Awalnya, keterampilan ini dipraktikkan di lingkungan Keraton Yogyakarta sebelum kemudian diajarkan kepada para prajurit. Tujuannya bukan hanya mencetak pemanah yang andal, melainkan juga membangun pribadi yang memiliki pengendalian diri, disiplin, dan tanggung jawab.

Empat nilai utama yang diajarkan melalui Jemparingan dikenal dengan istilah sawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh.

Keempat nilai tersebut hingga kini masih menjadi pedoman hidup masyarakat Yogyakarta sekaligus ruh dari tradisi Jemparingan.

Keunikan terbesar Jemparingan terletak pada teknik memanahnya. Jika panahan modern mengandalkan mata untuk membidik sasaran, dalam Jemparingan gaya Mataram busur atau gandewa diposisikan mendatar di depan perut sehingga pemanah tidak mengincar sasaran secara langsung.

Sebaliknya, anak panah dilepaskan berdasarkan rasa, konsentrasi, dan ketenangan batin. Karena itu, Jemparingan sering disebut sebagai latihan mengendalikan diri.

Filosofi tersebut dirangkum dalam ungkapan Jawa "Pamenthanging Gandewa, Pamanthenging Cipta", yang bermakna bahwa semakin kuat busur direntangkan, semakin kuat pula konsentrasi dan tekad seseorang terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Makna itu juga menjadi pengingat bahwa dalam kehidupan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh fokus, kesabaran, dan kejernihan pikiran.

Nama Jemparingan sendiri berasal dari kata jemparing, yang berarti anak panah. Sementara busurnya disebut gandewa, sedangkan sasarannya berupa silinder kecil yang dikenal sebagai bandulan atau wong-wongan.

Jemparing terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

Sementara itu, gandewa terdiri atas cengkolak sebagai pegangan, lar atau bilah busur yang terbuat dari bambu lentur, serta kendheng, yakni tali busur.

Adapun sasaran berupa bandulan memiliki tiga bagian utama. Bagian paling atas berwarna merah disebut molo atau kepala, bagian tengah berwarna putih disebut awak atau badan, sedangkan bagian leher diberi warna kuning. Di bawah bandulan terdapat bola kecil sebagai penanda penalti apabila terkena anak panah. Sebuah lonceng kecil dipasang di atas sasaran yang akan berbunyi ketika anak panah mengenai bandulan.

Menariknya, setiap gandewa dan jemparing dibuat secara khusus sesuai postur tubuh pemanah. Karena itu, perlengkapan Jemparingan umumnya bersifat pribadi dan tidak digunakan bergantian.

Seiring perkembangan zaman, teknik Jemparingan mengalami beberapa penyesuaian. Sejumlah komunitas kini menggunakan posisi busur yang lebih tegak sehingga sasaran dapat dibidik menggunakan mata. Meski demikian, nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar Jemparingan tetap dipertahankan.

Di lingkungan Keraton Yogyakarta, tradisi ini masih rutin dilaksanakan setiap Selasa sore di Plataran Kamandungan Kidul, yang berada di sebelah utara Alun-Alun Selatan. Kegiatan tersebut juga diikuti berbagai komunitas pecinta Jemparingan yang terus berupaya mengenalkan olahraga tradisional ini kepada generasi muda.

Bagi para pelakunya, Jemparingan bukan semata tentang memperoleh nilai tertinggi atau mengenai sasaran. Setiap tarikan busur adalah latihan mengendalikan ego, membangun kesabaran, dan mengarahkan seluruh perhatian pada tujuan.

Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi, filosofi Jemparingan justru terasa semakin relevan. Tradisi ini mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, seseorang tidak hanya membutuhkan keterampilan, tetapi juga ketenangan hati, fokus, dan keteguhan dalam menjalani setiap proses. (Ike/E01)

Inibaru.id – Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya. Selain keraton, batik, hingga berbagai upacara adat yang masih lestari, ada satu tradisi unik yang hingga kini terus dijaga keberadaannya, yakni Jemparingan. Sekilas, tradisi ini memang tampak seperti olahraga panahan biasa. Namun, di balik setiap anak panah yang dilepaskan, tersimpan filosofi hidup yang telah diwariskan sejak masa Kerajaan Mataram.

