"Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik," ujar Teuku Riefky dalam keterangan pers kepada awak media.

Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan tersebut.

"Mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah," ungkapnya.

Usung Tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur"

Selain membuka polling logo, pemerintah juga menetapkan tema resmi HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan pelibatan masyarakat dalam memilih logo merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar peringatan kemerdekaan benar-benar menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

"Pak Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia terlibat langsung ikut serta dalam menentukan logo serta visual dari logo yang akan digunakan atau ditetapkan sebagai logo hari ulang tahun. Jadi arahan Bapak Presiden supaya kemeriahan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan RI ini juga menjadi milik rakyat, milik seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Menurut Juri, lima finalis logo merupakan karya desainer grafis profesional Indonesia yang telah lolos proses kurasi berdasarkan kesesuaiannya dengan tema nasional.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah juga menyiapkan hadiah bagi masyarakat yang mengikuti polling. Sebanyak 300 peserta terpilih akan memperoleh berbagai hadiah, meliputi 100 undangan menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, 100 paket suvenir resmi peringatan kemerdekaan, dan 100 bantuan pendidikan.

"Panitia Peringatan HUT ke-81 RI menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi, kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan, dan juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih," ungkap Juri.

Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan logo ini dapat memperkuat rasa memiliki terhadap identitas visual HUT Ke-81 RI yang nantinya menjadi simbol kebanggaan bersama dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2026.

Masyarakat dapat memberikan suaranya melalui kanal resmi pemerintah hingga 28 Juni 2026. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah resmi membuka jajak pendapat (polling) untuk memilih logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan logo resmi peringatan kemerdekaan melalui mekanisme polling publik.

Polling yang dibuka sejak Rabu (24/6/2026) ini menjadi langkah baru dalam penyusunan identitas visual HUT RI sekaligus mewujudkan semangat partisipatif yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, mengatakan sayembara desain logo HUT Ke-81 RI diikuti oleh 124 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan kurasi, terpilih lima desainer terbaik yang karyanya kini dapat dipilih langsung oleh masyarakat.

Pemerintah untuk kali pertamanya melibatkan masyarakat dalam pemilihan logo resmi HUT Ke-81 RI melalui polling publik yang berlangsung hingga 28 Juni 2026.

Masyarakat Bisa Pilih Logo HUT Ke-81 RI, Pemerintah Buka Polling hingga 28 Juni

"Selain populasi penduduk Indonesia yang besar, politik program pengembangan infrastruktur kereta api di Indonesia, mendorong kami berdiskusi lebih dalam," ujar Stefan saat berbincang dengan jurnalis Grup Media KOMPAS di kantor Stadler, Bussnang, Swiss, Rabu (24/6/2026).

Bagi Stadler, Indonesia bukanlah mitra baru. Sejak 2019, perusahaan tersebut telah menjalin kerja sama dengan PT Industri Kereta Api (INKA) melalui perusahaan patungan bernama PT Stadler INKA Indonesia.

Melalui kolaborasi tersebut, keduanya membangun fasilitas produksi kereta di Banyuwangi sebagai langkah memperkuat industri perkeretaapian nasional sekaligus menjadi pintu masuk ke pasar Asia.

Tak hanya membangun pabrik, Stadler dan INKA juga berkolaborasi mengembangkan sumber daya manusia melalui Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi).

Kampus vokasi tersebut menerapkan sistem pembelajaran dengan komposisi sekitar 60 persen praktik dan 40 persen teori. Kurikulumnya dirancang sesuai kebutuhan industri perkeretaapian modern sehingga lulusannya siap bekerja di sektor manufaktur berteknologi tinggi.

Model pendidikan serupa juga telah diterapkan Stadler di sejumlah negara lain, seperti Kazakhstan, Polandia, dan Amerika Serikat.

Stefan menegaskan Stadler tidak ingin hanya menjual produk jadi dari Eropa ke Asia. Menurutnya, strategi tersebut bukan model bisnis yang berkelanjutan.

"Itu bukan model bisnis yang berkelanjutan," tegas Stefan.

Karena itu, Stadler memilih membangun basis produksi di kawasan Asia, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang dinilai paling potensial.

Strategi ini berbeda dengan banyak perusahaan asing yang hanya memasarkan produknya di Indonesia. Stadler justru membangun fasilitas manufaktur di dalam negeri sehingga proses produksi dapat dilakukan secara lokal sekaligus membuka peluang transfer teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

Sebelumnya, Chairman of the Board of Directors Stadler saat itu, Peter Spuhler, juga menyampaikan optimisme terhadap kerja sama tersebut.

