Berikut beberapa fakta menarik tentang mi ayam Wonogiri yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Berakar dari Akulturasi Kuliner Tionghoa

Mi ayam Indonesia memiliki hubungan erat dengan tradisi kuliner Tionghoa. Kedatangan masyarakat Tionghoa ke Pulau Jawa sejak abad ke-19 turut membawa tradisi mengolah bakmi yang kemudian beradaptasi dengan bahan dan selera masyarakat setempat.

Dalam tradisi kuliner Tionghoa, bakmi umumnya menggunakan daging dan minyak babi. Ketika berkembang di Indonesia, penyajiannya mengalami penyesuaian. Daging ayam berbumbu kecap serta minyak ayam kemudian menjadi bagian penting dari racikan mi ayam yang dikenal luas saat ini.

Proses tersebut membuat mi ayam Indonesia memiliki karakter tersendiri. Meski berakar dari tradisi kuliner Tionghoa, cita rasanya berkembang mengikuti kekayaan bumbu Nusantara dan kebiasaan makan masyarakat Indonesia.

Mi ayam Wonogiri umumnya disajikan dengan mi rebus, potongan ayam berbumbu, sawi, dan daun bawang. Dalam sejumlah penyajian, bakso dan pangsit juga menjadi pelengkap.

Kunci cita rasanya salah satunya terletak pada minyak ayam. Racikan ini dapat dibuat dari minyak sayur dan kulit ayam yang dipadukan dengan berbagai bumbu, seperti bawang putih, jahe, lada, dan ketumbar.

Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih dengan sentuhan manis yang khas. Mienya pun cenderung kenyal sehingga memberikan tekstur yang menjadi ciri tersendiri.

Menariknya, cita rasa mi ayam Wonogiri tetap dapat ditemukan di berbagai kota meski dibuat jauh dari daerah asalnya. Hal tersebut tidak lepas dari tradisi merantau yang kemudian ikut menyebarkan racikan tersebut.

3. Perantau Jadi Bagian Penting dari Perkembangannya

Popularitas mi ayam Wonogiri tidak bisa dilepaskan dari perjalanan masyarakatnya ke berbagai daerah. Pada 1980-an, sejumlah warga Wonogiri merantau dan bekerja di warung-warung mi ayam, termasuk di Jakarta.

Dari pengalaman tersebut, mereka tidak hanya belajar membuat dan meracik mi ayam, tetapi juga memahami cara menjalankan usaha kuliner. Pengetahuan itu kemudian menjadi bekal ketika mereka membuka usaha sendiri.

Krisis ekonomi pada 1998 turut mendorong sebagian perantau kembali ke daerah asal. Sebagian di antaranya kemudian mengembangkan usaha mi ayam di Wonogiri.

Dari sinilah usaha mi ayam semakin berkembang dan menyebar. Para penjual membawa keterampilan sekaligus identitas daerahnya ketika kembali merantau ke berbagai kota.

Warung-warung mi ayam tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari sumber penghasilan keluarga. Pada saat yang sama, keberadaan para pedagang ikut membuat nama Wonogiri semakin dikenal melalui kulinernya.

4. Wonogiri Mengukuhkan Diri sebagai Ibu Kota Mi Ayam Bakso

Pada Juli 2026, melalui Festival Mi Ayam Bakso Wonogiri 2026, Wonogiri&nbsp;mendeklarasikan diri sebagai Ibu Kota Mi Ayam Bakso Indonesia.

Festival tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan lebih jauh mi ayam dan bakso sebagai bagian dari identitas kuliner Wonogiri. Lebih dari 50 stan mi ayam turut ambil bagian bersama sejumlah UMKM lokal.

Salah satu momen yang menarik perhatian dalam festival itu adalah pembagian 5.555 porsi mi ayam secara gratis. Aksi tersebut sekaligus mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Bagi pemerintah daerah, mi ayam dan bakso bukan sekadar makanan yang mudah ditemukan di berbagai kota. Keduanya telah menjadi bagian dari perjalanan ekonomi masyarakat Wonogiri, terutama para perantau yang membawa kuliner tersebut ke berbagai penjuru Indonesia.