Berbeda dengan olahraga panahan modern yang dilakukan sambil berdiri dan mengandalkan ketepatan bidikan mata, Jemparingan memiliki aturan yang khas. Para pemanah duduk bersila dengan posisi menyamping, mengenakan pakaian adat Jawa, lalu melepaskan anak panah dengan mengandalkan ketenangan batin dan rasa.

Jemparingan atau panahan gaya Mataram telah dikenal sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I pada abad ke-18, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu, memanah bukan sekadar latihan ketangkasan, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter kesatria.

Jemparingan merupakan seni panahan tradisional khas Mataram yang telah diwariskan sejak masa Sri Sultan Hamengku Buwono I. Lebih dari sekadar olahraga, tradisi yang masih lestari di Yogyakarta ini mengajarkan filosofi hidup tentang fokus, semangat, percaya diri, dan tanggung jawab melalui setiap tarikan busur dan anak panah.

Jemparingan, Seni Panahan Khas Mataram yang Mengajarkan Fokus dan Keteguhan Hati

Dalam pelariannya, Amangkurat I yang sedang sakit singgah di kediaman Kiai Bagus Kertawangsa di wilayah Panjer, yang kini menjadi Kabupaten Kebumen. Menurut kisah yang berkembang, Kertawangsa bermaksud menyuguhkan air kelapa muda. Namun karena kondisi malam yang gelap dan hujan, ia justru mengambil kelapa tua atau kelapa aking.

Di luar dugaan, setelah meminum air kelapa tersebut, kondisi Amangkurat I berangsur pulih. Sebagai bentuk penghargaan atas pertolongan itu, sang raja menganugerahkan gelar Tumenggung Kelapa Aking kepada Kiai Bagus Kertawangsa sebagai penguasa wilayah Panjer.

Seiring berjalannya waktu, penyebutan "Kelapa Aking" berubah menjadi Kolopaking, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada keturunannya.

Keturunan Kiai Bagus Kertawangsa kemudian menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh di Kebumen.

Secara turun-temurun, jabatan Tumenggung hingga Adipati Kebumen diwariskan kepada keluarga Kolopaking, mulai dari Kolopaking I hingga Kolopaking IV. Dalam rentang sekitar 156 tahun, trah ini memimpin wilayah Kebumen dan memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan lokal.

Tak heran jika nama Kolopaking hingga kini masih identik dengan sejarah Kebumen.

Selain dikenal sebagai keluarga bangsawan, trah Kolopaking juga memiliki rekam jejak dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda.

Salah satu tokohnya, Tumenggung Kolopaking IV, diketahui memberikan dukungan kepada perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825–1830). Keberpihakan tersebut membuat keluarga Kolopaking menjadi sasaran pemerintah kolonial setelah perang berakhir.

Belanda kemudian mencabut kekuasaan keluarga Kolopaking di Kebumen. Berbagai simbol yang berkaitan dengan Kolopaking juga berusaha dihilangkan dari pemerintahan. Meski demikian, semangat perjuangan keluarga ini tidak ikut padam.

Salah satu keturunan Kolopaking yang dikenal luas adalah Soemitro Kolopaking.

Ia pernah menempuh pendidikan di Belanda dan menjadi salah satu pendiri Perhimpunan Indonesia, organisasi yang berperan penting dalam membangun semangat kebangsaan di kalangan pelajar Indonesia di luar negeri.

Sekembalinya ke Hindia Belanda, Soemitro sempat bekerja di berbagai bidang sebelum menjadi perwira polisi. Dalam kariernya, ia dikenal berhasil mengungkap kasus kriminal yang melibatkan sosok legendaris bernama Patra Kutang, yang kerap dijuluki sebagai "Robin Hood" dari Jawa.

Perjalanan hidup Soemitro menunjukkan bahwa keluarga Kolopaking tidak hanya berpengaruh dalam pemerintahan tradisional, tetapi juga turut berkontribusi pada perkembangan bangsa di masa modern.

Jejak sejarah keluarga Kolopaking juga dapat ditemukan di kompleks makam keluarga yang berada di Desa Kalijirek, Kabupaten Kebumen.

