Meski terlihat mudah, permainan ini sebenarnya melatih
banyak kemampuan, mulai dari berhitung, konsentrasi, strategi, hingga
kesabaran. Anak-anak juga belajar membaca pola permainan lawan dan menentukan
langkah terbaik agar bisa menang.

Mengutip dari Expat.ot.id, di Indonesia, congklak dikenal
dengan berbagai nama. Masyarakat Jawa menyebutnya dakon atau dhakon,
sementara di Lampung dikenal sebagai dentuman lamban. Di Sulawesi,
permainan serupa memiliki nama seperti Maggaleceng atau Nogarata.
Di dunia internasional, congklak termasuk dalam keluarga permainan “mancala”.

Sejarah congklak ternyata sangat panjang. Banyak ahli
percaya permainan ini berasal dari Timur Tengah atau Afrika, lalu menyebar ke
Asia melalui jalur perdagangan kuno. Bukti arkeologis menunjukkan permainan
serupa sudah dimainkan sejak ribuan tahun lalu dan disebut-sebut sebagai salah
satu board game tertua di dunia. 

Seperti dikutip dari Kompas, beberapa sumber menyebut
congklak masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang Arab saat aktivitas
perdagangan maritim berkembang. Dari situlah permainan ini kemudian beradaptasi
dengan budaya lokal dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. 

Menariknya, bentuk papan congklak di tiap daerah juga
berbeda-beda. Ada yang sederhana dari kayu biasa, ada pula yang dihias ukiran
khas daerah. Bahkan di beberapa wilayah, anak-anak cukup membuat lubang di
tanah lalu menggunakan batu atau biji tanaman sebagai alat bermain. 

Dulu, congklak bukan hanya permainan pengisi waktu luang.
Dalam beberapa budaya, permainan ini memiliki nilai sosial dan filosofis. Di
Jawa, congklak pernah digunakan untuk membantu perhitungan musim tanam.
Sementara di beberapa daerah lain, permainan ini dimainkan dalam momen-momen
tertentu saja. 

Kini, congklak mulai jarang dimainkan. Banyak anak lebih
akrab dengan game online dibanding permainan tradisional di lingkungan
sekitar mereka. Fenomena ini juga banyak disadari masyarakat di media sosial
yang menganggap congklak sebagai bagian dari nostalgia masa kecil yang perlahan
menghilang ditelan zaman.

Padahal, di balik kesederhanaannya, congklak menyimpan nilai
budaya, edukasi, dan interaksi sosial yang kuat. Permainan ini mengajarkan anak
untuk bersabar, berpikir strategis, dan berinteraksi langsung dengan orang lain
tanpa layar gadget.

Di era digital, permainan tradisional seperti congklak
sebenarnya masih punya peluang untuk dikenalkan kembali kepada generasi muda.
Tidak sedikit komunitas, sekolah, hingga kreator digital yang mulai mengangkat
permainan tradisional sebagai bagian dari edukasi budaya.

Congklak bukan sekadar permainan lawas. Ia adalah bagian
dari perjalanan budaya Nusantara yang telah melintasi zaman dan benua. Menjaga
permainan tradisional tetap hidup berarti menjaga ingatan, nilai, dan identitas
budaya agar tidak hilang begitu saja. (Ike/E01)

Inibaru.id - Di tengah maraknya game digital dan gadget, permainan
tradisional perlahan mulai ditinggalkan. Padahal, Indonesia memiliki sekitar
2.600 permainan tradisional yang tersebar di berbagai daerah, dan salah satu
yang paling populer adalah congklak.

Permainan sederhana menggunakan papan berlubang dan
biji-bijian ini ternyata punya sejarah panjang, bahkan disebut sebagai salah
satu permainan tertua di dunia. Tak hanya dikenal di Indonesia, congklak juga
memiliki banyak nama dan dimainkan di berbagai negara.

Congklak dimainkan oleh dua orang menggunakan papan
berlubang dengan biji-bijian atau kerang kecil sebagai alat bermain. Tujuannya
sederhana: mengumpulkan biji terbanyak di “rumah” atau lumbung milik sendiri.

