Menurut Dirgayuza, Nanik telah menyampaikan langsung keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia memilih mundur dari jabatannya agar dapat memprioritaskan proses pemulihan kesehatannya.

Dalam unggahannya, Dirgayuza juga membagikan kesannya terhadap sosok Nanik yang telah dikenalnya sejak menjelang Pemilu 2014. Menurutnya, Nanik merupakan pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, terutama mereka yang menghadapi berbagai persoalan sosial.

"Lebih dari satu dekade saya melihat satu hal yang tidak pernah berubah darinya: ia tidak bisa diam ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan," tulisnya.

Ia menilai kepedulian tersebut tercermin dalam berbagai gagasan dan langkah yang pernah diinisiasi Nanik selama ini.

Dirgayuza juga mengungkap beberapa kontribusi Nanik di bidang kemanusiaan. Salah satunya adalah saat ia menyampaikan kasus Wilfrida Soik, pekerja migran Indonesia yang sempat terancam hukuman mati di Malaysia, kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut kemudian menjadi bagian dari upaya pembelaan terhadap Wilfrida.

Selain itu, Nanik juga disebut sebagai penggagas program becak listrik yang ditujukan bagi para pengayuh becak lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Nanik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional setelah pengunduran dirinya. Pemerintah juga belum menyampaikan mekanisme penunjukan pejabat pengganti untuk memimpin lembaga tersebut. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil agar ia dapat fokus menjalani pengobatan penyakit jantung yang tengah dideritanya.

Kabar pengunduran diri Nanik disampaikan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, melalui akun Instagram resminya, Rabu (22/7/2026).

"Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," tulis Dirgayuza.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatannya untuk fokus menjalani pengobatan penyakit jantung.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang Mengundurkan Diri, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

Berbeda dengan populasi macan tutul di kawasan lain, macan tutul jawa di Gunung Ungaran hidup dalam habitat yang terisolasi. Tidak adanya koridor penghubung dengan kawasan hutan lain membuat satwa ini tidak memiliki jalur untuk berpindah ketika habitatnya terganggu.

Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kawin sekerabat (inbreeding). Dalam jangka panjang, inbreeding dapat menyebabkan erosi genetik yang melemahkan daya tahan populasi terhadap perubahan lingkungan maupun penyakit hingga akhirnya memicu kepunahan lokal.

Meski kamera jebak belum berhasil merekam keberadaan macan tutul secara langsung, tim peneliti masih menemukan sejumlah tanda yang menunjukkan satwa ini masih bertahan di kawasan Gunung Ungaran. Bukti tersebut berupa bekas cakaran pada batang pohon sebagai penanda wilayah kekuasaan serta temuan feses di beberapa jalur jelajah.

Kelangsungan hidup macan tutul jawa semakin terancam akibat menyusutnya habitat alami. Kawasan Gunung Ungaran kini dikelilingi oleh lahan pertanian, perkebunan, hingga permukiman yang menyebabkan hutan terfragmentasi menjadi kantong-kantong kecil.

Selain itu, sebagian besar kawasan Gunung Ungaran masih berstatus sebagai hutan produksi dan hutan lindung, bukan kawasan konservasi. Status tersebut membuat aktivitas manusia, termasuk penggarapan lahan, masih cukup tinggi bahkan terus merangsek menuju kawasan yang lebih tinggi.

Ancaman lain datang dari menurunnya populasi satwa mangsa seperti rusa dan kancil akibat perburuan. Berkurangnya mangsa alami membuat macan tutul semakin kesulitan memperoleh makanan dan meningkatkan potensi konflik dengan manusia.

Melihat kondisi tersebut, para peneliti menilai perlindungan terhadap Gunung Ungaran perlu segera diperkuat. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah mengubah status kawasan menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) atau kawasan konservasi agar memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.

Selain itu, peningkatan kegiatan pemantauan juga dianggap penting. Penambahan kamera jebak hingga sekitar 40 unit dinilai akan membantu memperoleh data populasi yang lebih akurat sekaligus memantau pergerakan satwa di alam liar.

