Sebelumnya, pengobatan TBC dapat berlangsung selama enam hingga sembilan bulan. Dalam kondisi tertentu, pasien juga harus mengonsumsi beberapa jenis obat setiap hari.

Menurut Dante, pasien yang menghentikan pengobatan sebelum waktunya berisiko mengalami resistansi obat.

“Kalau putus obat dia resisten, enggak bisa diobati dan menyebabkan kematian,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah memanfaatkan hasil penelitian untuk mengembangkan terapi dengan durasi lebih singkat.

“Yang tadinya 6 sampai 9 bulan, kan bosan orang minum obat banyak begitu bisa sampai 9 tablet 1 hari, sekarang 1 bulan saja,” tutur Dante.

Meski demikian, terapi satu bulan tersebut ditujukan untuk regimen tertentu. Artinya, bukan berarti seluruh pasien TBC otomatis dapat menyelesaikan pengobatan hanya dalam waktu satu bulan.

Selain mengembangkan pengobatan dengan durasi lebih singkat, Kemenkes memperkuat penemuan kasus TBC agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan.

Skrining diperluas melalui puskesmas, CKG komunitas, CKG swasta, hingga layanan one stop service. Pada layanan tersebut, pemeriksaan seperti rontgen dan pemeriksaan dahak dapat dilakukan di satu tempat, terutama di wilayah yang memiliki kasus TBC tinggi.

Pemerintah juga melakukan investigasi kontak terhadap orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC. Anggota keluarga yang berisiko terpapar dapat diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) untuk mengurangi kemungkinan berkembangnya infeksi menjadi penyakit TBC.

Dante mengatakan anggota keluarga yang tinggal bersama pasien TBC dapat menjalani terapi pencegahan selama tiga bulan.

“Jadi kalau orang yang tinggal satu rumah, itu juga harus diobati. Ada lima orang, lima orang diobatin. Selama tiga bulan. Namanya terapi pencegahan tuberkulosis,” ujarnya.

Berbagai upaya tersebut dilakukan di tengah tingginya beban TBC di Indonesia. Dante menyebut Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia setelah India.

“Berita tidak baiknya adalah bahwa kita (Indonesia) sekarang nomor dua di seluruh dunia setelah India, angka tuberkulosisnya,” kata Dante.

Berdasarkan estimasi yang disampaikan Dante, jumlah kasus TBC di Indonesia turun dari sekitar 1,09 juta menjadi 1,08 juta pada 2026. Penurunan sekitar 10 ribu kasus tersebut disebut terjadi setelah pemerintah memperluas identifikasi dan pengobatan di berbagai daerah.

Selain skrining dan pengobatan, pemerintah mendorong pembentukan desa dan kelurahan Siaga Tuberkulosis. Program tersebut melibatkan masyarakat dan kader agar pencegahan serta penemuan kasus dapat dilakukan hingga tingkat komunitas.

Pemerintah pusat dan daerah juga melakukan pemantauan kasus secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan kasus sekaligus memastikan berbagai upaya pengendalian TBC berjalan di daerah. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pengobatan tuberkulosis (TBC) yang selama ini membutuhkan waktu berbulan-bulan tengah dikembangkan menjadi lebih singkat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut terapi selama satu bulan telah dikembangkan untuk regimen tertentu.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan durasi pengobatan yang panjang menjadi salah satu tantangan dalam penanganan TBC. Pasien harus mengonsumsi obat secara rutin dalam waktu lama sehingga berisiko mengalami kejenuhan dan tidak menyelesaikan terapi.

“Yang menjadi masalah adalah obat TBC itu pengobatannya lama, compliance dan kepatuhan pasiennya itu jelek. Jadi akhirnya pasiennya banyak yang putus obat,” kata Dante dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Kemenkes mengembangkan terapi TBC dengan durasi lebih singkat hingga satu bulan untuk regimen tertentu, sembari memperluas skrining dan terapi pencegahan guna menekan kasus.

Terapi TBC Dikembangkan Lebih Singkat untuk Cegah Putus Obat

“Kios SIM ini adalah sebuah terobosan yang kami lakukan untuk memberikan alternatif cetak SIM secara mandiri kepada masyarakat, khusus untuk perpanjangan SIM A dan C yang menggunakan aplikasi SINAR di Digital Korlantas,” kata Wibowo.

