar Maniza. Dia menekankan pentingnya melibatkan anak dalam percakapan kebijakan, di sekolah, bahkan di ruang-ruang keluarga. Sebab, anak-anak yang tumbuh sehat, ingin tahu, dan kreatif bukan cuma sedang belajar, tapi mereka sedang membangun masa depan bangsa.

UNICEF juga menyampaikan terima kasih khusus untuk para orang tua, pengasuh, guru, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan semua yang bekerja di garis depan demi tumbuh kembang anak. UNICEF percaya bahwa orang tua pun butuh dukungan. Itulah sebabnya mereka kini meluncurkan pusat sumber daya daring, semacam panduan berbasis usia yang bisa diakses siapa pun lewat situs UNICEF, untuk membantu menghadapi tantangan pengasuhan sehari-hari.

Namun di balik semua kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Anak-anak di daerah terpencil, yang hidup dalam kemiskinan, atau berkebutuhan khusus, belum sepenuhnya menikmati akses dan hak yang sama. Ditambah lagi ancaman baru seperti krisis iklim dan bahaya digital yang terus mengintai.

“Dibutuhkan satu desa untuk membesarkan seorang anak,” begitu pepatah lama yang kembali diangkat UNICEF. Benar saja untuk memastikan setiap anak bisa tumbuh dan berkembang, kerja bersama adalah kunci. Dari pemerintah, masyarakat, swasta, media, hingga komunitas donor, semua punya peran.

Yap, kalau kita serius ingin menciptakan masa depan yang lebih baik, mari mulai hari ini. Bukan sekadar seremonial tahunan, Gez, tapi langkah nyata demi hak dan harapan setiap anak Indonesia. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Setiap anak adalah cahaya masa depan. Dan di Hari Anak Nasional 2025 ini, UNICEF bersama Pemerintah Indonesia mengajak kita semua untuk lebih dari sekadar mengucapkan selamat. Mereka ingin kita benar-benar peduli dengan mendengar suara anak-anak, memberi ruang bagi kreativitas mereka, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Lewat pernyataan resminya, Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia, Maniza Zaman, menyampaikan apresiasi atas berbagai kemajuan nyata yang telah dicapai Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dari pengurangan angka malnutrisi, peningkatan akses layanan kesehatan, hingga pendidikan berkualitas yang mengasah keterampilan abad ke-21. Termasuk juga, komitmen Indonesia melindungi anak-anak dari kekerasan dan risiko di ruang digital yang kian tak terbendung.

Lewat komitmen bersama dengan Pemerintah Indonesia, UNICEF menyoroti pentingnya melibatkan anak dalam kebijakan, mendukung orang tua, dan menanggapi tantangan baru seperti krisis iklim dan risiko digital demi masa depan yang inklusif dan tangguh.

Hari Anak Nasional 2025: Saatnya Dengar Suara Anak, Bukan Sekadar Rayakan Seremonial

Jawabannya ada pada mekanisme alami bernama fitoremediasi. Lewat proses ini, tanaman bekerja seperti penyaring hidup. Mereka menyerap, mengendapkan, dan bahkan menguraikan zat-zat berbahaya di udara mulai dari karbon dioksida, debu halus, senyawa organik mudah menguap (VOC), hingga amonia dan ozon. Semua ini terjadi lewat kerja stomata yaitu pori-pori mungil di permukaan daun yang diam-diam jadi pintu masuk polutan.

Sebuah studi yang dimuat di "Frontiers in Molecular Biosciences" tahun 2021 menemukan bahwa tanaman tak hanya mengurangi polusi, tapi juga menurunkan jumlah mikroorganisme berbahaya di udara. Hasilnya? Lingkungan jadi lebih sehat, dan risiko penyakit yang menyebar lewat udara pun menurun.

Lidah buaya, misalnya. Dalam satu pot tanaman berusia 6 bulan, dengan 12 daun tegak lurus yang luasnya sekitar 7.200 cm², kemampuan menangkap debu memang luar biasa. Dalam ruang 30 meter kubik, ia bisa menurunkan konsentrasi debu halus hingga 89 persen hanya dalam 20 menit. Sayangnya, dalam skala besar, kontribusinya tetap terbatas. Belum cukup kuat untuk menekan polusi udara secara signifikan di kota besar.

Namun, bukan berarti kehadirannya sia-sia. Tanaman juga melepaskan senyawa seperti polifenol dan alkaloid ke udara. Senyawa ini punya efek antimikroba dan bisa memengaruhi mikroba di sekitarnya. Mereka bukan cuma bertahan, tapi juga melawan.

Meski satu-dua pot tanaman nggak akan mengalahkan kabut asap, keberadaan mereka tetap berharga ya, Gez. Mereka adalah penjaga senyap yang menyaring udara, pelan-pelan, selembar daun demi selembar daun. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di tengah hiruk-pikuk kota yang penuh asap kendaraan dan debu jalanan, hadirnya tanaman hijau jadi harapan sederhana yang terus tumbuh. Bukan cuma penyejuk mata, tanaman seperti lidah buaya, krisan, sansevieria, hingga anggrek disebut-sebut punya kemampuan spesial: menyaring udara.

Tapi, bagaimana sih sebenarnya tanaman bisa “membersihkan” udara?

Tanaman bukan cuma pemanis ruangan, tapi juga penyaring udara alami. Lewat proses fitoremediasi, tanaman seperti lidah buaya dan sansevieria mampu menyerap polutan, menurunkan debu, hingga melawan mikroorganisme di udara. Meski dalam skala kecil, peran mereka tetap penting untuk lingkungan yang lebih sehat.