Bagi para peneliti, menyelamatkan macan tutul jawa bukan sekadar menjaga satu spesies endemik tetap hidup. Kehadiran predator puncak ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan kesehatan ekosistem hutan di Pulau Jawa.

Jika langkah konservasi tidak segera diperkuat, bukan tidak mungkin jejak cakaran yang kini masih ditemukan di batang-batang pohon Gunung Ungaran akan menjadi saksi terakhir keberadaan sang raja hutan di kawasan tersebut. (Ike/E01)

Inibaru.id - Nasib macan tutul jawa (Panthera pardus melas) di Gunung Ungaran, Jawa Tengah, semakin mengkhawatirkan. Satwa endemik Pulau Jawa tersebut diperkirakan hanya tersisa sekitar empat hingga tujuh individu, menjadikannya salah satu populasi paling rentan terhadap kepunahan.

Peneliti Ahli Utama Konservasi Keanekaragaman Hayati Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Hendra Gunawan, mengatakan populasi macan tutul jawa di Gunung Ungaran kini berada pada titik yang sangat kritis. Jumlah yang sangat sedikit membuat spesies ini rentan hilang akibat penyakit, bencana alam, maupun gangguan terhadap habitatnya.

"Hasil diskusi bersama peneliti Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Djarum Foundation menunjukkan populasinya diperkirakan tinggal hitungan jari. Keterbatasan kamera jebak menjadi kendala utama untuk memastikan jumlahnya. Idealnya dibutuhkan sekitar 40 unit kamera jebak agar pemantauan lebih efektif," ujar Hendra.

BRIN memperkirakan populasi macan tutul jawa di Gunung Ungaran hanya tersisa sekitar empat hingga tujuh ekor akibat habitat yang terisolasi dan berbagai ancaman terhadap kelestariannya.

Populasi Macan Tutul Jawa di Gunung Ungaran Tinggal 4–7 Ekor, Konservasi Dinilai Kian Mendesak

Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan oleh komputer menjadi perintah yang mengendalikan sarung tangan robotik. Dengan mekanisme ini, pasien dapat kembali menggerakkan tangannya melalui aktivitas otak, meski jalur saraf alaminya telah mengalami kerusakan.

Teknologi NEO memperoleh izin edar dari National Medical Products Administration (NMPA) pada Maret 2026. Persetujuan ini menjadikannya teknologi BCI invasif pertama yang mendapatkan izin komersial dari regulator nasional di China.

Keberhasilan tersebut dinilai menjadi tonggak penting bagi industri neuroteknologi sekaligus memperkuat posisi China dalam persaingan global mengembangkan teknologi antarmuka otak-komputer yang diprediksi akan memainkan peran besar di bidang kesehatan, rehabilitasi, hingga kecerdasan buatan (AI).

Langkah China ini membuat persaingan dengan Neuralink, perusahaan neuroteknologi milik Elon Musk, semakin menarik.

Neuralink sendiri menjadi sorotan dunia setelah berhasil menanamkan chip otak kepada manusia pertama dalam uji klinis pada 2024. Hingga awal 2026, perusahaan tersebut mengungkapkan telah memiliki 21 peserta uji klinis.

Meski demikian, teknologi Neuralink masih menunggu persetujuan dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat sebelum dapat dipasarkan secara luas.

Pengembangan antarmuka otak tidak hanya dilakukan melalui metode invasif yang memerlukan pembedahan.

Perusahaan teknologi Meta, misalnya, mengembangkan sistem Brain2Qwerty yang memanfaatkan large language model (LLM) untuk menerjemahkan aktivitas otak menjadi teks. Teknologi ini dirancang untuk membantu penyandang amyotrophic lateral sclerosis (ALS) dan penyakit neurodegeneratif lainnya agar tetap dapat berkomunikasi.

Sementara itu, perusahaan China BrainCo mengembangkan tangan prostetik bionik berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan teknologi electromyography (EMG) untuk mengubah sinyal otot menjadi gerakan.