Artinya, layanan tersebut saat ini bukan untuk pemohon yang baru pertama kali membuat SIM. Kios SIM juga baru mencakup SIM A dan SIM C yang diperpanjang melalui aplikasi SINAR.

Penggunaan Kios SIM diawali dengan proses pendaftaran perpanjangan melalui aplikasi SINAR. Setelah menyelesaikan proses yang diperlukan, pemohon akan mendapatkan kode QR.

Kode tersebut kemudian digunakan saat pemohon datang ke Kios SIM. QR code dipindai pada mesin, lalu pemohon diminta melakukan verifikasi data yang muncul di layar.

Jika data sudah sesuai, pemohon dapat memilih menu pencetakan. Mesin kemudian akan mencetak SIM secara mandiri.

“Jadi masyarakat tinggal datang ke anjungan. Setelah mendaftar, akan diberikan sebuah QR code, tinggal di-tap, nanti masyarakat akan memverifikasi data. Kalau sudah cocok, tinggal pencet tombol cetak, sudah, ter-print dengan sendirinya,” jelas Wibowo.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu lagi menunggu petugas mencetak SIM setelah seluruh proses perpanjangan digital selesai. Korlantas berharap inovasi ini dapat mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi antrean di Satpas.

“Harapannya adalah bahwa terobosan yang kami lakukan betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi antrean yang ada di Satpas-Satpas induk,” ujar Wibowo.

Meski sudah diperkenalkan, Kios SIM saat ini masih diterapkan secara bertahap. Fasilitas tersebut belum tersedia di seluruh wilayah sehingga masyarakat perlu memastikan lokasi Kios SIM sebelum menggunakannya.

Korlantas Polri berencana memperluas penempatan Kios SIM di wilayah Jabodetabek. Sejumlah anjungan juga nantinya akan ditempatkan di mal pelayanan publik agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Namun demikian, ke depan akan kami lengkapi di seluruh jajaran wilayah Jabodetabek, termasuk penempatan-penempatan anjungan SIM Kios SIM tadi di beberapa mal pelayanan publik,” kata Wibowo.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin menggunakan Kios SIM perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Layanan ini khusus untuk perpanjangan SIM A dan SIM C melalui aplikasi SINAR, bukan untuk pembuatan SIM baru.

Sementara itu, bagi pemohon SIM baru atau layanan yang belum termasuk dalam cakupan Kios SIM, proses pelayanan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku di Satpas. (Ning/E01)

Inibaru.id - Mencetak Surat Izin Mengemudi (SIM) kini bisa dilakukan secara mandiri melalui Kios SIM yang diperkenalkan Korlantas Polri. Meski begitu, layanan ini belum berlaku untuk semua pemohon SIM.

Kios SIM merupakan salah satu inovasi pelayanan yang diluncurkan Korlantas Polri dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71. Fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat mencetak SIM secara mandiri setelah menyelesaikan proses perpanjangan melalui layanan digital.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Wibowo mengatakan Kios SIM disiapkan sebagai alternatif pelayanan bagi masyarakat yang melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C melalui aplikasi SINAR pada Digital Korlantas.

Korlantas Polri menghadirkan Kios SIM yang memungkinkan masyarakat mencetak SIM A dan SIM C secara mandiri setelah melakukan perpanjangan melalui aplikasi SINAR.

Kios SIM Hadir, Perpanjang SIM A dan C Bisa Cetak Mandiri

Masuknya Indonesia dalam daftar tersebut menunjukkan adanya penilaian positif terhadap bagaimana masyarakat menerima pendatang dari berbagai negara.

Keramahan menjadi salah satu karakter sosial yang kerap dikaitkan dengan masyarakat Indonesia. Interaksi yang terbuka dan kebiasaan menyambut orang lain juga menjadi bagian dari pengalaman yang dirasakan pendatang ketika berada di Indonesia.

Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam juga masuk dalam daftar. Sementara dari Amerika Latin terdapat Kolombia, Meksiko, Brasil, dan Panama.