Keberadaan mi ayam Wonogiri menunjukkan bagaimana sebuah kuliner dapat tumbuh melampaui daerah asalnya. Berawal dari proses akulturasi budaya, berkembang melalui tangan para perantau, hingga dikenal luas di berbagai penjuru Indonesia, semangkuk mi ayam menjadi salah satu cara Wonogiri memperkenalkan identitasnya. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kalau melihat spanduk warung mi ayam di berbagai kota di Indonesia, tulisan “Wonogiri” rasanya bukan pemandangan yang asing. Dari warung sederhana hingga kedai yang lebih modern, nama Wonogiri kerap melekat pada sajian mi ayam yang menjadi favorit banyak orang.

Popularitas tersebut ternyata punya cerita panjang. Mi ayam Wonogiri tidak hanya soal semangkuk mi dengan topping ayam, tetapi juga berkaitan dengan sejarah akulturasi budaya dan perjalanan para perantau dari Wonogiri yang membawa kuliner tersebut ke berbagai daerah.

Kuatnya hubungan tersebut membuat mi ayam dan bakso menjadi bagian dari identitas kuliner Wonogiri. Bahkan, Kabupaten Wonogiri kini dikenal sebagai Ibu Kota Mi Ayam Bakso Indonesia setelah mendeklarasikan status tersebut dalam sebuah festival kuliner.

Mi ayam Wonogiri punya sejarah panjang yang dipengaruhi akulturasi budaya dan perjalanan para perantau hingga akhirnya menjadi salah satu identitas kuliner daerah.

Dari Kuliner Perantauan hingga Jadi Identitas Daerah, Ini Fakta Menarik Mi Ayam Wonogiri

“Di SKCK Polri ini kita sudah masuk di super app. Data yang sudah terkoneksi antara lain Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan BPJS. Ke depan pasti akan bergabung dengan yang lain-lainnya,” ujar Ibrahim dalam FGD dan Joint Commitment Transformasi Layanan SKCK di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Pengembangan layanan SKCK secara daring dirancang untuk mengurangi kebutuhan pemohon bertemu langsung dengan petugas kepolisian. Nantinya, setelah proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi, pemohon dapat mencetak SKCK menggunakan barcode yang dihasilkan sistem.

“Roh dari SKCK full online ini adalah menghilangkan pertemuan antara pemohon dengan petugas kepolisian. Pada saat pencetakan blanko SKCK, bisa di mana saja. Tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup dengan aplikasi SKCK online dan barcode yang dihasilkan,” jelas Ibrahim.

Konsep pencetakan mandiri tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba. Polri telah menggunakan 10 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jakarta untuk menguji mekanisme pencetakan SKCK.

Pengembangan layanan ini akan dilanjutkan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, serta berbagai aspek teknis lainnya.

Transformasi layanan SKCK juga melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam FGD tersebut, sejumlah instansi turut terlibat, antara lain BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kementerian PANRB.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan integrasi tersebut merupakan upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses salah satu layanan dasar.

“Inisiatif yang dilakukan oleh Baintelkam Polri ini merupakan sebuah inisiatif untuk mengkolaborasikan dan mengintegrasikan layanan SKCK yang merupakan salah satu layanan dasar bagi masyarakat, agar masyarakat dimudahkan ke depan,” kata Ismail.

Menurut Ismail, pemerintah sebenarnya telah memiliki teknologi yang dapat mendukung integrasi data antarinstansi. Tantangan berikutnya adalah memperkuat pola pikir kolaboratif di antara kementerian dan lembaga.

“Semangat yang sama, yaitu menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Sehingga pengintegrasian itu akan mengubah jargon kami, saya, dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi jargon kita,” ujarnya.

