Berlokasi di Dusun Cemanggal, Air Terjun Tirto Wening bisa
kamu capai setelah berkendara kurang lebih 1,5 kilometer setelah melalui
perkampungan padat penduduk. Jalanannya memang menanjak cukup ekstrem dan
sempit. 

Tapi, kamu nggak perlu khawatir karena pintu masuk penanda
air terjun ini cukup jelas di pinggir jalan dengan bangunan loket berwarna
cokelat di pinggir jalan. Usai memarkir kendaraan, kamu juga nggak perlu
trekking jauh-jauh untuk mencapai air terjunnya.

“Sayangnya, pas saya ke sana, sepertinya air terjunnya sudah
nggak diurus lagi ya. Jadi beberapa fasilitas seperti musala dan dekorasi
payungnya sudah rusak. Untungnya, air terjunnya bersih dan bagus meski nggak
begitu tinggi,” cerita Beni pada Minggu, (8/6/2025).

Hal lain yang bikin Beni cukup lega adalah toiletnya masih
bisa berfungsi meski sudah terlihat nggak terawat. Ditambah dengan jalur jalan
kakinya yang cenderung masih aman untuk siapa saja, dia pun merasa wisata ke
air terjun ini cukup layak dilakukan.

“Untuk wisata murah meriah dan nggak jauh dari rumah, tentu
saja sudah cukup bikin puas. Apalagi pemandangannya juga cukup asri,” ungkapnya.

Di bawah air terjun, terdapat kolam alami dan beberapa kolam
buatan yang bisa dipakai siapa saja untuk basah-basahan. Aliran airnya nggak
begitu deras sehingga aman untuk digunakan siapa saja, termasuk anak-anak.

Nggak jauh dari Air Terjun Tirto Wening yang segar ini, ada
juga tempat wisata lain yang nggak kalah menarik di Desa Munding, yaitu Bukit
Kembar Cemanggal. Dari bukit ini, terlihat pemandangan perbukitan yang cukup
spektakuler. Tapi, untuk mencapainya, harus berkendara lagi ke atas. Untuk tempat
wisata ini, Beni memilih untuk mengunjunginya lain waktu saja.

“Lain kali saja. Sudah cukup puas kok dengan air terjunnya,”
pungkas Beni.

Hm, jadi pengin melihat sendiri ya, seperti apa keindahan
Air Terjun Tirto Wening yang jarang terjamah wisatawan ini. Kamu sendiri,
apakah juga pengin ke sana, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Hampir setiap hari turun dari Bandungan
ke tempat kerjanya di Kota Semarang, Beni sering penasaran dengan satu gang dengan
gapura khas berwarna abu-abu bertuliskan “Selamat Datang di Desa Munding”. Lokasi
gang tersebut ada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan berjarak sekitar
200 meter dari SPBU Pakopen di lereng tenggara Gunung Ungaran.

Awalnya, dia mengira jika gang tersebut hanyalah gang menuju
desa pada umumnya. Tapi, dia sempat curiga karena sering banget ada angkutan
umum berhenti di depannya. Banyak pula muda-mudi dengan membawa kendaraan
berpelat luar kota yang masuk ke dalam gang tersebut. Usut punya usut, ternyata
ada beberapa tempat wisata yang menarik di Desa Munding. Salah satunya adalah
Air Terjun Tirto Wening.

Saking jarangnya dikunjungi wisatawan, Air Terjun Tirto Wening kini bahkan nggak lagi diurus dengan serius. Padahal, air terjun ini punya pemandangan yang cukup indah.&nbsp;

Masih Sepi Wisatawan, Air Terjun Tirto Wening Indahnya Kebangetan

Sedikit gambaran, untuk ukuran rata-rata di Indonesia, data center berpendingin air yang mengandalkan menara pendingin memerlukan listrik sebanding 1.000 rumah dan menghabiskan air hingga 26 juta liter per tahun per MW kapasitas .