Keberadaan negara-negara tersebut memperlihatkan bahwa kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin cukup dominan dalam daftar negara yang dinilai ramah terhadap pendatang.

Bagi Indonesia, predikat ini menjadi gambaran lain mengenai karakter masyarakat yang dikenal mudah berinteraksi dan menerima kehadiran orang dari latar belakang berbeda.

Budaya gotong royong dan kebiasaan membangun hubungan sosial secara terbuka pun menjadi bagian dari karakter yang turut membentuk kesan tersebut. (Ning/E01)

Inibaru.id - Indonesia masuk dalam daftar negara yang dinilai paling ramah terhadap pendatang di dunia menurut laporan The Expat Insider 2025 Survey. Posisi tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara dari kawasan Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, hingga Afrika.

Dalam daftar tersebut, Kolombia berada di peringkat kedua, disusul Meksiko di posisi ketiga. Filipina menempati peringkat keempat, sedangkan Brasil melengkapi lima besar.

Posisi keenam ditempati Panama, kemudian Oman di peringkat ketujuh dan Thailand di posisi kedelapan. Kenya berada di peringkat kesembilan, sementara Vietnam menutup daftar 10 besar.

Indonesia menempati posisi teratas dalam daftar negara yang dinilai paling ramah terhadap pendatang, mengungguli sejumlah negara di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

Indonesia Dinobatkan sebagai Negara Paling Ramah di Dunia

Sebaliknya, dua penendang terakhir Thailand, Sarach Yooyen dan Nattapong Sayriya, gagal menaklukkan Emil Audero. Indonesia pun menang 4-2 dalam adu penalti dan mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Indonesia akhirnya memutus catatan panjang tanpa kemenangan atas Thailand.

Sebelum final 2026, Indonesia tercatat tidak pernah mengalahkan Thailand dalam pertemuan selama satu dekade terakhir. Dalam periode tersebut, Thailand membukukan empat kemenangan dan tujuh hasil imbang atas skuad Garuda.

Kemenangan terakhir Indonesia atas Thailand terjadi pada leg pertama final Piala AFF 2016. Saat itu, Indonesia menang 1-0 di Stadion Pakansari.

Sepuluh tahun kemudian, Indonesia kembali bertemu Thailand di partai final. Kali ini, kemenangan bukan hanya mengakhiri penantian panjang, tetapi juga membawa pulang trofi. Gelar ini sekaligus mengakhiri catatan kurang menyenangkan Indonesia di partai final turnamen Asia Tenggara.

Sebelum menjadi juara pada 2026, Indonesia sudah enam kali mencapai final Piala AFF, tetapi selalu gagal membawa pulang trofi. Empat di antaranya bahkan mempertemukan Indonesia dengan Thailand, yakni pada final edisi 2000, 2002, 2016, dan 2020.

Indonesia akhirnya berhasil melewati salah satu lawan yang selama ini paling sulit ditaklukkan sekaligus mengakhiri penantian panjang untuk menjadi juara.

Ada catatan sejarah lain yang membuat kemenangan ini semakin spesial. Indonesia akhirnya kembali mengangkat trofi di SUGBK setelah hampir empat dekade.

Kali terakhir skuad Garuda menjadi juara di stadion tersebut adalah pada SEA Games 1987. Ketika itu, Indonesia mengalahkan Malaysia di partai final.

Setelahnya, SUGBK beberapa kali menjadi saksi kegagalan Indonesia di partai puncak. Pada SEA Games 1997, Indonesia kalah dari Thailand melalui adu penalti. Lima tahun kemudian, Thailand kembali mengalahkan Indonesia melalui adu penalti pada final Piala Tiger 2002.

Indonesia juga gagal menjadi juara saat menghadapi Malaysia pada final Piala AFF 2010 dan final SEA Games 2011.

Kini, catatan tersebut akhirnya berubah. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, Indonesia bukan hanya berhasil mengalahkan Thailand, tetapi juga mengangkat trofi di SUGBK.