Begini Cara Lidah Buaya hingga Krisan Membersihkan Udara Kota

“Yang penting sekarang bukan hanya bisa jawab pertanyaan dengan benar, tapi bisa nanya dengan tepat,” kata Huang, menekankan pentingnya critical thinking di era informasi ini.

CEO yang juga pendiri Nvidia ini menjelaskan bahwa coding saat ini semakin mudah dilakukan oleh AI. Bahkan, sudah banyak sistem yang memungkinkan kita memerintah komputer cukup dengan bahasa sehari-hari, tanpa harus memahami rumus-rumus pemrograman yang rumit. Artinya, siapa pun kini bisa menjadi “programmer”, hanya dengan memberikan perintah ke AI.

“AI bisa menggantikan bahasa mesin dengan bahasa manusia. Jadi coding tidak harus jadi keterampilan wajib lagi,” ujar Huang sebagaimana dinukil dari Bloombergtechnoz, Senin (21/7/2025).

Untungnya, bukan berarti manusia lantas kehilangan peran. Justru, karena beban teknis yang sudah bisa diambil alih oleh AI, kita bisa fokus ke bidang lain yang tak kalah penting. Huang mencontohkan, sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, sampai ilmu biologi bisa dikembangkan lebih jauh oleh manusia dengan adanya bantuan AI.

Pernyataan Huang ini sejalan dengan pandangan CEO Alphabet (induk Google) Sundar Pichai. Menurut Pichai, meski AI bisa menggantikan banyak pekerjaan, bukan berarti para insinyur dan programmer akan punah. Ia melihat teknologi justru membuat mereka lebih produktif.

“Saya rasa para insinyur akan tetap dibutuhkan. AI akan menghapus tugas-tugas duniawi yang repetitif, jadi mereka bisa fokus ke hal yang lebih penting,” kata Pichai dalam konferensi yang digelar Bloomberg Tech.

Meski begitu, nggak bisa dipungkiri, semakin masifnya penggunaan AI di berbagai sektor ini sudah memicu banyak kekhawatiran. Beberapa perusahaan teknologi besar bahkan sudah melakukan PHK demi mengalihkan sumber daya ke pengembangan AI. Google misalnya, sudah melakukan pemangkasan karyawan dalam dua tahun terakhir.

Lalu, apakah ini berarti kita harus berhenti belajar coding? Nggak juga. Coding mungkin bukan lagi satu-satunya pintu masa depan, tapi tetap jadi pondasi penting dalam memahami logika digital. Namun, di tengah derasnya gelombang AI, keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas kini semakin dibutuhkan.

Jadi, jangan hanya sibuk ngoding, ya. Siapkan diri buat jadi pemikir, bukan sekadar pengetik kode biar nggak tergilas perkembangan zaman, Gez! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Pada dua dekade awal 2000-an, belajar coding atau pemrograman dianggap sebagai tiket emas untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji dan jenjang karier yang menjanjikan di masa depan. Tapi, menurut bos Nvidia Jensen Huang, hal itu mungkin sudah nggak berlaku lagi, lo. Dia bilang, di era kecerdasan buatan (AI) yang semakin maju, kemampuan coding perlahan bakal digeser oleh teknologi.

Dalam sebuah forum bergengsi di awal 2025, yaitu World Government Summit, Jensen Huang menyampaikan pandangan mengejutkan tersebut. Menurutnya, anak-anak di masa depan sebaiknya lebih difokuskan pada kemampuan berpikir kritis dan pemahaman matematika serta AI, ketimbang belajar bahasa pemrograman.

Perkembangan AI ternyata juga bakal mempengaruhi pekerjaan di bidang pemrograman. Jadi, kalau kamu terpikir untuk belajar coding, coba deh perhatikan saran dari CEO Nvdia Jensen Huang berikut, Gez!

Keahlian Pemrogaman Alias Coding Bakal Ketinggalan Zaman? Begini Kata CEO Nvdia

Seperti namanya, jembatan yang buka selama 24 jam itu menghubungkan Desa Setrokalangan di Kudus dan Desa Kedungwaru Lor di Demak. Pembuatan jembatan ini merupakan swadaya masyarakat, yang dibangun untuk mempersingkat perjalanan warga, khususnya para pekerja pabrik dan anak sekolah.

"Dulu, jembatan ini hanya bisa dilalui satu sepeda motor, tapi kini sudah bisa berpapasan (dua kendaraan) dari arah berlawanan," kata Muhdi, penjaga Jembatan Setro Waru yang saya temui beberapa waktu silam.

Perlu kamu tahu, Jembatan Setro Waru terbentang sepanjang lebar Sungai Wulan yang mencapai 70-an meter. Terbuat dari kayu dengan lebar nggak lebih dari 2,5 meter, jembatan ini nggak dibangun cukup tinggi di atas sungai, tapi terapung di permukaan air.

Yap, kamu nggak salah baca! Jembatan ini memang dibuat melandai dan terapung dengan landasan pelampung atau lebih dikenal sebagai jembatan ponton. Teknologi ini sudah ada sejak lama. Dalam Histories&nbsp;penulis Yunani Herodotus pernah mencatat beberapa jembatan ponton yang pernah dibuat para penguasa dunia, salah satunya adalah Xerxes Pontoon Bridge yang diciptakan pada 480 SM.

