Dalam bahasa Jawa, rondo berarti janda. Sementara royal dalam penggunaan sehari-hari dapat merujuk pada sifat suka memberi atau tidak pelit. Dari sini, berkembang cerita bahwa Rondo Royal berkaitan dengan seorang janda yang dikenal gemar membagikan makanan kepada orang-orang di sekitarnya.

Ada pula penafsiran yang memaknai Rondo Royal secara harfiah sebagai “janda mewah”. Namun, berbagai cerita tersebut lebih banyak berkembang sebagai kisah lisan dan belum dapat dipastikan sebagai asal-usul nama yang sebenarnya.

Penjelasan lain justru tidak mengaitkan rondo dengan kata “janda”. Istilah tersebut disebut bisa berasal dari kata rodo atau rada yang berarti “agak” atau “hampir”. Dalam pelafalan masyarakat di wilayah pesisir utara Jawa, kata rodo kemudian terdengar seperti rondo.

Jika menggunakan penafsiran tersebut, Rondo Royal dapat dimaknai sebagai “agak mewah”. Penyebutan ini dikaitkan dengan proses pengolahan tape yang dianggap lebih istimewa dibandingkan singkong yang dikonsumsi secara sederhana.

Terlepas dari asal-usul namanya yang belum memiliki satu versi pasti, Rondo Royal menunjukkan bagaimana sebuah makanan sederhana dapat memiliki cerita yang beragam. Dari tape singkong yang difermentasi, kemudian dibalut tepung dan digoreng, lahirlah jajanan dengan nama yang hingga kini masih membuat orang penasaran.

Jadi, kalau mendengar Rondo Royal, jangan buru-buru membayangkan sosok janda. Bisa jadi, yang dimaksud justru tape goreng sederhana yang telah menjadi bagian dari ragam kuliner tradisional Jawa. (Ike/E01)

Inibaru.id - Mendengar nama Rondo Royal, orang mungkin langsung bertanya-tanya apa hubungannya jajanan ini dengan “janda” dan sesuatu yang mewah. Padahal, Rondo Royal merupakan jajanan tradisional berbahan dasar tape singkong yang cukup dikenal di sejumlah daerah di Jawa Tengah, termasuk Jepara.

Cara membuatnya terbilang sederhana. Tape singkong dibentuk atau dipotong sesuai kebutuhan, kemudian dibalut dengan adonan tepung dan digoreng hingga berwarna keemasan. Beberapa orang menambahkan gula merah sebagai isian. Hasilnya, rasa manis dan sedikit asam dari tape berpadu dengan lapisan luar yang gurih.

Di beberapa daerah, jajanan ini lebih dikenal dengan sebutan tape goreng. Sementara di Jepara bagian selatan, makanan serupa juga dikenal dengan nama manyos. Namun, nama Rondo Royal menjadi salah satu penyebutan yang paling menarik perhatian karena maknanya yang terdengar unik.

Rondo Royal merupakan jajanan tradisional berbahan tape singkong yang digoreng dengan balutan tepung dan dikenal di sejumlah daerah Jawa Tengah, termasuk Jepara.

Mengulik Asal Nama Rondo Royal, Jajanan Tape Goreng Khas Jepara

Capaian tahun ini melampaui jumlah penonton MotoGP Mandalika pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025, total penonton tercatat sebanyak 140.324 orang, sedangkan pada 2024 mencapai 121.252 orang. Adapun pada 2023 dan 2022, jumlahnya masing-masing 102.929 orang dan 102.801 orang.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Menurutnya, rekor jumlah penonton menjadi salah satu catatan penting dari pelaksanaan ajang balap motor kelas dunia tersebut.

"Luar biasa! Breaking record, 157 ribu penonton! Tepuk tangannya buat semua!" ujar Erick saat ditemui seusai MotoGP Mandalika 2026 di paddock Sirkuit Mandalika.

Erick menilai penyelenggaraan ajang olahraga internasional seperti MotoGP turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran penonton dari berbagai wilayah dan negara berpotensi meningkatkan aktivitas pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha masyarakat setempat.

Antusiasme penonton pada tahun ini juga didukung kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Selain itu, persaingan para pembalap dunia turut menjadi daya tarik bagi penggemar yang datang langsung ke sirkuit.

Selain mencetak rekor penonton, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Erick menyampaikan optimisme bahwa target perputaran uang dan dampak ekonomi sebesar Rp 5 triliun dapat tercapai.