Kompleks makam tersebut berada di area yang lebih tinggi dan dapat dicapai dengan menaiki sekitar sebelas anak tangga. Di dalamnya terdapat makam para tokoh keluarga Kolopaking, termasuk Tumenggung Kolopaking I dan penerusnya.

Beberapa nisan juga memperlihatkan perpaduan aksara Arab dan Jawa, menjadi penanda kuat perpaduan budaya dan tradisi pada masa itu. Hingga kini, kompleks makam tersebut masih terawat dengan baik dan dijaga oleh seorang juru kunci.

Meski kekuasaan politik keluarga Kolopaking telah berakhir sejak masa kolonial, nama mereka masih hidup hingga sekarang.

Selain dikenang melalui berbagai tokoh nasional, nama Kolopaking juga diabadikan dalam berbagai tempat di Kebumen, termasuk Grand Kolopaking Hotel. Keberadaan trah ini menjadi bukti bahwa sejarah daerah menyimpan banyak kisah penting yang ikut membentuk perjalanan bangsa Indonesia.

Dari kisah sederhana tentang kelapa aking, lahirlah sebuah nama yang kemudian menjadi simbol kepemimpinan, perjuangan, dan warisan sejarah di tanah Jawa. (Ning/E01)

Inibaru.id - Nama Kolopaking mungkin sudah tidak asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Selain dikenal lewat aktris senior Novia Kolopaking, nama tersebut juga melekat pada sejumlah tokoh penting hingga sebuah hotel di Kebumen, Jawa Tengah, yakni Grand Kolopaking.

Namun, di balik nama itu tersimpan sejarah panjang yang berakar pada masa Kerajaan Mataram Islam. Kolopaking bukan sekadar nama keluarga, melainkan gelar yang kemudian berkembang menjadi trah bangsawan yang berpengaruh di wilayah Kebumen selama berabad-abad.

Asal-usul nama Kolopaking berkaitan dengan kisah pelarian Raja Mataram Islam, Amangkurat I, saat terjadi Pemberontakan Trunojoyo pada akhir abad ke-17.

Marga Kolopaking merupakan trah bangsawan asal Kebumen yang berakar dari Kerajaan Mataram Islam dan memiliki peran penting dalam sejarah Jawa serta perjuangan melawan penjajahan Belanda.

Sejarah Marga Kolopaking, Trah Bangsawan Kebumen yang Berasal dari Kisah Kelapa Aking

Peluncuran ini menjadi bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites, yakni misi peluncuran dua satelit hiperspektral sekaligus. Selain Lampung-1 milik Pemerintah Provinsi Lampung, misi tersebut juga akan membawa Samarkand 2028, satelit milik Pemerintah Uzbekistan.

Lampung-1 bukan sekadar satelit penginderaan jauh biasa. Satelit ini dibekali teknologi pencitraan hiperspektral multiband yang dipadukan dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Teknologi tersebut memungkinkan sebagian proses analisis data dilakukan langsung di orbit tanpa harus menunggu seluruh data dikirim ke bumi terlebih dahulu. Dengan begitu, informasi yang dihasilkan dapat diperoleh lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien untuk berbagai kebutuhan.

Menurut STAR.VISION, teknologi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor strategis.

Pemanfaatan Lampung-1 dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Provinsi Lampung.

Satelit ini dapat digunakan untuk memantau kondisi wilayah pesisir dan kelautan, mendukung pertanian presisi, mengawasi perubahan lingkungan, hingga membantu mitigasi bencana.

Selain itu, keberadaan satelit diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam, mempercepat transformasi digital, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui pemanfaatan data antariksa.

STAR.VISION juga menyebut pengembangan Lampung-1 diarahkan untuk mendukung percepatan ekonomi maritim, penguatan tata kelola lingkungan, serta kolaborasi industri berbasis teknologi.

Peluncuran Lampung-1 menjadi salah satu wujud kerja sama antariksa antara Indonesia dan China yang mulai dibangun pada Mei 2026.

Saat itu, STAR.VISION, Oriental Spaceport, dan Pemerintah Provinsi Lampung menandatangani nota kerja sama strategis di Haiyang, China.

Kolaborasi tersebut tidak hanya mencakup pengembangan satelit penginderaan jauh hiperspektral, tetapi juga pemanfaatan teknologi AI di atas satelit serta komputasi super di orbit.

