Danang menjelaskan, hasil survei Dishub bersama Satlantas Polrestabes Semarang mengerucut pada dua titik yang dinilai paling ideal untuk pemasangan portal. Titik pertama berada di ujung utara Jalan Prof. Hamka atau di depan Pasar Jrakah, sedangkan titik kedua di depan Kantor Direktorat Sabhara Polda Jateng.

"Batas ketinggian yang direncanakan sekitar 3,4 meter, masih aman untuk dilewati bus Trans Semarang," ungkap Danang. "Namun, portal ini tidak akan permanen, bisa dibuka-tutup sesuai jam operasional, yaitu pukul 23.00-05.00 WIB."

Selama ini, Dishub bersama pihak kawasan BSB mengaku sudah berupaya maksimal mencegah truk tronton melintas di luar jam operasional. Namun, di lapangan, pelanggaran masih kerap terjadi dengan alasan sopir mengejar jadwal bongkar muat hingga keberangkatan kapal.

Lebih lanjut, Danang juga membeberkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti pelanggaran, baik dari surat tilang maupun rekaman video yang menunjukkan masih banyaknya truk tronton yang melanggar aturan. Pemasangan portal diharapkan menjadi penguat pengawasan agar pelanggaran bisa ditekan lebih jauh.

"Teman-teman DPU yang akan menyiapkan desainnya. Ini komitmen bersama dan semoga bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat," paparnya.&nbsp;

Selain pemasangan portal, Danang menyebut Dishub juga berkoordinasi dengan DPU untuk melakukan pelebaran tikungan setelah Perumahan Puri. Upaya ini diambil untuk mengurangi potensi kemacetan sekaligus menekan beban pengereman kendaraan di jalur tersebut.

"Setelah portal dipasang, kami juga akan pasang CCTV agar monitoring di lokasi tidak harus dilakukan setiap hari. Namun, pada tahap awal tetap ada petugas untuk sosialisasi kepada pengguna jalan," jelasnya.&nbsp;

KBO Satlantas Polrestabes Semarang, AKP Sujid Riyanto menyatakan, sepakat dengan rencana pemasangan portal sebagai upaya menekan pelanggaran truk tronton yang kerap melintas di luar jam operasional. Dia menegaskan, pihaknya tetap akan melakukan penindakan tegas di lapangan.

"Penyebab kecelakaan kemarin masih dalam proses penyelidikan. Dugaan terkait fungsi rem dan faktor teknis lainnya masih didalami oleh Unit Gakkum Polrestabes Semarang," tandasnya.

Upaya pemasangan portal dan pengawasan yang lebih ketat di kawasan Silayur diharapkan bisa berjalan efektif untuk menekan pelanggaran truk tronton dan insiden kecelakaan ya Gez! (Sundara/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang memastikan tidak akan tinggal diam menyusul insiden truk terguling di Turunan Silayur, Ngaliyan, Kota Semarang, pada akhir pekan lalu. Mereka sedang menyiapkan langkah konkret untuk mencegah truk-truk tronton yang masih nekat melintas di luar jam operasional.

Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan menilai, pola pengawasan dengan pos jaga dan petugas di lapangan belum cukup efektif untuk menekan pelanggaran truk tronton di kawasan Silayur. Insiden kecelakaan kemarin, menurutnya, menjadi bukti bahwa pengawasan berbasis manusia memiliki keterbatasan.

"Kami sudah melakukan evaluasi atas insiden kecelakaan kemarin. Karena kawasan Silayur merupakan jalan kelas II dengan adanya aktivitas industri dan pergudangan, salah satu upaya pembatasan jangka pendek yang kami lakukan adalah pemasangan portal," ucap Danang kepada Inibaru.id,&nbsp;Sabtu (11/4).&nbsp;

Dishub Kota Semarang berencana memasang portal di dua titik kawasan Silayur sebagai langkah jangka pendek untuk membatasi truk tronton yang melanggar jam operasional.&nbsp;

Dishub Perketat Akses Masuk ke Silayur, Dua Portal Disiapkan untuk Batasi Truk Tronton

"Rakernas ini kami arahkan untuk konsolidasi organisasi, agar langkah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bisa lebih seragam dan terstruktur," ucapnya kepada Inibaru.id, Sabtu (11/4).