"Lokasi produksi baru di Indonesia memperkuat masuknya Stadler ke pasar Asia dan menciptakan kondisi terbaik untuk mencapai pertumbuhan di kawasan ini," ujar Peter dalam siaran pers perusahaan pada 20 September 2019.

Ekspansi Stadler didukung oleh kinerja bisnis yang positif. Sepanjang 2025, pendapatan perusahaan tercatat tumbuh sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba bersih perusahaan hampir dua kali lipat hingga mencapai 100,7 juta Franc Swiss atau sekitar Rp2,23 triliun.

Dengan strategi membangun manufaktur lokal dan pengembangan sumber daya manusia, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pusat produksi kereta api Stadler untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia di masa mendatang. (Ning/E01)

Inibaru.id - Indonesia kembali menjadi sorotan perusahaan global. Kali ini, perusahaan manufaktur kereta api asal Swiss, Stadler Rail Management AG (Stadler), menyatakan Indonesia memiliki peran strategis dalam rencana ekspansi bisnisnya di kawasan Asia.

Perusahaan yang membukukan pendapatan sebesar 3,7 miliar Franc Swiss atau sekitar Rp81,79 triliun itu menilai Indonesia memiliki potensi besar, baik dari sisi jumlah penduduk maupun arah pembangunan infrastruktur transportasi yang terus berkembang.

Area Marketing &amp; Sales Director New Markets Stadler Rail Management AG, Stefan Rutishauser, mengatakan pihaknya melihat peluang kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia.

Perusahaan kereta api asal Swiss, Stadler Rail Management AG, menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis sekaligus kandidat basis produksi untuk memperkuat ekspansi bisnisnya di pasar Asia.

Perusahaan Kereta Asal Swiss Lirik Indonesia sebagai Basis Produksi untuk Pasar Asia

Penurunan lebih besar terjadi pada bahan bakar diesel nonsubsidi. Harga Pertamina DEX kini menjadi Rp21.150 per liter, atau turun Rp3.650 per liter dari sebelumnya Rp24.800 per liter. Sementara itu, Dexlite kini dijual Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari harga sebelumnya Rp23.000 per liter.

Di sisi lain, harga Pertamax (RON 92) masih bertahan di angka Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 tetap dijual Rp17.000 per liter. Kedua produk tersebut tidak mengalami perubahan sejak penyesuaian harga pada 10 Juni 2026. Adapun harga Pertamax di Pertashop juga masih dipatok Rp16.150 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar subsidi tetap Rp6.800 per liter.

Tak hanya BBM kendaraan darat, Pertamina juga menurunkan harga avtur. Di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur kini menjadi Rp19.190 per liter, turun dari sebelumnya Rp22.190 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada mekanisme dan regulasi yang berlaku.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," jelas Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026).

Menurut Kitty, hasil evaluasi tersebut membuat sejumlah produk BBM nonsubsidi mengalami penurunan harga, termasuk Pertamax Turbo, Pertamina DEX, Dexlite, dan avtur.

"Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar," ujarnya.

Daftar Harga BBM Pertamina Berlaku 1 Juli 2026

Berikut daftar harga BBM Pertamina di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang mulai berlaku per 1 Juli 2026:

Inibaru.id - Kabar baik bagi pengguna bahan bakar nonsubsidi. PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial &amp; Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi menyesuaikan harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026).

Dalam penyesuaian kali ini, harga Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite, dan Pertamina DEX mengalami penurunan. Sementara itu, harga Pertamax (RON 92), Pertamax Green 95, Pertalite, dan Solar subsidi tetap tidak berubah.

Mengacu pada laman resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax Turbo di SPBU wilayah Jakarta kini menjadi Rp19.300 per liter. Angka tersebut turun Rp1.450 per liter dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp20.750 per liter pada Juni 2026.

Pertamina menurunkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX mulai 1 Juli 2026, sementara harga Pertamax, Pertalite, dan Solar subsidi tetap.

Harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX Turun Mulai 1 Juli 2026, Pertamax Tetap

Menurut Inge, dari sisi sistem, DJP telah menyiapkan integrasi dengan sistem yang dimiliki marketplace. Kini, pihaknya hanya menunggu keputusan resmi mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak.

"Secara sistem di DJP sudah siap menerima untuk disambungkan dengan sistemnya mereka (marketplace), dan melakukan kegiatan one on one meeting dengan mereka juga sudah kita lakukan. Kalau tidak ada perubahan, Keputusan (Kep) Dirjen Pajak dan penunjukannya juga akan terbit besok," lanjutnya.

Ia menambahkan, kepastian mengenai penerapan kebijakan tersebut akan diumumkan setelah keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan.