Jembatan ini dibuat atas perintah penguasa Persia Xerxes I untuk menginvasi Yunani. Menggunakan jembatan terapung, putra dari Darius ini mengirimkan pasukan besarnya dari Timur Tengah menyeberangi Hellespont (sekarang dikenal sebagai Selat Dardanella di Turki) menuju Eropa.

Nah, melintasi Jembatan Setro Waru ini, saya jadi merasakan gimana rasanya menjadi pasukan Xerxes sewaktu menyeberangi Hellespont, lo! Ha-ha. Awalnya, ada perasaan ngeri dan takut saat kali pertama memacu sepeda motor di atas jembatan, tapi setelahnya baik-baik saja, kok!

Meski berangka kayu, menurut saya Jembatan Setro Waru cukup aman dan kokoh untuk dilalui. Saat Sungai Wulan meluap lalu mengakibatkan banjir besar di Kudus dan Demak pada Februari lalu, jembatan ini tetap bergeming; nggak hanyut dan hanya mengalami kerusakan kecil.&nbsp;

"Saat (sungai) banjir, jembatan ini akan mengikuti kenaikan debit air, jadi relatif aman. Waktu itu (banjir pada Februari), alhamdulillah baik-baik saja. Hanya rusak sedikit. Asalkan dari Desa Setrokalangan nggak banjir, kendaraan masih bisa lewat," terang Muhdi.

Perbaikan pada 2023, dia menambahkan, memang menjadikan Jembatan Setro Waru jauh lebih kokoh. Jembatan yang sebelumnya hanya bisa dilalui satu sepeda motor secara bergantian juga kini bisa dilintasi dua kendaraan sekaligus.

"Jembatan ini berdurasi lima tahun. Kami selalu rawat dan pantau kondisinya, terutama pas musim hujan tiba," tukasnya. "Untuk biaya operasional, kami menarik ongkos&nbsp;Rp2.000 per kendaraan, tapi gratis untuk anak sekolah. Sehari bisa&nbsp;500-600 kendaraan (yang melintas)."

Oya, di Willemstad, Ibu Kota Curaçao, ada destinasi wisata ikonik berupa jembatan ponton bernama Koningin Emmabrug atau Jembatan Ratu Emma yang selalu ramai pengunjung. Kalau Jembatan Setro Waru bisa jadi destinasi wisata, menarik juga kali ya? Ha-ha. (Sekarwati/E03)

Inibaru.id - Kabupaten Demak dengan Kudus dipisahkan oleh satu aliran sungai yang pada awal Februari lalu sempat "mengamuk", yakni Sungai Wulan. Untuk melintasi sungai ini, orang-orang biasanya memanfaatkan Jembatan Tanggulangin yang menghubungkan jalur utama Demak-Kudus.

Namun, sejatinya ada satu jembatan lagi yang cukup vital keberadaannya bagi masyarakat setempat, yakni Jembatan Setro Waru. Berbeda dengan infrastruktur Tanggulangin yang terbuat dari baja, Setro Waru hampir seluruhnya berbahan kayu.

Keberadaan Jembatan Apung Setro Waru yang terlihat ngeri untuk dilintasi ini cukup vital bagi masyarakat karena merupakan jalur pintas terdekat penghubung Demak-Kudus.&nbsp;

Harus Coba, Jalur Pintas Demak-Kudus via Jembatan Apung Setro Waru!

Buruh pabrik yang memakai masker mengamati suasana di dalam pabrik Kawasan Industri Terboyo, Semarang, Senin (16/11/2020). Seluruh karyawan yang hendak masuk ke dalam pabrik diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan. (Inibaru.id/ Triawanda Tirta Aditya)

Buruh pabrik yang menggunakan masker menyelesaikan pekerjaanya di Kawasan Industri Terboyo, Semarang, Senin (16/11/2020). Seluruh karyawan yang hendak masuk ke dalam pabrik diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan. (Inibaru.id/ Triawanda Tirta Aditya)

Inibaru.id - Menepis anggapan bahwa pabrik adalah biang penularan Covid-19 di Kota Semarang, Kawasan Industri Terboyo menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Protokol ini dilakukan agar pabrik-pabrik di kawasan tersebut tetap bisa beroperasi dan nggak menjadi klaster baru.&nbsp;

Untuk mewujudkan protokol kesehatan yang baik, seluruh pabrik di kawasan itu diharuskan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pemakaian masker bagi seluruh buruh, tamu, dan pengelola. Selain itu, mereka juga diwajibkan menyediakan tempat cuci tangan.

Sementara, bagi buruh, mereka diwajibkan melakukan 3M saat bekerja, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. (Triawanda Tirta Aditya/E03)

Pabrik belakangan menjadi sorotan lantaran kerap dianggap sebagai penyebab penularan Covid-19. Guna menepis anggapan negatif itu, Kawasan Industri Terboyo Semarang menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat.

3M Jadi Cara Agar Pabrik di Kawasan Industri Terboyo Tetap Beroperasi

Sebagai
contoh, Jokowi mengungkap isu terkait dihapusnya penghapusan Upah Minimun
Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) akibat adanya UU Omnibus Law. Dia
membantah hal ini.

“Hal ini
tidak benar karena faktanya upah minimum regional UMR tetap ada,” terangnya.

Selain itu,
terkait dengan isu dihapusnya cuti sehingga perusahaan bisa melakukan PHK
secara sepihak juga dibantah oleh Jokowi. Menurutnya, pengusaha tetap
diwajibkan memberikan waktu istirahat serta cuti kepada para pekerja. Waktu
istirahat di jam kerja juga dibatasi minimum setengah jam setelah bekerja
selama empat jam terus-menerus.