Fajar menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, perkembangan Forbasi cukup signifikan dengan terbentuknya 22 pengurus provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, telah terbentuk hampir 300 pengurus cabang serta sekitar 1.100 klub yang tergabung dalam organisasi tersebut.

"Dengan jumlah penggiat yang terdaftar di basis data kami sekitar 12.500 orang secara nasional," tuturnya dengan bangga.&nbsp;

Menurutnya, Rakernas tersebut difokuskan untuk menyatukan langkah organisasi agar lebih terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah. Sebagai organisasi yang masih berkembang, Forbasi berupaya memastikan seluruh program berjalan secara merata dari Sabang hingga Merauke.

Fajar menambahkan bahwa Forbasi berperan sebagai induk olahraga baris-berbaris yang mencakup pembinaan, rekrutmen pembaris, juri, hingga pelatih. Organisasi ini juga mendorong peningkatan kapasitas penggiat serta penyelenggaraan kompetisi di berbagai level, mulai dari kabupaten/ kota hingga nasional.

Dia juga berharap agar baris-berbaris dapat menjadi cabang olahraga yang masuk dalam kategori prestasi. Sedikit informasi, saat ini salah satu tantangan yang dihadapi anggota adalah perbedaan aturan baris-berbaris di setiap negara.

"Di seluruh dunia, baris-berbaris itu ada dan dipertandingkan, tetapi aturannya berbeda-beda antarnegara. Untuk satu hingga dua tahun ke depan, kami fokus pada konsolidasi internal dan penguatan koordinasi di bawah KORMI," paparnya.&nbsp;

Disisi lain, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Jawa Tengah (Jateng) Edi Purwanto menilai, kehadiran Forbasi sebagai salah satu induk olahraga baru di bawah KORMI Jateng jadi perkembangan yang cukup pesat meski baru bergabung sekitar satu tahun.

"Dalam waktu singkat Forbasi sudah berkembang hingga terbentuk di 22 kabupaten dan kota. Semoga pada 2026 ini bisa tuntas di 35 wilayah, sehingga program pemasyarakatan dan pembudayaan olahraga masyarakat bisa segera tercapai," ungkapnya.&nbsp;

Sementara itu, Ketua Forbasi Kota Semarang Abdul Majid berharap, semoga rakernas perdana ini dapat menghasilkan keputusan yang membawa dampak nyata bagi perkembangan organisasi. Pihaknya telah berupaya melakukan berbagai hal untuk kemajuan organisasi.

"Harapan kami, Rakernas (Forbasi) ini mampu menghasilkan keputusan yang berdampak nyata bagi kemajuan Forbasi dan pelatih baris-berbaris nasional," tandasnya.

Dengan Rakernas itu diharapkan target dan tujuan Forbasi bisa lebih mudah tercapai ke depannya, terutama dalam memperkuat organisasi serta pengembangan di daerah. Kamu tertarik dengan olahraga masyarakat yang satu ini nggak, Gez? (Sundara/E10)

Inibaru.id - Penguatan struktur organisasi menjadi salah satu fokus utama Forum Baris Indonesia (Forbasi) dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana yang digelar di Kota Semarang, akhir pekan lalu. Agenda ini dipandang sebagai langkah awal menata arah organisasi secara lebih sistematis di tingkat nasional.

Kegiatan yang juga dirangkaikan dengan uji lisensi calon juri dan pelatih tersebut menjadi bagian dari upaya Forbasi membangun standar kompetensi yang seragam di seluruh daerah.

Ketua Umum Forbasi, Fajar Arif Budiman menyampaikan bahwa konsolidasi organisasi menjadi kebutuhan penting, seiring dengan pertumbuhan cepat keanggotaan dalam dua tahun terakhir.

Rakernas Forbasi di Semarang menjadi langkah konsolidasi untuk memperkuat organisasi dan menyamakan arah program di seluruh daerah.

Forbasi Matangkan Struktur Organisasi via Rakernas dan Sertifikasi Juri-Pelatih

Berdasarkan catatan yang dihimpun Inibaru.id,&nbsp;tradisi ruwatan di Silayur kali pertama digagas oleh Kepala Dukuh Dawet, Mbah Kromo. Pada masa itu, angka kecelakaan di kawasan tersebut terbilang tinggi, bahkan hampir terjadi setiap pekan dan kerap memakan korban jiwa.