Ya, di balik layar kecanggihan teknologi AI, terdapat ironi besar dan dampak lingkungan yang tampak menganga: jutaan liter air dan energi diperlukan sebagai tumbal untuk mendinginkan pusat data mereka. Inilah yang acap nggak disadari oleh kita, para pengguna teknologi ini.

Pernahkah kamu iseng menggunakan ChatGPT untuk sekadar lucu-lucuan atau curhat nggak penting, bahkan menambahkan kata "terima kasih" setelah prompt&nbsp;yang kamu berikan mendapatkan respons yang memuaskan? Terlihat sederhana, tapi sejatinya secara nggak langung kamu telah menghamburkan air di bumi.

Perlu kamu tahu bahwa data center AI membutuhkan air dalam volume raksasa. Menurut Investopedia, pelatihan model besar dapat menguapkan hingga 185.000 galon atau sekitar 700.000 liter air per sesi. Angka itu akan lebih besar saat musim panas.

Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan jika data center ditempatkan di wilayah yang rawan kekeringan. Virginia, misalnya, tengah menyusun regulasi untuk menuntut estimasi penggunaan air di pusat data karena kekhawatiran tersebut.

Pada 2024 lalu,&nbsp;Times melaporkan, protes dan tekanan hukum sempat muncul Di Texas dan Chile terkait rencana pendirian pusat data sementara krisis air saat itu tengah terjadi. Protes terhadap Google juga sempat dilayangkan oleh para aktivis di Santiago, Ibu Kota Chile, meminta mereka mengubah sistem pendinginan air ke udara.

Pusat data adalah inti dari teknologi digital, termasuk AI; karena di situlah data diproses dan sistem dijalankan. Server di pusat data yang beroperasi terus-menerus bisa membuat suhu ruangan naik. Jika terlalu tinggi, perangkat bisa melambat atau rusak. 

Nah, untuk mencegah overheating,&nbsp;pusat data membutuhkan sistem pendingin yang stabil, efisien, dan beroperasi 24/7. Sistem pendingin ini biasanya menggunakan cooling tower yang berbasis air.&nbsp;Sistem ini bekerja dengan prinsip penguapan.

Air panas dari sistem pendingin server (biasanya berupa cairan yang menyerap panas dari server) dipompa ke bagian atas cooling tower, lalu disiram ke dalam menara melalui nozel hingga menyebar ke area yang lebih luas untuk mendinginkan ruangan.

Karena menguap, air yang digunakan nggak akan sepenuhnya kembali. Maka, pusat data harus terus-menerus menyedot suplai air baru dari sumber-sumber yang ada di sekitar kawasan pusat data. Kebutuhannya pun luar biasa, yang bahkan bisa mengakibatkan kekeringan di wilayah sekitarnya. Inilah yang mengkhawatirkan.

Nggak cuma air, penggunaan listrik dari data center juga menyumbang karbon dioksida (CO₂) yang cukup besar. Perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Meta mencatat kenaikan emisi nggak langsung hingga 150 persen selama periode 2020–2023, yang diyakini karena meningkatnya aktivitas operasi AI.

Sektor digital, termasuk di dalamnya pusat data, menyumbang 2–4 persen emisi global. Ini belum termasuk emisi dari penggunaan listrik dunia yang tentu saja meningkat. Diperkirakan, emisi AI global akan mencapai 245 juta ton CO₂ per tahun pada 2035.

Lebih jauh dari itu, ekspansi pesat AI berarti perangkat keras seperti chip dan server akan cepat usang. Artinya, akan ada lebih banyak limbah elektronik yang dihasilkan oleh teknologi ini.

Teknologi AI diperkirakan akan menghasilkan 1,2–5 juta ton limbah yang dikenal sebagai e-waste itu pada 2030 atau setara 12 persen dari total e-waste dunia. Ini belum termasuk bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi chip dan perangkat keras lain untuk kebutuhan AI. Wah!