Congklak bukan sekadar permainan tradisional, tetapi juga warisan budaya Nusantara yang memiliki sejarah panjang, melatih strategi, dan kini mulai terlupakan di tengah maraknya game digital.

Congklak, Permainan Tradisional Tertua yang Kini Mulai Dilupakan

Thudong merupakan praktik spiritual dalam ajaran Buddha yang dilakukan dengan cara berjalan kaki sambil menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Selama perjalanan, para biksu hanya membawa perlengkapan seperlunya dan mengandalkan dana atau pemberian makanan dari masyarakat.

Tradisi ini telah berlangsung sejak masa awal penyebaran ajaran Buddha. Dahulu, para bhikkhu berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dengan berjalan kaki untuk menyebarkan ajaran Buddha sekaligus melatih disiplin diri.

Perjalanan tersebut bukanlah perjalanan biasa. Para biksu harus menghadapi berbagai kondisi cuaca, menempuh jalan panjang, serta hidup dengan keterbatasan selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Melalui proses itu, mereka melatih kesabaran, pengendalian diri, ketekunan, dan ketahanan fisik maupun batin.

Karena itulah, Thudong sering dipandang sebagai simbol kesederhanaan dan keteguhan dalam menjalani kehidupan.

Bagi umat Buddha, Thudong merupakan bentuk latihan batin untuk melepaskan diri dari berbagai kenyamanan duniawi. Perjalanan panjang yang dijalani menjadi sarana refleksi sekaligus memperkuat fokus spiritual.

Namun menariknya, nilai yang terkandung dalam Thudong tidak hanya dapat dipahami oleh umat Buddha. Banyak masyarakat melihat perjalanan ini sebagai simbol perdamaian, kerendahan hati, dan kemanusiaan.

Di sepanjang rute perjalanan, para biksu kerap mendapat sambutan hangat dari warga yang berbeda agama maupun latar belakang budaya. Momen-momen seperti inilah yang menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan mampu menjembatani berbagai perbedaan.

Tak sedikit masyarakat yang mengaku terinspirasi oleh kesederhanaan hidup para biksu. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, perjalanan Thudong seolah mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada banyaknya hal yang dimiliki.

Pada Waisak 2026, perjalanan para biksu mengusung tema Indonesia Walk For Peace (IWFP) atau Jalan Damai Indonesia. Tema tersebut menegaskan bahwa Thudong bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga membawa pesan persaudaraan dan perdamaian lintas negara.

Perjalanan tahun ini diikuti para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia. Mereka menempuh perjalanan dari Thailand menuju Bali, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur dengan total jarak sekitar 666 kilometer dari Bali hingga Jawa Tengah.

Perjalanan dimulai sejak 9 Mei 2026 dan dijadwalkan tiba di Borobudur menjelang puncak perayaan Waisak pada 31 Mei.

Bagi banyak orang, perjalanan ini menjadi pengingat bahwa perdamaian tidak selalu diwujudkan melalui hal-hal besar. Kadang, pesan tersebut justru hadir melalui langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan ketulusan dan keteguhan hati.

Melalui semangat Thudong dan Waisak, masyarakat diajak untuk kembali merenungkan pentingnya hidup dalam kedamaian, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

Selamat Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 BE. Semoga nilai-nilai kebijaksanaan, kasih sayang, dan kedamaian senantiasa hadir dalam kehidupan kita bersama. (Ike/E01)

Inibaru.id – Menjelang perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak, ada satu tradisi yang hampir selalu menarik perhatian masyarakat Indonesia. Bukan karena kemeriahannya, melainkan karena kesederhanaan dan keteguhan para pelakunya. Tradisi tersebut adalah Thudong, perjalanan spiritual yang dijalani para biksu dengan berjalan kaki menempuh ratusan bahkan ribuan kilometer.

Pada peringatan Waisak 2026 yang jatuh pada 31 Mei, tradisi ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah biksu dari berbagai negara terlihat melintasi jalan-jalan di Indonesia menuju Candi Borobudur, Magelang, yang menjadi pusat perayaan Waisak nasional.

