Lokasi habitat Rafflesia tersebut relatif mudah dijangkau. Dari Kota Tarempa, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit menggunakan sepeda motor, kemudian dilanjutkan berjalan kaki sekitar 25 menit menyusuri kawasan hutan.

Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepulauan Riau menemukan sedikitnya 25 spot Rafflesia yang tersebar di area hutan alami yang masih terjaga. Kemunculan bunga-bunga itu yang berlangsung hampir setiap minggu kemudian menarik perhatian berbagai pihak, mulai dari peneliti, akademisi, hingga pemerhati lingkungan.

Peneliti Kehutanan Universitas Riau, Arya Arismaya Metananda, menyebut keberadaan Rafflesia di Anambas sebagai temuan yang sangat penting. Selama ini, habitat Rafflesia diketahui tersebar di sejumlah wilayah Sumatra, tetapi belum pernah tercatat di Kepulauan Riau.

“Rafflesia di Anambas ini adalah unicorn population. Artinya, populasi baru yang sebelumnya tidak pernah tercatat bahwa di Anambas maupun di wilayah Kepulauan Riau ada habitat rafflesia. Ini merupakan pendataan baru,” kata Arya, seperti dikutip dari Mongabay.

Selama melakukan pengamatan di lokasi, tim peneliti menemukan lebih dari satu jenis Rafflesia. Di antaranya adalah Rafflesia hasseltii yang memiliki totol-totol putih pada mahkotanya serta Rafflesia cantleyi.

Meski kemunculan puluhan bunga dalam satu kawasan menjadi fenomena menarik, hingga kini belum ada penelitian yang mampu menjelaskan penyebab banyaknya Rafflesia yang tumbuh di lokasi tersebut. Para peneliti masih menduga kondisi habitat yang sangat mendukung menjadi salah satu faktor utama.

Berbeda dengan tumbuhan pada umumnya, Rafflesia tidak memiliki batang, daun, maupun akar yang sempurna. Seluruh siklus hidupnya bergantung pada tanaman inang dari genus Tetrastigma.

Karena itu, keberadaan tanaman inang menjadi faktor kunci bagi kelangsungan hidup bunga langka tersebut. Selain itu, kawasan hutan di Anambas juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan ekologis Rafflesia, mulai dari kelembapan yang tinggi, tutupan tajuk yang rapat, hingga tanah yang kaya bahan organik.

Peneliti juga menemukan karakteristik geologi yang menarik. Sebagian kawasan habitat ditopang oleh lapisan batuan granit yang diduga turut berperan dalam membentuk kondisi lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan Rafflesia.

Sementara itu, proses pertumbuhan bunga ini terbilang panjang. Sejak mulai berkembang pada tanaman inang hingga akhirnya mekar, Rafflesia membutuhkan waktu sekitar sembilan bulan.

Saat mekar, bunga akan mengeluarkan aroma menyengat menyerupai amonia atau daging membusuk untuk menarik serangga penyerbuk. Namun keindahan itu hanya berlangsung singkat. Dalam waktu empat hingga lima hari, bunga akan layu dan membusuk secara alami.

Keunikan Rafflesia membuat kawasan tersebut mulai berkembang sebagai tujuan wisata edukasi alam. Sejak dibuka untuk kunjungan pada akhir 2025, jumlah pengunjung terus meningkat, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum.

Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang baru bagi pengembangan wisata berbasis konservasi di Anambas. Namun di sisi lain, meningkatnya aktivitas manusia juga berpotensi mengganggu habitat bunga langka tersebut.

Arya mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan harus dilakukan secara hati-hati. Pengalaman di beberapa habitat Rafflesia di Bengkulu menunjukkan bahwa lonjakan kunjungan wisata dapat berdampak pada menurunnya kemunculan bunga di alam.

“Contohnya, knop atau bakal bunga rafflesia itu bisa berada di tanah, di batang, dan tempat lain yang tidak menentu. Jadi pengunjung harus diberi pemahaman terlebih dahulu. Tidak bisa wisata massal dengan banyak orang yang akan mengancam inangnya tadi,” katanya.