Setelah menjalani laku tirakat, Mbah Kromo konon mendapatkan petunjuk untuk menggelar ruwatan di wilayah tersebut. Sejak saat itu, tradisi ini diwujudkan dalam bentuk rangkaian ritual ruwatan yang dimulai dari sedekah bumi, doa bersama warga, lantas ditutup dengan pertunjukan wayang kulit.&nbsp;

Tradisi tersebut rutin digelar oleh warga setempat, bahkan setelah Mbah Kromo mangkat dan digantikan oleh penerusnya, yakni Mbah Nasir. Namun, sepeninggal Mbah Nasir, tradisi itu perlahan mulai ditinggalkan. Berdasarkan catatan sejarah, tradisi ini kali terakhir digelar pada 1980.

Kini, warga RW 04 Silayur Lawas Duwet mencoba berinisiatif untuk menghidupkan kembali tradisi itu sebagai ikhtiar kolektif untuk menekan potensi kecelakaan di ruas jalan Silayur. Rangkaian sedekah bumi hingga pergelaran wayang pun kembali dihidupkan.&nbsp;

Ketua RW 04, Asrondi membenarkan bahwa ruwatan sebagai upaya warga menjaga keselamatan pengguna jalan terakhir kali digelar pada 1980. Setelah itu, tidak ada lagi tokoh atau sesepuh yang meneruskan tradisi tersebut di lingkungan setempat.

"Warga di sini sudah cukup religius. Jadi, rencana sedekah bumi hanya berupa tumpengan dan doa bersama, tanpa unsur klenik," ucap Asrondi, Minggu (12/4). "Ini ikhtiar warga untuk memohon keselamatan dan menghidupkan kembali tradisi masyarakat Jawa."

Ketua Panitia, Supadi menuturkan, rencana menggelar kembali tradisi ruwatan semula bersifat internal RW 04. Namun, karena mendapat respons positif dari pelbagai pihak, kegiatan tersebut akhirnya akan dibuka untuk masyarakat umum. Jadi, siapa pun bisa turut serta dalam prosesi ruwatan.&nbsp;

Seluruh rangkaian ruwatan akan digelar di Lapangan Voli RT 02 RW 04 Silayur Lawas Duwet pada Sabtu, 16 Mei 2026. Panitia juga menyiapkan ruang bagi pelaku usaha kecil agar dapat ikut merasakan dampak ekonomi dari kegiatan tradisi ini.

"Karena antusiasme warga tinggi, kami akan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh di lingkungan RW dan menyusun kegiatan dengan melibatkan budayawan serta pemangku kebijakan di Kota Semarang," tandasnya.&nbsp;

Tradisi&nbsp;Ruwatan Silayur yang kembali dihidupkan warga bukan hanya soal tradisi, tetapi juga bentuk ikhtiar kolektif menjaga keselamatan dan merawat harapan agar jalan yang dilalui setiap hari terasa lebih aman. Lebih dari itu, ia adalah peringatan untuk pengendara agar berhati-hati saat melintas di ruas jalur maut itu. (Sundara/E10)

Inibaru.id - Sebagian warga Silayur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, mengatakan bakal mencoba kembali&nbsp;menghidupkan tradisi ruwatan yang sudah nyaris empat dekade lebih vakum di daerahnya. Tradisi ini digelar sebagai upaya untuk mendoakan keselamatan pelintas di jalur rawan kecelakaan tersebut.

Perlu diketahui, jalur Silayur dikenal sebagai rute maut di Kota Semarang. Nggak sedikit kecelakaan terjadi di ruas jalan tersebut. Yang terbaru, belum lama ini terjadi sebuah insiden lalu lintas di wilayah ini, yang dipicu oleh truk tronton yang diduga mengalami rem blong dan kehilangan kendali.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa itu mengakibatkan tiga kendaraan tertabrak, merusak gerobak pedagang cilok, hingga menumbangkan satu tiang PJU di lokasi kejadian. Maka, warga setempat merasa perlu menghidupkan kembali tradisi ruwatan sebagai sarana memanjatkan doa keselamatan.

