Dilansir dari Nate, Jumat
(16/1/2026), mulai tahun ajaran 2026, pelaku school
violence atau bullying harus siap-siap mengubur mimpi masuk universitas
top, khususnya di Seoul. Pasalnya, hampir semua kampus papan atas secara tegas
menolak calon mahasiswa yang punya rekam jejak kekerasan di sekolah.

Aturan ini lahir dari kebijakan baru Kementerian
Pendidikan Korea Selatan yang mewajibkan seluruh universitas memasukkan riwayat
bullying sebagai faktor penilaian di semua jalur seleksi masuk, baik itu jalur akademik berbasis rapor, jalur esai, ujian tertulis, hingga
bakat dan praktik. Intinya, tak ada lagi jalan mudah bagi mereka yang pernah
tercatat sebagai pelaku kekerasan.

Data penerimaan mahasiswa terbaru menunjukkan
dampak yang sangat nyata. Dari 3.273 pelamar dengan catatan bullying yang
mendaftar ke 170 universitas dengan masa studi empat tahun di seluruh Korea
Selatan, sebanyak 75 persen atau 2.460 orang dinyatakan gagal di jalur utama.
Artinya, tiga dari empat pelamar dengan rekam jejak kekerasan tak berhasil
melewati gerbang kampus.

Situasinya jauh lebih keras di
universitas-universitas elit Seoul. Dari 11 kampus top, termasuk Seoul
National University (SNU), Yonsei, Korea University, Sungkyunkwan, hingga Ewha,
tercatat 151 pelamar dengan catatan bullying. Hasilnya? Sebanyak 150 orang atau
99 persen langsung gugur. Hanya satu pelamar yang lolos, itu pun di Kyung Hee
University. SNU bahkan mencatat nol pelamar dengan riwayat bullying di jalur
seleksi tersebut.

Beberapa kampus besar secara terbuka
menyatakan hampir mustahil bagi pelaku bullying untuk lolos. Alasannya
sederhana tapi krusial: persaingan masuk universitas top di Korea Selatan
sangat ketat. Selisih nilai antara diterima dan tidak diterima sering kali
hanya satu atau dua poin. Sekali ada pemotongan nilai akibat catatan kekerasan,
peluang langsung anjlok.

Dalam sistem penilaian ini, universitas
mengacu pada tingkat sanksi bullying yang tercatat di rapor sekolah menengah,
mulai dari tingkat ringan hingga berat. Semakin tinggi tingkat pelanggaran,
semakin besar pula pengurangan nilainya. Bahkan ada kampus yang memilih langkah
ekstrem: melarang pendaftar dengan riwayat tertentu untuk ikut seleksi sama
sekali.

Kebijakan ini bukan sekadar hukuman
administratif. Pemerintah Korea Selatan ingin mengirim pesan tegas bahwa
kekerasan di sekolah bukan kenakalan remeh yang bisa dilupakan begitu saja. Konsekuensinya
panjang dan nyata, termasuk dalam urusan pendidikan tinggi.

Bagi sebagian orang, aturan ini terasa kejam.
Namun bagi banyak pihak lain, inilah bentuk tanggung jawab sosial. Di tengah
tingginya kasus bullying yang selama bertahun-tahun menjadi luka kolektif di
Korea, kebijakan ini dianggap sebagai cara memberi efek jera sekaligus
melindungi lingkungan kampus agar tetap aman.

Singkatnya,
di Korea Selatan hari ini, prestasi akademik saja tidak cukup. Rekam jejak
sikap dan perilaku ikut menentukan. Kalau di Indonesia, kira-kira hal ini
mungkin diterapkan juga nggak, ya, Gez?
(Arie Widodo/E07).

Inibaru.id — Salah satu hal yang masih jadi masalah besar
dalam dunia pendidikan Korea Selatan adalah perundungan alias bullying. Saking banyaknya kasus
perundungan di sekolah, kita sampai sering melihatnya dibahas di film-film atau
drama Korea.

Nah, hal ini ternyata bikin pemerintah Korea Selatan mengambil kebijakan
yang cukup ekstrem. Mereka pengin memastikan siswa sekolah berpikir dua kali
untuk menjadi pelaku bullying. Caranya? Dengan mempersulit mereka yang punya
catatan merundung untuk masuk ke universitas top Korea, Gez.

Pengin menekan kasus bullying, pemerintah Korea Selatan menerapkan aturan yang cukup tegas yang meminta universitas-universitas top di sana mempersulit pelaku bullying bisa kuliah di kampus-kampus tersebut.