Karena itu, para peneliti mendorong agar kawasan ini dikelola sebagai wisata minat khusus dengan jumlah pengunjung yang terkontrol. Edukasi mengenai pentingnya menjaga habitat juga perlu menjadi bagian utama dalam setiap kunjungan.

Lebih dari sekadar bunga langka, keberadaan Rafflesia menjadi penanda bahwa ekosistem hutan di Anambas masih berada dalam kondisi yang relatif baik.

Bagi para peneliti, temuan ini menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun keberadaan spesies langka tersebut juga menjadi pengingat bahwa ancaman pembukaan lahan, fragmentasi hutan, dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dapat menghilangkan habitat penting dalam waktu singkat.

Karena itu, menjaga hutan Anambas bukan hanya soal melindungi satu jenis bunga. Lebih dari itu, upaya konservasi menjadi langkah penting untuk memastikan kekayaan biodiversitas yang tersimpan di dalamnya tetap lestari bagi generasi mendatang. (Ike/E01)

Inibaru.id - Hutan di Desa Tarempa Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, menyimpan kejutan yang selama puluhan tahun nyaris luput dari perhatian. Di kawasan seluas sekitar 47,5 hektare itu, sedikitnya ditemukan 25 titik bunga Rafflesia yang terus bermekaran secara bergantian hampir setiap pekan.

Temuan ini menjadi perhatian para peneliti karena sebelumnya tidak pernah ada catatan keberadaan habitat Rafflesia di wilayah Kepulauan Riau. Bahkan, keberadaan bunga tersebut baru benar-benar menarik perhatian masyarakat setelah sejumlah bunga mekar sempurna pada 2025.

Padahal, menurut keterangan warga, tanaman itu sudah lama ditemukan di kawasan perbukitan Bukit Batu Tabir. Karena belum pernah terlihat mekar secara utuh, masyarakat menganggapnya sebagai bunga biasa.

Peneliti menemukan 25 titik bunga Rafflesia di hutan Desa Tarempa Selatan, Anambas, yang menjadi catatan baru keberadaan habitat Rafflesia di Kepulauan Riau.

Puluhan Rafflesia Bermekaran di Anambas, Peneliti Temukan Habitat Baru

Bagi dunia arkeologi, pengakuan ini bukan sekadar soal rekor. Temuan tersebut membuka pemahaman baru mengenai kemampuan manusia modern awal dalam berpikir simbolik dan mengekspresikan gagasan melalui karya seni.

Di permukaan dinding gua, lukisan itu tampak sederhana. Bentuknya berupa cap tangan dengan jari-jari yang meruncing menyerupai cakar.

Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan cerita tentang kehidupan manusia puluhan ribu tahun silam. Peneliti Pusat Riset Arkeometri BRIN, Adhi Agus Oktaviana, menjelaskan bahwa lukisan tersebut dibuat oleh Homo sapiens atau manusia modern awal yang telah menghuni wilayah Nusantara pada masa Paleolitikum.

Menurutnya, motif jari runcing seperti yang ditemukan di Gua Liang Metanduno bukanlah temuan tunggal. Pola serupa juga ditemukan di sejumlah situs seni cadas lain di Sulawesi, mulai dari kawasan Maros-Pangkep hingga Pulau Muna.

Berbeda dengan cap tangan biasa yang ditemukan hampir di berbagai belahan dunia, bentuk jari runcing tersebut diduga memiliki makna simbolik tertentu yang hingga kini masih menjadi bahan penelitian para arkeolog.

Selama bertahun-tahun, banyak teori menyebut perkembangan seni manusia berawal dari Eropa. Namun berbagai temuan di Indonesia perlahan mengubah pandangan tersebut.

Profesor Maxime Aubert dari Griffith University menyebut lukisan cadas Sulawesi menunjukkan bahwa manusia modern telah memiliki kemampuan berpikir abstrak jauh lebih awal dari yang selama ini diperkirakan.