Bagi China, pengembangan BCI bukan sekadar inovasi medis, tetapi juga bagian dari strategi teknologi nasional.

Pemerintah China telah memasukkan teknologi antarmuka otak-komputer sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan lima tahunan terbaru. Bidang ini ditempatkan sejajar dengan pengembangan komputasi kuantum, robot berbasis AI, fusi nuklir, dan berbagai teknologi strategis lainnya.

Jika pengembangannya terus menunjukkan hasil positif, BCI berpotensi menjadi teknologi yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan perangkat digital sekaligus membuka harapan baru bagi pasien dengan gangguan saraf dan kelumpuhan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Persaingan pengembangan teknologi brain-computer interface (BCI) atau antarmuka otak-komputer memasuki babak baru. China mengklaim berhasil melakukan implantasi BCI komersial pertama di dunia kepada seorang pasien, membuka peluang baru bagi teknologi yang memungkinkan otak manusia berkomunikasi langsung dengan perangkat elektronik.

Pencapaian tersebut diumumkan setelah perusahaan neuroteknologi asal China, Neuracle (Borui Kang Medical Technology), sukses menanamkan perangkat bernama Neural Electronic Opportunity (NEO) kepada seorang pasien yang mengalami kelumpuhan tangan akibat cedera sumsum tulang belakang selama sekitar satu dekade.

Perangkat berukuran menyerupai koin itu ditanam melalui operasi pada permukaan korteks sensorimotor otak. Delapan elektroda di dalamnya berfungsi menangkap aktivitas listrik neuron ketika pasien membayangkan menggerakkan tangannya.

China mengklaim berhasil melakukan implantasi brain-computer interface (BCI) komersial pertama di dunia, memperkuat persaingan pengembangan teknologi chip otak dengan Neuralink milik Elon Musk.

China Klaim Berhasil Komersialkan Chip Otak, Babak Baru Persaingan dengan Neuralin

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Nuri Achadiyanti, mengatakan dewan juri telah menetapkan lima karya terbaik. Juara pertama diraih peserta berkode SP-022 dengan karya Cahaya Pradipta Penanda Gerbang Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi juara kedua ditempati karya Watujaga, sementara juara ketiga diraih desain Catur Gatra Tunggal: Penanda Perbatasan DIY. Adapun Harapan I dan Harapan II masing-masing diberikan kepada karya Ngayomi Budaya Kukuh dan Regol Keistimewan Yogyakarta.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menilai tingginya antusiasme peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya memperkuat identitas ruang Yogyakarta.

"Sesuai pesan Bapak Gubernur, ini bukan cuma soal batas fisik. Ada pesan budaya di dalamnya," ujar Ni Made, dilansir dari JogjaProv.

Ia berharap hasil sayembara tidak berhenti sebagai konsep semata, melainkan dapat diwujudkan menjadi pembangunan nyata yang memperkuat citra DIY sebagai daerah yang berbudaya dan memiliki karakter kuat.

Terinspirasi Cahaya Matahari di Perbukitan Kapur

Di balik desain yang berhasil menjadi juara, tersimpan kisah sederhana. Marcelo Diaz Octavianus mengaku sempat mengalami kebuntuan ide sebelum akhirnya melakukan survei langsung ke kawasan Rongkop, Gunungkidul.

Saat berada di lokasi, ia melihat cahaya matahari yang menembus celah perbukitan kapur. Pemandangan tersebut kemudian menjadi inspirasi utama lahirnya konsep Cahaya Pradipta.

"Cahaya Pradipta merupakan cahaya yang menerangi. Saat survei di lokasi, saya melihat gunung kapur yang terbelah dan di tengahnya terlihat cahaya matahari. Dari situ saya mendapatkan inspirasi bahwa cahaya tersebut seperti menuntun saya menuju sesuatu yang baik, menuju Jogja," ungkap Marcelo.

