Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Dalam sambutan pembukaan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria mengajak semua pihak untuk memanfaatkan potensi AI, tanpa menutup mata pada bahayanya. Menurutnya, AI bisa mempercepat kerja jurnalis, dari analisis data hingga produksi konten. Tapi jangan lupa, AI juga bisa mempercepat penyebaran hoaks.&nbsp;“AI dapat mempercepat pembuatan dan penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan,” katanya

Nezar menekankan pentingnya akuntabilitas teknologi dan keadilan dalam kompensasi untuk para jurnalis. Sebab, dalam sistem yang makin bergeser ke arah otomasi, manusia tetap harus diutamakan.

Sementara itu, Michael Markovitz,  Head of GIBS Media Leadership Think Tank Afrika Selatan, menyoroti krisis klasik yang makin mendesak yaitu pendanaan. Menurutnya, berbagai pemangku kepentingan dari media dan perusahaan teknologi perlu duduk bersama untuk menemukan ekosistem ekonomi terbaik yang akan membantu industri media bertahan di tengah disrupsi digital.

"Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena jurnalisme adalah  public goods yang penting dan mempengaruhi kehidupan banyak orang, layaknya makanan atau minuman. Namun barang publik ini tidak didukung oleh infrastruktur pendanaan dan ekosistem yang baik,” katanya.

Dari Brasil, Maia Fortes dari AJOR menegaskan pentingnya pendekatan yang inklusif dalam pengaturan AI dan media digital. Dia menyoroti perlunya kebijakan publik yang mendukung pluralitas dan keberagaman, seraya memperkuat kolaborasi dengan komunitas digital dan aktivis hak digital.

Dari dalam negeri, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mendorong solidaritas antarnegara Global South. “Media lokal kita tidak punya daya tawar yang seimbang ketika harus berhadapan dengan Google atau Meta. Maka, kita perlu regulasi yang berpihak, dan kolaborasi lintas negara untuk belajar dan saling menguatkan,” tegasnya.

Sorotan lainnya datang dari PR2MEDIA yang menyerahkan Studi Kelayakan Dana Jurnalisme Indonesia ke Dewan Pers, disaksikan langsung oleh Nezar Patria. Masduki, perwakilan PR2Media, menegaskan pentingnya dana abadi untuk jurnalisme publik. Tapi ia juga realistis bahwa kebijakan di Indonesia bisa makan waktu lama. Ditambah lagi, jika pendanaannya bersumber dari negara, maka independensi media pun harus tetap dijaga ketat.

Menutup hari pertama konferensi, semua pihak sepakat: jurnalisme tidak bisa berjalan sendiri di era AI. Ia butuh jejaring pendukung dari pemerintah yang berpihak, platform teknologi yang bertanggung jawab, hingga publik yang sadar akan pentingnya informasi yang bisa dipercaya.

CTRL+J APAC 2025 mungkin baru memasuki hari pertama, Gez. Namun, diskusinya sudah membuka ruang bagi banyak gagasan penting tentang masa depan media di Asia Pasifik. Jika kamu peduli pada nasib jurnalisme independen di era AI dan ingin terlibat lebih jauh, pantau terus perkembangan konferensi ini melalui kanal resmi AMSI atau hubungi narahubung di 0821-2540-3518 (Sarah Ervina). (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Jurnalisme yang kuat, independen, dan berkualitas nggak bisa tumbuh di ruang hampa, apalagi di era Artificial Intelligence (AI) yang kian masif mengubah lanskap media. Hal itulah yang menjadi ruh utama konferensi CTRL+J APAC 2025 yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, 22–24 Juli 2025.

Diselenggarakan oleh AMSI, AJI, dan IFPIM, konferensi ini bukan sekadar forum diskusi. Ia menjadi ruang lintas batas negara untuk menjawab tantangan zaman: bagaimana mempertahankan kualitas jurnalisme di tengah gempuran teknologi yang terus bergerak maju, kadang lebih cepat dari etikanya.