“Ini adalah bukti tertua kapasitas manusia untuk berpikir secara abstrak. Lukisan ini sekitar dua kali lebih tua dibandingkan lukisan cadas tertua di Eropa yang berumur sekitar 40.000 tahun,” katanya.

Temuan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Sebelumnya, Sulawesi juga menjadi perhatian dunia setelah penemuan lukisan figuratif babi berusia sekitar 45.500 tahun serta lukisan adegan berburu berusia sekitar 51.200 tahun yang disebut sebagai seni naratif tertua di dunia.

Selain bernilai artistik, cap tangan purba di Pulau Muna juga menyimpan petunjuk penting mengenai perjalanan manusia modern di masa lampau.

Menurut Adhi, temuan tersebut memperkuat teori bahwa manusia telah mencapai daratan Sahul, wilayah yang dahulu menghubungkan Australia, Papua, dan Tasmania, setidaknya sekitar 65.000 tahun lalu.

“Penemuan ini memberikan dukungan kuat bahwa leluhur masyarakat Aborigin Australia telah berada di Sahul pada atau sebelum 65.000 tahun yang lalu,” ujarnya.

Artinya, kawasan Nusantara bukan hanya menjadi jalur persinggahan, melainkan bagian penting dalam perjalanan migrasi manusia modern menuju Australia. Wilayah Sulawesi bahkan diduga menjadi salah satu titik strategis dalam rute migrasi utara yang menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Di balik pengakuan dunia tersebut, tersimpan cerita menarik. Tim peneliti mengungkap bahwa pihak Guinness World Records awalnya menghubungi mereka melalui pesan langsung atau direct message (DM) di Instagram. Kontak itu kemudian berkembang menjadi proses verifikasi ilmiah yang cukup panjang hingga akhirnya rekor dunia resmi diberikan.

Pengakuan ini menjadi pencapaian penting bagi penelitian arkeologi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir terus menghasilkan temuan-temuan besar berskala internasional. Meski telah mendapat pengakuan internasional, tantangan terbesar justru terletak pada upaya pelestariannya.

Seni cadas merupakan warisan budaya yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Kenaikan suhu, kelembapan, pelapukan batuan, perubahan iklim, hingga aktivitas manusia dapat menyebabkan kerusakan permanen pada lukisan yang telah bertahan puluhan ribu tahun tersebut.

Karena itu, para peneliti mendorong pengelolaan yang lebih terstruktur terhadap situs-situs prasejarah di Indonesia, termasuk pengembangan dokumentasi digital untuk memastikan informasi penting tetap tersimpan apabila terjadi kerusakan pada situs asli.

Temuan di Gua Liang Metanduno menunjukkan bahwa masih banyak kisah masa lalu yang tersimpan di gua-gua Nusantara. Dan dari sebuah cap tangan sederhana di dinding batu, dunia kini mendapatkan bukti bahwa kemampuan berpikir simbolik manusia telah berkembang jauh lebih awal daripada yang pernah dibayangkan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Indonesia kembali mencatatkan namanya dalam sejarah dunia. Kali ini, pengakuan datang dari Guinness World Records (GWR) yang menetapkan lukisan cap tangan purba di Gua Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai karya seni non-figuratif tertua yang pernah ditemukan manusia.

Lukisan cadas tersebut diperkirakan berusia minimal 67.800 tahun, menjadikannya lebih tua dibanding berbagai karya seni prasejarah yang selama ini ditemukan di Eropa maupun wilayah lain di dunia.

Temuan itu merupakan hasil penelitian kolaboratif antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Griffith University Australia, dan Southern Cross University yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature.

Lukisan cap tangan purba di Gua Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, resmi tercatat dalam Guinness World Records sebagai karya seni non-figuratif tertua di dunia dengan usia minimal 67.800 tahun.

Berusia 67.800 Tahun, Cap Tangan di Pulau Muna Pecahkan Rekor Dunia

Dalam daftar tahun ini, Italia kembali menempati posisi teratas sebagai negara dengan kuliner terbaik di dunia. Posisi kedua ditempati Yunani, sementara Peru berada di peringkat ketiga.