Konsep tersebut kemudian diterjemahkan menjadi sebuah penanda perbatasan yang menonjolkan simbol cahaya sebagai elemen utama. Menurut Marcelo, cahaya tidak hanya menjadi unsur estetika, tetapi juga melambangkan keramahan, harapan, dan keterbukaan Yogyakarta bagi siapa pun yang memasuki wilayahnya.

Ia juga menambahkan berbagai unsur khas Yogyakarta ke dalam desain agar masyarakat dapat langsung merasakan identitas kota tersebut sejak memasuki kawasan perbatasan.

Ketua Dewan Juri, Prof. Ar. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., menjelaskan proses seleksi berlangsung cukup panjang. Sejak dibuka pada April 2026, sayembara ini menarik sekitar 400 pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah melalui proses verifikasi, sebanyak 124 karya dinyatakan memenuhi syarat sebelum akhirnya disaring menjadi 10 besar dan lima finalis terbaik.

Menurut Ikaputra, Cahaya Pradipta memiliki karakter visual yang kuat serta menawarkan potensi besar untuk dikembangkan pada tahap perancangan berikutnya.

"Salah satu kelebihan karya ini adalah kesan pertama yang muncul ketika melihat tetenger tersebut. Bentuknya cukup unik dan tidak biasa. Secara visual, baik pada siang maupun malam hari, karya ini sudah terlihat sangat kuat, unik, dan spektakuler," katanya.

Ia menambahkan bahwa dewan juri tidak hanya menilai aspek estetika, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan konstruksi, pemilihan material, kesesuaian dengan lingkungan, hingga kemampuan desain dalam merepresentasikan nilai-nilai budaya DIY.

Sayembara ini difokuskan untuk mencari desain penanda perbatasan di dua koridor strategis bagian selatan DIY, yakni kawasan Rongkop di Kabupaten Gunungkidul dan Sindutan di Kabupaten Kulon Progo.

Ke depan, karya pemenang akan menjadi referensi utama dalam pengembangan sekaligus pembangunan penanda perbatasan di kedua lokasi tersebut.

Lebih dari sekadar gerbang masuk, penanda perbatasan ini diharapkan menjadi wajah pertama yang menyambut masyarakat maupun wisatawan saat memasuki Yogyakarta. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat identitas ruang, menegaskan citra Keistimewaan DIY, sekaligus menjadi landmark baru yang memadukan nilai budaya, arsitektur, dan semangat kemajuan daerah. (Ike/E01)

Inibaru.id - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selangkah lebih dekat memiliki landmark baru di kawasan perbatasannya. Desain bertajuk "Cahaya Pradipta Penanda Gerbang Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta" karya Marcelo Diaz Octavianus resmi terpilih sebagai juara pertama Sayembara Pradesain Penanda Perbatasan DIY 2026.

Mengutip laman resmi JogjaProv, karya tersebut dipilih setelah melalui proses penjurian yang ketat dan mendapatkan persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Dewan Juri Kehormatan. Penetapan pemenang diumumkan dalam penjurian tahap final yang digelar di Ruang Gadri Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Senin (20/7).

Sayembara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY itu bertujuan menghadirkan penanda perbatasan yang tidak hanya berfungsi sebagai gerbang wilayah, tetapi juga merepresentasikan identitas, filosofi, serta nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta.

Desain "Cahaya Pradipta" karya Marcelo Diaz Octavianus resmi menjadi juara Sayembara Pradesain Penanda Perbatasan DIY 2026 dan akan menjadi acuan pembangunan landmark baru yang merepresentasikan identitas serta Keistimewaan Yogyakarta.

Penanda Perbatasan Baru DIY Segera Dibangun, Desain "Cahaya Pradipta" Terinspirasi Cahaya Matahari di Gunungkidul

Perbedaan paling mendasar terletak pada bahan utama pembuatannya.

Putu Bambu dibuat dari tepung beras yang dicampur air dan pewarna alami pandan hingga membentuk butiran-butiran kasar. Adonan ini kemudian dikukus sebelum dimasukkan ke dalam cetakan bambu.