Konferensi CTRL+J APAC 2025 di Jakarta menyoroti urgensi kolaborasi antara media, pemerintah, dan platform teknologi untuk menjaga kualitas jurnalisme di era AI. Di tengah tantangan disrupsi digital, negara-negara Global South diajak bersatu memperjuangkan pendanaan berkelanjutan dan regulasi yang adil.

Di Tengah Gempuran AI, Media Lokal Asia Pasifik Serukan Solidaritas Global South

“Setelah era reformasi, kita melihat ada pergeseran. Jadi, negara lebih sedikit melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keamanan wartawan. Ini akibat adanya pelembagaan demokrasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya dalam 'Diskusi Publik: Keamanan Jurnalis, Tanggung jawab Siapa?', yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).

O ya,  Indonesia diakui sebagai juara dalam memberikan kebebasan pers di Asia Tenggara, lo. Mantap ya?

Sekadar informasi, peran Dewan Pers di sini adalah sebagai self regulatory body. Lembaga ini membantu menyelesaikan masalah dalam komunitas pers. 

Nah, kerjasama antara Dewan Pers, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung dengan MoU dan Peraturan Kapolri telah memastikan kejelasan koridor dan SOP terkait kebebasan pers, Millens.

"MoU Dewan Pers dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Dari MoU ini turun jadi PKS dan sekarang ke Perkap (Peraturan Kapolri). Koridornya makin jelas, SOP-nya makin jelas sehingga tidak terjadi lagi kebingungan-kebingungan,” tuturnya.

Dalam rangkaian peringatan ulang tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wamenkominfo Nezar Patria mengungkapkan kebahagiaannya untuk berbicara tentang kondisi pers bersama teman-teman dari industri media. 

Diskusi melibatkan berbagai pihak, termasuk Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, serta Direktur Eksekutif LBH Pers.

Kalau menurutmu, kebebasan pers di Indonesia memang patut jadi juara apa masih harus belajar nih? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Keberadaan pers di sebuah negara merupakan sebuah kebutuhan. Para awak media bakal menyajikan rangkaian peristiwa serta membantu menyebarluaskan informasi kepada khalayak.

Tahukah kamu jika dinamika kemerdekaan pers di Indonesia mengalami peningkatan setelah era reformasi? Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria. 

Kata dia, kita bisa melihat indikasi peningkatan ini mulai dari penerapan kebebasan pers dan peran Dewan Pers.

Katanya, Indonesia juara dalam penerapan kebebasan pers di Asia Tenggara. Apa indikasinya?

Indonesia Juara Dalam Penerapan Kebebasan Pers Se-Asia Tenggara

Beberapa pemberitaan juga tidak mempertimbangkan prinsip Hak
Asasi Manusia dan keberagaman gender serta lebih banyak memuat pernyataan dari
otoritas resmi yang menyerukan sikap anti-LGBTIQ.

Dampaknya, penyelenggara ASEAN Queer Advocacy Week
memutuskan untuk memindahkan lokasi acara yang semula di Jakarta karena
menerima serangkaian ancaman keamanan dan keselamatan dari pihak anti-LGBTIQ. 

Arus Pelangi, penyelenggara acara tersebut, menghadapi
ancaman pembunuhan melalui media sosial dan serangan massal terhadap akun media
sosial mereka. Akibatnya, identitas penyelenggara dan akun pribadi pegiat Arus
Pelangi tersebar luas di media sosial.

Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Ika Ningtyas menegaskan
bahwa media online gagal memberikan ruang aman bagi kelompok gender minoritas
dan seharusnya menghindari mengamplifikasi narasi kebencian. 

Dia mendesak media massa untuk menulis berita yang inklusif
terhadap kelompok minoritas LGBTIQ, menghormati keberagaman, dan menggunakan
perspektif hak asasi manusia sesuai prinsip Deklarasi Universal HAM.