Indonesia sendiri memperoleh skor rata-rata 4,48 dan berhasil masuk jajaran 10 besar dunia. Capaian tersebut tidak lepas dari beragam hidangan khas Nusantara yang terus mendapat pengakuan internasional.

Beberapa makanan Indonesia bahkan mencatatkan skor penilaian yang sangat tinggi. Nasi Padang menjadi salah satu yang tertinggi dengan skor 4,8. Disusul bawang goreng dan sate kambing yang sama-sama memperoleh skor 4,7. Sementara siomay dan soto Betawi masing-masing mendapatkan skor 4,6.

Tak hanya makanan, sejumlah rumah makan tradisional Indonesia juga masuk dalam rekomendasi TasteAtlas. Beberapa di antaranya adalah Dapur Bali, Mak Beng, Warung Juwel Nasi Campur Ayam, dan Raf Babi Krispy yang berada di Denpasar, Bali. Selain itu, ada pula 1945 Restaurant di Jakarta Pusat yang turut masuk dalam daftar rekomendasi.

15 Negara dengan Kuliner Terbaik di Dunia Versi TasteAtlas 2026

Berikut daftar 15 besar negara dengan kuliner terbaik di dunia menurut TasteAtlas:

Masuknya Indonesia ke dalam 10 besar dunia menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Nusantara tidak hanya digemari masyarakat lokal, tetapi juga semakin dihargai oleh penikmat makanan dari berbagai negara. Dari hidangan berbumbu kuat hingga ragam makanan tradisional yang kaya sejarah, Indonesia terus menunjukkan bahwa kekuatan budaya juga bisa hadir melalui cita rasa. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kabar membanggakan datang dari dunia kuliner Indonesia. Platform panduan kuliner internasional TasteAtlas kembali merilis daftar 100 Best Cuisines in the World 2026. Dalam pemeringkatan terbaru tersebut, Indonesia berhasil menempati posisi ke-10 sebagai negara dengan kuliner terbaik di dunia.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa cita rasa Nusantara semakin mendapat tempat di mata masyarakat global. TasteAtlas mencatat lebih dari 590 ribu penilaian valid terhadap hampir 19 ribu makanan tradisional dari berbagai negara sebagai dasar penyusunan daftar tersebut.

Berbeda dengan penghargaan yang menilai destinasi wisata atau restoran populer, TasteAtlas berfokus pada kualitas kuliner tradisional suatu negara. Penilaian dilakukan berdasarkan rata-rata skor makanan khas yang dianggap mewakili kekayaan rasa dan identitas kuliner masing-masing bangsa.

Indonesia berhasil masuk peringkat 10 besar negara dengan kuliner terbaik di dunia versi TasteAtlas 2026, berkat kekayaan hidangan tradisional yang semakin diakui secara global.

Kuliner Indonesia Masuk 10 Besar Dunia Versi TasteAtlas 2026, Nasi Padang Jadi Salah Satu yang Tertinggi

"Hari ini kami hadir kembali di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan jawaban secara tertulis dari pertanyaan-pertanyaan beberapa anggota Dewan Hakim pada minggu yang lalu," katanya.

Dalam keterangannya, Gus Rozin menegaskan bahwa negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab pembiayaan terhadap pesantren setelah lembaga tersebut diakui secara resmi sebagai bagian dari pendidikan nasional. Menurutnya, pengakuan tersebut membawa konsekuensi konstitusional berupa kewajiban negara untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren melalui skema pembiayaan yang memadai.

"Kami mencoba meyakinkan yang pertama bahwa kehadiran pendanaan dari negara untuk pesantren itu sekali lagi merupakan tanggung jawab konstitusi negara terhadap pesantren. Karena bagaimanapun ketika pesantren itu sudah diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional, maka demikian juga menjadi tanggung jawab konstitusi negara untuk memberikan pembiayaan kepada pesantren," ujarnya.