Sementara itu, Putu Ayu menggunakan tepung terigu yang dicampur santan, gula, air, dan pewarna pandan hingga menjadi adonan yang lebih lembut sebelum dikukus.

Putu Bambu identik dengan isian gula merah atau gula kelapa yang akan meleleh saat matang. Setelah dikukus, kue ini disajikan dengan taburan kelapa parut sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis dan gurih.

Sebaliknya, Putu Ayu tidak memiliki isian. Gula sudah dicampurkan langsung ke dalam adonan, sedangkan kelapa parut ditempatkan di bagian atas cetakan sehingga menyatu dengan kue setelah dikukus.

Sesuai namanya, Putu Bambu dicetak menggunakan potongan bambu berongga. Cetakan tradisional ini menjadi ciri khas yang sulit dipisahkan dari kue putu.

Adapun Putu Ayu menggunakan cetakan berbentuk bunga yang umumnya terbuat dari plastik atau logam. Bentuk inilah yang membuat tampilannya lebih menarik dan rapi.

Salah satu ciri khas pedagang Putu Bambu adalah suara uap yang melengking dari alat kukusnya. Suara tersebut bahkan menjadi penanda yang akrab di telinga masyarakat saat pedagang berkeliling.

Putu Bambu dikukus menggunakan alat khusus berbahan kaleng dengan lubang-lubang tempat meletakkan bambu cetakan.

Sementara itu, Putu Ayu cukup dikukus menggunakan panci kukusan biasa hingga matang.

Putu Bambu paling nikmat disantap saat masih hangat karena gula merah di dalamnya masih meleleh. Kue ini biasanya menjadi teman minum teh atau kopi di pagi maupun sore hari.

Berbeda dengan itu, Putu Ayu tetap lezat dinikmati meski sudah dingin. Teksturnya yang lembut membuatnya cocok dijadikan camilan kapan saja.

Saat ini, pedagang Putu Bambu semakin sulit ditemukan. Selain proses pembuatannya yang cukup rumit, biaya produksi dan tenaga yang dibutuhkan juga relatif lebih besar.

Sebaliknya, Putu Ayu masih mudah dijumpai di pasar tradisional, toko kue, hingga swalayan karena proses pembuatannya lebih praktis dan mudah diproduksi dalam jumlah banyak.

Di balik kelezatannya, kedua jajanan ini juga memiliki sejarah yang berbeda.

Putu Bambu dipercaya berasal dari makanan yang dikenal sebagai XianRoe Xiao Long pada masa Dinasti Ming di Tiongkok. Kala itu, isian kue menggunakan kacang hijau. Saat masuk ke Nusantara, khususnya pada masa Kerajaan Mataram, isiannya kemudian berubah menjadi gula Jawa yang lebih mudah diperoleh masyarakat.

Sementara itu, Putu Ayu diyakini berkembang di Kudus, Jawa Tengah, sejak masa kolonial Belanda. Kue ini kerap disajikan dalam berbagai perayaan maupun acara keluarga.

Nama Putu Ayu sendiri memiliki makna yang indah. Kata putu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bunga atau puspa, sedangkan ayu dalam bahasa Jawa berarti cantik. Tak heran jika bentuk kue ini menyerupai bunga yang cantik dan menjadi salah satu jajanan pasar favorit hingga sekarang.

Meski berbeda dalam banyak hal, baik Putu Bambu maupun Putu Ayu sama-sama menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Indonesia yang patut terus dilestarikan. Jadi, lain kali saat melihat jajanan berwarna hijau di pasar, Kawan Inibaru sudah tidak akan tertukar lagi, bukan? (Ning/E01)

Inibaru.id - Sekilas, Putu Bambu dan Putu Ayu memang tampak mirip. Sama-sama berwarna hijau, menggunakan kelapa parut, dan termasuk jajanan tradisional yang mudah dijumpai di pasar. Tak heran jika masih banyak orang yang mengira keduanya adalah kue yang sama.