Gelar FIFA ASEAN Cup 2026 pun menjadi gelar perdana Indonesia di level Asia Tenggara, sekaligus menandai babak baru bagi skuad Garuda di bawah asuhan John Herdman. (Ike/E01)

Inibaru.id - Timnas Indonesia akhirnya menorehkan sejarah baru setelah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti pada final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Pertandingan berlangsung sengit hingga 120 menit. Indonesia dan Thailand bermain imbang 1-1 pada waktu normal, sebelum kembali berbagi skor 2-2 hingga akhir babak tambahan.

Indonesia akhirnya memastikan kemenangan setelah seluruh penendangnya sukses menjalankan tugas dalam adu penalti. Empat eksekutor Garuda, yaitu Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama, berhasil mencetak gol.

Timnas Indonesia akhirnya menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti sekaligus memutus dua catatan panjang yang menghantui skuad Garuda.

Penantian Panjang Berakhir, Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

“Dalam eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Meski permohonan tidak dapat diterima, MK tetap memberikan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi pokok gugatan.

Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu,” kata Arsul.

MK juga menilai certificate of attendance dan dokumen lain yang diajukan untuk memenuhi syarat pencalonan bukan merupakan bukti kelulusan.

“Melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” ujar Arsul.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149 yang digunakan sebagai salah satu dokumen pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Dalam persidangan, terungkap surat tersebut menyatakan Gibran memiliki pengetahuan yang dinilai setara dengan Grade 12 atau kelas 12 SMA. Namun, MK menilai keterangan mengenai kesetaraan pengetahuan tidak sama dengan bukti telah menamatkan pendidikan SMA atau sederajat.

“Frasa ‘dinilai memiliki pengetahuan setara’ tidak sama dengan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu,” jelas Hakim Konstitusi Adies Kadir.

MK juga menilai KPU perlu lebih cermat dan hati-hati dalam memverifikasi dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemeriksaan, menurut MK, tidak cukup hanya melalui verifikasi administrasi, tetapi perlu diperkuat dengan klarifikasi faktual.

Meski menemukan persoalan terkait bukti pendidikan, MK menegaskan temuan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Adies menjelaskan status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia terpilih dan dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

“Status calon tersebut berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024,” kata Adies.

Karena itu, MK menilai persoalan pemenuhan syarat pendidikan tersebut tidak lagi tepat dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pilpres. Persoalan tersebut menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD 1945.

Dengan pertimbangan tersebut, MK mengabulkan eksepsi KPU terkait kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan mereka tidak dapat diterima. (Ning/E01)

Inibaru.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres. Berdasarkan aturan yang berlaku, pihak yang dapat mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon.

MK menyatakan gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024 tidak dapat diterima, meski dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan bukti ijazah atau diploma setara SMA.

Soal Ijazah Gibran, MK Tak Temukan Bukti Setara SMA

Untuk merawat peninggalan tersebut, tiga pengukir asal Jepara, yakni Sutrisno, Jawawi Firnandes, dan Widodo, bertolak ke Sarajevo pada Selasa (13/10/2026).

Saya mendapat mandat dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat untuk memimpin rombongan ini, mendampingi para pengukir, sekaligus mengoordinasikan proses restorasi dengan pengurus masjid dan pihak terkait.

Cerita ini bermula pada Februari 2026, ketika Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, mengunjungi Bosnia dan Herzegovina untuk memperkuat upaya pengajuan seni ukir Jepara sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO.

Saat mengunjungi Masjid Istiklal Sarajevo, Rerie dan tim menemukan enam pilar kayu jati berukir yang mengalami kerusakan. Menurut pengelola masjid, kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki sekadar dengan menambal bagian yang rusak.

Rerie kemudian menawarkan bantuan restorasi. Tawaran tersebut disambut baik, bahkan cakupan pekerjaannya berkembang hingga meliputi tangga dan hiasan dinding.

Selama bekerja bersama Rerie, saya melihat satu kecakapan yang jarang muncul dalam pemberitaan: kemampuannya menangkap persoalan yang bahkan tidak tercantum dalam agenda.

Ya, yang lebih menarik justru terjadi setelah pertemuan itu selesai.

Tawaran bantuan tersebut tidak berhenti sebagai percakapan yang menyenangkan. Ada tindak lanjut, ada orang-orang yang dihubungkan, hingga delapan bulan kemudian, tiga pengukir Jepara benar-benar tiba di Sarajevo.

