Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR masih memiliki waktu sekitar empat hingga lima bulan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan. Ia optimistis target tersebut dapat dicapai sebelum penutupan tahun.

Menurut Puan, pembahasan tetap perlu dilakukan secara cermat mengingat RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan baru dalam sistem hukum Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan sejumlah regulasi lain karena substansinya relatif baru. RUU tersebut tidak sekadar merevisi atau menyempurnakan aturan yang sudah ada.

Penyusunan RUU dimulai setelah Komisi III menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun naskah akademik dan draf RUU pada 16 September 2025. Dalam prosesnya, DPR telah melibatkan sedikitnya 50 narasumber serta melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah dan menyerap aspirasi dari daerah pemilihan.

Dari proses tersebut, DPR menemukan sejumlah persoalan dalam mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini. Di antaranya rendahnya pemulihan kerugian negara, cakupan aset yang masih terbatas, prosedur yang tersebar dalam sejumlah undang-undang, hingga pengelolaan aset sitaan dan hasil rampasan yang belum optimal.

Habiburokhman menyebut, berdasarkan data yang diterima Komisi III, pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi baru sekitar 20 persen dari total kerugian riil.

RUU Perampasan Aset nantinya mengatur sedikitnya empat jenis aset yang dapat dirampas negara, yakni aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana tindak pidana, barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset pengganti kerugian.

Selain itu, terdapat dua mekanisme perampasan aset yang disiapkan. Pertama, in personam, yaitu perampasan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku. Kedua, in rem, yaitu perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

“Dua konsep tersebut kita kombinasikan. Keseimbangan kepentingan hukum dan hak konstitusional warga atas harta benda,” ujar Habiburokhman.

Meski target pengesahan telah ditetapkan, pembahasan RUU Perampasan Aset masih harus melewati sejumlah tahapan legislasi.

Habiburokhman mengatakan, hingga Desember 2026 Komisi III akan melakukan rapat kerja bersama pemerintah dan harmonisasi. Selanjutnya, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) akan dilakukan melalui tim perumus dan tim sinkronisasi.

Setelah pembahasan tingkat pertama selesai, RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat kedua atau pengesahan menjadi undang-undang.

Dengan target 15 Desember 2026, DPR memiliki waktu sekitar dua pekan sebelum penutupan tahun untuk memastikan seluruh proses legislasi selesai.

“Komisi III berkomitmen bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan UU yang efektif, berkeadilan, dan kebermanfaatan dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif,” pungkas Habiburokhman. (Ike/E01)

Inibaru.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana rampung dan disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026.

Target tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR, Kamis (27/8/2026). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset akan mengikuti kalender DPR.

“Tadi sudah disampaikan menurut Kalender DPR RI paling lambat tanggal 15 Desember 2026, apakah dapat disetujui?” kata Dasco kepada peserta rapat. Pernyataan tersebut kemudian disetujui seluruh anggota yang hadir.

DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026 setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan bersama pemerintah.

DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026

“Layers” merujuk pada lapisan material yang menjadi bagian dari praktik artistik Horestes Vicha sekaligus lapisan narasi yang hadir dalam karya Ummi Damas. Sementara “Living” menggambarkan proses menjalani kehidupan yang terus berubah, berkembang, dan meninggalkan pengalaman pada setiap individu.

Horestes Vicha dikenal melalui eksplorasi material dalam praktik artistiknya. Proses, tekstur, serta hubungan antara material dan gagasan menjadi bagian penting dalam karya-karyanya.

Sementara itu, Ummi Damas mengeksplorasi narasi kehidupan dan pengalaman sehari-hari melalui karakter visual yang personal dan ekspresif. Pendekatan tersebut membuat karya kedua seniman memiliki karakter yang berbeda, tetapi tetap bertemu dalam gagasan mengenai pengalaman hidup.

Perbedaan itulah yang menjadi salah satu daya tarik Layers of Living. Pameran ini tidak berupaya menyatukan kedua seniman dalam satu gaya visual. Sebaliknya, masing-masing diberi ruang untuk menghadirkan praktik artistiknya sendiri dan menunjukkan bahwa pengalaman hidup dapat memiliki bentuk serta lapisan yang beragam.

General Manager ARTOTEL Gajahmada Semarang Rudy Adimulyo mengatakan, pameran tersebut merupakan bagian dari upaya ARTOTEL Gajahmada Semarang untuk terus mengembangkan ARTSPACE sebagai ruang kreatif yang terbuka bagi seniman dan masyarakat.

