Meski demikian, Bahlil menegaskan keputusan tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah masih mencermati pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dinilai sangat fluktuatif.

Menurutnya, harga minyak bisa berubah dalam hitungan hari sehingga diperlukan formulasi yang tepat agar penyesuaian harga BBM tetap adil bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

"Kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna khususnya yang non-subsidi. Tapi juga tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan," katanya.

Harga BBM nonsubsidi di Indonesia memang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya harga minyak mentah dunia. Ketika harga minyak global turun secara konsisten, biaya pengadaan BBM juga berpotensi menurun sehingga membuka ruang bagi penyesuaian harga di tingkat konsumen.

Namun, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan harga minyak saat itu saja. Stabilitas harga dan keberlanjutan bisnis badan usaha penyedia BBM juga menjadi faktor penting agar perubahan harga tidak terlalu sering terjadi.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pasokan energi nasional.

Ia memastikan stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, kerja sama pengadaan minyak mentah dengan sejumlah negara juga telah memastikan kebutuhan pasokan dalam negeri aman hingga akhir tahun.

"Alhamdulillah semuanya di atas rata-rata standar minimum. Kerja sama kita dengan beberapa negara terkait crude juga sudah jelas sehingga insyaallah sampai akhir tahun tidak ada masalah," ujarnya.

Dengan kondisi pasokan yang terjaga dan peluang melemahnya harga minyak dunia, masyarakat kini menantikan keputusan pemerintah mengenai kemungkinan penurunan harga Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya pada bulan depan. (Ning/E01)

Inibaru.id - Kabar baik berpotensi datang bagi pengguna bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Pemerintah membuka peluang untuk menurunkan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, apabila tren harga minyak mentah dunia terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan lebih dulu melakukan pembahasan bersama PT Pertamina (Persero) dan sejumlah badan usaha penyedia BBM sebelum memutuskan penyesuaian harga.

"Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7).

Pemerintah membuka peluang menurunkan harga Pertamax dan BBM nonsubsidi lainnya jika tren harga minyak dunia terus melemah.

Harga Pertamax Berpeluang Turun Bulan Depan, Ini Penjelasan Menteri ESDM

Menurut Dirgayuza, Nanik telah menyampaikan langsung keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia memilih mundur dari jabatannya agar dapat memprioritaskan proses pemulihan kesehatannya.

Dalam unggahannya, Dirgayuza juga membagikan kesannya terhadap sosok Nanik yang telah dikenalnya sejak menjelang Pemilu 2014. Menurutnya, Nanik merupakan pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, terutama mereka yang menghadapi berbagai persoalan sosial.

"Lebih dari satu dekade saya melihat satu hal yang tidak pernah berubah darinya: ia tidak bisa diam ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan," tulisnya.

Ia menilai kepedulian tersebut tercermin dalam berbagai gagasan dan langkah yang pernah diinisiasi Nanik selama ini.

Dirgayuza juga mengungkap beberapa kontribusi Nanik di bidang kemanusiaan. Salah satunya adalah saat ia menyampaikan kasus Wilfrida Soik, pekerja migran Indonesia yang sempat terancam hukuman mati di Malaysia, kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut kemudian menjadi bagian dari upaya pembelaan terhadap Wilfrida.

Selain itu, Nanik juga disebut sebagai penggagas program becak listrik yang ditujukan bagi para pengayuh becak lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Nanik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional setelah pengunduran dirinya. Pemerintah juga belum menyampaikan mekanisme penunjukan pejabat pengganti untuk memimpin lembaga tersebut. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil agar ia dapat fokus menjalani pengobatan penyakit jantung yang tengah dideritanya.

Kabar pengunduran diri Nanik disampaikan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, melalui akun Instagram resminya, Rabu (22/7/2026).

"Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," tulis Dirgayuza.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatannya untuk fokus menjalani pengobatan penyakit jantung.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang Mengundurkan Diri, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

Berbeda dengan populasi macan tutul di kawasan lain, macan tutul jawa di Gunung Ungaran hidup dalam habitat yang terisolasi. Tidak adanya koridor penghubung dengan kawasan hutan lain membuat satwa ini tidak memiliki jalur untuk berpindah ketika habitatnya terganggu.

Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kawin sekerabat (inbreeding). Dalam jangka panjang, inbreeding dapat menyebabkan erosi genetik yang melemahkan daya tahan populasi terhadap perubahan lingkungan maupun penyakit hingga akhirnya memicu kepunahan lokal.

Meski kamera jebak belum berhasil merekam keberadaan macan tutul secara langsung, tim peneliti masih menemukan sejumlah tanda yang menunjukkan satwa ini masih bertahan di kawasan Gunung Ungaran. Bukti tersebut berupa bekas cakaran pada batang pohon sebagai penanda wilayah kekuasaan serta temuan feses di beberapa jalur jelajah.