Banyak warga yang menyempatkan diri menyambut kedatangan mereka. Ada yang memberikan air minum, makanan, buah-buahan, hingga sekadar menyapa dan memberikan dukungan. Lalu, sebenarnya apa itu Thudong dan mengapa perjalanan ini begitu istimewa?

Tradisi Thudong yang dilakukan para biksu menjelang Waisak 2026 menjadi simbol perjalanan spiritual, kesederhanaan hidup, serta pesan perdamaian dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat.

Mengenal Thudong, Perjalanan Spiritual Para Biksu yang Selalu Mencuri Perhatian Saat Waisak

Dilansir dari National Geographic Indonesia, naga dalam budaya Jawa banyak dikaitkan dengan sosok Sang Hyang Antaboga atau Anantaboga, dewa naga dalam mitologi Jawa dan Bali. Antaboga dipercaya sebagai penyangga bumi sekaligus penguasa dunia bawah. 

Dalam kosmologi Jawa kuno, dunia dipercaya terbagi menjadi dua kekuatan besar: dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas identik dengan cahaya, langit, matahari, serta burung garuda. Sementara dunia bawah dilambangkan dengan air, tanah, dan naga.

Karena berkaitan dengan air dan bumi, naga juga dianggap sebagai simbol kesuburan. Kepercayaan itu muncul karena air menjadi sumber utama kehidupan dan pertanian masyarakat agraris Jawa. Tak heran jika naga sering diasosiasikan dengan keberkahan dan kemakmuran.

Mengutip dari detikNews, pakar budaya Jawa dari Universitas Indonesia, Darmoko, menjelaskan bahwa Antaboga dipercaya sebagai penguasa Saptapratala atau lapisan bumi ketujuh dalam mitologi Jawa. 

Sosok naga juga muncul dalam banyak kisah kuno Nusantara. Salah satu yang terkenal adalah kisah Garudeya, cerita pertarungan dan hubungan antara Garuda dan naga dalam pewayangan. Selain itu ada pula kisah Samudramanthana atau pengadukan lautan dalam mitologi Hindu yang turut memunculkan simbol naga sebagai kekuatan kosmis.

Pengaruh naga dalam budaya Jawa bahkan masih bertahan hingga sekarang. Ornamen naga masih banyak ditemukan pada ukiran keris, gamelan, relief candi, hingga dekorasi bangunan tradisional Jawa dan Bali.

Menariknya, simbol naga di Nusantara tidak selalu dimaknai sebagai sosok jahat seperti dalam banyak cerita Barat. Dalam budaya Jawa, naga justru lebih sering dipandang sebagai penjaga dan pelindung.

Itulah sebabnya, masyarakat Jawa kuno kerap menempatkan ornamen naga di area gerbang atau pintu masuk bangunan suci. Simbol itu dipercaya menjadi penjaga kawasan sakral sekaligus penyeimbang antara dunia manusia dan alam gaib.

Di tengah modernisasi, kisah tentang naga Jawa mungkin terdengar seperti legenda lama. Namun di balik cerita mitologinya, tersimpan filosofi tentang hubungan manusia dengan alam, keseimbangan hidup, dan penghormatan terhadap kekuatan semesta yang sejak dulu dijaga masyarakat Nusantara. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kalau mendengar kata naga, sebagian orang mungkin langsung membayangkan makhluk raksasa dalam cerita fantasi atau film-film Tiongkok. Namun bagi masyarakat Jawa, naga bukan sekadar makhluk mitologi. Sosok ini punya makna filosofis yang sangat dalam dan telah hidup dalam budaya Nusantara sejak ratusan tahun lalu.

Dalam tradisi Jawa, naga sering dipandang sebagai simbol kekuatan, pelindung, sekaligus penjaga keseimbangan alam. Karena itu, ornamen naga kerap ditemukan di berbagai bangunan sakral seperti candi, gerbang, tangga, hingga pintu masuk kawasan suci.

Bentuk naga Jawa pun cukup berbeda dibanding naga Asia Timur. Naga Jawa biasanya digambarkan menyerupai ular raksasa dengan tubuh panjang melingkar, terkadang memakai mahkota atau hiasan emas di kepalanya. Sosok ini sudah dikenal sejak masa kerajaan Hindu-Buddha, terutama era Majapahit.