“Melalui Layers of Living, kami ingin kembali menghadirkan pengalaman seni yang tidak hanya dapat dinikmati secara visual, tetapi juga memberikan ruang bagi pengunjung untuk mengenal cerita dan perspektif di balik setiap karya. Kami berharap ARTSPACE dapat terus menjadi ruang yang mempertemukan seniman dengan publik dan menciptakan pengalaman yang relevan bagi para pengunjung,”

Pembukaan Layers of Living dihadiri oleh tamu undangan, media, komunitas kreatif, penikmat seni, serta relasi ARTOTEL Gajahmada Semarang. Rangkaian kegiatan meliputi sambutan, artist session bersama Horestes Vicha dan Ummi Damas, symbolic opening, serta guided exhibition tour.

Melalui sesi tersebut, pengunjung dapat mengenal karya secara lebih dekat sekaligus mendapatkan perspektif langsung dari kedua seniman mengenai proses dan gagasan yang melatarbelakangi karya mereka.

Selain menampilkan karya Horestes Vicha dan Ummi Damas, pameran ini juga menjadi bagian dari perjalanan ARTSPACE ARTOTEL Gajahmada Semarang dalam menghadirkan program seni secara berkelanjutan. Ruang tersebut diharapkan dapat terus menjadi tempat bertemunya seniman, komunitas, dan masyarakat serta membuka peluang kolaborasi di ekosistem kreatif.

Pameran Layers of Living dapat dikunjungi publik hingga 31 Oktober 2026 di ARTSPACE ARTOTEL Gajahmada Semarang, kawasan Gajahmada, dekat Simpang Lima Semarang.

Informasi mengenai pameran dan berbagai program ARTOTEL Gajahmada Semarang dapat diikuti melalui akun Instagram @artotelgajahmadasemarang. (Ike/E01)

Inibaru.id - ARTOTEL Gajahmada Semarang kembali menghadirkan ruang bagi seniman dan publik untuk bertemu melalui pameran Layers of Living. Duo exhibition ini mempertemukan Horestes Vicha dan Ummi Damas, dua seniman dengan pendekatan artistik yang berbeda dalam menerjemahkan pengalaman hidup ke dalam karya visual.

Pameran tersebut resmi dibuka melalui Opening Reception pada Kamis (27/8/2026) di ARTSPACE ARTOTEL Gajahmada Semarang. Kehadiran Layers of Living menjadi bagian dari komitmen ARTOTEL Group dalam menjadikan seni sebagai bagian dari pengalaman hospitality sekaligus membuka ruang pertemuan antara seniman, karya, komunitas, dan publik.

Layers of Living mengangkat kehidupan sebagai sebuah proses yang terus bergerak dan membentuk manusia melalui berbagai lapisan pengalaman. Gagasan tersebut tercermin dari dua kata dalam judul pameran.

ARTOTEL Gajahmada Semarang menghadirkan “Layers of Living”, pameran yang mempertemukan Horestes Vicha dan Ummi Damas untuk mengeksplorasi pengalaman hidup sebagai proses yang terus berubah dan membentuk manusia.

ARTOTEL Gajahmada Semarang Hadirkan “Layers of Living”, Pameran Dua Seniman dengan Perspektif Berbeda

Pasar Antik Triwindu merupakan destinasi paling legendaris bagi para pemburu barang antik di Solo. Berdiri sejak 1939, pasar ini telah menjadi salah satu ikon wisata budaya yang selalu ramai dikunjungi wisatawan maupun kolektor dari berbagai daerah.

Berlokasi di Jalan Diponegoro, Keprabon, Kecamatan Banjarsari, pasar ini hanya berjarak sekitar 300 meter dari Pura Mangkunegaran sehingga mudah dijangkau.

Di dalam bangunan dua lantai yang tertata rapi, pengunjung dapat menemukan beragam koleksi, mulai dari uang kuno, jam antik, lampu gantung klasik, piring porselen, topeng, hingga patung Loro Blonyo. Harga yang ditawarkan pun sangat beragam, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah untuk koleksi yang langka.

Jangan lupa menawar karena sistem tawar-menawar masih menjadi bagian dari tradisi jual beli di pasar ini.