"Target Rp 5 triliun saya yakin tembus. Pak Gubernur happy, masyarakat happy, tingkat kemiskinan di dekat sini turun hampir 3 persen. Ke depan, MotoGP harus bisa lebih baik lagi," tegasnya.

Erick juga menyinggung penurunan angka kemiskinan di NTB yang disampaikan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, dari 14 persen menjadi 11 persen. Namun, capaian tersebut merupakan perkembangan kondisi daerah yang tidak dapat serta-merta dikaitkan hanya dengan penyelenggaraan MotoGP.

Ke depan, Erick mendorong pengembangan fasilitas olahraga di kawasan Mandalika agar tidak hanya mengandalkan balap motor. Dia menantang PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) untuk melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai sarana olahraga, seperti lapangan golf, jalur jogging, dan arena tenis.

Pengembangan fasilitas itu diharapkan dapat memperkuat posisi Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sekaligus destinasi olahraga dan pariwisata.

Rekor 157.875 penonton menjadi capaian penting bagi MotoGP Mandalika 2026. Tantangan selanjutnya adalah menjaga daya tarik ajang tersebut sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari penyelenggaraannya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (Ike/E01)

Inibaru.id – Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor baru jumlah penonton di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama tiga hari penyelenggaraan, 9–11 Oktober 2026, total penonton mencapai 157.875 orang.

Berdasarkan data Dorna yang dimuat laman Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga balapan utama pada Minggu (11/10/2026).

Pada Jumat (9/10), tercatat 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 53.296 orang pada Sabtu (10/10), sebelum mencapai puncaknya sebanyak 65.069 orang pada Minggu.

MotoGP Mandalika 2026 mencetak rekor baru dengan total 157.875 penonton selama tiga hari penyelenggaraan, melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya.

Penonton MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157 Ribu, Cetak Rekor Baru

Selain untuk program perumahan pemerintah, penggunaan genteng produksi lokal diharapkan dapat diperluas ke proyek-proyek perumahan yang dikerjakan pengembang swasta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah July Emmylia mengatakan, meningkatnya kebutuhan genteng dari berbagai program pemerintah berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

“Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan multiplier effect. Mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, hingga toko-tokonya, semua bergerak,” katanya.

Menurut July, program ini menjadi peluang bagi IKM genteng untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan yang muncul secara bersamaan dari berbagai program pembangunan.

Besarnya peluang pasar terlihat dari kebutuhan genteng untuk sejumlah program perumahan. Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025, sebanyak 3.257 dari total 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap.

Sementara itu, kebutuhan genteng untuk Program Bedah Rumah 2026 diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.

Berdasarkan identifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, terdapat 21 produsen atau unit usaha genteng tanah liat di delapan kabupaten di Jawa Tengah. Daerah tersebut meliputi Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Keberadaan sentra produksi tersebut menjadi modal bagi Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan genteng sekaligus memperkuat industri lokal.

Untuk meningkatkan daya saing produk, Pemprov Jateng mendorong standardisasi genteng melalui pengujian mutu, pendampingan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta peningkatan kapasitas produksi.

Kebutuhan pembiayaan untuk pengujian mutu bagi 21 IKM genteng diperkirakan mencapai Rp20,58 juta. Adapun kebutuhan sertifikasi SNI mencapai Rp220,5 juta, sehingga total pembiayaan yang diperlukan sebesar Rp241,08 juta.

Bank Jateng telah menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan tersebut.

Melalui upaya ini, genteng produksi lokal diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah, tetapi juga memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik untuk menjangkau pasar perumahan yang lebih luas.

Standardisasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu, terutama ketika permintaan meningkat dalam jumlah besar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan mengatakan, program gentengisasi akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah.

“Tentu saja kita pemerintah daerah dan seluruh elemen sektoral akan mendukung program Pak Presiden tentang Gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, juga akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah,” katanya.

Pada tahap awal, pemanfaatan genteng lokal diarahkan untuk proyek bedah rumah pemerintah. Selanjutnya, Pemprov Jateng berupaya memperluas penggunaannya melalui keterlibatan pengembang perumahan.

“Kami akan mencoba, barangkali ada pengembang atau developer yang kita dorong untuk ikut juga mendukung program gentengisasi ini, dengan memanfaatkan genteng pada proyek-proyek perumahan mereka,” ujarnya.