Di Korea Selatan, Siswa Pelaku Bullying Dipersulit Masuk Universitas

Lokasinya memang agak “nyempil”. Dari Jembatan
Gremeng ke arah SMP Negeri 1 Muntilan, masuk gang pertama setelah sekolah,
belok kiri lalu kanan di perempatan pertama. Warungnya kecil di
kanan jalan, tepat di depan koperasi simpan pinjam yang ada di Dusun Nlepen,
Desa Gunungpring. 

Meski tersembunyi, yang datang bukan kaleng-kaleng. Dari warga kampung,
pegawai negeri, sampai orang-orang yang bisa dibilang “high profile” Muntilan,
semua pernah duduk di bangku kayu warung ini.

Menu utamanya sederhana tapi kaya rasa: bubur
santan gurih dan nasi gudeg. Ini dia yang unik, gudeg di sini bisa dipadukan dengan bubur
atau nasi, bahkan dimakan bareng pecel khas Muntilan. Bagi yang belum pernah mencoba,
kombinasi gudeg dan pecel terdengar aneh, tapi di sinilah justru letak kejutan
rasanya.

Ada juga lauk lain yang nggak kalah menggoda,
yakni sambal goreng krecek yang nggak ada duanya. Dimasak dengan santan pedas
dengan kentang dan tahu, krecek di sini rasanya nendang tapi tetap bersahabat.
Ditambah dengan lauk lain seperti telur, tahu terik, hingga kerupuk, rasanya
semakin paripurna.

Warung ini buka dari sekitar pukul 07.00 WIB
sampai 11.00 siang. Tapi jangan heran kalau sebelum setengah tujuh antrean
sudah mengular. Banyak yang datang sejak jam enam karena takut kehabisan. Soalnya,
makan di sini bukan cuma soal kenyang, tapi soal nostalgia.

Soal harga? Sangat bersahabat. Mau beli
seporsi Rp5.000 sampai Rp20.000 tetap dilayani dengan senyum yang sama. Bahkan
ada yang sengaja mencoba berbagai menu sekaligus seperti gudeg, telur, sambal
goreng krecek, tahu terik, kerupuk, plus teh hangat segelas besar, hanya perlu
membayar Rp14.000. Murah, jujur, dan bikin hati hangat, kan?

“Rasa dan harga makanan di Bubur Mbah Gamping worth every penny,” ungkap warga Semarang yang kerap mampir ke
warung ini setiap kali pulang kampung, Linda Nur Laela, Minggu (18/1/2026).

Bubur
Mbah Gamping adalah bukti bahwa kuliner legendaris tak perlu ribut soal
inovasi. Dengan terus mempertahankan rasa yang autentik, suasana yang apa
adanya, dan pagi yang dimulai dengan tenang, bubur ini terus didatangi banyak
orang. Jadi, kalau kamu sedang di Muntilan, wajib buat mencobanya, Gez. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id — Kalau kamu sedang mencari sarapan di Muntilan,
Kabupaten Magelang, ada satu nama bisa kamu cari,
yaitu Bubur Mbah Gamping atau Bubur Mbah Nggamping. Apa pun namanya, tempat ini
sudah lama jadi bagian dari ingatan kolektif warga Muntilan dan sekitarnya soal
kuliner legendaris.

Ada alasan mengapa warung ini masuk daftar
legenda. Usianya sudah menembus masa sebelum Indonesia merdeka, kira-kira sejak
era 1940-an. Kini, pengelolaannya sudah masuk generasi ketiga, tapi rasanya
tetap setia pada resep lama. Tidak ada ambisi tampil modern, tidak ada papan
nama besar, apalagi konsep estetik. Yang ada justru kesederhanaan yang jujur, dan
itu yang membuatnya istimewa.

Eksis sejak sebelum Indonesia merdeka, Bubur Mbah Gamping punya menu andalan yang unik, yaitu bubur gudeg.

Melegenda di Muntilan, Begini Kelezatan Bubur Mbah Gamping

Ira, salah seorang warga yang memilih nggak mengungsi mengatakan, masih banyak warga di desanya yang memilih tinggal karena berbagai alasan. Dalam kondisi serba terbatas, mereka bertahan meski harus merelakan tubuh bagian bawahnya terus-menerus basah terendam air saat beraktivitas.&nbsp;&nbsp;

"Kebanyakan
warga yang tinggal di rumah adalah lansia yang menjaga barang berharga atau merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka tinggal, sementara anak-anak sudah diungsikan ke tempat saudara. Tetangga saya juga sudah mengungsi, tinggal yang lansia saja di rumah," sebutnya.

