“Yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran strategi kanal penjualan. UMKM mulai mencari keseimbangan antara marketplace, media sosial, WhatsApp, toko offline, reseller, dan kanal mandiri agar tidak terlalu bergantung pada satu platform,” ujarnya seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya kenaikan ongkos kirim, tetapi meningkatnya total biaya berjualan di marketplace. Biaya tersebut mencakup komisi platform, biaya layanan, program promosi, iklan, affiliate, hingga biaya retur dan logistik.

Kondisi ini membuat banyak seller mulai mempertanyakan apakah marketplace masih benar-benar menguntungkan. Sebab di tengah persaingan yang semakin ketat, margin keuntungan bisnis terus tergerus.

Fenomena tersebut terutama dirasakan brand yang memiliki volume penjualan besar. Sebuah produk yang dijual Rp200 ribu misalnya, bisa kehilangan sebagian besar marginnya setelah dipotong berbagai biaya platform dan promosi. Akibatnya, banyak brand mulai melirik strategi direct-to-consumer (D2C) dengan membangun website atau aplikasi resmi sendiri.

Selain persoalan biaya, seller juga mulai mengeluhkan sistem visibilitas produk di marketplace. Jika dulu produk masih bisa muncul secara organik lewat pencarian atau rekomendasi algoritma, kini banyak seller merasa harus memasang iklan agar toko mereka tetap terlihat.

Di media sosial bahkan muncul anggapan bahwa marketplace kini berubah menjadi “mal digital berbayar”. Penjual bukan hanya membayar biaya platform, tetapi juga harus membayar agar produknya muncul di hadapan calon pembeli.

Tidak hanya itu, sejumlah brand premium juga mulai mempertimbangkan faktor citra merek. Di marketplace, toko resmi sering muncul berdampingan dengan produk tiruan atau barang murah dengan kualitas tidak jelas. Situasi ini dinilai dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap brand.

Karena itu, beberapa brand mulai serius membangun website sendiri dengan tampilan yang lebih eksklusif dan pengalaman belanja yang lebih personal. Melalui website resmi, brand dapat mengatur harga, promo, hingga program loyalitas pelanggan secara lebih fleksibel.

Meski begitu, marketplace dinilai masih memiliki kekuatan besar dari sisi traffic dan kemudahan transaksi. Banyak brand saat ini tetap menggunakan marketplace sebagai etalase untuk mencari konsumen baru, tetapi perlahan mengarahkan pelanggan agar berbelanja langsung melalui website, aplikasi, atau kanal komunitas mereka sendiri.

Setijadi menilai solusi atas persoalan ini tidak cukup hanya dengan menekan tarif ongkir. Menurutnya, yang lebih penting adalah menciptakan struktur biaya e-commerce yang lebih transparan dan berkelanjutan bagi UMKM.

“Marketplace perlu memberikan kejelasan komponen biaya agar seller dapat menghitung margin secara rasional. UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan menghitung harga pokok, margin, biaya kanal, dan efektivitas promosi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat efisiensi logistik nasional serta membangun ekosistem digital yang sehat agar pelaku usaha tidak hanya ramai transaksi, tetapi juga tetap memperoleh keuntungan yang berkelanjutan.

Di tengah perubahan lanskap bisnis digital itu, pola perdagangan online di Indonesia tampaknya memang sedang memasuki babak baru. Marketplace tidak lagi menjadi satu-satunya pusat penjualan, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas. Bagi banyak brand dan UMKM, tantangannya kini bukan sekadar mencari pembeli, tetapi bagaimana tetap bertahan dan tumbuh di tengah biaya digital yang semakin mahal. (Ike/E01)

Inibaru.id – Dulu, marketplace menjadi jalan pintas paling mudah bagi banyak pelaku usaha untuk menjual produk secara online. Tinggal membuka toko digital, memasang foto produk, lalu menunggu pembeli datang. Namun memasuki 2026, situasinya mulai berubah. Satu per satu pelaku UMKM hingga brand besar mulai mengurangi ketergantungan mereka pada platform e-commerce.

Fenomena ini ramai diperbincangkan di media sosial maupun forum komunitas seller online. Banyak penjual mengeluhkan potongan biaya yang terus bertambah, mulai dari komisi platform, program gratis ongkir, biaya iklan, affiliate, hingga ongkir retur. Tidak sedikit seller mengaku keuntungan mereka semakin tipis meski transaksi tetap ramai.

Founder &amp; CEO Supply Chain Indonesia, Setijadi, mengatakan bahwa fenomena tersebut sebenarnya bukan sekadar “eksodus” besar-besaran dari marketplace, melainkan perubahan strategi bisnis para pelaku usaha.