Pelibatan pengembang diharapkan dapat memperluas pasar bagi produsen lokal sekaligus menjaga keberlanjutan permintaan setelah program pemerintah berjalan.

Dengan rencana peluncuran pada akhir November 2026, program gentengisasi menjadi salah satu upaya Pemprov Jateng untuk menghubungkan kebutuhan pembangunan perumahan dengan penguatan industri daerah. Jika berjalan sesuai rencana, manfaatnya berpotensi dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari perajin genteng, pelaku IKM, pekerja angkutan, hingga pemilik toko bangunan. (Ning/E01)

Inibaru.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan program gentengisasi yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Program ini diproyeksikan membuka peluang pasar bagi industri kecil dan menengah (IKM) genteng lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membahas persiapan program tersebut bersama jajaran pemerintah daerah di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026). Dia meminta pelaksanaannya disesuaikan dengan kesiapan produksi, distribusi, dan pembiayaan agar tidak membebani daerah.

Program Genteng Jawa Tengah direncanakan diluncurkan pada akhir November 2026 dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta keping genteng. Pemprov Jateng juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan secara bertahap agar industri lokal mampu memenuhi permintaan.

Pemprov Jawa Tengah mematangkan program gentengisasi dengan kebutuhan awal 1,1 juta keping genteng untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Gentengisasi Jateng Disiapkan, 1,1 Juta Keping Genteng Dibutuhkan

Trenggono mengatakan, penegakan hukum menjadi prioritas pemerintah untuk menghentikan praktik penyelundupan benih lobster yang merugikan potensi ekonomi sumber daya kelautan Indonesia.

Penghentian ekspor benih lobster juga berkaitan dengan evaluasi kerja sama budi daya lobster dengan Vietnam yang dinilai belum memberikan hasil memuaskan. Pemerintah kini mengarahkan pengembangan budi daya lobster agar dapat dilakukan di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalankan pemodelan budi daya lobster di sejumlah wilayah, termasuk Batam dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mengembangkan potensi benih lobster menjadi komoditas bernilai ekonomi lebih tinggi di dalam negeri. Dengan demikian, ekspor diharapkan dapat dilakukan dalam bentuk hasil budi daya, bukan lagi benih lobster.

Trenggono juga menegaskan, pihak luar negeri yang membutuhkan lobster dari Indonesia harus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah.

"Selamanya kita setop. Akhirnya kita akan melakukan pembudidayaan di sini yang itu yang akan kita jalankan. Jadi kalau pihak luar yang tetap butuh, ya dia harus duduk, ketemu sama kita," kata Trenggono usai peluncuran Satgas P2BBL di Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Upaya memberantas penyelundupan BBL tidak hanya mengandalkan larangan ekspor, tetapi juga penindakan terhadap jaringan yang terlibat di dalamnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Satgas P2BBL akan mengintegrasikan pengumpulan informasi intelijen, penindakan terhadap pelaku, serta pemutusan rantai penyelundupan.

Menurutnya, berbagai instansi perlu bekerja secara terpadu agar pemberantasan penyelundupan berjalan efektif. Keterlibatan sejumlah lembaga, termasuk TNI, Polri, Bakamla, dan kejaksaan, diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas serta mencegah tumpang tindih kewenangan.

"Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri dengan data dan target yang terpisah. Seluruh langkah (TNI, Polri, Bakamla, Kejaksaan, dll) harus bergerak dalam satu arah. Ini momentum mempertegas pembagian tugas agar tidak ada tumpang tindih atau aparat di lapangan yang bertindak arogan," ujar Dudung.

Dudung menambahkan, penindakan harus menjangkau seluruh jaringan penyelundupan, termasuk pemodal dan pihak yang mengendalikan aktivitas ilegal tersebut. Penanganan tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan, seperti petani dan nelayan, sementara jaringan utama tetap beroperasi.

Selain penindakan, satgas juga akan memperkuat langkah pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan tata kelola BBL.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai penegakan hukum menjadi kunci untuk menghentikan penyelundupan benih lobster.

"Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum," kata Zulkifli.

Dia berharap pemberantasan penyelundupan BBL dapat meningkatkan nilai ekonomi sumber daya kelautan sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.

Kebijakan ekspor benih lobster di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada masa kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti periode 2014–2019, pemerintah melarang penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, serta rajungan melalui Permen KP Nomor 56 Tahun 2016.