Terlalu lama beraktivitas di tempat yang tergenang banjir rupanya telah memberikan efek samping yang cukup signifikan. Ira mengatakan, sejumlah warga Wonorejo tampak mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Beberapa keluhan yang muncul antara lain penyakit gatal dan demam.

"Mungkin mereka gatal-gatal karena air yang menggenang berasal dari limpasan sungai yang bercampur kotoran, sehingga menimbulkan tumbuhnya bakteri. Kalau demam, bisa jadi karena tubuh kami selalu basah, ya!" paparnya.

Hal serupa juga dikeluhkan Zumaidah. Di tengah kepungan banjir yang belum juga surut, dia mengaku mulai merasakan ngilu di tubuhnya. Selain itu, tubuhnya yang terus terendam air juga sering menggigil, pusing, dan gatal-gatal, terutama pada bagian sela-sela kaki.

“(Tubuh) panas dingin. Rasanya ngilu. Terus, kaki gatal karena kutu air,”
terangnya di tempat pengungsian yang ada di Masjid Ridhwanur Rohman. "Saya mencoba mencari layanan kesehatan, tapi belum menemukannya sampai sekarang."&nbsp;

Di tengah banjir, akses kesehatan di&nbsp;Desa Wonorejo memang cukup terbatas. Salah satu lokasi yang menyediakan layanan kesehatan adalah di Masjid Al Busyro, Dukuh Kedung Banteng. Hery, salah seorang penyedia layanan tersebut mengatakan, ada puluhan warga yang telah memeriksakan diri di tempat itu.

"Ada 94 orang yang memeriksakan diri. Rata-rata warga mengeluhkan penyakit yang sama; panas, batuk, pilek, ada kutu air," tutur petugas Puskesmas Karanganyar 1 tersebut. "Layanan kesehatan ini gratis, tapi cuma bisa sampai tengah hari karena ada salat Zuhur berjemaah."

Dia menambahkan, saat ini memang belum ada posko kesehatan khusus
yang didirikan untuk warga terdampak banjir. Namun begitu, jika ada yang
membutuhkan pertolongan mendesak, pihak puskesmas akan segera membawa mereka ke fasilitas kesehatan terdekat yang memungkinkan,.

“Kalau ada keluhan mendesak kami bawa ke puskesmas. Jika masih tidak bisa, dirujuk ke rumah sakit. Kemarin ada juga yang dirujuk ke RSI, kok!” tandasnya.

Selama banjir belum surut dan warga tetap memilih bertahan di rumah masing-masing, keluhan itu sepertinya akan selalu datang. Gimana menurutmu, Gez? (Sekarwati/E10)

Inibaru.id – Banjir yang tak kunjung surut di Kabupaten Demak membuat warga mulai mengeluhkan penyakit gatal dan demam, termasuk para korban banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, yang memilih tetap bertahan di rumah masing-masing.

Alih-alih mengungsi, warga di desa tersebut memilih tetap beraktivitas di tengah kepungan banjir yang mencapai ketinggian sekitar 60 sentimeter. Di Dukuh
Kedung Banteng, Desa Wonorejo. warga tampak berlalu lalang menerjang genangan air setinggi lutut orang dewasa sembari menyingsingkan pakaian bawahnya.

Lebih dari sepekan digenangi banjir, sebagian warga Wonorejo di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang memilih tinggal di rumah tampak mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka seperti merasa gatal dan pusing.

Terdampak Banjir, Warga Wonorejo Mulai Mengeluh Gatal dan Demam

Obrolan semacam itu, dia melanjutkan, rupanya cukup sering diperbincangkan oleh teman-temannya di sekolah. Hal itu tentu saja membuatnya khawatir, mengingat anaknya baru berusia 12 tahun. Menurutnya, anak seusia itu seharusnya nggak mengonsumsi berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya tersebut.

"Jujurly, saya khawatir. Dia bilang, berita semacam itu juga banyak di (Youtube) Shorts. Satu-satunya medsos yang bisa dia akses memang cuma Shorts. Saya khawatir dia stres sendiri karena terus scrolling berita semacam itu di medsos," tutur perempuan yang saat ini berdomisili di Kota Semarang tersebut.