Padahal, Putu Bambu dan Putu Ayu memiliki perbedaan cukup mencolok, mulai dari bahan baku, cara pembuatan, hingga sejarahnya. Berikut beberapa perbedaannya.

Meski sama-sama berwarna hijau dan bertabur kelapa parut, Putu Bambu dan Putu Ayu memiliki perbedaan dari bahan, cara pembuatan, penyajian, hingga sejarah asal-usulnya.

Sering Dianggap Sama, Ternyata Putu Bambu dan Putu Ayu Punya Banyak Perbedaan

Perlu diketahui, perubahan dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 hanya menyangkut besaran tarif PNBP. Adapun persyaratan maupun prosedur kehilangan kewarganegaraan Indonesia tetap mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut, permohonan kehilangan kewarganegaraan hanya dapat diajukan oleh WNI yang telah berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, berdomisili di luar negeri, serta dipastikan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) setelah status WNI dilepaskan.

Permohonan diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Pemohon juga diwajibkan mengisi formulir elektronik melalui sistem Kementerian Hukum serta menyerahkan dokumen fisik yang dipersyaratkan.

Beberapa dokumen yang harus dilampirkan antara lain:

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia kini juga dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa pemohon tidak memiliki tunggakan pajak maupun sedang tersangkut perkara pidana. Selain itu, setiap permohonan akan dibahas bersama sekitar 14 hingga 15 kementerian dan lembaga sebelum diputuskan.

Dengan mekanisme tersebut, tidak semua permohonan otomatis disetujui meskipun seluruh dokumen telah diajukan.

Supratman mengatakan kenaikan tarif bukan dilakukan secara tiba-tiba. Salah satu alasan utamanya adalah mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum.

Saat ini kementerian tersebut mengelola sekitar 530 layanan publik berbasis digital yang memerlukan biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.

Ia juga menilai kenaikan biaya tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap masyarakat secara umum. Pasalnya, jumlah pemohon pelepasan kewarganegaraan relatif sedikit.

Selain biaya pelepasan kewarganegaraan, pemerintah juga menaikkan tarif permohonan menjadi Warga Negara Indonesia melalui mekanisme naturalisasi, dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp75 juta.

Penyesuaian tarif PNBP dilakukan di tengah meningkatnya penerimaan negara dari layanan administrasi hukum.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya berhasil menyelesaikan lebih dari 11,38 juta layanan, atau sekitar 99,52 persen dari seluruh permohonan yang masuk.

Sementara itu, realisasi PNBP Ditjen AHU pada 2025 mencapai sekitar Rp1,2 triliun, atau 110,95 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut ditopang oleh 148 jenis layanan berbasis digital yang kini dapat diakses masyarakat secara daring.

Menurut Widodo, tren penerimaan PNBP terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya layanan digital yang disediakan pemerintah.

Kenaikan tarif memang menjadi sorotan publik. Namun, pada praktiknya, pelepasan kewarganegaraan Indonesia bukanlah proses yang dapat dilakukan secara mudah.

Selain harus memenuhi syarat administratif dan hukum yang ketat, pemohon juga harus sudah memiliki jaminan memperoleh kewarganegaraan negara lain agar tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian, perubahan tarif ini pada dasarnya hanya menjadi salah satu bagian dari keseluruhan proses yang memang sejak awal dirancang secara selektif. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri. Jika sebelumnya tarif yang dikenakan sebesar Rp1 juta, kini warga negara Indonesia (WNI) yang ingin melepaskan status kewarganegaraannya harus membayar Rp5 juta.

Kenaikan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Aturan itu telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 2 Juli 2026. Setelah melewati masa transisi selama 30 hari, ketentuan tersebut resmi berlaku mulai 1 Agustus 2026.

Dalam lampiran PP tersebut disebutkan bahwa tarif permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp5 juta untuk setiap permohonan.

Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Kenaikan tarif PNBP ini hanya mengubah besaran biaya, sementara syarat dan prosedur pelepasan status WNI tetap mengacu pada aturan yang berlaku.