"Sebaliknya, media harus lebih kritis, menjunjung
keberagaman dan menghormati bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkumpul,
menggelar rapat, dan berserikat yang diselenggarakan untuk maksud damai seperti
yang dijamin oleh konstitusi," kata Ika Ningtyas.&nbsp;

Manajer Advokasi SEJUK, Tantowi Anwari menekankan bahwa
jurnalis dan media massa harus mempelajari latar belakang peristiwa terkait isu
keberagaman dan tidak memperkuat suara-suara yang mengajarkan kebencian.
Perusahaan media massa juga harus mengakui HAM sebagai dasar kebijakan bisnis
mereka dan menjaga prinsip anti-diskriminasi.

“Penting bertanggung jawab melalui pemberitaan yang tidak
meminggirkan minoritas LGBTIQ yang berujung pada kekerasan dan persekusi,” ujar
Thowik, panggilan akrab Tantowi Anwari.

Temuan dari pemantauan media massa oleh AJI, SEJUK, dan Arus
Pelangi menunjukkan bahwa sejumlah media online cenderung diskriminatif
terhadap kelompok LGBTIQ menjelang Pemilihan Umum 2024, yang berpotensi
memperparah persekusi dan kekerasan terhadap LGBTIQ. 

Selain itu, platform media sosial seperti Twitter juga masih
menjadi ruang yang memperkuat narasi kebencian pada kelompok LGBTIQ menjelang
ASEAN Queer Advocacy Week.

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan Serikat Jurnalis
untuk Keberagaman menekankan perlunya platform media sosial menjadi lebih
proaktif dalam mencegah penyebaran narasi kebencian yang mendiskriminasi
kelompok rentan. Mereka menyerukan perubahan kebijakan moderasi konten yang
lebih inklusif dan proaktif dalam melindungi kelompok rentan. 

Hm, gimana menurutmu? Apakah media massa ikutan
mendiskriminasi kelompok minoritas LGBT, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Inibaru.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Indonesia dan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) menyoroti pemberitaan
media online terkait ASEAN Queer Advocacy Week yang dinilai diskriminatif dan
mengamplifikasi narasi kebencian.

Dalam hasil pemantauan terhadap media daring, terungkap
bahwa sejumlah media mengabaikan Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman dengan
menggunakan kutipan narasumber yang berisi narasi kebencian dan ancaman.

Akibat pemberitaan yang dianggap kerap mendiskriminasi kaum LGBTIQ dengan pilihan diksi yang nggak tepat oleh media online, acara ASEAN Queer Advocacy terpaksa dipindahkan.

ASEAN Queer Advocacy Week Kena Getah Pemberitaan Diskriminatif LGBT oleh Media

“Apa yang
dilakukan pelaku doxing sudah masuk
dalam bentuk kekerasan. Bagaimana tidak, pelaku mempublikasikan data pribadi
jurnalis termasuk foto, alamat rumah, nomor telepon, hingga identitas keluarganya.
Ini sudah mencederai kebebasan pers,” ungkap Ketua Umum FJA Muhammad Saleh saat
menggelar konferensi pers di Banda Aceh, Minggu (13/9).

Nggak hanya
mengecam, FJA juga meminta polisi untuk mengusut hal ini karena dianggap telah
melanggar Pasal 18 Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers.

“Kami meminta
kepolisian dapat mengusut kasus doxing
kepada jurnalis. Jelas ini pidana. Seharusnya kerja jurnalis dilindungi oleh UU
Pers,” tegas Shaleh.

Sementara
itu, AJI Jakarta juga mengutuk teror terhadap jurnalis dan media massa yang
menjalankan kerja dengan mengedepankan etik jurnalistik.

“AJI Jakarta
mengecam aksi doxing dengan tujuan
menyerang atau melemahkan seseorang dan persekusi secara daring,” tegas Ketua
AJI Jakarta Asnil Bambani.

Sebagai
informasi, teror ini mulai dialami Cakrayuni usai menulis sebuah artikel di
bagian Cek Fakta di Liputan6.com. Artikel ini berisi tentang penjelasan klaim
yang menyebut politikus PDI-Perjuangan Arteria Dahlan sebagai cucu pendiri
Partai Komunis Indonesia (PKI) Sumatera Barat, Bachtaroeddin.

Artikel
tersebut terbit pada Kamis (10/9). Namun, keesokan harinya akun Instagram
@d34th.5kull mengunggah foto Cakrayuni dan disusul dengan unggahan teror dari
akun-akun lainnya.