Apa yang dikhawatirkan Wita sangatlah masuk akal, mengingat algoritma&nbsp;rekomendasi platform medsos, khususnya video pendek, yang dibuat agar kita terus scrolling memang didasarkan pada pencarian terakhir kita. Maka, apa yang dicari anak di medsos akan menjadi apa yang direkomendasikan.

Rekomendasi "yang sesuai" akan terus muncul agar anak bertahan di depan layar lebih lama. Padahal, para ahli pendidikan dan kesehatan digital telah memperingatkan bahaya durasi tonton yang terlalu lama terhadap kualitas tidur, konsentrasi sekolah, dan kesejahteraan psikologis anak; apalagi jika yang dikonsumsi adalah konten-konten yang sensitif untuk anak.

Menyikapi hal ini,&nbsp; platform video daring Youtube sejatinya&nbsp;telah memperkuat alat pengawasan orang tua untuk membantu mengatur kebiasaan menonton anak-anak dan remaja. Salah satu pembaruan terbesarnya adalah fitur kontrol waktu untuk Shorts.

Sedikit informasi, saat ini Shorts merupakan salah satu medsos terpopuler di kalangan anak. Youtube secara resmi mengumumkan alat kontrol ini sebagai bagian dari rangkaian pembaruan parental controls untuk akun anak yang diawasi (supervised accounts).

Tujuan utama alat kontrol Youtube ini adalah untuk memberi orang tua lebih banyak kendali atas kebiasaan menonton dengan durasi waktu berlebihan. Kontrol ini dinilai penting, salah satunya untuk mencegah anak&nbsp;doomscrolling atau kebiasaan terus-menerus menelusuri medsos yang berisikan konten negatif.

Sebagaimana dikatakan Wita, doomscrolling memang sedang "ngetren" di kalangan anak. Mereka terus-menerus menelusuri bad news seperti berita pembunuhan, bencana, atau isu sensitif, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental.

Fenomena yang banyak "menjangkiti" remaja dan pra-remaja ini meningkat sejak pandemi Covid-19; menyebabkan stres, kecemasan, gangguan tidur, kelelahan mental, hingga masalah fisik. Situasi ini dapat diatasi salah satunya dengan membatasi durasi tonton dan jenis informasi yang dikonsumsi.

Maka, apa yang dilakukan Youtube tentu saja bisa menjadi langkah pencegahan yang menarik, Dengan pembaruan tersebut, orang tua kini dapat menentukan batas waktu harian berapa lama anak dapat menonton Shorts.

Pembatasan durasi tonton Shorts cukup beragam, berkisar antara 15 menit hingga 2 jam per hari; bahkan akan segera ada opsi "nol menit" yang berarti menonaktifkan akses Shorts sepenuhnya. Youtube menyatakan bahwa fitur ini nggak bisa diubah oleh anak tanpa persetujuan orang tua.

“Fitur ini enempatkan orang tua secara tegas dalam kendali jumlah konten video pendek yang ditonton anak-anak mereka,” tulis Youtube dalam pembaruan aturan.

Selain pengaturan waktu, orang tua juga menggunakan pengingat khusus, yakni Bedtime (waktu tidur) dan Take a Break (istirahat), untuk mendorong anak berhenti menonton ketika batas tertentu tercapai. Keduanya menjadi fitur otomatis untuk akun di bawah usia 18 tahun yang waktunya bisa disesuaikan oleh orang tua. 

Fitur kontrol ini bekerja melalui supervised accounts;&nbsp;akun yang disarankan untuk anak dan remaja, yang terhubung dengan akun orang tua melalui Google Family Link. Youtube menilai, strategi ini adalah upaya untuk memberi pengalaman yang aman dan sehat tanpa membatasi akses ke konten bermanfaat pada anak.

1. Pastikan akun anak dalam Mode Pengawasan

Untuk mulai menggunakan fitur kontrol ini, orang tua perlu memastikan akun anak berada dalam pengawasan (supervised account), karena fitur tersebut hanya tersedia untuk akun anak atau remaja yang diawasi

4. Pilih menu Pengawasan (Parental Controls)

6. Aktifkan Pengingat Tambahan (Opsional tapi Disarankan)

Untuk membantu membangun kebiasaan digital yang lebih sehat, orang tua juga bisa mengaktifkan:

7. Simpan dan pastikan pengaturan terkunci

Perlu diketahui bahwa fitur ini hanyalah alat kontrol. Sebagai orang tua, kita sebaiknya memadukan fitur tersebut dengan diskusi terbuka tentang kebiasaan digital yang sehat agar anak memahami alasan di balik pembatasan itu.