Soal hari
libur dan cuti, diatur libur sebanyak satu hari dan enam hari kerja untuk
seminggu. Sementara itu, pekerja berhak mengambil cuti minimum 12 hari kerja.
Hak ini berlaku setelah bekerja selama 12 bulan di sebuah perusahaan.

Jokowi juga
membantah tentang mudahnya PHK dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.

“Ini juga
nggak benar. Yang benar, perusahaan nggak bisa melakukan PHK secara sepihak. Kemudian
juga pertanyaan mengenai’benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya
hilang?’ yang benar jaminan sosial tetap ada,” ungkap Jokowi.

Meski
begitu, dalam UU Cipta Kerja, memang perusahaan bisa melakukan PHK jika
melakukan efesiensi, penggabungan, peleburan, dipisah, diambil-alih perusahaan
lain, perusahaan tutup karena merugi, tutup karena kondisi force majeur, pailit, dan lain-lain.

Nah, soal
pesangon, Jokowi menyebut Pasal 156 UU Cipta Kerja mewajibkan membayar pesangon
bagi buruh yang di-PHK dengan ketentuan paling banyak. Maksimal, 19 kali upah
bulanan serta 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan.

Saat
ditanya tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Jokowi bersikukuh UU Cipta
Kerja justru membuat perizinan lingkungan jadi lebih ketat.

“AMDAL
tetap diberlakukan bagi industry besar dengan lebih ketat. Hanya, untuk UMKM
bisa didampingi atau mendapatkan pengawasan,” kata Jokowi.

Kalau
menurut kamu, apakah penjelasan Jokowi terkait dengan UU Omnibus Law Cipta
Kerja ini menjawab keresahan banyak pihak selama ini, Millens? (Kum/IB09/E05)

Inibaru.id – Setelah sekian lama, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai
lokasi di Indonesia yang isinya penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia
menuding banyak hoaks terkait UU tersebut yang dipercaya masyarakat.

“Saya
melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang
dilatarbelakangi hoaks di media sosial,” ucapnya saat menggelar konferensi pers
pada Jumat (9/10/2020) malam.

Pada Jumat (9/10/2020) malam, Presiden Jokowi membeberkan beberapa hal yang menjadi isu panas terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia pun menuding demo besar-besaran disebabkan oleh hoaks terkait UU tersebut.

Jokowi Tuding Banyak Hoaks Terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja

“Unjuk rasa
bisa dilakukan di lingkungan pabrik masing-masing, stop produksi,” tegas Iqbal.

Selain
dengan aksi demo dan mogok kerja, apakah ada cara lain yang bisa membatalkan
Omnibus Law? Sebenarnya, kasus ini mirip dengan saat sejumlah elemen mengkritik
habis-habisan revisi Undang-Undang KPK pada September 2019 lalu. Saat itu, aksi
demo juga dilakukan besar-besaran.

Hanya,
sejumlah pihak juga melakukan cara lain. Berikut adalah cara-cara tersebut.

Cara
pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan uji materi atau bahasa kerennya
adalah judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Apalagi Omnibus Law disebut-sebut penuh dengan kontroversi dan
nggak membela hak-hak pekerja di Tanah Air. Hal ini dianggap bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tapi,
pengajuan uji materi ini membutuhkan waktu dan harus dilakukan dengan
melibatkan ahli hukum yang berpengalaman. Hal ini harus benar-benar
diperhatikan agar bisa menang di MK sehingga&nbsp;
tersebut bisa dibatalkan.

Mengharapkan Presiden Mengeluarkan Perppu

Selain
mengajukan judicial review ke MK, ada
juga cara lain yang bisa dilakukan, yakni meminta presiden untuk mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Masalahnya, karena
partai-partai yang mendorong disahkannya Omnibus Law juga adalah partai yang
mendukung pemerintah, bisa jadi wacana ini akan sulit diwujudkan.

Pada Kamis
(8/10) nanti, aksi puncak unjuk rasa buruh se-Indonesia akan digelar di depan
Gedung DPR/M. Rencananya, aksi ini akan dihadiri para buruh dari wilayah
se-Tanah Air, khususnya yang berasal dari kawasan Jabodetabek.

Kalau
menurut kamu, Omnibus Law ini memang merugikan pekerja nggak sih? (Kom/IB09/E05)

Inibaru.id – Gelombang aksi demonstrasi dan mogok kerja
nggak bisa lagi dihindari. Sejumlah serikat buruh di berbagai wilayah di
Indonesia sudah bersepakat untuk melakukannya mulai hari ini, Selasa
(6/10/2020) dengan tujuan menggagalkan Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker)
yang baru saja disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU), Senin (5/10).

Berdasarkan
keterangan Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal,
setidaknya dua juta buruh yang berasal dari 32 federasi serikat buruh akan
melakukan mogok nasional hingga Kamis (8/10) mendatang.

Buruh sudah memastikan diri akan melakukan aksi demo dan mogok kerja akibat disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR. Tapi, ada nggak sih cara lain yang bisa dilakukan demi membatalkan UU kontroversial ini?

Selain Demo dan Mogok Kerja, Mungkinkah Ada Cara Lain untuk Membatalkan Omnibus Law?

“Berdasarkan ketentuan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, diatur bahwa pekerja yang terkena PHK berhak atas Kompensasi
PHK dengan jenis dan perhitungan yang diatur dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan,”
kata Herdin anggota LBH Semarang pada Rabu (20/5).