Melalui kerja sama ini, para mitra menargetkan terbentuknya platform intelijen berbasis antariksa yang terintegrasi untuk mendukung sektor pertanian, pemantauan maritim, pengelolaan lingkungan, hingga berbagai layanan publik lainnya.

Dalam misi OSE Hyperspectral Twin Satellites, STAR.VISION juga menggandeng sejumlah mitra internasional, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Provinsi Lampung, dan Uzcosmos Uzbekistan.

Apabila peluncuran berlangsung sesuai jadwal, Lampung-1 akan menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas pemanfaatan teknologi satelit di tingkat daerah. Kehadirannya diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih cepat dan akurat untuk mendukung pembangunan berbasis sains dan teknologi, mulai dari sektor pertanian, kelautan, lingkungan, hingga mitigasi bencana. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah Provinsi Lampung bersiap memasuki babak baru dalam pemanfaatan teknologi antariksa. Bersama perusahaan teknologi antariksa asal China, STAR.VISION, Pemprov Lampung dijadwalkan meluncurkan satelit hiperspektral Lampung-1 pada 5 Agustus 2026 dari laut lepas pantai Shandong, China.

Kepastian jadwal peluncuran tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi STAR.VISION, @star.vision_aerospace, yang kemudian dibagikan ulang oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Dalam unggahannya, STAR.VISION menyebut roket pembawa satelit telah diberangkatkan menuju kapal peluncur dan sedang dalam perjalanan menuju lokasi peluncuran.

Pemprov Lampung bersama mitra teknologi antariksa dari China akan meluncurkan satelit hiperspektral berbasis AI bernama Lampung-1 pada 5 Agustus 2026 untuk mendukung pertanian, kelautan, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana.

Berkolaborasi dengan China, Lampung Siap Luncurkan Satelit Lampung-1

Perlu diketahui, perubahan dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 hanya menyangkut besaran tarif PNBP. Adapun persyaratan maupun prosedur kehilangan kewarganegaraan Indonesia tetap mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut, permohonan kehilangan kewarganegaraan hanya dapat diajukan oleh WNI yang telah berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, berdomisili di luar negeri, serta dipastikan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) setelah status WNI dilepaskan.

Permohonan diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Hukum. Pemohon juga diwajibkan mengisi formulir elektronik melalui sistem Kementerian Hukum serta menyerahkan dokumen fisik yang dipersyaratkan.

Beberapa dokumen yang harus dilampirkan antara lain:

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia kini juga dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa pemohon tidak memiliki tunggakan pajak maupun sedang tersangkut perkara pidana. Selain itu, setiap permohonan akan dibahas bersama sekitar 14 hingga 15 kementerian dan lembaga sebelum diputuskan.

Dengan mekanisme tersebut, tidak semua permohonan otomatis disetujui meskipun seluruh dokumen telah diajukan.

Supratman mengatakan kenaikan tarif bukan dilakukan secara tiba-tiba. Salah satu alasan utamanya adalah mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum.

Saat ini kementerian tersebut mengelola sekitar 530 layanan publik berbasis digital yang memerlukan biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.

Ia juga menilai kenaikan biaya tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap masyarakat secara umum. Pasalnya, jumlah pemohon pelepasan kewarganegaraan relatif sedikit.

Selain biaya pelepasan kewarganegaraan, pemerintah juga menaikkan tarif permohonan menjadi Warga Negara Indonesia melalui mekanisme naturalisasi, dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp75 juta.

Penyesuaian tarif PNBP dilakukan di tengah meningkatnya penerimaan negara dari layanan administrasi hukum.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya berhasil menyelesaikan lebih dari 11,38 juta layanan, atau sekitar 99,52 persen dari seluruh permohonan yang masuk.

Sementara itu, realisasi PNBP Ditjen AHU pada 2025 mencapai sekitar Rp1,2 triliun, atau 110,95 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut ditopang oleh 148 jenis layanan berbasis digital yang kini dapat diakses masyarakat secara daring.

Menurut Widodo, tren penerimaan PNBP terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya layanan digital yang disediakan pemerintah.