Selain membahas transformasi layanan, kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Commitment terkait pengembangan layanan SKCK. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, proses pengurusan SKCK diharapkan dapat dilakukan lebih praktis tanpa mengharuskan masyarakat mendatangi kantor polisi untuk setiap tahap layanan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Masyarakat nantinya tak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk mencetak Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Polri tengah mengembangkan layanan SKCK secara penuh daring yang memungkinkan dokumen tersebut dicetak secara mandiri.

Layanan ini menjadi bagian dari transformasi SKCK yang telah terintegrasi dengan sejumlah basis data kementerian dan lembaga. Saat ini, sistem tersebut telah terhubung dengan data Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, hingga BPJS.

Agen Intelijen Kepolisian Utama Tingkat II Baintelkam Polri Brigjen Pol Achmad Ibrahim mengatakan integrasi tersebut dilakukan melalui layanan SKCK dalam super app Polri.

Polri tengah mengembangkan layanan SKCK secara daring yang memungkinkan masyarakat mencetak dokumen secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor polisi.

SKCK Bakal Bisa Dicetak Sendiri, Tak Perlu Lagi ke Kantor Polisi

Bupati Sam’ani mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan pertunjukan tersebut. Baginya, pencatatan rekor MURI menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kudus sekaligus menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap warisan daerah.

“Terima kasih dan apresiasi kepada PT Nojorono, YKB Nojorono, para penari, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelestarian budaya Kudus. Hari ini kita menunjukkan bahwa Caping Kalo bukan hanya benda budaya, tetapi juga memiliki nilai seni dan sejarah yang perlu terus kita jaga,” ujar Bupati Sam’ani.

Tantangan pelestarian Caping Kalo nggak hanya berkaitan dengan bagaimana menjaga tradisi pembuatannya, tetapi juga memastikan kerajinan tersebut tetap memiliki keberlanjutan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya mengembangkan keterampilan para perajin sekaligus memperluas peluang pemasarannya.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengadakan pelatihan pembuatan Caping Kalo melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kudus. Program tersebut dilengkapi dengan pelatihan pemasaran agar para perajin nggak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga mempunyai bekal untuk mengembangkannya sebagai sumber penghasilan.

“Pelestarian harus berjalan beriringan dengan pengembangan. Karena itu, selain keterampilan membuat Caping Kalo, pemasaran juga perlu diperkuat agar keberadaannya tetap hidup dan tidak punah,” jelasnya.

Pengenalan budaya Kudus juga dilakukan melalui kebijakan penggunaan busana adat setiap tanggal 23. Kebijakan ini diharapkan dapat mendekatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dengan kekayaan budaya daerah, termasuk Caping Kalo.

Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha turut memberikan perhatian terhadap keberadaan Caping Kalo. Ia mengaku terkesan melihat perlengkapan tradisional tersebut berpadu dengan busana adat Kudus dalam pertunjukan Tari Lajur Caping Kalo.

“Saya terkesima dengan Caping Kalo dan busana adat Kudus. Mendengar aspirasi bahwa Caping Kalo terancam punah, hari ini kita melihat bagaimana masyarakat Kudus menjadikannya bagian dari sebuah karya seni yang luar biasa,” ungkap Giring.

Menurut Giring, pertunjukan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan pelestarian Caping Kalo. Ia berharap pengakuan melalui rekor MURI dapat menjadi langkah awal untuk memperluas pengakuan terhadap warisan budaya tersebut.

“Caping Kalo dalam bentuk tari yang dicatat dalam rekor MURI, teman-teman, menjadi bagian dari sejarah. Saya melihat masa depan Caping Kalo akan cerah setelah rekor MURI ini. Kita akan mengupayakan Caping Kalo menjadi Warisan Budaya Takbenda nasional,” katanya.

Giring juga menyoroti peran anak muda dalam memperkenalkan kebudayaan daerah. Menurutnya, media sosial bisa dimanfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas sehingga kesenian tradisional nggak hanya dikenal di lingkungan asalnya.