Penerima THR nggak penuh dialami oleh Anik, buruh di PT
Panja Tunggal Semarang bagian Industrial
Engineering (IE). Buruh dengan status dirumahkan sementara ini menjelaskan, pada masa Covid-19 ini perusahaan nggak
memberi THR penuh, tapi dicicil sebagian.

“Ramadan ini menerima THR dari perusahaan dalam bentuk uang
sebanyak 40 persen gaji dan 60 persen sisanya akan diberikan jika kondisi perusahaan sudah
stabil,” ucapnya.

Anik menambahkan sistem THR di perusahaannya berdasar pada
UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tunjangan ini ditransfer ke
rekening karyawan paling lambat H-7 lebaran. Masalah lain yang dihadapi oleh
para buruh di tempat Anik yaitu, ada kawan-kawan dia yang ada di pabrik cabang
Mpu Tantular mengalami PHK massal karena mogok kerja memperjuangkan hak THR
100 persen.

Belum lagi gelombang pertama karyawan yang dirumahkan sebanyak
64 orang dan digaji 25 persen dari upah. Pada saat seperti itu pihak perusahaan
melemburkan aktivitas produksi. Ditambah pihak perusahaan juga memperkerjakan
karyawan dari perusahaan lain untuk produksi secara borongan.

Pemberian THR nggak penuh dialami pula oleh Asep Kurniawan,
buruh yang bekerja di PT Ungaran Sari Garments bagian gudang. Dia nggak merinci
secara detail nominal THR-nya, tapi berdasarkan pengakuan dia semua karyawan
mendapat THR. Besarnya ditentukan berdasarkan lama kerja.

“Semua dapat. Bagi yang sudah bekerja selama satu tahun, THR
full&nbsp;
satu kali gaji pokok tambah tunjangan. Bagi yang belum (setahun),
dihitung dari jumlah bulan dibagi 12 dikali gaji pokok. Diterima tanggal 15
bulan ini,” terang Asep.

Selama Covid-19, perusahaan tempat Asep bekerja juga
menerapkan beberapa kebijakan. Aturan ini termasuk PHK karyawan yang berstatus
kontrak dan training kurang dari 6
bulan, pengurangan jam kerja menjadi 7 jam kerja, penghapusan lembur, kepastian mendapat lay off karyawan tetap (pemberian bingkisan
sembako, serta pembagian masker kain), penambahan fasilitas cuci tangan dan sarung tangan.

Kalau di perusahaan kamu gimana kebijakan THR dan pencegahan
pandeminya nih, Millens? (Isma Swastiningrum/E05)

Inibaru.id – Pemerintah
melalui UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur terkait
Tunjangan Hari Raya (THR). Aturan ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau
Buruh di Perusahaan.Yang teranyar, peraturan ini terdapat dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor M/6/HI/00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.

Sayangnya, beberapa poin yang sudah diamanatkan UU belum
terlaksana dengan lancar di lapangan. Menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Semarang, buruh mengalami berbagai kesulitan. Termasuk ada yang nggak
dibayar upah kerjanya, ada yang nggak dibayarkan separuh dari upahnya per
bulan. Padahal menurut UU Ketenagakerjaan, pihak pengusaha wajib membayar sejumlah
upah meski pekerja dirumahkan.

Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, para buruh di Jawa Tengah banyak yang mengalami kendala terkait penerimaan THR. Beberapa kasusnya ada yang dibayar dengan dicicil. Seperti apa ya kisahnya?

THR Nggak Penuh, Ini Cerita Para Buruh

Bagian Pengawasan Disnakertrans Samsul Maarif menjelaskan,
pengaduan tahun ini memang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pengaduan lebih
banyak online&nbsp;pada masa pandemi
Covid-19 seperti sekarang ini. Terutama lewat WhatsApp, Instagram
Disnakertrans, serta email.

Samsul menyebut di WhatsApp ada kurang lebih 36 aduan. Belum
ditambah dengan email dan sosmed lain. Laporan yang masuk pun nggak semua
aduan, ada pula yang bertanya atau sekadar konsultasi. Untuk yang model
bertanya ini nggak masuk hitungan.

Buruh yang banyak mengadu terutama di sektor industri,
terutama di area Semarang dan Surakarta. Menurut Samsul, sedikitnya laporan ini
dikarenakan para buruh nggak berani atau enggan mengadu. Mereka takut dengan
pihak perusahaan jika dipecat atau dirumahkan. Para pengadu pun ada yang enggak
menyebut nama perusahaan ketika ditanya di mana dia bekerja.

“Ada mereka yang nggak berani. Nggak berani ngadu, biasanya
mereka takut sama perusahaan,” ucap Samsul.

Ada pula kasus para buruh sudah melaporkan kasusnya, tapi
ketika pihak Disnakertrans bertanya terkait nama perusahaan dan alamatnya, si
buruh nggak berani menjawab. Malah ada yang hilang atau mundur nggak jadi
melapor. Padahal data yang sudah diberikan buruh pada Disnakertrans tersebut
akan dijaga kerahasiaannya sebagaimana prinsip yang telah berlaku. Untuk itu
Samsul meminta pada buruh untuk jujur dan berani.

Saat dihubungi via WhatsApp, Herdin dari Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Semarang mengatakan jika pihaknya belum menerima pengaduan spesifik
terkait THR.

“Untuk yang melapor khusus soal THR belum ada. Paling yang
ada mereka yang terdampak PHK dan dirumahkan karena Covid 19 yang tidak
mendapatkan hak-haknya,” katanya pada Selasa (20/5).