Sebelumnya,
kasus doxing dan teror terhadap
jurnalis dan media telah beberapa kali terjadi. Pada 2018 lalu misalnya, doxing menimpa jurnalis dari Detik.com,
Kumparan.com, serta CNNIndonesia.com. Setahun setelahnya, kasus yang sama
dialami jurnalis Tabolid Jubi dan Aljazeera terkait dengan pemberitaan tentang
Papua. Sementara itu, pada tahun ini, doxing
telah dialami jurnalis dari Tempo dan Detik.com

Apapun
alasannya, doxing adalah tindakan
yang nggak bisa dibenarkan ya, Millens?
(Har/IB09/E05)

Inibaru.id – Buntut dari aksi doxing dan teror terhadap jurnalis Liputan6.com bernama Cakrayuni
Nuralam, asosiasi jurnalis seperti Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI),
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, serta Forum Jurnalis Aceh (FJA)
mendesak polisi untuk segera mengusutnya.

Sebagai
informasi, aksi doxing dilakukan pada
Jumat (11/9/2020) lalu.

Usai merilis berita cek fakta tentang isu Arteria Dahlan dan kaitannya dengan PKI, jurnalis Liputan6.com justru menjadi korban doxing sejumlah akun. Asosiasi jurnalis pun mengecam tindakan kriminal ini.

Asosiasi Jurnalis Desak Polisi Usut Kasus Doxing Jurnalis Liputan6

Inibaru.id &ndash; Tahun ini, peringkat kebebasan pers di Indonesia tak beranjak dari tahun lalu alias stagnan, yaitu di posisi 124 dunia. Hal itu disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berdasarkan pemeringkatan lembaga internasional Reporters Without Borders (RSF). Lembaga ini juga menyinyalir situasi kebebasan pers di kancah internasional kurang menggembirakan bagi jurnalis dan pekerja media.
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (3/5/2018), Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, stagnansi peringkat tersebut dipicu iklim hukum, politik, dan ekonomi yang kurang mendukung kebebasan pers.
&ldquo;Iklim hukum antara lain karena masih ada sejumlah regulasi yang mengancam kemerdekaan pers seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," ujar Manan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Adapun iklim hukum dan politik yang memengaruhi kebebasan pers di Tanah Air yakni masih tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis. AJI mencatat 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada kurun Mei 2017 hingga Mei 2018, yang terdiri atas 56 kasus di kota atau kabupaten dan 25 kasus di provinsi. Ini membuat jurnalis secara umum akan berpikir ulang untuk menulis berita yang dianggap membahayakan dirinya.
Dari sisi ekonomi, bias partisan muncul karena alasan ekonomi media. Tak termungkiri, iklan khususnya yang berisi kampanye selama masa pemilihan umum merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi media. Selain itu, AJI juga menyoroti gaji terhadap jurnalis yang relatif kecil.
Perlu kamu ketahui, RSF menyusun pemeringkatan kebebasan pers untuk 180 negara. Situasi kebebasan pers diukur berdasarkan antara lain evaluasi pluralisme, independensi media, kualitas bingkai kerja, dan keamanan bagi jurnalis di setiap negara.
Kebebasan pers Tanah Air di posisi 124 dunia selama dua tahun ini sebenarnya lebih bagus dari beberapa tahun sebelumnya. Catat saja, pada tahun 2016, peringkat kebebasan pers Indonesia ada di posisi 130 dan 138 pada 2015. Adapun pada tahun 2014, peringkat Indonesia adalah 132.
Kalau melihat angka-angka itu, sebenarnya kita bisa berharap akan perbaikan posisi ya, Millens. Semoga pada tahun yang berjalan ini faktor-faktor yang &ldquo;merugikan&rdquo; kebebasan pers bisa diminimalisasi, syukur-syukur nggak ada sama sekali. (IB02/E04)

Peringkat kebebasan pers di Tanah Air tahun ini tak beranjak dari tahun lalu alias stagnan. Picunya berupa iklim hukum, politik, dan ekonomi.