“Saya mengajak anak-anak muda untuk melestarikan budaya ini. Silakan bagikan melalui semua media sosial agar Tari Lajur Caping Kalo dan budaya Kudus bisa dikenal dan mendunia,” ajaknya.

Selain membahas pelestarian Caping Kalo, Giring menyampaikan rencana perbaikan Museum Kretek dan Museum Patiayam di Jawa Tengah. Pembenahan kedua museum tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan ruang edukasi sekaligus memperkuat pelestarian budaya di Kudus.

Penetapan Tari Lajur Caping Kalo sebagai rekor dunia dilakukan setelah proses verifikasi oleh MURI. Kepala atau Senior Representative MURI Wilayah Semarang dan Jawa Tengah, Ari Andriani, menyebut Kudus sebelumnya juga pernah mencatatkan prestasi di lembaga tersebut.

“Untuk Kabupaten Kudus, ini bukan yang pertama kali. Pada kesempatan ini MURI kembali hadir untuk memberikan apresiasi terhadap semangat pelestarian budaya yang sungguh luar biasa,” kata Ari.

Ari menjelaskan, jumlah peserta yang diajukan pada awalnya sebanyak 477 orang. Namun, setelah proses verifikasi dilakukan, terdapat 670 penari yang memenuhi ketentuan pencatatan.

“Dari 477 peserta yang diusulkan, setelah kami verifikasi ada 670 penari. Mereka tidak hanya menari, tetapi juga menunjukkan seni budaya warisan leluhur melalui gerakan yang indah dan selaras,” jelasnya.

MURI kemudian menetapkan pencapaian tersebut sebagai rekor dunia, bukan sekadar rekor nasional. Keputusan itu didasarkan pada Tari Lajur Caping Kalo yang dinilai merepresentasikan simbol budaya Kabupaten Kudus.

“Mengingat tarian ini merupakan tarian yang menceritakan simbol budaya Kudus, maka oleh Ketua Umum MURI capaian ini tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, tetapi dibukukan sebagai rekor dunia,” tegasnya.

Ari berharap pencapaian tersebut dapat mendorong masyarakat untuk terus memperkenalkan kebudayaan daerah kepada khalayak yang lebih luas.

“Semoga capaian ini menjadi pemantik semangat untuk mengenalkan kebudayaan kita,” pungkas Ari.

Rekor yang ditorehkan 670 penari ini menjadi salah satu upaya membawa Caping Kalo lebih dekat dengan masyarakat. Melalui seni pertunjukan, warisan budaya Kudus tersebut mendapat ruang untuk terus diperkenalkan, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. (Ike Purwaningsih/E01)

Inibaru.id - Caping Kalo, salah satu penanda identitas budaya Kudus, hadir dalam sebuah pertunjukan kolosal di Halaman Pendapa Kabupaten Kudus, Sabtu (26/9/2026). Sebanyak 670 penari membawakan Tari Lajur Caping Kalo hingga berhasil mengantarkan kesenian tersebut mencatatkan rekor dunia di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Pertunjukan massal ini menjadi salah satu cara masyarakat Kudus merawat warisan leluhur. Bukan hanya diperkenalkan sebagai benda budaya, Caping Kalo juga diangkat menjadi bagian dari karya seni yang melibatkan ratusan orang.

Pencapaian tersebut turut menandai peringatan Hari Jadi ke-477 Kota Kudus. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Ketua TP PKK Kabupaten Kudus Endhah Sam’ani Intakoris ikut menari bersama para peserta. Hadir pula Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha, perwakilan MURI wilayah Semarang dan Jawa Tengah Ari Ardiyani, perwakilan PT Nojorono dan YKB Nojorono, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kudus.

Sebanyak 670 penari mengantarkan Tari Lajur Caping Kalo mencetak rekor dunia MURI sekaligus memperkenalkan Caping Kalo sebagai warisan budaya Kudus.