Padahal menurut Rima Astuti yang menjadi &nbsp;penanggung jawab dalam mengorganisasi buruh
rumahan dan buruh industri di Ungaran, Jawa Tengah Yayasan Annisa Swasti
(Yasanti) mengatakan, di pihak buruh perempuan saja&nbsp; kondisi dan posisinya sangat nggak pasti.

Selain itu, banyak pula para buruh perempuan di masa Ramadan
dan pandemi ini nggak mendapat THR 100 persen. Hanya beberapa perusahaan yang
membayarkan itu secara full, lainnya memilih mencicil THR karyawannya. Ada yang empat
kali, tiga kali, dua kali. Atau bahkan yang sama sekali tak mendapat tunjangan hari raya dengan
alasan bahwa kondisi perusahaan sedang nggak bagus atau pailit.

Wah, pelik juga ya kalau kasus nggak banyak terlaporkan
begini. Kamu menerima THR juga nggak, Millens?
(Isma Swastiningrum/E05)

Inibaru.id – Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah sebagaimana program rutin yang
dilakukan tahun sebelumnya membuka Posko Pengaduan THR Tahun 2020. Linna Staf
Hubungan Industrial Jamsos Disnakertrans mengatakan, sejak posko pengaduan
dibuka dari 11-20 Mei 2020, baru ada sepuluh data pelaporan secara offline.

“Ada 10 laporan. Ada yang dibayar bertahap, ada yang tak
diberi THR. Ada juga yang perusahaan THR hanya 50 persen, ini masih dalam proses,”
katanya pada Rabu (20/5).

Posko Pengaduan THR 2020 untuk wilayah Jawa Tengah masih terhitung sepi. Padahal pada masa pandemi ini banyak buruh terdampak Covid-19 yang nggak bisa mendapatkan THR-nya secara penuh atau terpaksa dicicil oleh perusahaan. Alasan sepinya kenapa ya?

Alasan Sepinya Posko Pengaduan THR Tahun 2020 di Jateng

Anggota FNKSDA Muhammad Azka Fahriza mengatakan, oleh para
ilmuwan di bidang yang terkait dengan wabah dan penanganan wabah di seluruh
dunia manusia diingatkan bahwa umur pandemi ini bisa jadi akan lama. Dalam konteks
Indonesia, solidaritas sosial sekarang menurut dia punya capaian dan peranan
signifikan dalam dua hal.

Pertama, menjadi satu inisiasi yang efektif untuk merespon
masalah kemanusiaan yang bukan nggak mungkin akan semakin mengerikan. Korbannya
terdiri dari orang-orang miskin, kelompok marjinal, dan kelas pekerja terutama
di level paling bawah.

Kedua, pemerintah, sistem politik oligarkis, dan semua aktor
dan komprador yang menopangnya hari ini gagal dalam memenuhi kebutuhan rakyat.
Menurutnya, Covid-19 telah menelanjangi adanya sistem politik yang korup.

“Pemerintah Indonesia seperti yang sekarang mulai
dimunculkan pemerintah melalui wacana pencabutan PSBB secara bertahap, lebih
dari cukup menjadi pra-kondisi terjadinya bencana kemanusiaan,” kata Azka,
Minggu (17/5).

Inisiator gerakan solidaritas Perempuan Bantu Perempuan untuk
buruh gendong di Yogyakarta Wulan Agustina Pamungkas bercerita, capaian nyata
yang pengin dicapai dari gerakan solidaritas yang dilakukan yaitu mengurangi
beban buruh gendong perempuan yang sampai saat ini masih harus bertahan hidup di
emperan belakang Pasar Beringharjo.

Ketika donasi disalurkan dalam bentuk makanan dan minuman siap
saji, respons para buruh gendong ini selalu baik. Mereka merasa sangat terbantu
dengan gerakan solidaritas, bahkan ketika Wulan menjalin komunikasi dengan
beberapa buruh dia kepengin nangis.

Berbeda dengan Wulan, sukarelawan Perempuan Bantu Perempuan bernama
Bagus Nur Akbar menerangkan, jika kegiatan volunteer
mengingatkannya pada masa kecilnya. Saat itu Bagus sering diajak oleh
ibunya membagi-bagikan sembako atau zakat dari rumah ke rumah.

“Ketika membantu orang sebetulnya kita diri sendiri. Orang lain tidak terpisah dari
kita. Membuat mereka tersenyum berarti
membuat diri tersenyum juga,” kata mahasiswa jurusan Filsafat yang berasal dari
Jakarta ini.

Kamu berminat mau bikin gerakan solidaritas sosial atau
menjadi relawan juga nggak, Millens? (Isma Swastiningrum/E05)

Inibaru.id – Gelombang
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tengah terjadi di masa Covid-19. Data dari
Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada 20 April 2020 menunjukkan, 2.084.593
pekerja yang berasal dari sekitar 100 ribu perusahaan terdampak karena adanya
wabah ini. Dari jumlah itu, 1,5 jutanya berpotensi menyumbang jumlah pekerja ke
sektor informal.

Hal ini memberi pukulan yang berarti bagi para buruh.
Gerakan-gerakan solidaritas pun muncul untuk membantu para pekerja yang
terdampak. Seperti yang dilakukan oleh para buruh dari Federasi Buruh Lintas
Pabrik (FBLP) serta dibantu oleh kawan-kawan dari Front Nahdliyin untuk
Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) dan Forum Islam Progresif (FIP).