Gus Rozin juga menepis anggapan bahwa dukungan pendanaan dari negara akan mengurangi independensi pesantren. Menurutnya, Undang-Undang Pesantren telah memberikan jaminan perlindungan terhadap kekhasan, tradisi, dan karakter yang berkembang di masing-masing pesantren.

"Kami memberikan argumentasi kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pembiayaan negara kepada pesantren itu tidak merupakan intervensi negara terhadap pesantren," tegasnya.

Ia menjelaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren justru memastikan setiap pesantren tetap memiliki ruang untuk mempertahankan tradisi dan model pendidikan yang menjadi ciri khasnya.

"Pembiayaan negara untuk pesantren itu menurut undang-undang tetap menjaga kekhasan pesantren dan tradisi yang dikembangkan oleh masing-masing pesantren. Ini sudah dikarisbawahi dan dijaga oleh negara itu sendiri melalui Undang-Undang Pesantren," katanya.

Selain itu, Gus Rozin turut menjelaskan pandangannya mengenai frasa "membantu" dan "sesuai dengan kemampuan negara" yang menjadi salah satu perhatian dalam perkara tersebut. Menurutnya, kedua frasa itu harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

"Kami mencoba meyakinkan bahwa ada dua frasa antara membantu dan sesuai dengan kemampuan negara. Itu adalah dua frasa yang tidak terpisahkan. Itu dua frasa kausalitas antara sebab dan akibat," ujarnya.

Ia menambahkan, pemisahan kedua frasa tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang tidak utuh terhadap norma yang diatur dalam undang-undang.

"Oleh karena itu, untuk mendorong pemahaman yang lebih kompleks atas pasal yang diajukan para pemohon, kita tidak bisa mengeluarkan konteks membantu itu. Sehingga dua frasa itu merupakan frasa yang berkesinambungan dan tidak bisa dipisah-pisah," jelasnya.

Dalam sidang tersebut, Majelis Masyayikh juga menyampaikan penjelasan mengenai peta pendidikan pesantren di Indonesia. Penjelasan itu mencakup berbagai bentuk pesantren, mulai dari pesantren formal, nonformal, pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, hingga pesantren sebagai satuan pendidikan.

"Kami juga menyampaikan soal peta pesantren. Berbagai jenis pesantren, baik pesantren formal, nonformal, pesantren sebagai penyelenggara maupun pesantren sebagai satuan pendidikan, kami sampaikan secara utuh supaya ada pemahaman yang komprehensif terhadap jenis-jenis pesantren dan level pendidikan yang ada di pesantren," katanya.

Menurut Gus Rozin, pemahaman yang komprehensif mengenai keragaman pesantren diperlukan agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat persoalan pendanaan pesantren secara lebih utuh dan proporsional.

Ia juga menyoroti fakta bahwa selama ini sebagian besar pesantren bertahan dan berkembang berkat dukungan masyarakat. Pembiayaan pesantren, kata dia, banyak berasal dari para kiai, santri, masyarakat, para muhibbin, dan berbagai sumber swadaya lainnya.

"Selama ini memang pesantren itu dibiayai penuh oleh kiainya sendiri, oleh masyarakat, oleh muhibin dan dari sumber-sumber yang insyaallah berkah," ujarnya.

Meski demikian, dukungan masyarakat tersebut tidak menghapus kewajiban negara untuk menjalankan amanat konstitusi.

"Tetapi pembiayaan dari masyarakat itu tidak mengurangi kewajiban negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusinya, yaitu memberikan pembiayaan terhadap pesantren. Itu dua hal yang berbeda," imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan dukungan masyarakat dan kewajiban negara merupakan dua hal yang berjalan beriringan.

"Pesantren memang pembiayaannya dari masyarakat, tetapi negara juga mempunyai kewajiban untuk membiayai pesantren. Itu yang kami perkuat argumentasinya pada hari ini," katanya.