Meningkatnya biaya platform, logistik, dan promosi membuat banyak UMKM serta brand mulai mengurangi ketergantungan pada marketplace dan membangun kanal penjualan mandiri.

Margin Kian Tipis, Banyak Seller Mulai Tinggalkan Marketplace

“Senang sekali, karena sekarang lebih dekat dari rumah. Dulu kami kesulitan mencari sekolah, apalagi bersaing dengan anak-anak kota,” ujar Rohmad Yunanto, siswa asal Desa Tangkil, Kemalang.

Hal serupa disampaikan Rifani Dwi Alikah Putri, warga Desa Santan. Menurutnya, keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang sudah lama menjadi harapan warga lereng Merapi.

“Sekarang teman-teman tidak perlu jauh-jauh sekolah ke Karangnongko atau Klaten kota. Ini sangat membantu warga Kemalang,” katanya.

Sementara itu, Nurmala Putri Masdiani dari Desa Talun menyebut sekolah baru tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan di wilayah pinggiran.

“Kami sangat senang dan berterima kasih kepada Pak Gubernur dan pemerintah, yang telah membangun SMA Negeri 1 Kemalang,” ujarnya.

Perjuangan menghadirkan SMA negeri di Kemalang ternyata bukan hal yang singkat. Kepala Desa Tlogowatu, Suprat Widoyo, mengatakan upaya itu sudah diperjuangkan selama sekitar lima tahun.

“Dulu anak-anak belajar kelas jauh di rumah warga dan balai desa. Orang tua juga terbebani biaya bensin, karena harus sekolah jauh,” katanya.

Sebelum sekolah ini berdiri, pelajar Kemalang mengikuti pembelajaran jarak jauh yang terhubung dengan SMA Negeri 1 Karangnongko.

Kini, SMA Negeri 1 Kemalang mulai membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan tiga rombongan belajar atau sekitar 108 siswa. Sekolah tersebut dibangun menggunakan APBD Jawa Tengah 2025.

Gubernur Ahmad Luthfi menyebut peresmian SMA Negeri 1 Kemalang menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memperluas akses pendidikan hingga ke pelosok desa.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan Kemalang sebelumnya termasuk salah satu kecamatan blank spot SMA/SMK di Jawa Tengah.

“Setelah SMA Negeri 1 Kemalang berdiri, jumlah blank spot berkurang dari 24 menjadi 23 kecamatan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Sadimin, berkomitmen terus membangun sekolah di wilayah yang belum memiliki akses pendidikan menengah negeri.

“Anak-anak Kemalang sekarang tidak harus turun jauh ke bawah untuk sekolah,” katanya.

Bagi banyak warga Kemalang, berdirinya SMA Negeri 1 Kemalang bukan hanya soal hadirnya gedung sekolah baru. Lebih dari itu, sekolah ini menjadi harapan baru agar anak-anak lereng Merapi bisa mengenyam pendidikan lebih dekat, lebih mudah, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka. (Ike/E01)

Inibaru.id - Bagi warga di lereng Merapi, khususnya Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kehadiran SMA negeri akhirnya bukan lagi sekadar harapan. Setelah bertahun-tahun harus menyekolahkan anak ke kecamatan lain, kini masyarakat Kemalang resmi memiliki SMA Negeri 1 Kemalang.

Sekolah baru itu diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada Selasa (19/5/2026). Kehadirannya langsung disambut antusias warga, terutama para pelajar yang selama ini harus berjuang mencari sekolah ke kecamatan lain.

Bagi masyarakat Kemalang, keberadaan SMA negeri bukan sekadar bangunan baru. Selama ini, wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu blank spot pendidikan menengah negeri di Jawa Tengah. Banyak siswa harus menempuh jarak jauh demi bisa melanjutkan sekolah.

Setelah bertahun-tahun menjadi blank spot pendidikan menengah negeri, Kecamatan Kemalang, Klaten akhirnya resmi memiliki SMA Negeri 1 Kemalang untuk memudahkan akses pendidikan warga lereng Merapi.

SMA Negeri 1 Kemalang Resmi Berdiri, Anak Lereng Merapi Tak Perlu Sekolah Jauh Lagi

Ketua Panitia JMS 2026 sekaligus CEO Beritajateng.tv, Nur Kholis, mengatakan peserta yang hadir mencapai lebih dari 100 orang. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah, mulai dari Semarang, Kudus, Solo, Banyumas, hingga kawasan Pantura.