Jelaskan kepada anak alasan pembatasan, bukan hanya aturannya;&nbsp;lalu kombinasikan dengan aktivitas lain seperti membaca, olahraga, atau waktu keluarga yang menyenangkan untuk anak. Terakhir, jangan lupa evaluasi rutin, sudahkah batas waktu itu sesuai dengan usia dan kebutuhan anak?

Selamat mencoba ya, Gez! (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Mengetahui bahwa anak lelakinya sudah bisa diajak berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk bencana lingkungan yang belakangan banyak dibahas di televisi, membuat Juwita senang. Namun, di sisi lain, dia juga merasa khawatir melihat buah hatinya begitu suka dengan berita-berita itu.

"Pernah suatu kali anak saya bilang, bencana besar akan terjadi sebentar lagi. Lalu, dia juga pernah bilang, meteor sebesar Jakarta akan menabrak bumi dua tahun lagi. Dia terus bertanya, apa yang harus kami lakukan jika bencana itu benar-benar terjadi," tutur Wita, sapaan akrabnya, Minggu (18/1/2026).

Banyaknya berita sensitif berpadu dengan algoritma rekomendasi di medsos berpotensi membuat anak mengalami doomscrolling. Fenomena ini bisa diatasi dengan melakukan pembatasan durasi tonton, salah satunya melalui fitur khusus di Youtube Shorts.&nbsp;

Antisipasi Doomscrolling, Atur Batas Waktu Youtube Shorts Anak dengan Fitur Ini!

Perlu diketahui, banjir di Desa Wonorejo yang terjadi karena limpasan sungai yang meluap karena hujan deras yang turun tanpa henti telah berlangsung selama lebih dari sepekan. Ketinggian air mencapai 60 sentimeter, sehingga sejumlah akses yang nggak bisa dilalui dipasangi bambu sebagai tanda peringatan.

Sejumlah rumah yang terendam banjir telah ditinggalkan penghuninya untuk mengungsi. Namun, nggak sedikit pula yang memilih tetap bertahan karena alasan tertentu. Sejak hujan mulai reda, aktivitas warga sudah terlihat di jalan di tengah genangan air yang belum juga surut.

Ira, warga Dukuh Kedung Banteng, Desa Wonorejo mengatakan, sejumlah tetangganya sudah mengungsi sejak beberapa hari yang lalu. Kebanyakan dari mereka pergi
ke rumah saudara yang nggak kebanjjiran. Sementara, yang tersisa di kompleks rumahnya adalah para lansia.

"Yang tinggal kebanyakan para lansia yang kesulitan untuk mengungsi. Suasana cukup sepi, meski masih ada aktivitas yang dilakukan warga yang tidak mengungsi," tuturnya sembari&nbsp;menunjukkan rumah-rumah yang ditinggalkan.

Warga yang memilih nggak mengungsi seperti dirinya, Ira melanjutkan, bukan berarti nggak pengin melakukannya. Di tengah ketidakpastian kapan bencana akan mereda, tentu saja dia dan para tetangganya pengin berada di tempat yang aman dan nyaman.

"Rumah saya digenangi air sepaha. Mau MCK sudah tidak bisa, jadi sekarang mengungsi di rumah tetangga. Warga bantu warga, karena belum ada bantuan dari pemerintah," sebutnya. "Banjir ini bukan yang pertama, jadi saya sangat menantikan solusi permasalahan tahunan di Desa Wonorejo ini."

Apa yang dikatakan Ira bukan isapan jempol belaka. Kurangnya layanan sosial dan kesehatan dari pemerintah juga dirasakan Rasiem, warga Dukuh Kedung Banteng. Dia dan para tetangganya terpaksa pergi mencari tempat aman sendiri lantaran ketinggian air terus bertambah.

"Tiga hari pertama banjir, saya masih bertahan di rumah; tapi keterbatasan logistik dan kebutuhan pokok membuat saya akhirnya memutuskan untuk&nbsp;mengungsi ke rumah anak di Kudus, meninggalkan rumah dalam kondisi kosong," keluhnya.

Situasi ini berbeda dengan Sutimah yang terpaksa bertahan di rumah di tengah kepungan banjir yang terus meluas. Suaminya stroke dan nggak memungkinkan untuk berjalan. Karena itulah dia sangat berharap segera ada layanan kesehatan ke rumah-rumah yang membutuhkan selama banjir ini.