670 Penari Bawa Tari Lajur Caping Kalo Kudus Pecahkan Rekor MURI

Menurut Destry, semakin luasnya penggunaan pembayaran digital turut membuat penggunaan uang tunai mulai melambat. Masyarakat di wilayah yang memiliki akses internet dan infrastruktur digital memadai kini semakin terbiasa menggunakan pembayaran nontunai.

“Jadi tentu saja kalau kita lihat, karena banyak menggunakan sistem digital, sehingga penggunaan cash kan terbatas. Nah, jadi kita bisa lihat di beberapa event kalau kita sekarang belanja di pasar itu mereka lebih suka pakai QRIS kan ketimbang menggunakan cash,” ujarnya.

Meski pembayaran digital semakin populer, uang tunai belum bisa sepenuhnya ditinggalkan. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kondisi infrastruktur digital yang belum merata.

Destry mengatakan uang tunai masih dibutuhkan masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T), terutama karena masih terdapat daerah yang mengalami keterbatasan jaringan atau blank spot.

“Kalau kita lihat, memang masih tumbuh tapi mulai terus melambat. Kenapa? Karena Indonesia ini kan sangat luas. Dan wilayahnya kan sangat pulau-pulau kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar gitu kan. Tentunya ini kan mereka juga masih butuh uang-uang cash. Mungkin juga ada, mungkin sinyal masih belum semuanya kan juga masih ada beberapa yang di blank spot,” kata Destry.

Artinya, pertumbuhan pembayaran digital tidak serta-merta membuat uang fisik hilang dari peredaran. Keduanya masih digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

BI juga menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki pilihan untuk menggunakan uang tunai maupun pembayaran digital. Uang Rupiah fisik masih merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Karena itu, pelaku usaha dan merchant tetap perlu menerima pembayaran menggunakan uang tunai.

“Kita tetap tidak melarang orang kalau menggunakan cash, karena tetap bahwa payment di kita ini kan ada digital atau melalui cash. Jadi, buat para merchant juga walaupun ada yang memang mereka ingin bayar cash ya mereka harus bisa menerima. Tapi faktanya preferensi masyarakat memang sekarang mengarah kepada digital payment,” tutur Destry.

Dengan 67 juta pengguna, QRIS menunjukkan bahwa pembayaran digital semakin menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, kondisi tersebut belum berarti uang tunai ditinggalkan sepenuhnya, terutama di wilayah yang akses digitalnya masih terbatas. (Ike/E01)

Inibaru.id - Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) semakin meluas dan perlahan mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Pembayaran yang sebelumnya identik dengan uang tunai kini semakin sering dilakukan secara digital, termasuk di pasar tradisional dan berbagai usaha kecil.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan jumlah pengguna QRIS kini telah mencapai 67 juta orang atau sekitar seperempat dari penduduk Indonesia.

“QRIS kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah seperempat dari penduduk Indonesia yang menggunakan QRIS,” kata Destry dalam acara di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Pengguna QRIS telah mencapai 67 juta orang dan transaksi digital terus tumbuh pesat, tetapi uang tunai masih dibutuhkan karena peredaran uang kartal tetap meningkat dan akses digital belum merata di seluruh Indonesia.

67 Juta Orang Gunakan QRIS, Apakah Masyarakat Mulai Tinggalkan Uang Tunai?

Ada pula KA Dharmawangsa yang namanya diambil dari gelar Prabu Yudistira dalam kisah Mahabharata. Tokoh yang juga dikenal dengan nama Puntadewa tersebut mendapatkan gelar Prabu Dharmawangsa. Nama tokoh pewayangan lainnya juga digunakan untuk kereta api, salah satunya KA Bima.

Selain gunung dan tokoh pewayangan, nama kereta api juga ada yang terinspirasi dari hewan. KA Sancaka mengambil nama yang berkaitan dengan sosok ular sanca yang dikenal mampu bertahan dalam berbagai kondisi.