Dalam budaya Jawa, naga bukan sekadar makhluk mitologi, melainkan simbol kekuatan, kesuburan, pelindung, dan penjaga keseimbangan alam yang jejaknya masih terlihat pada candi, gerbang, hingga berbagai ornamen tradisional Nusantara.

Mengulik Filosofis Naga Jawa dalam Kosmologi Masyarakat Jawa Kuno

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Prasetyo menjelaskan, terdapat sejumlah catatan yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan pergantian pimpinan BGN. Catatan tersebut mencakup kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah berharap pergantian ini dapat mempercepat perbaikan berbagai aspek yang masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut.

Saat ditanya mengenai dugaan penyelewengan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Prasetyo mengatakan persoalan tersebut masih dalam proses audit internal. Namun ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga.

Selama dipimpin Dadan Hindayana, BGN menghadapi berbagai tantangan, termasuk sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat Program MBG di berbagai daerah. Kasus-kasus tersebut sempat membuat ribuan SPPG dibekukan sementara untuk evaluasi.

Meski demikian, Program Makan Bergizi Gratis terus berjalan dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo. Hingga awal 2026, jumlah penerima manfaat program ini telah mencapai lebih dari 61 juta orang, dengan mayoritas merupakan siswa sekolah.

Menanggapi pencopotannya, Dadan Hindayana menyatakan menghormati keputusan Presiden. Menurutnya, pergantian anggota kabinet dan pejabat pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama menjabat sebagai Kepala BGN serta mengucapkan selamat kepada jajaran pimpinan baru. Dadan berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan berjalan semakin baik di masa mendatang.

Diketahui, Dadan Hindayana merupakan akademisi yang lama berkarier di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pria kelahiran Garut, Jawa Barat, 10 Juli 1967 itu dilantik sebagai Kepala BGN pertama pada Agustus 2024 dan memimpin lembaga tersebut selama hampir dua tahun sebelum akhirnya digantikan. (Ike/E01)

Inibaru.id – Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang.

Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden, Selasa (2/6/2026). Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga diberhentikan.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional setelah evaluasi selama 1,5 tahun dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai penggantinya untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN, Nanik S Deyang Ditunjuk sebagai Pengganti

Masyarakat juga dapat merasakan dampaknya melalui harga produk elektronik, gadget, kendaraan, hingga biaya pendidikan dan perjalanan ke luar negeri yang menjadi lebih mahal. Pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor pun menghadapi tantangan karena biaya operasional meningkat.

Meski demikian, pelemahan rupiah tidak selalu membawa dampak negatif. Bagi eksportir, kondisi ini justru bisa menjadi peluang karena produk Indonesia menjadi relatif lebih murah dan kompetitif di pasar internasional. Sektor-sektor yang berorientasi ekspor seperti manufaktur, furnitur, tekstil, maupun hasil pertanian berpotensi memperoleh keuntungan dari menguatnya dolar.

Merespons tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia (BI) menyatakan akan terus hadir di pasar dan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai tukar. BI juga memperketat pembelian valuta asing tunai tanpa dokumen pendukung (underlying) menjadi maksimal US$25.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku sejak 2 Juni 2026. Selain itu, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dengan sejumlah negara mitra melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Kerja sama LCT saat ini telah dijalankan dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.

Di tengah pelemahan rupiah, masyarakat tidak perlu panik atau terburu-buru memborong dolar. Langkah yang lebih bijak adalah memperkuat kondisi keuangan pribadi.

Pertama, prioritaskan dana darurat dan pastikan kebutuhan pokok tetap aman. Kedua, kurangi utang konsumtif, terutama yang terkait dengan mata uang asing. Ketiga, lakukan diversifikasi aset sesuai profil risiko, misalnya melalui tabungan, deposito, obligasi, atau instrumen investasi lainnya yang dipahami dengan baik.

Bagi pelaku usaha, saat ini menjadi momentum untuk mengevaluasi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan mulai mencari alternatif lokal apabila memungkinkan. Sementara bagi pekerja dan keluarga yang memiliki rencana pendidikan atau perjalanan ke luar negeri, menyusun anggaran lebih awal dapat membantu mengurangi risiko kenaikan biaya akibat fluktuasi kurs.