Warga Silayur, Ngaliyan, Kota Semarang berencana menghidupkan kembali tradisi ruwatan yang telah vakum sejak 1980 sebagai ikhtiar doa bersama untuk keselamatan pengguna jalan di jalur yang kerap rawan kecelakaan.

Ikhtiar Warga Silayur, Kembalikan Tradisi Ruwatan untuk Keselamatan Pengguna Jalan

Kasus ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar
percakapan grup chat yang berisi komentar seksual, objektifikasi perempuan,
hingga menyasar sesama mahasiswa dan bahkan dosen. Apa yang sebelumnya
tersembunyi di ruang privat, tiba-tiba menjadi konsumsi publik dan memunculkan
kegelisahan yang lebih luas.

Di sejumlah grup laki-laki, pola semacam ini mungkin nggak
asing. Percakapan yang berisi komentar soal tubuh perempuan, candaan bernuansa
seksual, hingga berbagi konten tanpa izin kerap muncul dalam bentuk yang
dianggap ringan. Nggak jarang, percakapan tersebut juga diikuti dengan saling
menyemangati dalam bentuk yang justru memperkuat perilaku problematik.

Semua itu sering dibungkus dengan satu kalimat sederhana:
“Ah, cuma bercanda.”

Mengutip dari DetikHealth, Direktur Pelayanan Kesehatan
Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi menuturkan, fenomena seperti ini bisa
dipahami melalui konsep disinhibisi online, yaitu kondisi ketika seseorang
menjadi lebih impulsif, lebih berani, bahkan lebih kasar saat berada di ruang
digital dibandingkan dengan interaksi di dunia nyata. Dalam ruang yang terasa
privat dan tanpa konsekuensi langsung, kontrol diri perlahan melemah.

Menariknya, beberapa individu yang terlibat dalam
percakapan semacam ini justru dikenal santun dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka bisa bersikap sopan di depan umum, tetapi menunjukkan sisi yang sangat
berbeda ketika berada di dalam grup tertutup. Di titik ini, persoalannya nggak
lagi semata-mata tentang individu, melainkan juga tentang lingkungan yang
membiarkan, bahkan menormalisasi perilaku tersebut.

"Fenomena ini memiliki dua wajah. Di satu sisi, benign
disinhibition dapat mendorong orang untuk lebih jujur, terbuka, dan berani
berbagi pengalaman pribadi atau mencari dukungan emosional. Namun di sisi lain,
toxic disinhibition melahirkan komentar kasar, trolling, pelecehan, hingga
ujaran kebencian," ungkap Imran.

Masalahnya memang bukan terletak pada satu pesan atau satu
candaan. Masalahnya muncul ketika tidak ada yang menegur, ketika suara yang
mencoba mengingatkan justru ditertawakan, dan ketika hal-hal yang semakin
ekstrem dianggap sebagai bentuk humor yang paling menghibur. Dalam situasi
seperti ini, standar moral perlahan bergeser.

Apa yang awalnya terasa nggak nyaman bisa berubah menjadi
biasa. Apa yang awalnya sekadar “bercanda tipis” bisa berkembang menjadi
semakin vulgar. Dan tanpa disadari, cara pandang terhadap perempuan pun ikut
bergeser, dari manusia yang setara, menjadi sekadar objek pembicaraan.

Praktik semacam ini nggak berdiri sendiri, melainkan
berkaitan dengan budaya patriarki yang masih mengakar dan membuat pelecehan
terasa wajar di lingkungan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ini
lebih dalam dari sekadar perilaku individu.

Sering kali, ada anggapan bahwa apa yang terjadi di dalam
grup chat hanyalah urusan internal. Sesuatu yang nggak perlu dibesar-besarkan
karena nggak keluar ke ruang publik. Namun kenyataannya, dampaknya tidak
berhenti di sana.

Bagi mereka yang menjadi objek pembicaraan, pengalaman
tersebut tetap meninggalkan rasa tidak aman, tekanan psikologis, dan bahkan
hilangnya kepercayaan. Dalam kasus ini, korban bukan hanya mahasiswa, tetapi
juga dosen yang namanya ikut dibicarakan tanpa sepengetahuan mereka. Ini
menjadi pengingat bahwa ruang privat tidak serta-merta bebas dari konsekuensi.