Di situlah saya melihat kekuatan diplomasinya. Bukan sekadar membuka percakapan, melainkan memastikan bahwa percakapan itu berlanjut menjadi tindakan nyata.

“Diplomasi budaya bukan sekadar kerja sama antarpemerintah. Ketika pengukir Jepara diundang merestorasi karya bersejarah Indonesia di Sarajevo, kita sedang menunjukkan bahwa warisan bangsa memiliki nilai yang diakui lintas negara,” ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Ukiran di Masjid Istiklal tersebut merupakan bagian dari hadiah Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang dikerjakan oleh para pengukir Jepara.

Ada ironi kecil di sini. Karya mereka sampai ke Eropa dan bertahan selama puluhan tahun, sementara nama para pembuatnya perlahan terlupakan. Kini, pengukir dari tanah kelahiran yang sama datang untuk merawatnya.

Bagi Rerie, perjalanan ini menunjukkan bahwa warisan budaya bukan hanya sesuatu yang patut dibanggakan, tetapi juga perlu dirawat agar tetap lestari.

“Warisan budaya bukan benda mati yang hanya dipajang. Ia adalah jejak peradaban yang harus terus dirawat agar generasi berikutnya mengenali akar identitasnya. Pengukir Jepara yang bekerja di Sarajevo hari ini sedang menjaga jejak itu,” tuturnya.

Perjalanan ke Sarajevo menjadi pengalaman yang tak biasa bagi tiga pengukir asal Jepara tersebut. Mereka membawa keterampilan yang tumbuh dan diwariskan di Jepara untuk merestorasi ornamen sebuah masjid yang menjadi simbol persahabatan dua bangsa.

Rerie berharap pekerjaan ini dapat membuka kesempatan lebih luas bagi keterampilan tradisional Indonesia untuk dikenal dunia.

“Jika ukir Jepara bisa hadir di Sarajevo, maka terbuka jalan untuk memperkenalkan warisan budaya kita yang lain ke dunia. Inilah diplomasi yang bekerja dari akar budaya kita sendiri,” pungkasnya.

Perjalanan ini memberi saya pemahaman lain tentang diplomasi. Terkadang, pekerjaan terpenting justru dimulai setelah para pejabat meninggalkan ruang pertemuan, ketika janji harus diwujudkan menjadi tindakan.

Rerie memang tidak memegang pahat. Namun, melalui sebuah kunjungan delapan bulan lalu, ia membuka jalan bagi tangan-tangan terampil dari Jepara untuk kembali bekerja di Sarajevo.

Puluhan tahun lalu, para pengukir Jepara meninggalkan karya di kota ini. Kini, generasi berikutnya datang untuk merawatnya.

Para pembuatnya yang terdahulu mungkin telah terlupakan. Namun, karya mereka masih berdaya mempertemukan dua bangsa. (Ikhwan Syaefulloh/E01)

Inibaru.id - Dulu, saya mengenal Sarajevo dari berita-berita perang. Hari ini, saya justru menemukan kota yang tenang. Di salah satu trotoarnya, saya bahkan berpapasan dengan seorang mantan presiden. Ia mengenakan mantel dan berjalan sendirian tanpa pengawalan. Pemandangan yang mungkin biasa bagi warga setempat, tetapi cukup mengubah bayangan saya tentang Sarajevo.

Di kota yang pernah menjadi perhatian dunia karena perang ini, ternyata ada pula jejak persahabatan Indonesia. Salah satunya berupa ukiran kayu jati asal Jepara yang menghiasi Masjid Istiklal di kawasan Otoka.

Ukiran itu telah berada di Sarajevo selama puluhan tahun. Sebagian di antaranya kini mengalami kerusakan. Menariknya, identitas para pengukir yang membuatnya justru belum berhasil ditemukan.

Dulu Sarajevo dikenal lewat berita perang. Kini, di kota yang jauh lebih tenang itu, tiga pengukir Jepara datang merawat jejak Indonesia. Sebuah perjalanan yang bermula dari kepekaan Lestari Moerdijat melihat sesuatu di luar agenda resminya.