Penurunan lebih besar terjadi pada bahan bakar diesel nonsubsidi. Harga Pertamina DEX kini menjadi Rp21.150 per liter, atau turun Rp3.650 per liter dari sebelumnya Rp24.800 per liter. Sementara itu, Dexlite kini dijual Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari harga sebelumnya Rp23.000 per liter.

Di sisi lain, harga Pertamax (RON 92) masih bertahan di angka Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 tetap dijual Rp17.000 per liter. Kedua produk tersebut tidak mengalami perubahan sejak penyesuaian harga pada 10 Juni 2026. Adapun harga Pertamax di Pertashop juga masih dipatok Rp16.150 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar subsidi tetap Rp6.800 per liter.

Tak hanya BBM kendaraan darat, Pertamina juga menurunkan harga avtur. Di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur kini menjadi Rp19.190 per liter, turun dari sebelumnya Rp22.190 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada mekanisme dan regulasi yang berlaku.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM non subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," jelas Kitty dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2026).

Menurut Kitty, hasil evaluasi tersebut membuat sejumlah produk BBM nonsubsidi mengalami penurunan harga, termasuk Pertamax Turbo, Pertamina DEX, Dexlite, dan avtur.

"Selain menghadirkan harga yang kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar," ujarnya.

Daftar Harga BBM Pertamina Berlaku 1 Juli 2026

Berikut daftar harga BBM Pertamina di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang mulai berlaku per 1 Juli 2026:

Inibaru.id - Kabar baik bagi pengguna bahan bakar nonsubsidi. PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial &amp; Trading, PT Pertamina Patra Niaga, resmi menyesuaikan harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026).

Dalam penyesuaian kali ini, harga Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite, dan Pertamina DEX mengalami penurunan. Sementara itu, harga Pertamax (RON 92), Pertamax Green 95, Pertalite, dan Solar subsidi tetap tidak berubah.

Mengacu pada laman resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax Turbo di SPBU wilayah Jakarta kini menjadi Rp19.300 per liter. Angka tersebut turun Rp1.450 per liter dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp20.750 per liter pada Juni 2026.

Pertamina menurunkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX mulai 1 Juli 2026, sementara harga Pertamax, Pertalite, dan Solar subsidi tetap.

Harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX Turun Mulai 1 Juli 2026, Pertamax Tetap

Menurut Inge, dari sisi sistem, DJP telah menyiapkan integrasi dengan sistem yang dimiliki marketplace. Kini, pihaknya hanya menunggu keputusan resmi mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak.

"Secara sistem di DJP sudah siap menerima untuk disambungkan dengan sistemnya mereka (marketplace), dan melakukan kegiatan one on one meeting dengan mereka juga sudah kita lakukan. Kalau tidak ada perubahan, Keputusan (Kep) Dirjen Pajak dan penunjukannya juga akan terbit besok," lanjutnya.

Ia menambahkan, kepastian mengenai penerapan kebijakan tersebut akan diumumkan setelah keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan.

"Besok pun kita akan sampaikan apakah memang Kep Dirjen Pajak sudah ada atau tidak. Ya semua besok kita sampaikan, kita masih menunggu hari ini bagaimana, ada perubahan atau tidak," terangnya.

DJP juga memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung telah disiapkan sehingga implementasi kebijakan dapat segera dilakukan begitu keputusan resmi diterbitkan.

"Soal kesiapan, kami sebenarnya sudah siap, mulai dari pembicaraan dengan marketplace, semua sarana prasarana di DJP juga sudah siap, tinggal menunggu Kep Dirjen Pajak, soal penunjukkan mereka sebagai pemungut pajak," ujarnya.

Terkait mekanisme pelaksanaannya, Inge menjelaskan bahwa petunjuk teknis sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Teknisnya sebenarnya sudah ada di PMK Nomor 37 Tahun 2025, tapi ya tunggu saja besok," pungkasnya. (Ning/E01)

Inibaru.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap menerapkan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace atau e-commerce mulai Rabu (1/7/2026). Namun, pelaksanaannya masih menunggu terbitnya surat keputusan yang menetapkan marketplace sebagai pihak pemungut pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan koordinasi dengan berbagai platform e-commerce telah dilakukan secara intensif selama beberapa waktu terakhir.

"Kalau kesiapan, kami sudah ngobrol sama mereka (e-commerce), terus kita lakukan intens mulai bulan lalu, kemudian mereka kita minta untuk siap, karena ini kan yang mengatakan berlaku 1 Juli 2026 dari Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) dan beliau sudah menekankan akan berlaku 1 Juli," kata Inge dalam media briefing, Selasa (30/6/2026).