Pada akhirnya, naik turunnya nilai tukar merupakan bagian dari dinamika ekonomi global. Yang terpenting bukan sekadar berapa angka kurs yang tercetak hari ini, melainkan bagaimana masyarakat dan pelaku usaha mampu beradaptasi, mengelola risiko, serta mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak di tengah ketidakpastian. (Ike/E01)

Inibaru.id – Nilai tukar rupiah kembali menghadapi tekanan. Pada Kamis (4/6/2026), dolar Amerika Serikat (AS) tercatat menembus level psikologis Rp18.000. Berdasarkan data Investing, dolar AS sempat menyentuh Rp18.015 per dolar AS sebelum bergerak di kisaran Rp17.900-an.

Angka ini menjadi perhatian karena menunjukkan pelemahan rupiah yang cukup tajam dibandingkan beberapa tahun terakhir. Bagi sebagian masyarakat, kenaikan kurs dolar mungkin hanya terlihat sebagai angka di layar ponsel. Namun kenyataannya, dampaknya bisa terasa hingga ke dapur rumah tangga.

Ketika dolar menguat, biaya impor berbagai barang ikut meningkat. Indonesia masih mengandalkan impor untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari bahan baku industri, mesin, komponen elektronik, hingga beberapa jenis pangan. Akibatnya, biaya produksi perusahaan bisa naik dan berpotensi mendorong kenaikan harga barang di pasaran.

Nilai tukar dolar AS yang menembus Rp18.000 terhadap rupiah berpotensi memengaruhi harga barang impor dan biaya hidup, sehingga masyarakat perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Dolar Tembus Rp18.000, Apa Dampaknya bagi Masyarakat dan Apa yang Perlu Dilakukan?

"Hari ini kami hadir kembali di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan jawaban secara tertulis dari pertanyaan-pertanyaan beberapa anggota Dewan Hakim pada minggu yang lalu," katanya.

Dalam keterangannya, Gus Rozin menegaskan bahwa negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab pembiayaan terhadap pesantren setelah lembaga tersebut diakui secara resmi sebagai bagian dari pendidikan nasional. Menurutnya, pengakuan tersebut membawa konsekuensi konstitusional berupa kewajiban negara untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren melalui skema pembiayaan yang memadai.

"Kami mencoba meyakinkan yang pertama bahwa kehadiran pendanaan dari negara untuk pesantren itu sekali lagi merupakan tanggung jawab konstitusi negara terhadap pesantren. Karena bagaimanapun ketika pesantren itu sudah diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional, maka demikian juga menjadi tanggung jawab konstitusi negara untuk memberikan pembiayaan kepada pesantren," ujarnya.

Gus Rozin juga menepis anggapan bahwa dukungan pendanaan dari negara akan mengurangi independensi pesantren. Menurutnya, Undang-Undang Pesantren telah memberikan jaminan perlindungan terhadap kekhasan, tradisi, dan karakter yang berkembang di masing-masing pesantren.

"Kami memberikan argumentasi kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pembiayaan negara kepada pesantren itu tidak merupakan intervensi negara terhadap pesantren," tegasnya.

Ia menjelaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren justru memastikan setiap pesantren tetap memiliki ruang untuk mempertahankan tradisi dan model pendidikan yang menjadi ciri khasnya.

"Pembiayaan negara untuk pesantren itu menurut undang-undang tetap menjaga kekhasan pesantren dan tradisi yang dikembangkan oleh masing-masing pesantren. Ini sudah dikarisbawahi dan dijaga oleh negara itu sendiri melalui Undang-Undang Pesantren," katanya.

Selain itu, Gus Rozin turut menjelaskan pandangannya mengenai frasa "membantu" dan "sesuai dengan kemampuan negara" yang menjadi salah satu perhatian dalam perkara tersebut. Menurutnya, kedua frasa itu harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

"Kami mencoba meyakinkan bahwa ada dua frasa antara membantu dan sesuai dengan kemampuan negara. Itu adalah dua frasa yang tidak terpisahkan. Itu dua frasa kausalitas antara sebab dan akibat," ujarnya.