Harus diakui, kecerdasan buatan adalah sebuah lompatan besar dalam dunia teknologi. Namun, perlu dipahami bahwa dalam prosesnya, teknologi ini juga membebani bumi. Menurutmu, adakah hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi beban ini? (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Sebuah riset di University of California Riverside menemukan bahwa satu sesi tanya jawab atau sekitar 10-50 pertanyaan dalam platform kecerdasan buatan (AI) nyaris menghabiskan 2 liter air. Kebutuhan air ini digunakan untuk&nbsp;mendinginkan pusat data melalui cooling tower.

Pada 2027, kebutuhan air untuk melepas "dahaga" seluruh teknologi berbasis AI di dunia diperkirakan akan mencapai 4,2-6,6 miliar meter kubik per tahunnya. Kurang lebih ini setara dengan kebutuhan air di Denmark selama empat tahun, menurut penelitian yang dipublikasikan Cornell University.

Tanpa langkah antisipasi yang tepat, miliaran meter kubik air per tahun diperkirakan akan diperlukan sebagai 'tumbal' teknologi AI pada 2027; yang nilainya setara dengan kebutuhan air selama empat tahun di Denmark.

'Tumbal' Teknologi AI: Krisis Air dan Ledakan Emisi

“Ini adalah tindakan yang paling kompleks untuk masyarakat, dan RSUP Dr Hasan Sadikin mampu melakukannya. Saya bangga karena tindakan ini berhasil dengan hasil yang luar biasa,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejak 2010, RS Hasan Sadikin sudah menangani 33 kasus kembar siam. Dari jumlah itu, 13 berhasil melalui proses pemisahan. Itu bukan sekadar angka, tapi deretan nyawa yang diberi harapan baru, serta cermin dari kemajuan layanan dan kapasitas rumah sakit rujukan tingkat nasional.

Namun, Menkes juga menyentil soal pembiayaan yang kerap jadi tantangan tersendiri. Dia menegaskan bahwa rumah sakit ke depan harus bisa menjalankan model subsidi silang agar layanan semacam ini tetap bisa diberikan tanpa membebani masyarakat.

“Karena itu saya bilang, rumah sakit harus punya model yang bisa subsidi silang, supaya kasus-kasus seperti ini tetap bisa ditangani dan masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS Hasan Sadikin dr Rachim Dinata Marsidi menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari kerja tim yang sangat solid. Mulai dari dokter berbagai spesialisasi, perawat, farmasi, ahli gizi, radiologi, psikolog, hingga tim manajemen rumah sakit, semuanya punya andil besar.

“Kami menjalankan pendekatan tiga tahap—praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif—dengan perencanaan matang, simulasi berulang, teknologi terkini, dan pemantauan intensif di masa kritis,” jelasnya.

Tapi, lebih dari sekadar keberhasilan medis, dr Rachim mengingatkan bahwa kisah Nadia dan Nadira adalah alarm bagi pentingnya akses kehamilan yang berkualitas, edukasi yang menyeluruh, serta deteksi dini terhadap kondisi kehamilan khusus.

“Keberhasilan ini adalah simbol bahwa sistem rujukan nasional kita mampu menjawab tantangan medis kompleks dengan hasil optimal,” tambahnya.

Kisah dua bayi ini bukan cuma catatan medis. Ini adalah gambaran nyata bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup dan tumbuh, apapun kondisi yang mereka bawa sejak lahir.

“Kami berharap kisah Nadia dan Nadira menjadi inspirasi dan harapan bagi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Seiring akan dikembalikannya Nadia dan Nadira ke pangkuan keluarga tercinta, kami juga melepaskan harapan bahwa setiap anak Indonesia, betapapun kompleks kondisi medisnya, memiliki kesempatan yang adil untuk hidup, tumbuh, dan berkembang,” pungkas dr Rachim.

Terharu banget ya, Millens? Jika kamu percaya bahwa harapan bisa lahir dari ruang operasi, kisah Nadia dan Nadira adalah buktinya. Bahwa di tengah tantangan, selalu ada secercah cahaya yang mungkin akan terlihat. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Bandung kembali mencatatkan kisah yang menggetarkan hati dari ruang bedah. Bayi kembar siam asal Jawa Barat, Nadia dan Nadira, akhirnya bisa menatap dunia sebagai dua individu yang terpisah, berkat tangan-tangan hebat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin, Bandung.