Kenaikan tarif memang menjadi sorotan publik. Namun, pada praktiknya, pelepasan kewarganegaraan Indonesia bukanlah proses yang dapat dilakukan secara mudah.

Selain harus memenuhi syarat administratif dan hukum yang ketat, pemohon juga harus sudah memiliki jaminan memperoleh kewarganegaraan negara lain agar tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian, perubahan tarif ini pada dasarnya hanya menjadi salah satu bagian dari keseluruhan proses yang memang sejak awal dirancang secara selektif. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri. Jika sebelumnya tarif yang dikenakan sebesar Rp1 juta, kini warga negara Indonesia (WNI) yang ingin melepaskan status kewarganegaraannya harus membayar Rp5 juta.

Kenaikan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Aturan itu telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 2 Juli 2026. Setelah melewati masa transisi selama 30 hari, ketentuan tersebut resmi berlaku mulai 1 Agustus 2026.

Dalam lampiran PP tersebut disebutkan bahwa tarif permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebesar Rp5 juta untuk setiap permohonan.

Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi menaikkan biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Kenaikan tarif PNBP ini hanya mengubah besaran biaya, sementara syarat dan prosedur pelepasan status WNI tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Naik Lima Kali Lipat, Biaya Lepas Status WNI Resmi Naik Jadi Rp5 Juta, Ini Alasannya

PT KCIC merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan konsorsium perusahaan asal China.

Selama ini, sekitar 60 persen saham KCIC dimiliki oleh Indonesia melalui konsorsium PSBI yang beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PTPN III, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Sementara 40 persen sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan China.

Purbaya menegaskan, restrukturisasi tersebut tidak mengubah komposisi kepemilikan antara Indonesia dan China. Perbedaannya hanya terletak pada pemegang saham dari pihak Indonesia yang nantinya berada langsung di bawah Kementerian Keuangan.

Ia juga memastikan konsorsium Indonesia tidak dibubarkan dan kerja sama dengan mitra asal China tetap berlanjut.

Bahkan, menurutnya, pemerintah China masih menunjukkan komitmen untuk melanjutkan kerja sama, termasuk membuka peluang pengembangan jalur kereta cepat hingga ke Jawa Timur pada masa mendatang.

Setelah saham dialihkan ke Kementerian Keuangan, pengelolaannya tidak akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, melainkan melalui dua lembaga Special Mission Vehicle (SMV) atau lembaga khusus yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Purbaya menyebut pemerintah memiliki beberapa SMV yang berpengalaman mengelola pembiayaan proyek strategis, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, ia belum memastikan lembaga mana yang akan ditunjuk.

Skema ini dipilih agar pengelolaan investasi dan restrukturisasi utang dapat dilakukan secara profesional tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN," tegas Purbaya.

Menurutnya, sumber pendanaan untuk penyelesaian utang dapat berasal dari keuntungan yang diperoleh SMV, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan dana negara.

Meski pemerintah telah memastikan pengambilalihan saham, besaran utang yang akan direstrukturisasi masih dalam proses perhitungan.

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan, rincian nilai utang akan diumumkan setelah proses pengalihan kepemilikan selesai.

Pengambilalihan saham ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga keberlanjutan operasional dan kesehatan keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar hasil kerja sama Indonesia dan China.

Dengan skema baru tersebut, pemerintah berharap restrukturisasi utang dapat berjalan lebih efektif tanpa mengganggu kondisi keuangan BUMN yang sebelumnya tergabung dalam konsorsium Indonesia.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain apabila terdapat kesepakatan lanjutan dengan mitra dari China. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengambil alih seluruh kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Langkah ini menjadi bagian dari proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, setelah proses tersebut selesai, kepemilikan mayoritas KCIC tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan dikelola oleh Kementerian Keuangan.

"Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September sudah akan selesai," ujar Purbaya usai bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Jakarta, Rabu (5/8).

Kementerian Keuangan akan mengambil alih 60 persen saham KCIC sebagai bagian dari restrukturisasi utang Whoosh yang ditargetkan rampung pada September 2026 tanpa membebani APBN.