2. Pasar Malam Ngarsopuro, Berburu Barang Vintage Sambil Menikmati Suasana Malam

Jika ingin menikmati pengalaman berburu barang antik dengan suasana berbeda, Pasar Malam Ngarsopuro bisa menjadi pilihan.

Pasar yang hanya buka pada akhir pekan ini berada di sepanjang Jalan Diponegoro, tepat di depan Pasar Antik Triwindu. Selain aneka kerajinan tangan dan batik, banyak pedagang yang menawarkan barang-barang antik, klithikan, serta berbagai koleksi bernuansa vintage.

Karena merupakan pasar rakyat, harga barang-barang berukuran kecil umumnya cukup terjangkau. Tak heran jika kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata malam favorit di Solo.

3. Toko Barang Antik di Kawasan Pasar Gede

Pasar Gede memang lebih dikenal sebagai pusat kuliner tradisional Solo. Namun, di kawasan sekitarnya terdapat sejumlah toko yang menjual barang-barang antik pilihan.

Koleksi yang ditawarkan antara lain perabot rumah tangga lawas, peralatan dapur berbahan tembaga, hingga berbagai pajangan klasik yang cocok dijadikan dekorasi rumah.

Lokasinya yang berada di kawasan Pasar Gede membuat pengunjung dapat sekaligus menikmati wisata kuliner setelah selesai berburu barang antik.

Agar pengalaman berburu barang antik semakin menyenangkan, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan.

Pertama, teliti keaslian barang sebelum membeli. Periksa material, kondisi fisik, hingga perkiraan usia benda karena tidak sedikit barang reproduksi yang dijual menyerupai koleksi antik.

Kedua, datanglah ke Pasar Antik Triwindu pada pagi hari, sekitar pukul 09.00. Selain suasana masih nyaman, pengunjung juga bisa lebih leluasa menjelajahi setiap kios sebelum pasar semakin ramai.

Terakhir, siapkan uang tunai. Meskipun sebagian pedagang sudah menerima pembayaran digital, transaksi tunai masih menjadi pilihan utama dan biasanya memudahkan proses tawar-menawar.

Dengan koleksi yang beragam dan atmosfer yang kental akan sejarah, Solo menjadi destinasi yang menarik bagi siapa saja yang ingin berburu barang antik sekaligus menikmati pesona budaya Kota Bengawan. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kota Solo tak hanya dikenal sebagai pusat budaya Jawa, tetapi juga menjadi surga bagi para pecinta dan kolektor barang antik. Berbagai benda bernilai sejarah, mulai dari uang kuno, perabot lawas, hingga keramik antik, bisa ditemukan di sejumlah sudut kota.

Menariknya, berburu barang antik di Solo bukan sekadar aktivitas belanja. Pengunjung juga dapat menikmati suasana kota yang sarat akan nilai sejarah dan budaya. Jika kamu berencana mencari barang-barang vintage atau koleksi antik, berikut beberapa tempat yang layak dikunjungi.

1. Pasar Antik Triwindu, Ikon Berburu Barang Antik di Solo

Solo memiliki sejumlah destinasi favorit untuk berburu barang antik, mulai dari Pasar Antik Triwindu hingga Pasar Malam Ngarsopuro yang menawarkan koleksi unik dengan nuansa sejarah.

Berburu Barang Antik di Solo? Ini 3 Tempat Favorit yang Wajib Dikunjungi Kolektor

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya di Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayarkan.

Dalam aturan tersebut, operator seluler diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan sendiri mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai kebutuhan.

Pilihan yang dapat diberikan antara lain akumulasi kuota (rollover), tanpa akumulasi kuota (non-rollover), perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana (refund). Operator juga dapat menyediakan bentuk perlindungan lain selama tidak merugikan pelanggan.

Meutya menilai aturan ini membawa perubahan dalam pola layanan telekomunikasi. Jika sebelumnya mekanisme layanan lebih banyak ditentukan operator, kini pelanggan harus diberikan ruang untuk memilih.

“Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” ujarnya.

Kebijakan tersebut juga menjadi respons pemerintah terhadap berbagai aduan masyarakat. Meutya menyebut masih ada operator yang belum sepenuhnya menerapkan keputusan MK mengenai perlindungan sisa kuota pelanggan.

Selain melindungi sisa kuota, Kemkomdigi mewajibkan operator memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai layanan yang mereka gunakan.