Ia menambahkan, pemisahan kedua frasa tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang tidak utuh terhadap norma yang diatur dalam undang-undang.

"Oleh karena itu, untuk mendorong pemahaman yang lebih kompleks atas pasal yang diajukan para pemohon, kita tidak bisa mengeluarkan konteks membantu itu. Sehingga dua frasa itu merupakan frasa yang berkesinambungan dan tidak bisa dipisah-pisah," jelasnya.

Dalam sidang tersebut, Majelis Masyayikh juga menyampaikan penjelasan mengenai peta pendidikan pesantren di Indonesia. Penjelasan itu mencakup berbagai bentuk pesantren, mulai dari pesantren formal, nonformal, pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, hingga pesantren sebagai satuan pendidikan.

"Kami juga menyampaikan soal peta pesantren. Berbagai jenis pesantren, baik pesantren formal, nonformal, pesantren sebagai penyelenggara maupun pesantren sebagai satuan pendidikan, kami sampaikan secara utuh supaya ada pemahaman yang komprehensif terhadap jenis-jenis pesantren dan level pendidikan yang ada di pesantren," katanya.

Menurut Gus Rozin, pemahaman yang komprehensif mengenai keragaman pesantren diperlukan agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat persoalan pendanaan pesantren secara lebih utuh dan proporsional.

Ia juga menyoroti fakta bahwa selama ini sebagian besar pesantren bertahan dan berkembang berkat dukungan masyarakat. Pembiayaan pesantren, kata dia, banyak berasal dari para kiai, santri, masyarakat, para muhibbin, dan berbagai sumber swadaya lainnya.

"Selama ini memang pesantren itu dibiayai penuh oleh kiainya sendiri, oleh masyarakat, oleh muhibin dan dari sumber-sumber yang insyaallah berkah," ujarnya.

Meski demikian, dukungan masyarakat tersebut tidak menghapus kewajiban negara untuk menjalankan amanat konstitusi.

"Tetapi pembiayaan dari masyarakat itu tidak mengurangi kewajiban negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusinya, yaitu memberikan pembiayaan terhadap pesantren. Itu dua hal yang berbeda," imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan dukungan masyarakat dan kewajiban negara merupakan dua hal yang berjalan beriringan.

"Pesantren memang pembiayaannya dari masyarakat, tetapi negara juga mempunyai kewajiban untuk membiayai pesantren. Itu yang kami perkuat argumentasinya pada hari ini," katanya.

Usai persidangan, Majelis Masyayikh juga menyampaikan apresiasi atas dukungan para tokoh pesantren yang hadir mendampingi proses persidangan. Pada kesempatan tersebut, Majelis Masyayikh didampingi oleh Ibu Nyai Badriah Fayumi selaku anggota Majelis Masyayikh dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) selaku anggota Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Tebuireng.

"Hari ini kita didampingi oleh Bu Nyai Badriah selaku anggota Majelis Masyayikh dan Yai Kikin sebagai anggota Dewan Masyayikh dari Pondok Pesantren Tebuireng. Ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi kita," ujarnya.

Ia menilai kehadiran para pengasuh pesantren tersebut menjadi simbol dukungan moral sekaligus memperkuat semangat perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak pesantren di hadapan Mahkamah Konstitusi.

"Ini merupakan suntikan semangat bahwa ternyata getaran perjuangan ini juga bersambut dengan kehadiran para pengasuh pesantren di sini," pungkasnya. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozin menegaskan bahwa pendanaan pesantren oleh negara merupakan kewajiban konstitusional yang melekat pada pengakuan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Penegasan itu disampaikan usai menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/6/2026), terkait perkara pengujian ketentuan pendanaan pesantren.

Menurut Gus Rozin, kehadiran Majelis Masyayikh dalam sidang tersebut bertujuan menyampaikan jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan yang diajukan para hakim konstitusi pada persidangan sebelumnya. Keterangan tambahan itu disusun untuk memperkuat argumentasi mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional sekaligus tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan pendidikan pesantren.

Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozin menegaskan di Mahkamah Konstitusi bahwa pendanaan pesantren merupakan kewajiban konstitusional negara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.