Menariknya, sekitar 30 persen peserta berasal dari “homeless media”, istilah untuk media digital baru yang bergerak lebih fleksibel tanpa basis kantor media konvensional.

Inisiator JMS 2026 sekaligus CEO PT Arkadia Digital Media Tbk dan Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menilai media lokal perlu segera beradaptasi dengan perubahan zaman. Menurutnya, model bisnis media saat ini sudah berubah total dibanding beberapa tahun lalu.

“Kalau tidak segera melakukan cara-cara baru atau model-model baru, media bisa tenggelam,” ujarnya.

Ia menggambarkan masa depan media yang semakin dipengaruhi teknologi, termasuk kemungkinan distribusi konten yang sepenuhnya otomatis dan sangat personal kepada audiens.

Dukungan terhadap media lokal juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jateng, Iwanuddin Iskandar, menegaskan pihaknya terbuka untuk berkolaborasi dengan media.

Ia bahkan meminta media melapor jika menemukan kepala daerah yang tidak mau bekerja sama dengan media.

Selain itu, Iwanuddin juga menyoroti tantangan baru berupa penyebaran hoaks berbasis AI, seperti video dan suara palsu atau deepfake yang semakin sulit dibedakan dari fakta.

“Maka penggunaan AI juga perlu ada etika dan memberikan informasi yang sebenarnya dan fakta di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, mengingatkan bahwa media memiliki peran penting dalam menjaga arah peradaban dan demokrasi.

Menurutnya, narasi yang sehat dan informasi yang benar menjadi fondasi penting agar masyarakat tidak kehilangan visi dan pemahaman di tengah derasnya arus informasi digital.

JMS 2026 pun menjadi penanda bahwa media lokal Jawa Tengah tengah berupaya mencari bentuk baru. Bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk tetap menjadi ruang informasi yang dekat dengan masyarakat di tengah perubahan zaman yang terus bergerak cepat. (Ike/E01)

Inibaru.id - Industri media lokal tengah menghadapi perubahan besar. Di tengah gempuran platform digital, kecerdasan buatan (AI), hingga perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, ratusan pengelola media dari berbagai daerah di Jawa Tengah berkumpul dalam Jateng Media Summit (JMS) 2026 di Hotel Khas Semarang, Kamis (21/5/2026).

Mengusung tema “Peta Jalan Baru Media Lokal Jawa Tengah”, forum ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus diskusi bersama untuk mencari arah baru media lokal agar tetap bertahan dan relevan di tengah disrupsi teknologi yang bergerak sangat cepat.

Acara ini merupakan puncak rangkaian kegiatan JMS 2026 setelah sebelumnya diawali dengan Bimbingan Teknis pengelolaan website pemerintah daerah.

Ratusan pengelola media lokal di Jawa Tengah berkumpul dalam Jateng Media Summit 2026 untuk membahas strategi bertahan dan beradaptasi di tengah disrupsi digital dan perkembangan AI.

Jateng Media Summit 2026 Bahas Masa Depan Media Lokal di Era Digital

Melalui fitur AI Overview, pengguna bisa langsung mendapatkan jawaban di halaman pencarian tanpa perlu membuka tautan berita. Kondisi ini dinilai dapat menggerus trafik media yang selama ini menjadi tumpuan model bisnis digital.

“Tak akan ada klik lagi,” ujar Wenselaus.

Karena itu, ia mengajak media lokal untuk mencari “jalan pulang”, yakni kembali pada esensi jurnalisme publik (public interest journalism). Menurutnya, media seharusnya tidak hanya mengejar viralitas atau angka tayangan, melainkan benar-benar menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

“Apa yang dibutuhkan masyarakat menjadi kompas utama dalam pemberitaan. Jurnalis berperan sebagai penghubung fakta dan kepentingan publik,” katanya.

Wenselaus juga menilai media perlu beradaptasi dengan format konten yang lebih kreatif agar tetap relevan di tengah perubahan digital. Visual storytelling, video pendek, hingga infografis interaktif dianggap mampu membantu media menjangkau audiens baru secara organik.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, menyoroti tantangan ekosistem informasi yang kini dipengaruhi oleh algoritma, AI, konvergensi media, dan monetisasi digital.

Ia mengingatkan bahwa konten viral belum tentu membawa dampak positif. Sebab, konten yang ramai di ruang digital justru sering kali bersifat kontroversial.

“Maka perlu saring sebelum sharing untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Tantangan lain datang dari maraknya propaganda dan aktivitas buzzer di media sosial. Dosen FISIP Universitas Diponegoro, Bangkit Wiryawan, menilai fenomena tersebut ikut merusak ekosistem bisnis media.