Bukan perkara mudah. Pemisahan bayi kembar siam adalah salah satu prosedur medis paling kompleks dalam layanan kesehatan ibu dan anak. Tapi tim medis RS Hasan Sadikin membuktikan bahwa Indonesia bisa. Operasi berjalan sukses, dan kini kedua bayi mungil itu tengah menjalani masa pemulihan dalam kondisi stabil.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pun memberi apresiasi tinggi. Dalam sambutannya pada acara Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, Selasa (10/6), Menkes menegaskan betapa krusialnya capaian ini dalam dunia kesehatan nasional.

Operasi pemisahan bayi kembar siam di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung nggak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menegaskan kemajuan layanan medis Indonesia. Kisah Nadia dan Nadira pun jadi simbol harapan baru bagi banyak keluarga.&nbsp;

Kemajuan di Ruang Bedah; Nadia dan Nadira Kini Punya Tubuh Sendiri-Sendiri

Dwi bukanlah satu-satunya UMKM yang mengalami masalah ini. Banyak pelaku UMKM lainnya juga. Satu sisi mereka ingin adil terhadap karyawan, tapi di sisi lain, realitas usaha kecil nggak semulus yang dibayangkan.

"Mereka ada keluarga yang harus dibiayai; saya juga. Sementara, penghasilan nggak tetap. Sulit," keluhnya.

Layaknya keluhan Dwi terkait dengan menurunnya penjualan, sebenarnya dia nggak diwajibkan untuk memberikan upah UMR bagi karyawannya. Nggak percaya? Dalam Undang-undang Cipta Kerja Pasal 90B, ada ketentuan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memberikan upah di bawah upah minimum dalam kondisi tertentu. Regulasi ini memang menuai pro-kontra, namun dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan.

Syaratnya, UMKM harus mempertimbangkan kemampuan usaha dan harus ada kesepakatan dengan pekerja. Jadi, bukan serta-merta menggaji rendah tanpa persetujuan.

Lebih dari itu, mereka harus memenuhi syarat sebagai UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Nah, berikut adalah klasifikasi UMKM dibagi berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

"Kalau dari aturan itu, saya hitungannya masuk usaha mikro," ungkap Dwi.

Sejauh ini, karyawannya mengerti alasan mengapa dia hanya bisa menggaji mereka dengan upah di bawah UMR. Apalagi, keduanya sama-sama tahu sebanyak apa pemasukan bulanan dari lapak es durian yang mereka gelar.

"Karyawan saya ngerti kok kondisinya. Tapi ya tetap saja, rasanya berat bagi saya. Penginnya ya penjualan melimpah dan mereka bisa saya gaji dengan layak," pungkasnya.

Harapan Dwi juga jadi harapan semua pelaku UMKM di seluruh negeri. Semoga kondisi ekonomi Tanah Air membaik sehingga pelaku UMKM dan karyawannya bisa sejahtera. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Sudah sekitar satu 8 tahun Dwi Kurnianto berjualan es durian di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tapi, dalam tiga tahun belakangan, bisnisnya semakin berat untuk dijalani, seiring dengan semakin lesunya roda ekonomi.

Makanya, pas ada perdebatan sengit di media sosial terkait gaji karyawan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih di bawah upah minimum regional (UMR) dia bingung menanggapinya.

“Saya ini sebenarnya pengin banget ngegaji anak-anak sesuai UMR. Tapi ya gimana, penjualan makin sepi. Terkadang buat nutup modal saja ngos-ngosan. Tahun ini lapak saya bahkan hanya nyisa 2. Jadi penghasilan satu lapak buat karyawan, sisanya buat saya,” ucap laki-laki berusia 40 tahun tersebut pada Jumat (13/6/2025).

Sudah jadi rahasia umum kalau banyak karyawan UMKM nggak digaji setara UMR. Apakah berarti mereka melanggar aturan? Yuk simak sejumlah fakta-faktanya.