DJP menyatakan siap menerapkan pajak penghasilan melalui marketplace mulai 1 Juli 2026, dengan menunggu terbitnya keputusan penunjukan e-commerce sebagai pemungut pajak.

DJP Siap Terapkan Pajak E-Commerce Mulai 1 Juli 2026

Dalam penerapannya, mekanisme pemungutan pajak dilakukan secara otomatis melalui marketplace. Saat konsumen melakukan pembayaran, platform akan memungut PPh Pasal 22 dan mencantumkannya dalam tagihan transaksi.

Besaran PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5 persen dari omzet penjualan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Bimo menjelaskan, perlakuan pajak tersebut berbeda tergantung skema perpajakan yang digunakan oleh pedagang.

“Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh pasal 22 tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh Final. Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh pasal 22 tersebut menjadi kredit pajak dalam perhitungan SPT tahunan,” jelas Bimo.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pemerintah menyebut aturan tersebut diterbitkan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih setara antara pelaku usaha yang berjualan secara daring dan pedagang konvensional. Selama ini, pelaku usaha offline telah dikenai mekanisme pemungutan PPh Pasal 22, sedangkan pedagang online belum.

Melalui aturan tersebut, marketplace maupun platform digital lain yang memenuhi kriteria tertentu dapat ditunjuk oleh DJP sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 dari pedagang yang bertransaksi melalui sistem elektronik.

Meski demikian, tidak semua pedagang online akan dikenai pemungutan pajak tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 37 Tahun 2025, pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh Pasal 22. Namun, mereka wajib menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace sebagai syarat memperoleh fasilitas tersebut.

Apabila omzet pedagang kemudian melebihi Rp500 juta dalam tahun berjalan, mereka juga diwajibkan menyampaikan surat pernyataan kepada platform marketplace agar mekanisme pemungutan pajak dapat diberlakukan sesuai ketentuan.

Sementara itu, sesuai Pasal 8 PMK Nomor 37 Tahun 2025, besaran PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang yang berjualan melalui platform e-commerce mulai Rabu (1/7/2027). Dalam tahap awal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, keempat marketplace tersebut telah menyiapkan sistem serta kapasitas administrasi untuk menjalankan proses pemungutan dan penyetoran pajak.

“PMK 37 tahun 2025 juga mengatur pihak lain untuk memungut pajak pedagang online. Pihak lain di sini platform digital yang menyediakan layanan transaksi,” ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2027).

Pemerintah resmi memberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen bagi pedagang online melalui Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli mulai 1 Juli 2027, dengan pengecualian bagi pelaku usaha beromzet hingga Rp500 juta per tahun.

Mulai 1 Juli 2027, Empat Marketplace Resmi Pungut Pajak Pedagang Online

"Jadi bulan Juli ini sedang dibuat prototype untuk diuji. Jadi diuji itu. Belasan lah mungkin sekitar 15. Saat ini dari Cina aja," ujar Laode seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (29/6/2026).

Meski menggunakan jenis gas yang berbeda dengan LPG, masyarakat tidak perlu mengganti kompor yang selama ini digunakan.

Pemerintah merancang tabung CNG 3 kilogram agar tetap kompatibel dengan kompor rumah tangga yang saat ini digunakan untuk tabung LPG 3 kilogram. Selain itu, harga jualnya juga direncanakan setara dengan harga LPG subsidi sehingga tidak menambah beban masyarakat.

Melansir dari CNBC Indonesia, tabung CNG yang didatangkan dari China menggunakan teknologi tipe 4 berbahan komposit. Material ini dipilih karena bobotnya jauh lebih ringan dibandingkan tabung baja konvensional sehingga lebih mudah digunakan masyarakat.

"Material tabung ini itu sudah sampai ke tipe 4. Tipe 1 semua logam, tipe 2 sudah mulai ada campuran yang meringankan sampai dengan tipe 3 tapi masih berat. Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti nggak merasa oh ini kok penggantinya berat, enggak," tambahnya.

Setelah tiba di Indonesia, seluruh prototipe akan menjalani pengujian di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Pengujian meliputi ketahanan tekanan tinggi hingga aspek keamanan katup (valve) sebelum nantinya diedarkan kepada masyarakat.