Menurutnya, pengelola media perlu meningkatkan literasi digital agar ruang informasi tidak dikuasai kelompok tertentu.

“Agar ruang digital kita tidak dikuasai kelompok tertentu,” pungkasnya.

Di tengah derasnya arus AI, algoritma, dan perang opini di ruang digital, media lokal tampaknya memang tak cukup hanya cepat dan viral. Kepercayaan publik, kedekatan dengan masyarakat, serta keberpihakan pada kepentingan publik bisa jadi justru menjadi kekuatan utama agar media tetap relevan dan bertahan di masa depan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Industri media lokal sedang menghadapi perubahan besar. Di tengah gempuran kecerdasan buatan (AI), algoritma media sosial, hingga maraknya buzzer di ruang digital, media daerah didorong untuk kembali pada akar jurnalisme yang berpihak pada kepentingan publik.

Isu tersebut mengemuka dalam Jateng Media Summit 2026 yang digelar di Hotel Khas Semarang, Kamis (21/5/2026). Forum bertema “Peta Jalan Baru Media Lokal Jawa Tengah” itu mempertemukan ratusan pengelola media lokal dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk membahas masa depan industri pers di era digital.

Salah satu sorotan datang dari Chief Content Officer KapanLagi Youniverse (KLY), Wenselaus Manggut, yang menilai perubahan perilaku audiens saat ini menjadi tantangan serius bagi media. Menurutnya, Google kini tidak lagi sekadar mesin pencari, melainkan sudah berkembang menjadi Search Engine + Agentic AI.

Jateng Media Summit 2026 menyoroti tantangan media lokal menghadapi AI, algoritma digital, dan buzzer, sekaligus mendorong media kembali pada jurnalisme yang berpihak pada kepentingan publik.

Di Tengah Gempuran AI dan Buzzer, Media Lokal Diajak Kembali ke Jurnalisme Publik

Di antara ketiganya, pecel disebut sebagai salah satu yang paling tua. Catatan sejarah menyebut makanan ini sudah dikenal sejak abad ke-9 pada masa Kerajaan Mataram Kuno. Nama “pecel” bahkan tercatat dalam sejumlah naskah dan prasasti Jawa kuno seperti Prasasti Taji Ponorogo tahun 901 Masehi hingga Serat Centhini. 

Pecel berkembang kuat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama Madiun, Kediri, hingga Ponorogo. Ciri khasnya ada pada penggunaan sayuran hijau seperti bayam, kenikir, kacang panjang, dan tauge yang disiram sambal kacang bercita rasa gurih-pedas.

Yang menarik, tiap daerah punya karakter bumbu sendiri. Pecel Madiun misalnya dikenal memakai aroma daun jeruk yang kuat, sementara beberapa daerah lain menambahkan kencur atau wijen.

Dalam budaya Jawa, pecel juga lekat dengan kesederhanaan rakyat. Bahannya mudah ditemukan di kebun, proses memasaknya sederhana, tetapi gizinya lengkap. Karena itu, pecel menjadi makanan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berbeda dengan pecel yang kuat dalam tradisi Jawa, lotek tumbuh dari budaya Sunda di Jawa Barat. Banyak yang menyebut lotek sebagai “pertemuan” antara gado-gado dan pecel karena sama-sama memakai sayuran dan bumbu kacang, tetapi punya karakter sendiri. 

Nama “lotek” diyakini berasal dari kata Jawa “lothèk” atau “luthik”, yaitu alat semacam spatula kayu untuk mengaduk sambal di cobek.

Filosofi lotek sangat dekat dengan budaya makan masyarakat Sunda yang mengutamakan kesegaran bahan. Karena itu, lotek sering menggunakan campuran sayur rebus dan sayur segar dengan bumbu kacang yang baru diulek saat akan disajikan.

Ciri khas lain lotek ada pada rasa kencur yang lebih kuat dibanding gado-gado. Aromanya lebih segar dan tajam. Biasanya lotek disantap bersama kerupuk, lontong, atau nasi hangat.

Di beberapa daerah seperti Bandung dan Yogyakarta, lotek bahkan berkembang menjadi identitas kuliner lokal yang khas.

Sementara itu, gado-gado tumbuh di lingkungan urban Betawi dan Jakarta. Namanya berasal dari istilah Betawi “digado”, yang berarti dimakan tanpa nasi utama. 