Gerakan solidaritas tengah bermunculan di banyak kota sebagai respons penanganan darurat masyarakat terdampak Covid-19. Bentuknya bermacam-macam dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk berperan serta. 

Pentingnya Kepedulian Sosial pada Masa Covid-19

Mereka mengaku tenang dan biasa saja meski harus berkumpul
dengan sesama kuli karena sudah terbiasa. Lagipula, mereka sama-sama warga asal
Kelurahan Bambankerep. Hal tersebut bikin mereka mantap untuk tetap ngetem bareng menunggu pekerjaan.

“Karena terbiasa, saat bareng&nbsp; teman ya biasa aja. Kita waspada tetap ada
waspadanya, kalau kita orang-orang sendiri, bukan orang asing, jadi percaya saja,”
ujar Karyanto.

Namun, hal tersebut nggak berlaku bagi orang baru yang
datang ke kelompok mereka. Karyanto misalnya. Dia mengaku takut ketika harus
bertemu dengan orang baru.

“Kalau dari orang luar kita juga takut karena penyakitnya
nggak kelihatan,” tutur lelaki&nbsp; 43 tahun itu.

Meskipun sangat mungkin kegiatan berkerumun yang dilakukan oleh
mereka menjadi salah satu&nbsp; cara penularan
Covid-19, mereka mengaku tetap melakukan imbauan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Subagio, Karyanto, dan Rivan Panji kompak mengaku bahwa cuci tangan menjadi
ritual mereka sebelum dan sesudah memuat atau membongkar barang di pabrik.

“Habis bongkar cuci tangan, setiap pabrik sediakan tempat cuci
tangan. Sampai rumah langsung mandi,” aku Karyanto.

Lain lagi dengan Rivan Panji. Dirinya mengaku setelah
bekerja langsung pulang ke rumah. 

“Yang jelas mengurangi
kegiatan. Setelah kerja ya pulang di rumah,” tandasnya.

Dia menjelaskan kalau nggak ada maksud untuk kumpul-kumpul. Kerumunan yang nggak sengaja mereka ciptakan terjadi karena nggak ada pekerjaan selama pandemi. Hal ini juga diamini pimpinan KSPP Kuli unit Untung Suropati Ngatimin.

“Setiap perusahaan nggak ada pekerjaan. Jadi ya (kami) kelihatan
nongkrong,” pungkas Ngatimin.

Jadi jelas ya, mereka bukan bermaksud untuk nggak mematuhi peraturan. Keluar rumah hanya untuk mencari rezeki. Salut deh untuk mereka yang harus tetap turun ke jalan tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Eh, kalau kamu sudah menerapkan PKM belum, Millens? (Zulfa Anisah/E05)

Inibaru.id - Meski Pemerintah Kota Semarang mengimbau
masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah serta mematuhi protokol kesehatan,
masih saja ada warga yang turun ke jalan. Seperti yang terjadi di sebuah
gubuk di pinggir Jalan Untung Suropati Semarang. Bukannya menjaga jarak, para
lelaki paruh baya di sana malah asyik mengobrol tanpa memperhatikan jarak.

Para lelaki yang rerata berumur paruh baya ini mengaku tengah
menunggu pekerjaan dari&nbsp; beberapa pabrik
yang berada di sekitar tempat mereka berkumpul tersebut. Mereka mengaku
terpaksa keluar rumah dan bersama-sama menunggu pekerjaan datang meski dengan
cara berkerumun. Menurut salah seorang dari mereka, dalam sehari gubuk tersebut
bisa dipenuhi dengan 15 orang.

Tadinya saya berpikir orang-orang yang berkerumun di pinggir-pinggir jalan sengaja melanggar kebijakan physical distancing dan nggak takut dengan bahaya corona. Nyatanya, mereka yang rata-rata merupakan kuli ini terpaksa keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Tahu apa yang dilakukannya penuh risiko, mereka mengaku tetap melakukan protokol kesehatan dan was-was ketika bertemu orang baru.

Mereka yang Berkerumun Juga Takut Jika Bertemu Orang Baru

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menyampaikan, bantuan
dalam bentuk paket sembako ini bertujuan untuk membantu para buruh yang
terdampak wabah Covid-19. Selain itu, dia juga mengapresiasi buruh
karena bisa menjaga situasi dalam aksi.

"Terima kasih kepada 14 Serikat buruh yang berkumpul, bersatu, dan berkomitmen, meski dalam kondisi prihatin, tetap menjaga situasi kondusif," katanya. 

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Efendi menambahkan, kegiatan ini
merupakan bentuk saling tolong-menolong antarsesama. Setali tiga uang, pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para buruh yang bisa menjaga situasi tetap kondusif.

"Ke depan, bangsa ini harus dibangun secara
bersama-sama," ucapnya.

Sementara, sejalan dengan ucapan Kapolda dan Pangdam, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja
Nasional (KSPN) Jateng Nanang Setyono juga mengapresiasi TNI dan Polri yang hadir di
tengah wabah Covid-19 untuk membantu buruh yang terdampak. 

Menurutnya, ada 45
ribu buruh di Jawa Tengah yang terdampak Covid-19 karena di-PHK dan dirumahkan.

Pada peringatan yang kerap dikenal sebagai May Day ini, Nanang menyampaikan, kendati dibalut dengan acara baksos dan bagi-bagi masker, esensi dari aksi tetap dilangsungkan. Namun, lanjutnya, tuntutan bakal disampaikan dengan cara yang lebih kondusif serta tanpa keramaian.