Informasi tersebut mencakup harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, masa berakhirnya layanan, hingga perlakuan terhadap sisa kuota.

Informasi itu harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan begitu, pelanggan dapat mengetahui hak serta pilihan layanan yang tersedia sebelum menentukan paket yang digunakan.

Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi agar pelanggan dapat dengan mudah mengecek penggunaan dan sisa kuota dari layanan yang dipilih.

Kemkomdigi memberikan batas waktu kepada operator hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban terkait aturan tersebut.

Setelah itu, operator juga diwajibkan melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban tersebut secara berkala, yakni satu kali setiap bulan.

Laporan tersebut akan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan Kemkomdigi untuk memastikan operator mematuhi ketentuan mengenai perlindungan sisa kuota dan penyediaan pilihan layanan bagi pelanggan.

Kemkomdigi selanjutnya akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan perkembangan layanan telekomunikasi tetap berjalan dengan menempatkan kepentingan dan perlindungan hak pelanggan sebagai bagian penting dalam ekosistem digital nasional. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kabar baik bagi pengguna layanan internet seluler. Pemerintah kini melarang operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan. Operator juga tidak boleh mengenakan biaya tambahan agar pelanggan dapat mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota. Surat edaran tersebut diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, kuota yang telah dibayar pelanggan merupakan hak yang harus mendapatkan perlindungan.

Pemerintah melarang operator menghanguskan sisa kuota internet pelanggan dan menarik biaya tambahan, sekaligus mewajibkan penyedia layanan memberikan pilihan perlindungan kuota.

Komdigi Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota Internet Pelanggan

Penelitian bertajuk From Manuscript to Digital Heritage: Preserving Nusantara Islamic Knowledge through the Digitalization of the Teungku Chik Lampaloh Manuscript (The Descendants Effort in Safeguarding Ancestor Master Piece) tersebut dipresentasikan dalam 10th International Library and Information Science Society Conference (I-LISS) 2026 di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada 26–28 Agustus 2026.

Kondisi fisik manuskrip menjadi salah satu alasan digitalisasi dilakukan. Sejumlah halaman mulai rapuh, sementara tulisan pada beberapa bagian telah memudar sehingga semakin sulit dibaca.

“Digitalisasi bukan hanya mengubah manuskrip menjadi bentuk digital, tetapi juga menjadi upaya menjaga pengetahuan yang terkandung didalamnya agar tetap dapat dipelajari dan diwariskan,” kata Nurrahmi, dikutip dari Kementerian Agama (Kemenag).

Selain faktor usia, bahan yang digunakan dalam penulisan manuskrip juga menjadi tantangan. Tinta berbasis besi yang lazim digunakan pada masa lalu berpotensi menimbulkan efek korosif pada kertas dalam jangka panjang.

Dengan adanya versi digital, kebutuhan untuk membuka dan menangani manuskrip asli secara berulang dapat dikurangi. Informasi yang tersimpan di dalamnya tetap bisa dipelajari tanpa harus terus-menerus menyentuh dokumen fisik.

Digitalisasi manuskrip dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pra-digitalisasi, digitalisasi, dan pasca-digitalisasi.

Tahap awal mencakup pemilihan manuskrip, verifikasi kepemilikan dan hak cipta, pencatatan data bibliografi, serta persiapan peralatan. Selanjutnya, manuskrip difoto dan hasil citranya diperiksa untuk memastikan kualitas dokumentasi.

Hasil tersebut kemudian dibuat menjadi file master, dilengkapi metadata, dikonversi, lalu dikemas dan didokumentasikan untuk penyimpanan jangka panjang.

Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembuatan salinan digital, tetapi juga mencakup aspek preservasi, pengelolaan metadata, dan penyebaran pengetahuan. Kerangka ini dinilai dapat diterapkan oleh perpustakaan, arsip, museum, maupun lembaga pengelola warisan budaya lainnya.

Menariknya, informasi berharga dalam manuskrip Teungku Chik Lampaloh tidak hanya terdapat pada teks utama Al-Qur’an. Catatan di tepi halaman, kolofon, anotasi, dan keterangan tambahan lainnya juga menjadi bagian penting yang dapat diteliti.

Bagian-bagian tersebut dikenal sebagai parateks. Kajian terhadap parateks manuskrip Teungku Chik Lampaloh sebelumnya dilakukan oleh tim peneliti UIN Ar-Raniry dan Al-Azhar University.