"Besok pun kita akan sampaikan apakah memang Kep Dirjen Pajak sudah ada atau tidak. Ya semua besok kita sampaikan, kita masih menunggu hari ini bagaimana, ada perubahan atau tidak," terangnya.

DJP juga memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung telah disiapkan sehingga implementasi kebijakan dapat segera dilakukan begitu keputusan resmi diterbitkan.

"Soal kesiapan, kami sebenarnya sudah siap, mulai dari pembicaraan dengan marketplace, semua sarana prasarana di DJP juga sudah siap, tinggal menunggu Kep Dirjen Pajak, soal penunjukkan mereka sebagai pemungut pajak," ujarnya.

Terkait mekanisme pelaksanaannya, Inge menjelaskan bahwa petunjuk teknis sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Teknisnya sebenarnya sudah ada di PMK Nomor 37 Tahun 2025, tapi ya tunggu saja besok," pungkasnya. (Ning/E01)

Inibaru.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap menerapkan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace atau e-commerce mulai Rabu (1/7/2026). Namun, pelaksanaannya masih menunggu terbitnya surat keputusan yang menetapkan marketplace sebagai pihak pemungut pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan koordinasi dengan berbagai platform e-commerce telah dilakukan secara intensif selama beberapa waktu terakhir.

"Kalau kesiapan, kami sudah ngobrol sama mereka (e-commerce), terus kita lakukan intens mulai bulan lalu, kemudian mereka kita minta untuk siap, karena ini kan yang mengatakan berlaku 1 Juli 2026 dari Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) dan beliau sudah menekankan akan berlaku 1 Juli," kata Inge dalam media briefing, Selasa (30/6/2026).

DJP menyatakan siap menerapkan pajak penghasilan melalui marketplace mulai 1 Juli 2026, dengan menunggu terbitnya keputusan penunjukan e-commerce sebagai pemungut pajak.

DJP Siap Terapkan Pajak E-Commerce Mulai 1 Juli 2026

Dalam penerapannya, mekanisme pemungutan pajak dilakukan secara otomatis melalui marketplace. Saat konsumen melakukan pembayaran, platform akan memungut PPh Pasal 22 dan mencantumkannya dalam tagihan transaksi.

Besaran PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5 persen dari omzet penjualan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Bimo menjelaskan, perlakuan pajak tersebut berbeda tergantung skema perpajakan yang digunakan oleh pedagang.

“Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh pasal 22 tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh Final. Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh pasal 22 tersebut menjadi kredit pajak dalam perhitungan SPT tahunan,” jelas Bimo.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pemerintah menyebut aturan tersebut diterbitkan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih setara antara pelaku usaha yang berjualan secara daring dan pedagang konvensional. Selama ini, pelaku usaha offline telah dikenai mekanisme pemungutan PPh Pasal 22, sedangkan pedagang online belum.

Melalui aturan tersebut, marketplace maupun platform digital lain yang memenuhi kriteria tertentu dapat ditunjuk oleh DJP sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 dari pedagang yang bertransaksi melalui sistem elektronik.

Meski demikian, tidak semua pedagang online akan dikenai pemungutan pajak tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 37 Tahun 2025, pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh Pasal 22. Namun, mereka wajib menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace sebagai syarat memperoleh fasilitas tersebut.

Apabila omzet pedagang kemudian melebihi Rp500 juta dalam tahun berjalan, mereka juga diwajibkan menyampaikan surat pernyataan kepada platform marketplace agar mekanisme pemungutan pajak dapat diberlakukan sesuai ketentuan.

Sementara itu, sesuai Pasal 8 PMK Nomor 37 Tahun 2025, besaran PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang yang berjualan melalui platform e-commerce mulai Rabu (1/7/2027). Dalam tahap awal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, keempat marketplace tersebut telah menyiapkan sistem serta kapasitas administrasi untuk menjalankan proses pemungutan dan penyetoran pajak.

“PMK 37 tahun 2025 juga mengatur pihak lain untuk memungut pajak pedagang online. Pihak lain di sini platform digital yang menyediakan layanan transaksi,” ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2027).

Pemerintah resmi memberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen bagi pedagang online melalui Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli mulai 1 Juli 2027, dengan pengecualian bagi pelaku usaha beromzet hingga Rp500 juta per tahun.

Mulai 1 Juli 2027, Empat Marketplace Resmi Pungut Pajak Pedagang Online

Menurut Arif, penguasaan teknologi satelit menjadi investasi strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap teknologi luar negeri.

"Penguasaan teknologi telekomunikasi satelit merupakan strategi investasi untuk memperkuat kedaulatan digital, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap penyedia teknologi dan layanan dari luar negeri," ujarnya.