Kemenkeu Ambil Alih 60% Saham KCIC untuk Restrukturisasi Utang Whoosh

"Tim menemukan satu temuan penting tentang momen kedatangan Islam yang lebih awal dari yang diduga sebelumnya, abad 7 dan 8," ujar Irfan.

Menurutnya, temuan tersebut membuka peluang untuk menguji kembali berbagai hipotesis mengenai awal kedatangan dan perkembangan Islam di Nusantara melalui bukti-bukti arkeologis.

Selama ini, narasi sejarah mengenai perkembangan Islam di Nusantara kerap dikaitkan dengan munculnya kerajaan atau kekuatan politik Islam pada sekitar abad ke-13 hingga ke-15 Masehi.

Namun, temuan di Situs Bongal mengindikasikan adanya aktivitas yang berkaitan dengan Islam sejak abad ke-7 hingga ke-8. Jika temuan tersebut terus diperkuat melalui penelitian, maka terdapat rentang sekitar tujuh abad yang perlu ditinjau kembali dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara.

Rentang waktu tersebut bukan periode singkat. Justru, menurut Irfan, tujuh abad itu menjadi bagian penting yang selama ini masih menyimpan banyak pertanyaan.

"Ini tujuh abad bukan rentang yang pendek dan banyak lokasi-lokasi. Saya kira dengan penemuan kawan-kawan tersebut akan membuka kesempatan dan upaya-upaya untuk menemukan hal-hal yang baru," katanya.

Artinya, sejarah Islam di Nusantara kemungkinan tidak bermula ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri. Ada kemungkinan proses kedatangan, interaksi, dan penyebaran Islam telah berlangsung jauh sebelumnya di tengah masyarakat.

Irfan menilai temuan Situs Bongal juga mendorong perubahan cara pandang dalam mempelajari sejarah Islam. Penelitian tidak semestinya hanya berfokus pada pusat kerajaan dan kehidupan kaum bangsawan.

Jejak masyarakat biasa justru perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana Islam hadir dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat Nusantara pada masa awal.

Pendekatan inilah yang menurut Irfan dapat memperluas kajian mengenai arkeologi Islam akar rumput. Melalui bukti arkeologis, para peneliti dapat mencoba merekonstruksi kehidupan masyarakat yang hidup jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan Islam.

Meski berpotensi mengubah linimasa sejarah, temuan Situs Bongal tetap membutuhkan penelitian lebih lanjut. Penafsiran mengenai sejarah masa lalu harus didasarkan pada bukti yang dapat diuji secara ilmiah.

Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra (Arbastra) BRIN Herry Yogaswara mengatakan perbedaan pendapat mengenai temuan tersebut merupakan bagian dari dinamika penelitian.

"Saya kira di dalam dunia riset perdebatan itu tidak ada masalah sepanjang berdasarkan evident (bukti) ya," ujarnya.

Karena itu, BRIN berencana mendorong penelitian berskala besar dan jangka panjang di kawasan Bongal maupun pesisir barat Sumatera. Riset tersebut diharapkan dapat memperkuat data arkeologis sekaligus memastikan konteks berbagai artefak yang ditemukan.

Jika bukti-bukti lanjutan semakin menguat, Situs Bongal dapat menjadi salah satu kunci untuk memahami periode awal hubungan Nusantara dengan dunia Islam. Bukan tidak mungkin, sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang selama ini dikenal perlu dilihat kembali dengan linimasa yang jauh lebih panjang. (Ning/E01)

Inibaru.id - Temuan arkeologi di Situs Bongal, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, berpotensi menggeser pemahaman mengenai kapan Islam mulai hadir di Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi aktivitas pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, jauh lebih awal dibandingkan periode yang selama ini banyak dikaitkan dengan berkembangnya Islam sebagai kekuatan politik di Nusantara.

Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Irfan Mahmud mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu petunjuk penting dalam mengungkap sejarah awal kedatangan Islam di wilayah Nusantara.

Hal itu disampaikan Irfan dalam Webinar Series Forum Kebhinekaan Seri #38 di Jakarta, Rabu.

Temuan arkeologi di Situs Bongal, Tapanuli Tengah, mengindikasikan adanya aktivitas Islam sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, berpotensi menggeser linimasa sejarah masuknya Islam ke Nusantara hingga tujuh abad lebih awal.