Sementara itu, KA Sembrani terinspirasi dari hewan mitologi dalam cerita rakyat Nusantara. Sembrani digambarkan sebagai kuda bersayap yang dapat terbang. Dalam cerita pewayangan, kuda tersebut merupakan tunggangan Batara Wisnu.

Inspirasi nama kereta juga datang dari sungai. KA Brantas, misalnya, mengambil nama Sungai Brantas yang mengalir di Jawa Timur. Ada pula KA Progo yang namanya terinspirasi dari Sungai Progo di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menariknya, ada juga nama kereta yang merupakan gabungan nama daerah yang dilalui. KA Purwojaya, misalnya, merupakan gabungan dari Purwokerto dan Jayakarta. Sementara KA Bangunkarta berasal dari gabungan Jombang, Madiun, dan Jakarta.

Beragam inspirasi tersebut membuat nama kereta api di Indonesia bukan sekadar identitas perjalanan. Di baliknya, tersimpan cerita tentang tempat, budaya, sejarah, hingga kekayaan imajinasi yang hidup di masyarakat. (Ning/E01)

Inibaru.id - Nama-nama kereta api di Indonesia ternyata nggak dibuat sembarangan. Di baliknya, ada beragam cerita dan inspirasi, mulai dari nama gunung, sungai, hewan, hingga tokoh dalam pewayangan.

Salah satu contohnya adalah KA Anjasmoro. Nama kereta yang pernah melayani rute Pasar Senen–Jombang ini terinspirasi dari Gunung Anjasmoro di Jawa Timur. Gunung tersebut memiliki ketinggian sekitar 2.282 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan kawasan pegunungannya membentang hingga wilayah Jombang.

Nama kereta api di Indonesia terinspirasi dari beragam hal, mulai dari gunung, sungai, hewan, tokoh wayang, hingga gabungan nama daerah.

Dari Gunung hingga Tokoh Wayang, Ini Inspirasi Nama Kereta Api di Indonesia

Meski Bipih ditetapkan Rp54,65 juta, jumlah yang harus dilunasi jemaah tidak sebesar angka tersebut. Pelunasan memperhitungkan setoran awal Rp25 juta, rata-rata saldo nilai manfaat pada rekening virtual sebesar Rp3,4 juta, serta dukungan pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk komponen biaya haji di dalam negeri.

Dengan perhitungan tersebut, rata-rata pelunasan yang masih harus dibayarkan jemaah haji pada 2027 menjadi sekitar Rp23.248.825. Angka ini turun dibandingkan pelunasan haji 2026 yang rata-rata mencapai sekitar Rp26.433.806.

Artinya, beban pelunasan jemaah pada 2027 berkurang sekitar Rp3,18 juta atau Rp3,2 juta per jemaah.

Sementara itu, sebesar Rp43.817.526,35 per jemaah atau 44,50 persen dari total BPIH bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati mekanisme pembiayaan apabila terjadi perubahan situasi yang menyebabkan biaya penyelenggaraan haji meningkat.

“Laporan yang disampaikan bahwa pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan Presiden, Presiden tidak berkeberatan andaikan terjadi biaya tambahan dengan situasi yang berubah,” kata Marwan.

Dengan demikian, total BPIH haji 2027 ditetapkan rata-rata Rp98,47 juta per jemaah, dengan 55,50 persen berasal dari Bipih jemaah dan 44,50 persen dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. (Ike/E01)

Inibaru.id – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, struktur pembiayaan itu tetap mempertimbangkan kemampuan jemaah sekaligus keberlanjutan pengelolaan dana haji.

“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah mengenai BPIH sepakat bahwa BPIH tahun 1448 Hijriah 2027, per jemaah rata-rata sebesar Rp98.466.351,35,” kata Dasco saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

BPIH 1448 H/2027 M disepakati rata-rata Rp98,46 juta per jemaah, dengan rata-rata pelunasan yang harus dibayarkan jemaah sekitar Rp23,24 juta.