"Kita uji di Lemigas, kan dia kan harus ada uji tekanan, dan seperti itu yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa. Satu tahap lagi sudah bisa di-implement, di-edarkan tahun ini," lanjutnya.

CNG dan LPG sama-sama digunakan sebagai bahan bakar, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda.

CNG disimpan pada tekanan sangat tinggi, yakni sekitar 200–250 bar, sedangkan tekanan LPG hanya sekitar 5–10 bar.

Perbedaan lainnya terletak pada sifat gasnya. LPG memiliki massa jenis lebih berat daripada udara sehingga apabila terjadi kebocoran gas akan cenderung mengendap di dekat lantai. Sebaliknya, CNG lebih ringan daripada udara sehingga akan lebih cepat naik dan menyebar di ruang terbuka.

Mengutip dari CNN Indonesia, pemerintah memperkirakan harga Tabung Merah Putih akan disamakan dengan harga LPG 3 kilogram bersubsidi yang berlaku saat ini. Dengan skema tersebut, masyarakat tidak perlu membayar lebih mahal, sementara beban subsidi negara diproyeksikan dapat berkurang hingga 30 persen.

"Sama dengan harganya sama. Sekarang simulasinya masih disamakan, dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30%. Ada peluang untuk itu (produksi domestik). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkas Laode.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang bagi investor untuk membangun fasilitas produksi tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan pasar semakin besar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan alternatif baru bahan bakar untuk memasak bagi masyarakat. Mulai Juli 2026, pemerintah akan menguji coba tabung Compressed Natural Gas (CNG) berkapasitas 3 kilogram yang diberi nama Tabung Merah Putih.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan cadangan gas bumi dalam negeri yang melimpah. Jika diterapkan secara luas, penggunaan CNG diperkirakan mampu menekan beban subsidi energi hingga 30 persen.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, tahap awal program akan dimulai dengan mendatangkan sekitar 15 unit tabung CNG sebagai prototipe untuk menjalani serangkaian pengujian.

Pemerintah mulai menguji coba Tabung Merah Putih berbahan bakar CNG berkapasitas 3 kg sebagai alternatif LPG yang diklaim lebih aman, tetap kompatibel dengan kompor rumah tangga, dan berharga setara LPG subsidi.

Tabung CNG 3 Kg Segera Diuji, Diklaim Lebih Aman dari LPG

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur transportasi udara yang semakin adaptif terhadap tantangan masa depan.

"Pengalaman membangun bandar udara di berbagai karakteristik wilayah telah menjadi modal yang sangat berharga bagi Indonesia. Ke depan, pembangunan bandar udara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim," kata Lukman dalam keterangannya.

Tak sekadar menambah jumlah bandara, pemerintah juga ingin memastikan setiap pembangunan mampu memperkuat konektivitas nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dinilai membutuhkan jaringan transportasi udara yang mampu menghubungkan berbagai wilayah secara lebih cepat dan efisien.

Keberadaan bandara baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka akses menuju destinasi wisata, sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh layanan transportasi udara.

Di sisi lain, Lukman menilai pembangunan bandara tidak hanya bergantung pada kecanggihan infrastruktur. Peran para tenaga ahli juga menjadi faktor penting, mulai dari tahap perencanaan, perancangan, konstruksi, pengawasan, hingga pengoperasian.

Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kebandarudaraan menjadi salah satu fokus yang perlu terus diperkuat. Ia pun mendorong Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) untuk terus menjadi wadah pengembangan kompetensi, inovasi, serta kolaborasi para profesional di bidang kebandarudaraan.

Menurut Lukman, pengembangan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional juga menjadi langkah penting agar kualitas SDM kebandarudaraan Indonesia semakin mampu bersaing di tingkat global. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah terus memperluas jaringan transportasi udara nasional. Melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah berencana membangun 39 bandara baru sehingga jumlah bandar udara di Indonesia akan bertambah dari 257 menjadi 296.

Rencana tersebut telah masuk dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional sekaligus menjadi bagian dari Rencana Induk Bandar Udara Nasional. Dengan penambahan ini, pemerintah berharap konektivitas antardaerah semakin merata, termasuk ke kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan pembangunan bandara di Indonesia selama ini telah menghadapi berbagai tantangan geografis. Mulai dari lahan rawa, tanah gambut, kawasan pesisir, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Pemerintah berencana membangun 39 bandara baru sehingga jumlah bandar udara di Indonesia bertambah menjadi 296 guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Siapkan 39 Bandara Baru, Total Bandar Udara di Indonesia Bakal Jadi 296

Kabar membanggakan datang dari Indonesia. Empat kuliner Tanah Air berhasil menembus 10 besar, bahkan salah satunya berada di posisi kedua.