Dilema Pelaku UMKM; Pengin Menggaji Karyawan sesuai UMR, tapi Omzet Mepet

Tapi, apa sih yang dimaksud dengan transit bebas visa?

Jadi begini, semisal kamu bepergian dengan pesawat ke suatu negara yang dalam perjalanannya transit dulu di Tiongkok, kamu diperbolehkan keluar bandara untuk sekadar jalan-jalan, berwisata kuliner, atau melakukan hal lain di negeri tersebut untuk sementara sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

Saat transit, kamu nggak perlu mengurus visa lagi, dengan batas maksimal 10 hari. Namun, karena sifatnya adalah hanya bebas visa transit, kamu harus memastikan diri untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan alih-alih kembali ke Tanah Air.&nbsp;

Lebih dari itu, hal ini juga hanya berlaku kalau kamu memasuki Tiongkok lewat 60 pelabuhan laut ataupun bandara yang memang masuk dalam program ini. Kalau soal di mana saja daftarnya, bisa kamu cari kok di internet.

Kalau kamu pengin mencoba menggunakan program transit bebas visa di Tiongkok, pastikan dulu memenuhi persyaratan berikut ini ya. Simak baik-baik!

Kalau semua persyaratan sudah siap, petugas imigrasi bakal memperbolehkanmu masuk ke Tiongkok dan melakukan aktivitas apa pun baik itu jalan-jalan, bisnis ringan, hingga mengunjungi rekan atau keluarga.

"Sebagai orang yang sering ada urusan bisnis ke luar negeri, kabar ini bagus buat saya karena berarti saya punya kesempatan jalan-jalan ke Tiongkok sembari transit di sana. Sudah lama saya pengin main ke Shanghai atau Beijing," ucap salah seorang pebisnis furniture dari Kota Semarang, Wisnu, menanggapi program baru ini pada Kamis (12/6/2025).

Yap, program transit bebas visa di Tiongkok ini memang cukup menarik, ya, meski baru bisa didapat kalau kita transit di sana sebelum ke negara lain. Tapi, kepikiran nggak untuk mencobanya agar bisa jalan-jalan di sana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id - Mulai Kamis, 12 Juni 2025 kemarin, pemerintah Tiongkok resmi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang mendapatkan fasilitas transit bebas visa selama maksimal 240 jam (10 hari).

Aturan baru ini berlaku di 60 pelabuhan laut dan bandara di 24 provinsi Negeri Tirai Bambu, termasuk Beijing, Shanghai, Yunnan, Sichuan, dan provinsi strategis lainnya.&nbsp;

Menurut kantor berita setempat,&nbsp;Xinhua, kebijakan ini didukung oleh National Immigration Administration (NIA) Tiongkok dan bertujuan untuk meningkatkan arus turis, budaya, serta mempererat hubungan antarnegara.&nbsp;

Kalau kebetulan penerbanganmu transit di Tiongkok, kamu bisa lo memaksimalkan transit bebas visa di negara tersebut dan jalan-jalan di sana sampai 10 hari. Bagaimana cara agar bisa mendapatkannya, ya?

Begini Cara Mendapatkan Transit Bebas Visa ke Tiongkok

Hal ini bikin Indonesia yang masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah, memiliki standar garis kemiskinan per orang di angka
8,30 Dollar AS per hari, naik signifikan dari 6,85 Dollar AS per hari.

Standar ini jauh lebih tinggi dari standar garis kemiskinan
untuk kategori negara dengan pendapatan menengah bawah yang jadi 4,20 Dollar AS
(sebelumnya 3,65 Dollar AS) per hari, dan kategori negara dengan pendapatan
rendah, yaitu 3 Dollar AS (sebelumnya 2,15 Dollar AS) per hari.

Peningkatan standar garis kemiskinan ini bikin Bank Dunia menganggap
194,4 juta penduduk Indonesia sebagai orang miskin. Angka ini setara dengan
68,91 persen dari total populasi Indonesia yang kini di kisaran 285 juta jiwa.