“Kami tetap terus menuntut diberhentikannya omnibus law dan meminta kejelasan
payung hukum bagi para buruh yang sudah banyak di-PHK,” tegas Nanang.

Setelah acara seremonial, massa aksi kemudian bergerak ke Jalan Pahlawan. Di sana, para buruh membagi-bagikan masker kepada para pengendara yang terlihat nggak
mengenakan masker. Hal ini dilakukan guna mentaati imbauan Pemerintah dan WHO
tentang kewajiban menggunakan masker.

Wah, wah, Selamat May Day ya, Para Buruh!&nbsp;(Audrian F/E03)

Inibaru.id - Para buruh di Kota Semarang
yang terhimpun dalam Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) mengisi peringatan hari
buruh internasional dengan kegiatan bakti sosial. Pada kegiatan tersebut, buruh
mendapat sejumlah bantuan dari Polda , Kodam 4 Diponegoro, Kadin, dan Inti Jawa Tengah.

Diberikan langsung di pos Polisi Simpanglima, Kota Semarang, pada
Jumat (1/5/2020), bantuan diberikan kepada 14 perwakilan serikat buruh di Jawa Tengah yang menjadi bagian dari aksi masa Gerbang.

Penyerahan dihadiri Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ryko Amelza, Pangdam
IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Efendi, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah Kukrit
SW, dan Ketua Inti Jawa Tengah Gouw Andy Siswanto.&nbsp;

Nggak "memerah" seperti tahun-tahun sebelumnya, Hari buruh Internasional tahun ini digelar lebih "damai". Tanpa mengurangi esensi tuntutan, para buruh di Kota Semarang menjalankan aksi dengan penyaluran bantuan dari Polri-TNI dan Kadin Jawa Tengah.

Baksos dan Bagi Masker, May Day Kali Ini Terlihat Lebih Santuy!

Inibaru.id &ndash; Kata "buruh" mungkin sudah nggak asing lagi ditelingamu. Selama ini, sebagian masyarakat menganggap buruh sebagai pekerja kelas rendah. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, buruh nggak hanya sebutan bagi pekerja "kasar". Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain disebut buruh sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, dalam UU tersebut, buruh juga disejajarkan dengan pekerja. Hal ini diperkuat Agusmidah dalam penelitiannya pada 2010 silam. Dalam penelitian yang berjudul "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika, dan Teori", Agusmidah menyamakan posisi buruh dan pekerja.
Salah seorang staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah bahkan secara gamblang menyamakan definisi buruh, pekerja, dan karyawan. Hal itu diungkapkannya di sebuah tulisan di Antaranews.com (23/1/2014).
Lebih lanjut, Herdiansyah menjelaskan, kata buruh ini memiliki catatan panjang dalam sejarah. Makna kata tersebut dipengaruhi banyak hal, mulai dari sosial, politik, ekonomi, hingga budaya.
Pada masa Presiden Soekarno, istilah buruh sangat akrab di telinga masyarakat. Bahkan, istilah ini digunakan untuk menyebut semua orang yang bekerja baik di bidang industri maupun pemerintah dengan tujuan untuk mendapat upah.
Dalam struktur pemerintahan, Soekarno juga lebih memilih menggunakan istilah buruh ketimbang pekerja. Pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II (Juni 1947-Januari 1948), S.K. Trimurti diangkat sebagai Menteri Perburuhan. Ini membuktikan, istilah buruh pada masa itu memiliki citra positif.
Nah, istilah buruh ini mulai ditinggalkan sejak zaman Presiden Soeharto. Presiden ke-2 RI itu mengubah istilah Menteri Perburuhan menjadi Departemen Tenaga Kerja (sekarang Kementerian Tenaga Kerja). Menurut salah seorang akademisi Universitas Bina Nusantara Jakarta Sidharta dalam tulisannya yang dipublikasikan di Bussines-law.binus.ac.id (2015), hal tersebut agak masuk akal. Ini karena istilah tenaga kerja diambil dari terjemahan kata manpower yang meliputi semua orang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja.
Nggak berhenti sampai di situ, pergantian istilah ini juga terjadi dalam dinamika perkembangan serikat buruh di Indonesia. Pada tahun 1985, Kongres II Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) resmi mengganti kata buruh dengan pekerja. Mereka memutuskan mengubah nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Istilah buruh diganti dengan pekerja karena buruh dinilai memiliki citra menentang kekuasaan. Lebih lanjut, Sidharta mengungkapkan, dalam filsafat bahasa pilihan kata memang tidak bebas nilai. Diksi tidak lepas dari kekuasaan. Menurut Sidharta, penguasa kerap kali sengaja memilih dan memaksa penggunaan kata-kata tertentu untuk meneguhkan kekuasaannya atau memojokkan lawan politiknya. Jadi, wajar saja Millens kalau timbul kecurigaan bahwa pemilahan terminologi&nbsp;buruh, pekerja, pegawai, dan&nbsp;karyawan&nbsp;sengaja digunakan untuk memecah konsolidasi kekuatan kelompok ini dalam menghadapi penguasa dan pengusaha.
Namun, sudah semestinya istilah buruh disamakan dengan istilah pekerja, pegawai, maupun karyawan karena kedudukan mereka sama. Gimana, setuju? (Verawati Meidiana/E04)

Setiap tahun, Indonesia memperingati Hari Buruh Internasional. Peringatan itu bahkan sudah resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional. Eh, tapi siapa sih yang disebut buruh itu?