Usai persidangan, Majelis Masyayikh juga menyampaikan apresiasi atas dukungan para tokoh pesantren yang hadir mendampingi proses persidangan. Pada kesempatan tersebut, Majelis Masyayikh didampingi oleh Ibu Nyai Badriah Fayumi selaku anggota Majelis Masyayikh dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) selaku anggota Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Tebuireng.

"Hari ini kita didampingi oleh Bu Nyai Badriah selaku anggota Majelis Masyayikh dan Yai Kikin sebagai anggota Dewan Masyayikh dari Pondok Pesantren Tebuireng. Ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi kita," ujarnya.

Ia menilai kehadiran para pengasuh pesantren tersebut menjadi simbol dukungan moral sekaligus memperkuat semangat perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak pesantren di hadapan Mahkamah Konstitusi.

"Ini merupakan suntikan semangat bahwa ternyata getaran perjuangan ini juga bersambut dengan kehadiran para pengasuh pesantren di sini," pungkasnya. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozin menegaskan bahwa pendanaan pesantren oleh negara merupakan kewajiban konstitusional yang melekat pada pengakuan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Penegasan itu disampaikan usai menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/6/2026), terkait perkara pengujian ketentuan pendanaan pesantren.

Menurut Gus Rozin, kehadiran Majelis Masyayikh dalam sidang tersebut bertujuan menyampaikan jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan yang diajukan para hakim konstitusi pada persidangan sebelumnya. Keterangan tambahan itu disusun untuk memperkuat argumentasi mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional sekaligus tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan pendidikan pesantren.

Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozin menegaskan di Mahkamah Konstitusi bahwa pendanaan pesantren merupakan kewajiban konstitusional negara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Majelis Masyayikh: Pengakuan terhadap Pesantren Harus Diikuti Dukungan Pendanaan

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan pihaknya tengah berupaya mencari berbagai solusi atas tantangan yang dihadapi industri pers saat ini.

“Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta semoga bisa menjadi salah satu Solusi,” ucap Ketua Dewan Pers.

Forum tersebut dihadiri berbagai organisasi dan pemangku kepentingan pers, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), LBH Pers, hingga Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Perlindungan Karya Jurnalistik Jadi Sorotan

Dalam pembahasan tersebut, muncul sejumlah pokok pikiran yang mendapat perhatian luas dari peserta forum.

Salah satunya adalah perlunya pengakuan secara eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta. Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkannya.

Isu lain yang turut mengemuka adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, hingga sistem kecerdasan buatan.

Peserta forum menilai penggunaan karya jurnalistik untuk kebutuhan pengindeksan, agregasi informasi, penayangan cuplikan berita, hingga pelatihan model AI semakin meluas. Namun, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari praktik tersebut dinilai belum diikuti mekanisme kompensasi yang proporsional bagi perusahaan pers maupun para pencipta karya jurnalistik.

Forum juga membahas kemungkinan pembentukan mekanisme kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengelola lisensi dan distribusi nilai ekonomi dari penggunaan karya jurnalistik.

Sejumlah peserta menilai mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar industri pers nasional ketika berhadapan dengan platform digital global maupun perusahaan pengembang teknologi AI.

Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa usulan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, akses informasi publik, ataupun perkembangan teknologi.

Sebaliknya, pengaturan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

“Perlindungan terhadap karya jurnalistik pada akhirnya bukan hanya melindungi perusahaan pers dan jurnalis, tetapi juga menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto.

Sementara itu, anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital &amp; Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menegaskan bahwa perlindungan karya jurnalistik yang diusulkan hanya berlaku untuk penggunaan yang bersifat komersial.

“Misalkan jika karya jurnalistik digunakan untuk pendidikan, penelitian, kajian akademik,” tambah Dahlan Dahi.

Seluruh masukan yang berkembang dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan usulan Dewan Pers kepada pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta. (Ike/E01)

Inibaru.id - Dewan Pers menghimpun berbagai masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta melalui forum dengar pendapat bersama konstituen pers, Kamis (11/6), di Hall Dewan Pers.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya Dewan Pers untuk memastikan perubahan regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan yang dihadapi industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dalam forum itu, Dewan Pers kembali menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi. Karena itu, karya jurnalistik dinilai memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.