Angka ini kontras dengan data yang diungkap Badan Pusat
Statistik melalui laporan yang dikeluarkan pada September 2024 lalu. Dalam
laporan ini, BPS menyebut jumlah orang miskin di Tanah Air hanyalah 8,57 persen
dari total populasi dengan angka 24,06 juta jiwa.

Jumlah ini terungkap dari standar kemiskinan yang dipatok
BPS, yaitu di angka Rp595.243 per orang per bulan. Dengan rata-rata rumah
tangga miskin punya anggota keluarga sebanyak 4,71, maka batas kemiskinan satu
keluarga miskin adalah yang punya pendapatan Rp2,8 juta per bulan. Hm, banyak
UMR di daerah yang jauh lebih rendah dari angka ini, ya?

“Kalau dirata-rata, standar kemiskinan per hari BPS itu kurang
dari Rp19 ribu per hari, per orang. Tapi kalau standar kemiskinan dari
Bank Dunia, setelah dirupiahkan jadi Rp135 ribuan per hari. Tentu saja sangat
kontras,” pendapat salah seorang petani millenial dari Kabupaten Semarang
bernama Alfian yang merasa standar BPS terlalu rendah, tapi standar Bank Dunia
juga terlalu tinggi pada Senin, (10/6/2025).

Yang pasti, baik itu BPS ataupun Bank Dunia punya acuan masing-masing. Jadi, alih-alih berdebat soal siapa yang benar, bukankah lebih baik jika pemangku
kebijakan berusaha sebaik mungkin menerapkan program-program terbaik untuk
mengentaskan kemiskinan? Setuju, Millens? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan
standar garis kemiskinan internasional yang ditetapkan Bank Dunia dan Badan
Pusat Statistik (BPS) Indonesia jadi perdebatan banyak pihak. Maklum, hal ini
bikin data jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat berbeda.

Baru-baru ini, Bank Dunia kembali mengubah standar purchasing
power parity dari yang semula standarnya adalah PPP 2017 menjadi PPP 2021.
Hal ini terungkap dalam laporan Update to the Poverty and Inequality Platform
yang dirilis Bank Dunia pada Senin (9/6/2025) lalu.

Standar garis kemiskinan Bank Dunia untuk Indonesia yang masuk negara berpendapatan menengah naik dari 6,85 Dollar AS per orang per hari jadi 8,35 Dollar AS per orang per hari.

Standar Bank Dunia Naik, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Jadi 194,4 Juta

“Pemerintah
telah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur,”
ungkap keterangan resmi Kemenkeu yang dikeluarkan Rabu (14/10/2020).

FYI nih, Millens,
data IDS yang dikeluarkan Bank Dunia nggak menyertakan utang dari negara maju.
Data tersebut hanya membeberkan utang negara-negara berpendapatan kecil dan
menengah. Hal ini membuat Indonesia pun masuk dalam 10 besar.

Jika nilai
utang ini kemudian dibandingkan dengan kekuatan ekonomi, Indonesia justru masuk
dalam kekuatan ekonomi paling besar di dunia. Dari kelompok G-20 misalnya, kini
Indonesia berada di urutan ke-16. 

Kemenkeu
pun menyebut utang pemerintah jika nggak menghitung BUMN dan swasta masih cukup
rendah, yakni sekitar 29,8 persen (Desember 2019). Angka ini jauh lebih rendah
dibandingkan dengan negara-negara lain yang utangnya bisa melebihi 50 persen.

Sebagai
informasi, Argentina menjadi negara pengutang terbesar di data IDS dengan 86
persen. Setelahnya, Brasil mengikutinya dengan 68,3 persen. Di peringkat
berikutnya adalah India dengan 68,3 persen. Setelah itu, berturut-turut adalah
Afrika Selatan dengan 56,7 persen, Tiongkok dengan 46,8 persen, Meksiko dengan
46 persen, Thailand dengan 41,2 persen, Turki 30,4 persen, dan berada setelah
Indonesia adalah Rusia dengan 13,5 persen.