NEO-1 merupakan satelit observasi bumi kelas mikrosatelit generasi keempat yang dikembangkan dalam proyek Nusantara Earth Observation (NEO). Konstelasi ini nantinya terdiri atas dua satelit beresolusi sangat tinggi, empat satelit beresolusi tinggi, serta dua satelit Synthetic Aperture Radar (SAR).

Menariknya, hampir seluruh proses pengembangan NEO-1 dilakukan di dalam negeri. Mulai dari perancangan misi, desain sistem, integrasi, pengujian, pengembangan perangkat lunak, hingga pembangunan stasiun bumi dikerjakan oleh peneliti Indonesia.

Arif menyebut tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) satelit ini telah mencapai sekitar 65 persen.

Fasilitas produksi dan integrasi satelit juga berada di kawasan Rancabungur, Bogor.

"Laboratorium dan tempat produksi satelit NEO-1 itu ada di Bogor, di wilayah Rancabungur. Putra-putri terbaik bangsa yang ada di BRIN ini bisa membuat satelit sendiri," kata Arif.

NEO-1 mengemban misi utama sebagai satelit observasi bumi dengan membawa kamera multispektral beresolusi tinggi hingga 5 meter dan kamera resolusi menengah 16 meter. Kemampuan tersebut memungkinkan satelit menghasilkan citra yang dapat dimanfaatkan untuk pemetaan wilayah, pemantauan pertanian, kehutanan, kelautan, lingkungan, hingga mitigasi bencana.

Tak hanya itu, satelit ini juga dilengkapi Automatic Identification System (AIS) Receiver yang berfungsi memantau lalu lintas kapal di wilayah perairan Indonesia.

NEO-1 turut membawa magnetometer untuk mengukur perubahan medan magnet bumi. Data yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan para peneliti dalam mengamati gejala awal sebelum terjadinya gempa bumi.

Selain itu, satelit ini juga membawa kamera inframerah milik Hokkaido University, Jepang, untuk kepentingan riset, serta muatan telekomunikasi low data-rate yang dikembangkan perusahaan rintisan Indonesia, PT Netra.

BRIN memperkirakan NEO-1 akan beroperasi di orbit selama sekitar lima tahun.

Menurut BRIN, peluncuran NEO-1 hanyalah langkah awal. Target yang ingin dicapai jauh lebih besar, yakni membangun ekosistem industri antariksa nasional yang mampu menghasilkan teknologi dan layanan bernilai tambah tinggi.

Mengutip dari Katadata, Arif menegaskan hasil riset harus terus didorong agar tidak berhenti sebagai penelitian di laboratorium, tetapi mampu melahirkan inovasi yang memperkuat industri dan perekonomian nasional.

"Dari hasil riset nasional kita coba perkuat inovasi, dari inovasi menuju industri, dan dari industri menuju penguatan ekonomi. Inilah esensi hilirisasi riset yang terus didorong oleh BRIN," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Wayan Toni Supriyanto, memastikan pemerintah akan mendukung operasional satelit nasional, termasuk melalui koordinasi dengan International Telecommunication Union (ITU) dan penyediaan alokasi spektrum frekuensi.

Dengan peluncuran NEO-1 yang ditargetkan berlangsung awal tahun depan, Indonesia diharapkan tidak lagi hanya menjadi pengguna teknologi antariksa, tetapi juga semakin mampu bersaing sebagai pengembang satelit di tingkat global. (Ike/E01)

Inibaru.id - Indonesia selangkah lebih dekat menuju kemandirian teknologi antariksa. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menargetkan peluncuran satelit observasi bumi Nusantara Earth Observation-1 (NEO-1) pada Januari 2027 sebagai bagian dari upaya membangun industri satelit nasional yang dikerjakan oleh anak bangsa.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan NEO-1 bukan sekadar satelit observasi bumi, melainkan fondasi bagi Indonesia untuk menguasai seluruh rantai teknologi satelit, mulai dari perancangan, produksi, pengujian, hingga pengoperasian.

"Insyaallah pada tahun depan, Januari 2027, BRIN akan meluncurkan NEO-1, satelit observasi bumi hasil karya putra-putri terbaik bangsa," kata Arif dalam peringatan 50 Tahun Satelit Indonesia di Jakarta, seperti dilansir dari Katadata, Selasa (8/7).

BRIN menargetkan peluncuran satelit observasi bumi NEO-1 pada Januari 2027 sebagai langkah memperkuat kemandirian teknologi antariksa Indonesia, dengan sebagian besar proses pengembangannya dilakukan oleh peneliti dalam negeri.