Kelangsungan hidup macan tutul jawa semakin terancam akibat menyusutnya habitat alami. Kawasan Gunung Ungaran kini dikelilingi oleh lahan pertanian, perkebunan, hingga permukiman yang menyebabkan hutan terfragmentasi menjadi kantong-kantong kecil.

Selain itu, sebagian besar kawasan Gunung Ungaran masih berstatus sebagai hutan produksi dan hutan lindung, bukan kawasan konservasi. Status tersebut membuat aktivitas manusia, termasuk penggarapan lahan, masih cukup tinggi bahkan terus merangsek menuju kawasan yang lebih tinggi.

Ancaman lain datang dari menurunnya populasi satwa mangsa seperti rusa dan kancil akibat perburuan. Berkurangnya mangsa alami membuat macan tutul semakin kesulitan memperoleh makanan dan meningkatkan potensi konflik dengan manusia.

Melihat kondisi tersebut, para peneliti menilai perlindungan terhadap Gunung Ungaran perlu segera diperkuat. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah mengubah status kawasan menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) atau kawasan konservasi agar memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.

Selain itu, peningkatan kegiatan pemantauan juga dianggap penting. Penambahan kamera jebak hingga sekitar 40 unit dinilai akan membantu memperoleh data populasi yang lebih akurat sekaligus memantau pergerakan satwa di alam liar.

Bagi para peneliti, menyelamatkan macan tutul jawa bukan sekadar menjaga satu spesies endemik tetap hidup. Kehadiran predator puncak ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan kesehatan ekosistem hutan di Pulau Jawa.

Jika langkah konservasi tidak segera diperkuat, bukan tidak mungkin jejak cakaran yang kini masih ditemukan di batang-batang pohon Gunung Ungaran akan menjadi saksi terakhir keberadaan sang raja hutan di kawasan tersebut. (Ike/E01)

Inibaru.id - Nasib macan tutul jawa (Panthera pardus melas) di Gunung Ungaran, Jawa Tengah, semakin mengkhawatirkan. Satwa endemik Pulau Jawa tersebut diperkirakan hanya tersisa sekitar empat hingga tujuh individu, menjadikannya salah satu populasi paling rentan terhadap kepunahan.

Peneliti Ahli Utama Konservasi Keanekaragaman Hayati Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Hendra Gunawan, mengatakan populasi macan tutul jawa di Gunung Ungaran kini berada pada titik yang sangat kritis. Jumlah yang sangat sedikit membuat spesies ini rentan hilang akibat penyakit, bencana alam, maupun gangguan terhadap habitatnya.

"Hasil diskusi bersama peneliti Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Djarum Foundation menunjukkan populasinya diperkirakan tinggal hitungan jari. Keterbatasan kamera jebak menjadi kendala utama untuk memastikan jumlahnya. Idealnya dibutuhkan sekitar 40 unit kamera jebak agar pemantauan lebih efektif," ujar Hendra.

BRIN memperkirakan populasi macan tutul jawa di Gunung Ungaran hanya tersisa sekitar empat hingga tujuh ekor akibat habitat yang terisolasi dan berbagai ancaman terhadap kelestariannya.

Populasi Macan Tutul Jawa di Gunung Ungaran Tinggal 4–7 Ekor, Konservasi Dinilai Kian Mendesak

Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan oleh komputer menjadi perintah yang mengendalikan sarung tangan robotik. Dengan mekanisme ini, pasien dapat kembali menggerakkan tangannya melalui aktivitas otak, meski jalur saraf alaminya telah mengalami kerusakan.

Teknologi NEO memperoleh izin edar dari National Medical Products Administration (NMPA) pada Maret 2026. Persetujuan ini menjadikannya teknologi BCI invasif pertama yang mendapatkan izin komersial dari regulator nasional di China.

Keberhasilan tersebut dinilai menjadi tonggak penting bagi industri neuroteknologi sekaligus memperkuat posisi China dalam persaingan global mengembangkan teknologi antarmuka otak-komputer yang diprediksi akan memainkan peran besar di bidang kesehatan, rehabilitasi, hingga kecerdasan buatan (AI).

Langkah China ini membuat persaingan dengan Neuralink, perusahaan neuroteknologi milik Elon Musk, semakin menarik.

Neuralink sendiri menjadi sorotan dunia setelah berhasil menanamkan chip otak kepada manusia pertama dalam uji klinis pada 2024. Hingga awal 2026, perusahaan tersebut mengungkapkan telah memiliki 21 peserta uji klinis.

Meski demikian, teknologi Neuralink masih menunggu persetujuan dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat sebelum dapat dipasarkan secara luas.

Pengembangan antarmuka otak tidak hanya dilakukan melalui metode invasif yang memerlukan pembedahan.

Perusahaan teknologi Meta, misalnya, mengembangkan sistem Brain2Qwerty yang memanfaatkan large language model (LLM) untuk menerjemahkan aktivitas otak menjadi teks. Teknologi ini dirancang untuk membantu penyandang amyotrophic lateral sclerosis (ALS) dan penyakit neurodegeneratif lainnya agar tetap dapat berkomunikasi.