Kebijakan tersebut kemudian berubah pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Melalui Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 4 Mei 2020, pemerintah kembali membuka peluang ekspor benih lobster.

Pada 2021, kebijakan ekspor BBL kembali dihentikan melalui Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 di bawah kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono.

Namun, pemerintah kembali membuka peluang pemanfaatan benih lobster untuk budi daya melalui Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Aturan tersebut memungkinkan budi daya BBL dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan persyaratan tertentu, termasuk keterlibatan investor asing dalam investasi dan kegiatan budi daya di dalam negeri.

Kini, melalui Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 4 Maret 2026, pemerintah mengubah ketentuan sebelumnya dan menegaskan penghentian ekspor benih lobster secara permanen.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah mengarahkan pengelolaan BBL pada pengembangan budi daya nasional sekaligus memperkuat penegakan hukum untuk memberantas penyelundupan. Pemerintah berharap upaya ini dapat menjaga sumber daya kelautan Indonesia dan meningkatkan manfaat ekonominya bagi masyarakat, khususnya nelayan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah resmi menutup izin ekspor benih bening lobster (BBL) secara permanen melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026. Kebijakan ini diikuti dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk memperkuat penindakan terhadap penyelundupan benih lobster ke luar negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, pemerintah tidak akan lagi mengizinkan ekspor benih lobster. Sebagai gantinya, pemerintah akan mendorong pengembangan budi daya lobster di dalam negeri hingga menghasilkan produk yang siap diekspor.

Penutupan izin ekspor tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2026 yang menjadi landasan pembentukan satgas untuk memberantas pengeluaran BBL secara ilegal dari wilayah Indonesia.

Pemerintah menutup permanen ekspor benih bening lobster melalui Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 dan membentuk satgas untuk memberantas penyelundupan serta mengembangkan budi daya lobster di dalam negeri.

Pemerintah Tutup Permanen Ekspor Benih Lobster, Penyelundup Bakal Diburu

"Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital," ujar Hashim.

Menurutnya, langkah tersebut juga dapat memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum terhubung dengan layanan perbankan.

Berbeda dengan pembagian HP gratis yang belum memiliki mekanisme resmi, program pembukaan rekening dengan saldo awal Rp 50.000 telah disiapkan pemerintah.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menjelaskan, program tersebut menyasar masyarakat berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4.

Menurut Dradjad, anggaran untuk pembukaan rekening telah disiapkan dan pelaksanaannya direncanakan sebelum akhir 2026.

"Dari pemerintah itu yang sudah kita siapkan adalah pembukaan rekening yang (saldo awal) Rp 50.000 itu. Kalau anggaran untuk pembukaan rekeningnya sudah siap. Bagaimana instrumennya, mekanismenya, alatnya (HP) itu nanti akan kita bicarakan lagi," ujar Dradjad seusai acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Ia menegaskan, pemerintah belum membahas secara formal rencana pembagian HP gratis. Karena itu, belum ada informasi resmi mengenai jumlah perangkat, anggaran pengadaan, jadwal pembagian, maupun kriteria penerimanya.

Dalam gagasannya, Hashim ingin agar dana bansos dapat dikirimkan langsung ke rekening digital penerima melalui HP. Sistem tersebut diharapkan mempermudah penyaluran bantuan sekaligus meningkatkan transparansi transaksi.

Hashim juga menilai digitalisasi transaksi dapat membantu pemerintah memperluas pencatatan aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya masuk ke sistem formal.

Meski demikian, penerapan skema tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai integrasi dengan sistem bansos yang sudah berjalan serta akses bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet.

Dengan demikian, program yang saat ini telah disiapkan pemerintah adalah pembukaan rekening dengan saldo awal Rp 50.000 bagi kelompok masyarakat tertentu. Adapun pembagian HP gratis dan penerapan bansos melalui rekening digital masih memerlukan keputusan serta mekanisme pelaksanaan lebih lanjut. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp 50.000 bagi masyarakat tertentu untuk memperluas akses layanan keuangan. Sementara itu, gagasan pembagian telepon genggam (HP) gratis yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) masih dalam tahap pembahasan.

Gagasan pembagian HP gratis tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim mengusulkan penggunaan HP yang terhubung dengan rekening digital agar bantuan pemerintah dapat disalurkan langsung kepada penerima melalui transaksi elektronik, bukan lagi dalam bentuk uang tunai.

Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp50.000 bagi masyarakat kelompok desil 1–4, sementara gagasan pembagian HP gratis untuk mendukung digitalisasi bansos masih dalam tahap pembahasan.

HP Gratis dengan Rekening Digital Diusulkan untuk Penyaluran Bansos

“Ini sudah dipesan oleh Kementerian Pertahanan. Insyaallah pada Desember ini (2026) untuk TNI Angkatan Darat enam buah akan first flight dan mungkin delivery-nya pada Februari (2027),” kata Gita dalam acara Eksplorasi Industri Pertahanan: Defence for Economic di hanggar final assembly PTDI, Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).

Pemesanan tersebut menjadi bagian dari pengembangan N219 untuk memenuhi kebutuhan operasional militer sekaligus memperkuat kemampuan industri pesawat nasional.

N219 merupakan pesawat turboprop bermesin ganda yang mampu mengangkut hingga 19 penumpang. PTDI merancang pesawat ini untuk mendukung penerbangan perintis, terutama menuju daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi udara.

Karakteristik geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau membuat pesawat seperti N219 memiliki peran strategis. Kebutuhan transportasi di daerah terpencil tidak selalu dapat dipenuhi oleh pesawat berukuran besar yang memerlukan fasilitas bandara lebih memadai.

Selain mengangkut penumpang sipil, N219 dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan lain, mulai dari transportasi militer, pengiriman kargo, evakuasi medis, hingga penyaluran bantuan ketika terjadi bencana alam.

Kemampuan tersebut membuat N219 berpotensi mendukung konektivitas udara di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Dengan akses udara yang lebih baik, distribusi logistik dan pelayanan darurat di daerah yang sulit dijangkau diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Pengembangan N219 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan teknologi penerbangan Indonesia. Menurut Gita, pesawat ini merupakan karya anak bangsa dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 44,69 persen.

Keterlibatan industri pertahanan nasional dan perguruan tinggi dalam pengembangannya turut membuka peluang bagi tumbuhnya rantai pasok domestik. Hal ini juga berpotensi memperkuat peran industri nasional dalam produksi pesawat.

“Dengan melibatkan industri pertahanan nasional dan perguruan tinggi dalam pengembangannya, N219 turut membuka peluang bagi tumbuhnya rantai pasok domestik serta meningkatkan peran industri nasional dalam produksi pesawat,” tulis Kemhan RI.

PTDI pun menargetkan peningkatan kapasitas produksi N219 secara bertahap, dari dua unit menjadi 12 unit per tahun. Target tersebut akan menyesuaikan jumlah pesanan serta varian pesawat yang diproduksi.

Untuk mendukung rencana tersebut, PTDI telah meresmikan hanggar lini perakitan akhir N219 pada Agustus 2026. Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan kesiapan perusahaan memenuhi kebutuhan pasar.

Peresmian hanggar tersebut juga menjadi bagian dari upaya PTDI memperkuat kapasitas produksi N219. Pengembangan pesawat ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan transportasi udara nasional sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi penerbangan buatan dalam negeri.

Target penerbangan perdana pada Desember 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan N219. Namun, keberhasilan program ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pesawat untuk terbang, melainkan juga kesiapan produksi, pemenuhan persyaratan sertifikasi, dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, N219 berpotensi menjadi salah satu penopang konektivitas udara Indonesia sekaligus memperkuat industri dirgantara nasional. Pada akhirnya, pengembangan pesawat buatan dalam negeri ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga membantu masyarakat di berbagai pelosok negeri memperoleh akses transportasi yang lebih baik. (Ning/E01)

Inibaru.id - Indonesia terus berupaya memperkuat kemandirian industri dirgantara melalui pengembangan pesawat buatan dalam negeri. Salah satu yang kini bersiap memasuki tahap penting adalah N219, pesawat serbaguna karya PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang ditargetkan melaksanakan penerbangan perdana pada Desember 2026.

Pesawat ini tak hanya dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pertahanan, tetapi juga berpotensi memperluas akses transportasi udara, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang belum memiliki infrastruktur penerbangan memadai.

Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan mengungkapkan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI telah memesan enam unit N219 untuk TNI Angkatan Darat (TNI AD). Jika sesuai rencana, pengiriman pesawat tersebut akan dimulai pada Februari 2027.

Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia ditargetkan terbang perdana pada Desember 2026 untuk memperkuat pertahanan, memperluas konektivitas udara di wilayah terpencil, dan mendorong kemandirian industri dirgantara nasional.