Pada akhirnya, kasus ini mungkin bukan sekadar tentang sejumlah orang yang melakukan kesalahan. Ia lebih menyerupai cermin yang memantulkan sesuatu yang lebih luas, tentang bagaimana pelecehan seksual kerap hadir dalam bentuk yang dianggap “bercanda”, bagaimana batas perlahan dilonggarkan, dan bagaimana kita merespons ketika sesuatu terasa salah. Termasuk, apakah kita cukup berani untuk tidak ikut tertawa.

Karena sering kali, masalah terbesar bukan terletak pada
mereka yang paling vokal melakukan pelanggaran, melainkan pada mereka yang
memilih untuk diam.

Mungkin yang perlu kita tanyakan bukan lagi
seberapa parah kasus ini. Tapi seberapa dekat ia dengan keseharian kita
sendiri, dan apakah kita pernah berada di situasi yang serupa, lalu memilih
untuk tidak melakukan apa-apa.&nbsp;(Ike P/E01)

Inibaru.id -&nbsp;Seperti kita tahu, dalam grup chat teman dekat, obrolan sering terasa lebih bebas. Nggak ada dosen, nggak ada atasan, nggak ada orang tua. Cuma teman-teman dekat. Cuma “candaan”. Ruang ini sering dianggap aman, bahkan wajar menjadi tempat melepas lelah setelah seharian menahan diri di ruang publik.

Namun justru di ruang seperti itulah, batas antara bercanda
dan pelecehan sering kali menjadi kabur.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa
Fakultas Hukum di Universitas Indonesia yang sedang ramai saat ini membuka satu
pertanyaan penting: apakah yang terjadi benar-benar sebuah penyimpangan, atau
justru cerminan dari sesuatu yang selama ini dianggap biasa?

Ada satu ruang yang sering luput dari perhatian, tapi diam-diam ikut membentuk cara pandang banyak laki-laki, tentang perempuan, tentang batasan, dan tentang apa yang dianggap wajar: grup chat.

Grup Cowok: Batas Tipis antara Bercanda dan Pelecehan Seksual

 Ia menjelaskan bahwa dirinya meminta bantuan Ketua Komisi 13 DPR RI dari Partai NasDem, Willy Aditya, untuk memastikan status terkini RUU tersebut. Eva menyebut perkembangan ini sebagai kabar baik setelah sebelumnya RUU PPRT disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada awal Maret 2026. 

“Ini tentu berita menggembirakan, karena ada kemajuan setelah pengesahan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR,” katanya.

Meski demikian, Koalisi menegaskan akan tetap bersikap waspada dan proaktif dalam mengawal proses legislasi hingga pengesahan. Pengalaman panjang selama 22 tahun memperjuangkan RUU ini menunjukkan bahwa dorongan dari masyarakat sipil menjadi faktor penting. 

“Bola memang ada di Presiden, tapi kan selama ini bola bergerak karena giringan kelompok sipil,” kata Kahar S. Cahyo dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Satu tahun sebelumnya, tepat pada Hari Buruh 1 Mei 2025, Presiden sempat menyampaikan komitmen bahwa RUU PPRT akan diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Namun, setelah satu tahun berlalu, proses tersebut dinilai belum menunjukkan percepatan yang signifikan. Pernyataan antar lembaga negara pun dinilai saling bertentangan. DPR menyebut masih menunggu Surpres dan DIM dari pemerintah, sementara pemerintah melalui Kementerian Hukum menyatakan belum menerima naskah dari DPR. Kondisi ini memicu kritik dari berbagai pihak. 

“Jadi terlihat jelas bahwa RUU PPRT ini bukan soal urgensi, tetapi lemahnya komitmen DPR yang mempingpongnya selama 22 tahun,” kata Ajeng dari SPRT Sapu Lidi.

Senada dengan itu, Margianta dari SMKP Partai Buruh menilai sikap DPR sebagai bentuk pembiaran terhadap situasi yang menyerupai perbudakan modern. 

“Tanpa identitas, tanpa perlindungan atas kekerasan dan eksploitasi, ini kan karakteristik perbudakan modern,” ujarnya.