Dari catatan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai praktik keilmuan, proses pewarisan pengetahuan, jaringan ulama, hingga kondisi sosial-keagamaan masyarakat Aceh pada masa manuskrip itu ditulis.

Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar upaya menyelamatkan naskah lama dari kerusakan. Langkah tersebut juga menjaga rekaman perjalanan intelektual Islam di Aceh agar tetap dapat dipelajari oleh generasi berikutnya.

Penelitian mengenai manuskrip tersebut dipresentasikan dalam I-LISS 2026 di Malaysia. Dalam forum tersebut, Nurrahmi menampilkan kondisi dan isi manuskrip melalui sebuah video serta memperkenalkan prototipe rumah digital untuk menyimpan hasil digitalisasi.

Dokumentasi manuskrip turut melibatkan Masykur dari Pedir Museum Aceh dan Abdullah Maulani dari DREAMSEA. Zubaidah,&nbsp;Sekretaris Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry, juga mendampingi Nurrahmi dalam konferensi tersebut.

Presentasi penelitian mendapat apresiasi dari President I-LISS, Namtip Wipawin, serta perhatian peserta konferensi. Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pustakawan, pendidik, dan profesional bidang perpustakaan serta ilmu informasi dari berbagai negara.

Melalui digitalisasi, manuskrip Al-Qur’an peninggalan Teungku Chik Lampaloh tidak hanya dipertahankan sebagai benda bersejarah. Pengetahuan dan jejak kehidupan yang tersimpan di dalamnya juga mendapat kesempatan untuk terus dibaca, diteliti, dan diwariskan lintas generasi. (Ike/E01)

Inibaru.id – Sebuah manuskrip Al-Qur’an dari Aceh yang diperkirakan berusia sekitar 180 tahun kini mulai didigitalisasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga pengetahuan yang tersimpan di dalam naskah sekaligus mengurangi risiko kerusakan pada manuskrip aslinya.

Manuskrip tersebut merupakan peninggalan Teungku Chik Lampaloh atau Syekh Abdurrahman Lampaloh, salah seorang ulama Aceh. Naskah tulisan tangan ini tidak hanya memuat teks Al-Qur’an, tetapi juga berbagai catatan yang merekam tradisi keilmuan, jaringan pengetahuan, dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat pada masanya.

Digitalisasi manuskrip menjadi bagian dari penelitian Nurrahmi, mahasiswa Program Doktor Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, bersama Mujiburrahman, Syamsul Rijal, Zubaidah, dan Fathin Zhafira Fauzi.

Manuskrip Al-Qur’an peninggalan ulama Aceh Teungku Chik Lampaloh yang berusia sekitar 180 tahun mulai didigitalisasi untuk menjaga pengetahuan Islam yang tersimpan di dalamnya.

Manuskrip Al-Qur’an Berusia 180 Tahun dari Aceh Mulai Didigitalisasi

Rekening yang disiapkan pemerintah akan berbasis pada dua bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).

Tak hanya mendapatkan rekening, setiap penerima juga akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program tersebut.

Airlangga memastikan saldo tersebut tidak boleh berkurang karena biaya administrasi atau pungutan lain dari bank. Menurutnya, masyarakat juga dapat mencairkan dana tersebut.

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dengan mendorong masyarakat memiliki rekening bank sejak usia muda.

Rekening tersebut nantinya tidak hanya dapat digunakan untuk transaksi pribadi, tetapi juga berpotensi menjadi sarana penyaluran berbagai bantuan sosial pemerintah secara langsung. Dengan begitu, dana dari pemerintah dapat disalurkan dari Kementerian Keuangan ke rekening penerima.

Airlangga mengatakan, pemerintah masih menyiapkan teknis pelaksanaan program bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI, dan BSI.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah berharap perluasan akses rekening dan penggunaan pembayaran digital dapat ikut mendorong inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi syariah. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Nantinya, setiap warga negara yang memasuki usia 17 tahun akan mendapatkan rekening bank secara otomatis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian rekening tersebut akan dilakukan bersamaan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah akan memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke bank untuk membuka rekening.

"Semua otomatis dapat. Nanti kita kerja sama dengan Dukcapil," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Warga yang memasuki usia 17 tahun nantinya bakal mendapatkan rekening bank secara otomatis di BRI atau BSI, lengkap dengan saldo awal Rp50.000 yang bisa dicairkan.