Dewan Pers menghimpun masukan dari berbagai konstituen pers untuk memperkuat perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta di tengah tantangan era platform digital dan kecerdasan buatan.

Perkuat Posisi Tawar Industri Pers, Dewan Pers Himpun Masukan soal RUU Hak Cipta

BPS membekali petugas lapangan dengan sejumlah identitas dan atribut resmi yang dapat dikenali masyarakat.

Petugas sensus wajib membawa kartu identitas resmi yang memuat logo BPS, nama petugas, nomor identitas, foto, serta masa berlaku penugasan.

Sebelum proses wawancara dilakukan, masyarakat berhak meminta petugas menunjukkan kartu identitas tersebut untuk memastikan keabsahannya.

Petugas Sensus Ekonomi 2026 juga dibekali atribut lapangan berupa rompi atau jaket resmi berwarna biru dongker yang dilengkapi logo BPS dan identitas kegiatan sensus.

Selain itu, petugas biasanya menggunakan topi berlogo instansi dan membawa tas kerja khusus yang digunakan selama proses pendataan.

Selain kartu identitas, petugas wajib memiliki surat tugas resmi dari BPS.

Surat tersebut berisi informasi mengenai nama petugas, wilayah kerja, jenis pendataan yang dilakukan, serta periode pelaksanaan tugas. Jika diperlukan, masyarakat dapat meminta petugas menunjukkan surat tugas sebelum wawancara dimulai.

4. Melakukan Wawancara Sesuai Kuesioner Resmi

Petugas resmi hanya akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan usaha sesuai kuesioner yang telah ditetapkan BPS.

Beberapa data yang biasanya ditanyakan meliputi jenis usaha, lokasi usaha, jumlah tenaga kerja, serta aktivitas operasional usaha secara umum.

Data yang Tidak Pernah Diminta Petugas BPS

Masyarakat perlu memahami bahwa Sensus Ekonomi bukan kegiatan audit keuangan pribadi.

Karena itu, petugas resmi tidak akan pernah meminta data-data rahasia seperti:

Jika ada pihak yang meminta informasi tersebut dengan mengatasnamakan petugas sensus, masyarakat sebaiknya menolak dan tidak memberikan data apa pun.

Hal lain yang perlu diketahui adalah seluruh proses Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara gratis.

Petugas resmi tidak diperbolehkan meminta uang administrasi, biaya pendataan, maupun bentuk imbalan lainnya kepada masyarakat atau pelaku usaha.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Menemui Petugas Mencurigakan?

Apabila menemukan seseorang yang mengaku sebagai petugas sensus tetapi tidak dapat menunjukkan identitas atau surat tugas resmi, masyarakat disarankan untuk tetap waspada.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Dengan mengenali ciri-ciri petugas Sensus Ekonomi 2026 yang resmi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendataan nasional dengan lebih aman dan nyaman. Sikap kooperatif sekaligus waspada menjadi kunci agar kegiatan sensus berjalan lancar tanpa mengorbankan keamanan data pribadi. (Ike/E01)

Inibaru.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Dalam pelaksanaannya, petugas sensus akan mendatangi rumah tangga maupun pelaku usaha untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pemetaan kondisi ekonomi nasional.

Di tengah pelaksanaan sensus, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya oknum yang mengaku sebagai petugas BPS. Karena itu, penting untuk mengetahui ciri-ciri petugas resmi agar terhindar dari berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan kegiatan sensus.

Ciri-Ciri Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang Resmi

Petugas Sensus Ekonomi 2026 mulai melakukan pendataan langsung ke rumah tangga dan pelaku usaha. Masyarakat perlu mengenali ciri-ciri petugas resmi BPS, mulai dari kartu identitas, surat tugas, hingga atribut lapangan, agar terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan kegiatan sensus.