Koordinator Jala PRT, Lita Anggraeni, mendesak agar presiden segera menerbitkan Surpres serta meminta DPR menyampaikan strategi pembahasan dengan kerangka waktu yang jelas.

“Kita kenyang akan pernyataan-pernyataan tanpa keputusan. Fokus kami hanya satu, yaitu pengesahan RUU PPRT. Sudah terlalu lama DPR bersikap tanpa keberanian mengambil keputusan,” tegasnya.

Selain itu, Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Zainal, juga menyuarakan agar selain RUU PPRT, RUU Masyarakat Hukum Adat segera disahkan.

“Terlalu banyak UU disahkan untuk memperlemah posisi rakyat. Dua UU itu harus disahkan agar membuktikan DPR pro rakyat,” katanya.

Di akhir konferensi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengesahan UU PPRT menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain transparansi penuh atas posisi dan status terkini RUU PPRT, percepatan penerbitan Surpres sebagai bentuk komitmen eksekutif, penetapan timeline pembahasan dan pengesahan yang jelas, serta pembukaan ruang partisipasi publik yang bermakna terutama dalam penyusunan DIM.

Di tengah krisis ekonomi dan berbagai tantangan masa depan, mereka menegaskan bahwa yang dipertaruhkan bukan lagi gagasan, melainkan integritas dan keberanian politik untuk segera mengesahkan RUU PPRT. (Ike/ E01)

Inibaru.id - Menjelang peringatan Hari Kartini, publik sempat dibuat bingung mengenai posisi terbaru RUU&nbsp;Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), apakah masih berada di tangan DPR RI pasca disahkan sebagai RUU inisiatif, atau sudah berpindah ke pemerintah. Jika sudah berada di pemerintah, maka proses selanjutnya adalah menunggu Surat Presiden (Surpres) serta penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kebingungan ini mengemuka dalam konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengesahan UU PPRT pada 15 April 2026.

Kejelasan akhirnya muncul dalam konferensi tersebut setelah Ketua Komisi 13 DPR memberikan informasi melalui sambungan telepon bahwa saat ini DPR tengah menunggu Surpres dari Istana.

“Ya, bola sekarang ada di tangan presiden,” ujar Eva Kusuma Sundari, Koordinator Koalisi Sipil untuk UU PPRT.

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menerbitkan Surpres sebagai langkah kunci percepatan pengesahan RUU PPRT.

Menanti Surpres, Nasib RUU PPRT Kini di Tangan Presiden

“Pengemudi, kru bus, sampai armada telah siap dipakai untuk Mudik Gratis nanti,” kata Risturino, Sabtu (14/3/2026).

FYI, sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Maimoen, standar bus yang dipakai nggak bisa sembarangan, Gez. Semua bus wajib punya izin resmi, pajak hidup, dan sudah lulus ramp check.

Biar kamu makin tenang, bus yang digunakan minimal keluaran tahun 2016 dengan kondisi AC yang dingin dan mesin yang prima. Di dalamnya juga sudah lengkap ada kotak P3K, APAR, sampai palu pemecah kaca buat jaga-jaga kalau ada kondisi darurat. Bus yang sudah oke bakal ditempeli stiker khusus sebagai tanda sudah layak jalan.

Nggak cuma busnya yang dicek, "pilot" darat alias sopirnya juga kena pemeriksaan ketat. Mereka minimal harus punya pengalaman dua tahun di rutenya. Yang paling keren, pas hari pemberangkatan nanti jam 06.00 WIB, para sopir dan kru bakal menjalani tes urine.

Ini dilakukan buat memastikan nggak ada sopir yang di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Jadi, keselamatan kamu selama di perjalanan benar-benar jadi prioritas utama, nih!

Program Mudik Gratis ini memang ditujukan buat meringankan beban para perantau, terutama yang bekerja di sektor informal di Jabodetabek dan Bandung. Nah, ini detail pemberangkatannya:

Dari Jakarta: Sebanyak 325 bus akan berangkat pada 16 Maret 2026 dari Museum Purna Bhakti Pertiwi dan Masjid At-Tin (TMII). Targetnya? Menuju 35 kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah.

Dari Bandung: Tersedia 23 bus yang akan meluncur dari Lanud Husein Sastranegara.