Pempek khas Palembang menjadi kuliner Indonesia dengan posisi tertinggi dalam daftar tersebut. Hidangan ini menempati peringkat kedua dengan nilai 4,3.

Pempek dibuat dari campuran daging ikan giling dan tepung tapioka, meski beberapa resep tradisional juga menggunakan tepung sagu. Menurut Taste Atlas, pempek berawal dari inovasi seorang warga Palembang yang mengolah ikan menjadi adonan bersama tepung, kemudian digoreng dan dijual berkeliling menggunakan sepeda.

Seiring waktu, pempek berkembang menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia. Variasinya pun semakin beragam, mulai dari pempek lenjer, adaan, kapal selam, kulit, hingga pistel.

Keunikan pempek juga terletak pada pelengkapnya berupa cuko, kuah berwarna cokelat dengan cita rasa manis, asam, pedas, dan gurih yang menjadi ciri khas hidangan ini.

Di posisi kelima terdapat Bakso Solo dengan nilai 3,9.

Kuliner khas Surakarta ini dibuat dari campuran daging sapi dan tepung tapioka sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal sekaligus lembut. Bakso kemudian disajikan bersama kuah kaldu sapi bening yang dimasak perlahan menggunakan tulang sapi dan dibumbui bawang putih, bawang merah, merica, pala, serta seledri.

Penyajiannya biasanya dilengkapi mi kuning atau bihun, sehingga menjadi salah satu makanan yang banyak digemari masyarakat Indonesia.

Jajanan tradisional kue lapis berhasil menempati peringkat kedelapan dengan skor 3,8.

Sesuai namanya, kue ini dibuat dengan cara mengukus adonan secara bertahap hingga membentuk lapisan-lapisan berwarna. Bahan utamanya merupakan perpaduan tepung tapioka dan tepung beras yang dicampur santan, gula, serta pewarna alami.

Teksturnya yang kenyal dan lembut menjadikan kue lapis tetap digemari lintas generasi.

4. Bakwan Malang Lengkapi Deretan 10 Besar

Posisi kesembilan ditempati Bakwan Malang dengan nilai 3,8.

Berbeda dengan pengertian bakwan yang identik dengan gorengan sayur, istilah bakwan dalam hidangan khas Malang ini merujuk pada sajian bakso lengkap. Isiannya terdiri atas bakso sapi, bakso goreng, siomai rebus, tahu bakso, pangsit goreng, serta mi kuning atau bihun.

Seluruh komponen tersebut disajikan bersama kuah kaldu sapi yang gurih dan kaya rempah.

Daftar Lengkap Makanan Berbahan Tepung Tapioka Terbaik 2026

Berikut daftar lengkap versi Taste Atlas:

Masuknya empat kuliner Indonesia ke dalam 10 besar kembali menunjukkan bahwa kekayaan kuliner Nusantara memiliki daya tarik yang kuat di mata dunia. Tak hanya dikenal karena cita rasanya, makanan-makanan tersebut juga mencerminkan kreativitas masyarakat Indonesia dalam mengolah tepung tapioka menjadi hidangan yang beragam dan khas. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kuliner Indonesia kembali mendapat pengakuan dunia. Kali ini, empat makanan khas Nusantara berhasil masuk jajaran 10 besar makanan berbahan dasar tepung tapioka terbaik tahun 2026 versi Taste Atlas.

Tepung tapioka, yang juga dikenal sebagai tepung kanji atau aci, merupakan bahan pangan yang berasal dari ekstrak umbi singkong. Tepung ini banyak digunakan sebagai bahan pengental, pembuatan kue, camilan tradisional, hingga berbagai hidangan khas di sejumlah negara.

Melalui daftar 17 Best Tapioca Dishes in the World 2026, Taste Atlas menampilkan makanan-makanan berbahan dasar tepung tapioka dengan penilaian tertinggi dari para penggunanya. Hingga 17 Juni 2026, terdapat lebih dari 1 juta penilaian, dengan sekitar 657 ribu di antaranya dinyatakan valid oleh sistem.

Empat kuliner Indonesia berhasil masuk 10 besar daftar makanan berbahan dasar tepung tapioka terbaik 2026 versi Taste Atlas.&nbsp;Pencapaian ini kembali menunjukkan kekayaan kuliner Nusantara yang mendapat pengakuan di tingkat internasional.