"Harapan kami, pemerintah daerah peduli serta mau mendirikan posko
bantuan logistik dan layanan kesehatan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir, mengingat masih banyak warga yang belum mengungsi atau mendapatkan tempat yang
aman," tuturnya terbata dengan mimik muka penuh harap.

Di tengah musim hujan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan eskalasi banjir yang berpotensi kian meluas, mendirikan posko bencana dan menyediakan layanan kesehatan "jemput bola" tentu menjadi opsi paling rasional untuk sekarang. Gimana menurutmu, Gez?&nbsp;(Sekarwati/E10)&nbsp;

Inibaru.id – Demi melindungi harta benda atau merawat anggota keluarga yang sakit, sebagian warga terdampak banjir di Desa
Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, memilih bertahan di rumah masing-masing alih-alih mengungsi.

Mereka kini hanya bisa menanti bantuan sosial dan kesehatan dari pemerintah daerah, mengingat akses yang terbatas dan aktivitas yang nggak memungkinkan untuk dilakukan dengan leluasa. Bantuan tersebut dinilai penting karena mereka yang berada di lokasi banjir rentan terjangkit penyakit.

Warga terdampak banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak menanti adanya posko dan bantuan, termasuk layanan kesehatan 'jemput bola' di tengah keterbatasan akses yang mereka miliki.&nbsp;

Opsi Layanan Kesehatan 'Jemput Bola' untuk Warga Terdampak Banjir Wonorejo

Untuk 2025, aksi global tersebut digelar bertepatan dengan penyelenggaraan COP30,&nbsp;Konferensi Perubahan Iklim PBB yang tahun ini digelar di Belem, Brasil. Aksi itu dimaksudkan untuk menjadi sebuah momentum krusial ketika masa depan kebijakan iklim dunia kembali dipertaruhkan.

Secara peristiwa, perhelatan itu telah selesai. Namun, justru karena aksi itulah muncul pertanyaan yang relevan untuk dilontarkan, yakni sejauh mana kita punya ruang aman untuk bersuara tentang krisis yang mengancam hidup bersama ini?

Penangkapan Dera dan deretan aktivis lingkungan di Indonesia hari-hari ini adalah gambaran bahwa narasi dan isu iklim, lingkungan, dan keadilan ekologis, begitu sulit dimaknai sebagai bentuk peringatan. Ia lebih mirip gangguan, provokasi, atau disebut sebagai aksi melawan hukum.

Di titik inilah ingatan saya kembali pada para peserta aksi yang merupakan masyarakat sipil; keluarga dan anak-anaknya, mahasiswa, komunitas literasi, hingga tokoh lintas iman. Mereka beriringan dalam barisan untuk menyuarakan satu kegelisahan yang sama, bahwa&nbsp;Bumi sedang tidak baik-baik saja.

“(Semarang) Climate Strike bukan sekadar aksi simbolik, tapi upaya kolektif untuk mengingatkan bahwa keputusan para pemimpin dunia berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ujar Koordinator Jaringan Peduli Iklim dan Alam Ellen Nugroho, yang seketika membuat saya mengiyakan dalam hati.

Mengangkat tema “Just Transition Now”, long march di jantung Kota Lunpia untuk kampanye keadilan iklim ini sepenuhnya relevan, karena kita tinggal di "selatan". Perlu kamu tahu, dibanding negara-negara "utara", emisi karbon kita sejatinya relatif kecil, tapi dampak pemanasan global justru paling kentara di sini.

Arus pasang air laut yang mengakibatkan banjir "rob" di pesisir, suhu kota yang makin panas, krisis air, hingga kerentanan pangan, adalah dampak paling nyata dari pemanasan global itu. Nah, ketimpangan inilah yang ingin disuarakan dalam kampanye yang dipusatkan di jalur protokol Semarang tersebut.

Saya senang melihat aksi damai ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, seakan menunjukkan bahwa isu lingkungan adalah masalah bersama. Generasi muda, anak-anak, keluarga, organisasi lingkungan, mahasiswa, hingga para tokoh lintas agama tampak menyerukan kegelisahan yang sama.

"Sejak kali pertama digelar pada 2019,&nbsp;Semarang Climate Strike memang selalu menghadirkan generasi muda," terang Ellen. "Pesan utamanya jelas; jangan sampai kebijakan hari ini, yang banyak dibuat oleh generasi tua, mewariskan Bumi yang tidak lagi layak dihuni bagi generasi muda.”

Bencana akibat kerusakan lingkungan di Sumatra dan berbagai wilayah di Tanah Air adalah tamparan keras bagi kita; sebuah peringatan keras bahwa kita belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan betapa besar kerusakan yang telah kita buat.