Via Kereta Api: Buat yang lebih suka naik sepur, ada tiga rangkaian KA (Jaka Tingkir dan Tawang Jaya) yang siap berangkat dari Stasiun Pasar Senen.

Dengan adanya mudik gratis ini, uang hasil kerja kerasmu di rantau bisa dibawa pulang utuh buat keluarga di rumah tanpa perlu kepotong biaya tiket yang biasanya melonjak pas Lebaran. Eh, kamu juga bakal mudik bersama Pemprov Jateng, Gez? (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Kabar gembira buat kamu para pejuang rantau! Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah kasih lampu hijau buat armada Mudik Gratis 2026. Nggak main-main, ada 325 bus yang sudah disiapkan buat mengantar belasan ribu perantau pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan yang paling penting: gratis!

Plt Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, Risturino, memastikan kalau semua persiapan sudah beres. Mulai dari urusan mesin sampai kesehatan sopir, semuanya dipelototi biar nggak ada kendala di jalan.

Kabar segar buat pejuang rantau! Pemprov Jateng resmi siapkan 325 bus buat Mudik Gratis 2026 yang dijamin aman dan nyaman. Mulai dari bus keluaran terbaru sampai tes urine buat para sopir, semua disiapkan ketat biar kamu bisa sampai di kampung halaman dengan selamat tanpa keluar biaya sepeser pun. Simak detail jadwalnya, yuk!

325 Bus Mudik Gratis Jateng 2026 Siap Meluncur, Keamanan Dijamin Ketat

Biar perjalananmu nggak terhambat lubang, Pemprov Jateng lagi ngebut perbaikan jalan dan penerangan jalan umum di berbagai titik. Nggak cuma itu, ada beberapa fasilitas pendukung yang sudah standby seperti:

Tersebar di Dinas Perhubungan, 6 Balai Pengelola, hingga 23 Terminal Tipe B.

Ada 10 titik CCTV tambahan buat memantau kemacetan secara real-time.

Petugas bakal wira-wiri di lokasi rawan macet kayak pasar tumpah dan objek wisata.

Buat kamu yang mau irit ongkos, program mudik dan balik gratis tetap ada, lo!

Buat yang khawatir harga pangan naik atau bensin habis, tenang saja. Gus Yasin (Wagub Jateng) sudah memastikan kalau stok BBM dan Elpiji aman banget sampai dua bulan ke depan.

“Gas cukup. Saya ingatkan masyarakat untuk tidak panic buying, nggak usah latah, nggak usah kemrungsung. Stok BBM sangat cukup, kemarin Gus Yasin sudah mengecek ke lapangan, perwakilan Pertamina menyampaikan stok cukup untuk dua bulan ke depan,” katanya.

Keamanan Super Ketat dengan 28 Ribu Personel

Nggak main-main, ada 28.980 personel gabungan (Polri, TNI, dan instansi terkait) yang bakal disiagakan. Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, menyebut puluhan ribu petugas ini bakal menjaga titik-titik vital:

Selain itu, mitigasi bencana juga sudah disiapkan tim Forkopimda. Jadi, kalau tiba-tiba ada cuaca ekstrem, petugas sudah punya langkah antisipasinya.

Gimana, sudah makin mantap buat mudik ke Jawa Tengah tahun ini, Gez? Jangan lupa jaga kesehatan dan pastikan kendaraanmu dalam kondisi prima ya! (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, baru saja mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Jateng buat memantapkan persiapan arus mudik dan balik. Fokus utamanya keselamatan, keamanan, dan keramahtamahan alias safety and hospitality.

“Rapat lintas sektoral ini untuk menyamakan persepsi. Diprediksi tahun ini ada sekitar 17.300.000 pemudik akan masuk ke wilayah Jawa Tengah,” tegas Luthfi di Grhadika Bhakti Praja, Senin (9/3/2026).

Mudik Lebaran 2026 tinggal menghitung hari! Jawa Tengah yang jadi tujuan utama perantau sudah pasang kuda-kuda buat menyambut jutaan orang. Bukan cuma soal jalan mulus, tapi dari urusan perut sampai pengisian daya mobil listrik pun sudah masuk dalam daftar persiapan matang Pemprov Jateng. Yuk, intip apa saja fasilitas yang bakal kamu nikmati!