Tak seperti pecel yang identik dengan tradisi Jawa pedesaan, gado-gado lahir dari percampuran budaya kota pelabuhan. Ada teori yang menyebut hidangan ini dipengaruhi budaya Portugis di Kampung Tugu, ada pula yang mengaitkannya dengan adaptasi kuliner masyarakat Tionghoa Betawi terhadap pecel Jawa. 

Karena berkembang di kota multikultural, isi gado-gado juga lebih kompleks. Selain sayuran rebus, biasanya ada kentang, telur, tahu, tempe, lontong, hingga kerupuk.

Bumbu kacangnya cenderung lebih cair dan creamy dibanding pecel. Bahkan beberapa versi menambahkan santan agar rasa lebih kaya.

Kalau pecel merepresentasikan kesederhanaan desa dan lotek menonjolkan kesegaran Sunda, maka gado-gado menjadi simbol keberagaman kota yang penuh percampuran budaya.&nbsp;

Meski tampak serupa, ketiga makanan ini lahir dari cara hidup masyarakat yang berbeda.

Pecel tumbuh dari tradisi agraris Jawa yang sederhana dan membumi. Lotek mencerminkan budaya Sunda yang dekat dengan kesegaran alam. Sedangkan gado-gado lahir dari ruang pertemuan berbagai budaya di kota pelabuhan.

Perbedaan itu terlihat dari bahan, cara penyajian, hingga rasa bumbunya.

Pecel biasanya didominasi sayuran hijau dengan sambal kacang yang lebih pekat dan pedas. Lotek mengedepankan aroma kencur dan kesegaran bahan. Sedangkan gado-gado hadir lebih “ramai” dengan tambahan tahu, telur, kentang, dan lontong.

Hari ini, pecel, lotek, dan gado-gado bisa ditemukan hampir di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya mulai dikenal dunia sebagai bagian dari kekayaan kuliner Nusantara. 

Namun lebih dari sekadar makanan, ketiganya menyimpan cerita tentang perjalanan budaya Indonesia: tentang pertanian, perdagangan, percampuran etnis, hingga kebiasaan masyarakat dalam mengolah hasil alam. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kalau sekilas dilihat, pecel, lotek, dan gado-gado memang tampak mirip. Sama-sama berisi sayuran dengan guyuran bumbu kacang. Tak heran banyak orang menganggap ketiganya hanyalah variasi dari makanan yang sama.

Padahal, di balik sepiring hidangan itu tersimpan jejak sejarah panjang, pengaruh budaya, hingga identitas daerah yang berbeda-beda.

Lebih dari sekadar makanan rumahan, pecel, lotek, dan gado-gado adalah cermin bagaimana masyarakat Nusantara sejak dulu mengolah alam, rempah, dan tradisi makan menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas zaman.

Di balik kesamaan bumbu kacangnya, pecel, lotek, dan gado-gado ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan identitas daerah yang berbeda dalam perjalanan kuliner Nusantara.

Jejak Panjang Pecel, Lotek, dan Gado-Gado: Saat Salad Nusantara Punya Cerita Peradaban

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Prasetyo menjelaskan, terdapat sejumlah catatan yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan pergantian pimpinan BGN. Catatan tersebut mencakup kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah berharap pergantian ini dapat mempercepat perbaikan berbagai aspek yang masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut.

Saat ditanya mengenai dugaan penyelewengan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Prasetyo mengatakan persoalan tersebut masih dalam proses audit internal. Namun ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga.

Selama dipimpin Dadan Hindayana, BGN menghadapi berbagai tantangan, termasuk sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat Program MBG di berbagai daerah. Kasus-kasus tersebut sempat membuat ribuan SPPG dibekukan sementara untuk evaluasi.

Meski demikian, Program Makan Bergizi Gratis terus berjalan dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo. Hingga awal 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai lebih dari 61 juta orang, dengan mayoritas merupakan siswa sekolah.

Menanggapi pencopotannya, Dadan Hindayana menyatakan menghormati keputusan Presiden. Menurutnya, pergantian anggota kabinet dan pejabat pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama menjabat sebagai Kepala BGN serta mengucapkan selamat kepada jajaran pimpinan baru. Dadan berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan berjalan semakin baik di masa mendatang.

Diketahui, Dadan Hindayana merupakan akademisi yang lama berkarier di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pria kelahiran Garut, Jawa Barat, 10 Juli 1967 itu dilantik sebagai Kepala BGN pertama pada Agustus 2024 dan memimpin lembaga tersebut selama hampir dua tahun sebelum akhirnya digantikan. (Ike/E01)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang.

Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden, Selasa (2/6/2026). Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga diberhentikan.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional setelah evaluasi selama 1,5 tahun dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai penggantinya untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.