Maka, sebagaimana dikatakan Ellen, tujuan utama&nbsp;climate strike&nbsp;bukanlah semata untuk unjuk diri di jalanan, tapi mencoba&nbsp;membangun kesadaran publik. Perubahan iklim adalah isu kompleks yang sarat istilah ilmiah sehingga sering terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

"Di sinilah peran aksi publik dan media menjadi penting. Membumikan isu, menjadikannya dekat, dan terasa relevan," jelasnya. "Lalu, bersama-sama menyebarkan pemahaman, mengubah gaya hidup, dan mendesak pemangku kebijakan agar serius mempercepat transisi dari energi kotor ke energi bersih."

Ellen menyadari, perubahan sosial nggak mungkin dikerjakan sendirian. Maka, krisis perubahan iklim yang merupakan isu bersama seharusnya bisa menyentuh semua orang, tanpa terkecuali. Keberhasilannya bukanlah besarnya massa, tapi seberapa jauh pesan tersampaikan.

"Tolok ukurnya seberapa luas isu ini dibicarakan dan seberapa kuat jejaring yang terbentuk untuk gerakan lanjutan, karena krisis iklim bukan persoalan satu hari, satu aksi, atau satu generasi," tuturnya.

Ke depan, krisis iklim, pemanasan global, dan isu-isu lingkungan serupa, mungkin akan semakin akrab kita dengar, bahkan saksikan dan alami. Jika orang-orang yang memberi peringatan agar kita meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan ditangkapi, siapa lagi yang akan melakukannya?

Dengan atau tanpa orang-orang yang menyuarakan, krisis iklim akan tetap berlangsung. Kita berubah atau tidak, pemanasan global akan tetap terjadi. Jika bukan kita, mungkin anak cucu kita yang menanggung dampaknya. Maka, masih bisakah berpangku tangan?&nbsp;

Dera adalah gambaran kecil betapa sulitnya melakukan kampanye lingkungan di Indonesia saat ini. Hanya dengan menumbuhkan kesadaran bersama kita bisa berkelindan menjaga lingkungan. Ingatlah bahwa Bumi bukanlah warisan, tapi titipan untuk generasi mendatang! (Marita Ningtyas/E10)

Inibaru.id - Penangkapan aktivis lingkungan dari Walhi Jawa Tengah Adetya Pramandira atau lebih akrab disapa Dera bersama pasangannya, Fathul Munif,&nbsp;oleh Polrestabes Semarang pada akhir November 2025 lalu, menggulirkan ingatan saya pada Semarang Climate Strike yang saya ikuti pada November lalu.

Sedikit informasi, Semarang Climate Strike&nbsp;adalah aksi lingkungan yang merupakan bagian dari&nbsp;Global Climate Strike, gerakan serentak yang digelar di berbagai negara untuk memberi tekanan moral dan politik kepada para pemimpin dunia.

Long march Semarang Climate Strike bukan semata gerakan damai turun ke jalan untuk menyuarakan isu lingkungan. Bagi saya, aksi masyarakat sipil lintas generasi yang rutin digelar tiap tahun sejak 2019 ini selalu menyisakan tanda seru; bahwa krisis iklim bukan persoalan satu hari, satu aksi, atau satu generasi.

Yang Tersisa setelah Mengikuti Long March 'Semarang Climate Strike' di Kota Lunpia

"Kampanye masif yang mendorong penggunaan galon sekali pakai ini kontradiktif dengan semangat pengurangan sampah plastik," kata Ghofar.

 Galon sekali pakai juga patut menjadi perhatian bersama karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang lebih besar, dan kontradiktif dengan rencana pemerintah untuk mengurangi 70 persen sampah plastik pada 2025.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa produksi sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta ton pada tahun 2021, dan 17 persen di antaranya adalah sampah plastik.

Penggunaan galon air sekali pakai yang semakin meningkat akan semakin meningkatkan potensi pencemaran lingkungan. Hal ini menambah beban pada angka daur ulang yang masih sulit untuk diatasi.

"Angka daur ulang saja masih sulit disembuhkan apalagi problem galon sekali pakai, nah ini akan menambah beban angka daur ulang," katanya.

 Oleh karena itu, dukungan dari seluruh golongan diperlukan dalam upaya mengurangi penggunaan galon air sekali pakai dan mengurangi sampah plastik secara keseluruhan.