Kemenkeu
juga menjelaskan bahwa utang luar negeri pemerintah Indonesia per Desember 2019
mencapai 199,88 miliar Dollar AS. Jumlah ini hanyalah 49 persen dari total
utang luar negeri Tanah Air.

Kalau
menurut kamu, jumlah utang ini mengkhawatirkan atau justru wajar, nih, Millens? (Kum/IB09/E05)

Inibaru.id – Data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia atau
World Bank menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar negara
pengutang paling banyak di dunia. Fakta ini terungkap dalam International Debt
Statistics (IDS) 2021. Dalam daftar ini, Indonesia berada dalam posisi ketujuh
dalam kelompok negara berpendapatan kecil-menengah.

Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) pun angkat bicara terkait dengan data ini. Meski masuk
dalam daftar negara pengutang terbesar, Kemenkeu menyebut utang Indonesia masih
termasuk kecil jika dibandingkan dengan utang-utang yang dimiliki negara G-20
lainnya. Kemenkeu juga mengklaim sudah mengelola utang dengan baik.

Data International Debt Statistics (IDS) 2021 yang dikeluarkan Bank Dunia memasukkan Indonesia dalam 10 besar negara pengutang paling banyak. Bagaimana tanggapan Kemenkeu terkait hal ini?

Bank Dunia: Indonesia Masuk 10 Besar Negara Pengutang Paling Banyak

Inibaru.id &ndash; Kamis (9/1/20) kemarin, Presiden Bank Dunia, David Malpass resmi menunjuk Mari Elka Pangestu sebagai Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan.
Kompas, Jumat (10/1) menulis, di laman resminya, Bank Dunia menyebut Mari memiliki keahlian luar biasa di bidang manajemen dan kebijakan saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada 2004 hingga 2011.
Selain itu, di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 hingga 2014, Mari juga sempat menjabat sebagai Menteri Pariwisata.
&ldquo;Kami sangat senang untuk menyambut Mari dengan peran barunya yang sangat penting bagi institusi ini,&rdquo; ucap Malpass.
Malpass menyebut pengalaman Mari sebagai menteri telah diakui secara global. Kemampuannya sebagai ekonom dan peneliti, ditambah dengan kepemimpinan Mari di berbagai forum internasional untuk pembangunan dianggap bisa mendukung kinerja Bank Dunia dalam mendukung pertumbuhan sekaligus menurunkan angka kemiskinan.
Mari dijadwalkan mulai berkantor pada 3 Maret 2020 di Washington, Amerika Serikat. Tugas Mari adalah memimpin dan memantau kerja salah satu program Bank Dunia, Global Practice Group. Dia juga diminta untuk memimpin divisi data dan riset serta divisi hubungan eksternal dan korporasi.
&ldquo;Ini merupakan kehormatan besar untuk bisa bergabung dengan Bank Dunia dalam sebuah misi vital. Saya menantikan kesempatan untuk bekerja dengan tim yang kuat ini pada tantangan mendesak yang dihadapi anggota Bank Dunia,&rdquo; kata Mari.
Saat ini, Mari menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penelitian Kebijakan Makanan Internasional (IFPRI) di Washington. Mari juga masih aktif sebagai pengamat Komisi Global Geopolitik Transformasi Energi Badan Energi Terbarukan International (IRENA) yang berpusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Mari Elka Pangestu sebagai salah satu pimpinan Bank Dunia pada Oktober 2019.
&ldquo;Mencalonkan Ibu Mari Elka Pangestu untuk menjadi wakil Indonesia di World Bank,&rdquo; terang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (11/10/19).
Millens bangga nggak nih dengan kabar Mari Elka Pangestu menduduki jabatan penting di Bank Dunia? (IB09/E06)

Mari Elka Pangestu resmi ditunjuk Bank Dunia sebagai Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan. Dia akan mulai bekerja pada Maret 2020 mendatang. Lalu apa tugas mantan menteri keuangan di era SBY ini?

Mari Elka Pangestu Ditunjuk Jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, Apa Tugasnya?

Inibaru.id &ndash; Pinjaman sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,05 triliun (kurs Rp 13.500 per dolar AS) untuk Indonesia telah disetujui Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia. Utang ini akan digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas belanja pemerintah, administrasi pendapatan, dan kebijakan perpajakan, sebagaimana dilansir dari Liputan6, Sabtu (18/11/2017).
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves menilai, reformasi fiskal perlu diteruskan agar Indonesia dapat memenuhi aspirasinya. Merancang dan menerapkan kebijakan perpajakan dan belanja yang efektif, lanjutnya, akan meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan.
"Sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil akan memberikan sumber daya lebih baik kepada pemerintah untuk menyediakan layanan seperti kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur," ungkap Chaves, Sabtu (18/11).
Ia menambahkan, rasio pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah salah satu yang terendah di Asia Timur dan Pasifik. Tingkat kepatuhan yang rendah saat ini mengakibatkan adanya kesenjangan pendapatan.
Baca juga: <a href="/hits/jokowi-kritik-praktik-politik-tanpa-etika" target="_blank">Jokowi Kritik Praktik Politik Tanpa Etika</a> <a href="/hits/ngunduh-mantu-7-kereta-kencana-plus-kusirnya-diboyong-jokowi-ke-medan" target="_blank">Ngunduh Mantu, Tujuh Kereta Kencana Plus Kusirnya Diboyong Jokowi ke Medan</a>
"Rancangan kebijakan pajak yang kurang optimal menyebabkan keterbatasan basis pajak dan sulitnya pengelolaan," tuturnya.
Sementara, Ekonom Utama Bank Dunia Hans Anand Beck menilai, tanpa reformasi besar dalam pengumpulan pendapatan, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia mungkin akan tetap berada pada tingkat yang rendah lantaran terus berlanjutnya harga komoditas yang moderat.
"Ini akan sangat membatasi ruang fiskal untuk pembelanjaan prioritas pembangunan," tegasnya.
Pinjaman Reformasi Kebijakan Pembangunan Kedua (Second Fiscal Reform Development Policy) mendukung reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan memperluas basis pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar pajak individu&nbsp;dan perusahaan.
Pembuatan anggaran jangka menengah yang lebih banyak, proses pengadaan barang yang lebih dini, juga pemantauan belanja daerah akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal infrastruktur, dan bantuan sosial.
Baca juga: <a href="/hits/kasus-ktp-el-nazaruddin-yakin-ganjar-terima-uang" target="_blank">Kasus KTP-el, Nazaruddin Yakin Ganjar Pranowo Terima Uang</a> <a href="/hits/kisah-setnov-sebelum-kecelakaan-mondar-mandir-di-istana-bogor" target="_blank">Kisah Setnov sebelum Kecelakaan: Mondar-mandir di Istana Bogor</a>
Pembiayaan ini merupakan yang kedua dari tiga rangkai pinjaman yang diperuntukkan untuk mendukung reformasi fiskal Indonesia.
Pinjaman pertama mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, serta mengurangi pengecualian PPN untuk beberapa barang konsumsi. Pinjaman itu juga telah membantu keluarga berpenghasilan rendah agar keluar dari kemiskinan.
Dukungan Bank Dunia bagi reformasi fiskal Indonesia merupakan komponen penting Kerangka Kemitraan Negara dari Grup Bank Dunia di Indonesia, yang memberi fokus pada prioritas pemerintah dengan dampak perubahan yang besar.
Pinjaman kebijakan pembangunan ini dibangun berlandaskan reformasi fiskal yang didukung oleh program Bank Dunia lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik. Pinjaman ini disiapkan di bawah kerja sama dengan Pemerintah Prancis melalui Agence Fran&ccedil;aise de D&eacute;veloppement. (GIL/SA)

Bank Dunia kembali menggelontorkan pinjaman kedua dari tiga rangkaian yang diperuntukkan untuk mendukung reformasi fiskal Indonesia.