Eh, kamu juga pilih galon air sekali pakai? Kalau kosong kamu recycle jadi apa nih, Millens? (Siti Zumrokhatun/E10)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Upaya Pengurangan Sampah Plastik Diminta Didukung Penuh.

Inibaru.id - Bagi sebagian orang, galon air sekali pakai dirasa lebih higienis dibanding galon air ulang pakai. Namun perlu disadari bahwa penggunaan galon air sekali pakai menjadi masalah baru bagi lingkungan, karena sampah makin banyak.

Menurut juru kampanye perkotaan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Abdul Ghofar, ada target untuk mengurangi penggunaan plastik sebanyak-banyaknya, namun kampanye penggunaan galon air sekali pakai menjadi kendala dalam upaya ini.

Ghofar menyatakan bahwa penggunaan galon air sekali pakai seharusnya tidak dipromosikan secara besar-besaran karena ini bertentangan dengan semangat pengurangan sampah plastik secara global maupun nasional.

Permasalahan galon air sekali&nbsp; pakai perlu ditanggapi dengan serius karena berkontribusi menambah volume sampah.

Galon Air Sekali Pakai Jadi Masalah Baru bagi Lingkungan

Jadi ya, Millens,
dalam putusan ini, disebutkan bahwa seharusnya segala kebijakan serta aktivitas
terkait dengan proyek strategis nasional (PSN), dalam hal ini termasuk
pembangunan Bendungan Bener, harus ditangguhkan.

“Presiden harus mampu menunjukkan sikap patuh terhadap
hukum,” ungkap Fanny Tri Jambore, Selasa (8/2/2022).

Pihak pemerintah, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo berdalih kalau kedatangan ribuan polisi ke Desa Wadas kemarin hanyalah
untuk mengawal proses pengukuran lahan desa. Namun, Menurut Fanny, aktivitas
pengukuran ini juga seharusnya dihentikan jika mengacu pada putusan MK
tersebut.

Fanny juga menuding proses kegiatan pengukuran tanah untuk
nantinya jadi lokasi penambangan batu andesit ini belum bisa dilaksanakan
karena belum ada Izin Usaha Tambang (IUP). Kalau syarat ini sudah dipenuhi,
barulah pembebasan lahan bisa dilakukan.

“Nggak ada IUP dan malah difasilitasi pengadaan tanahnya,
berbeda dengan kebutuhan quarry di
proyek kepentingan umum lainnya,” tuding Fanny.

Selain presiden, Fanny juga mendesak kepolisian sekaligus
Ganjar Pranowo selaku gubernur membatalkan proses pembangunan bendungan dan
mematuhi putusan MK. Dia juga mengutuk tindakan aparat yang diduga mengepung
sekaligus menangkapi warga saat proses pengukuran lahan dilakukan tim dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.

Nggak cukup, Fanny menuding pengepungan dan penangkapan ini
nggak disertai dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Warga juga ketakutan
saat melihat ribuan polisi datang dengan senjata lengkap, tameng, hingga
anjing. Apalagi, beredar foto dan video dengan narasi adanya intimidasi di
sejumlah rumah serta masjid yang dijadikan tempat mujahadah warga.

Soal penangkapan warga, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol
M. Iqbal Alqudusy menyebut warga yang ditangkap hanya diinterogasi.

“Mereka diamankan karena terjadi ketegangan antara
masyarakat yang pro dan kontra. Terjadi adu mulut dan ancaman kepada warga yang
pro. Aparat kemudian mengamankan masyarakat yang membawa sajam dan parang dan
dibawa ke Polsek Bener,” ujar Iqbal, Selasa (8/2).

Duh, semoga saja masalah yang ada di Desa Wadas terkait
dengan pembangunan Bendungan Bener ini bisa segera diselesaikan ya, Millens. (Kom/IB09/E05)

Inibaru.id – Kasus
Desa Wadas masih jadi perbincangan banyak pihak, termasuk Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (Walhi). Walhi bahkan dengan tegas menyebut proyek Bendungan
Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, harus
dihentikan jika memang acuannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Fanny Tri
Jambore, putusan MK yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVIII/2020. Seharusnya, negara mematuhi putusan ini dan Presiden Joko
Widodo pun menyatakan sikap terkait dengan kasus ini.

Kasus ribuan aparat kepolisian yang datang ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah mendapatkan tanggapan dari Walhi. Menurut mereka, kalau acuannya adalah putusan MK, seharusnya proyek pembangunan Bendungan Bener harus dihentikan.