Sementara itu, perusahaan China BrainCo mengembangkan tangan prostetik bionik berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan teknologi electromyography (EMG) untuk mengubah sinyal otot menjadi gerakan.

Bagi China, pengembangan BCI bukan sekadar inovasi medis, tetapi juga bagian dari strategi teknologi nasional.

Pemerintah China telah memasukkan teknologi antarmuka otak-komputer sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan lima tahunan terbaru. Bidang ini ditempatkan sejajar dengan pengembangan komputasi kuantum, robot berbasis AI, fusi nuklir, dan berbagai teknologi strategis lainnya.

Jika pengembangannya terus menunjukkan hasil positif, BCI berpotensi menjadi teknologi yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan perangkat digital sekaligus membuka harapan baru bagi pasien dengan gangguan saraf dan kelumpuhan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Persaingan pengembangan teknologi brain-computer interface (BCI) atau antarmuka otak-komputer memasuki babak baru. China mengklaim berhasil melakukan implantasi BCI komersial pertama di dunia kepada seorang pasien, membuka peluang baru bagi teknologi yang memungkinkan otak manusia berkomunikasi langsung dengan perangkat elektronik.

Pencapaian tersebut diumumkan setelah perusahaan neuroteknologi asal China, Neuracle (Borui Kang Medical Technology), sukses menanamkan perangkat bernama Neural Electronic Opportunity (NEO) kepada seorang pasien yang mengalami kelumpuhan tangan akibat cedera sumsum tulang belakang selama sekitar satu dekade.

Perangkat berukuran menyerupai koin itu ditanam melalui operasi pada permukaan korteks sensorimotor otak. Delapan elektroda di dalamnya berfungsi menangkap aktivitas listrik neuron ketika pasien membayangkan menggerakkan tangannya.

China mengklaim berhasil melakukan implantasi brain-computer interface (BCI) komersial pertama di dunia, memperkuat persaingan pengembangan teknologi chip otak dengan Neuralink milik Elon Musk.

China Klaim Berhasil Komersialkan Chip Otak, Babak Baru Persaingan dengan Neuralin

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Nuri Achadiyanti, mengatakan dewan juri telah menetapkan lima karya terbaik. Juara pertama diraih peserta berkode SP-022 dengan karya Cahaya Pradipta Penanda Gerbang Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi juara kedua ditempati karya Watujaga, sementara juara ketiga diraih desain Catur Gatra Tunggal: Penanda Perbatasan DIY. Adapun Harapan I dan Harapan II masing-masing diberikan kepada karya Ngayomi Budaya Kukuh dan Regol Keistimewan Yogyakarta.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menilai tingginya antusiasme peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya memperkuat identitas ruang Yogyakarta.

"Sesuai pesan Bapak Gubernur, ini bukan cuma soal batas fisik. Ada pesan budaya di dalamnya," ujar Ni Made, dilansir dari JogjaProv.

Ia berharap hasil sayembara tidak berhenti sebagai konsep semata, melainkan dapat diwujudkan menjadi pembangunan nyata yang memperkuat citra DIY sebagai daerah yang berbudaya dan memiliki karakter kuat.

Terinspirasi Cahaya Matahari di Perbukitan Kapur

Di balik desain yang berhasil menjadi juara, tersimpan kisah sederhana. Marcelo Diaz Octavianus mengaku sempat mengalami kebuntuan ide sebelum akhirnya melakukan survei langsung ke kawasan Rongkop, Gunungkidul.

Saat berada di lokasi, ia melihat cahaya matahari yang menembus celah perbukitan kapur. Pemandangan tersebut kemudian menjadi inspirasi utama lahirnya konsep Cahaya Pradipta.

"Cahaya Pradipta merupakan cahaya yang menerangi. Saat survei di lokasi, saya melihat gunung kapur yang terbelah dan di tengahnya terlihat cahaya matahari. Dari situ saya mendapatkan inspirasi bahwa cahaya tersebut seperti menuntun saya menuju sesuatu yang baik, menuju Jogja," ungkap Marcelo.

Konsep tersebut kemudian diterjemahkan menjadi sebuah penanda perbatasan yang menonjolkan simbol cahaya sebagai elemen utama. Menurut Marcelo, cahaya tidak hanya menjadi unsur estetika, tetapi juga melambangkan keramahan, harapan, dan keterbukaan Yogyakarta bagi siapa pun yang memasuki wilayahnya.

Ia juga menambahkan berbagai unsur khas Yogyakarta ke dalam desain agar masyarakat dapat langsung merasakan identitas kota tersebut sejak memasuki kawasan perbatasan.

Ketua Dewan Juri, Prof. Ar. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., menjelaskan proses seleksi berlangsung cukup panjang. Sejak dibuka pada April 2026, sayembara ini menarik sekitar 400 pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah melalui proses verifikasi, sebanyak 124 karya dinyatakan memenuhi syarat sebelum akhirnya disaring menjadi 10 besar dan lima finalis terbaik.

Menurut Ikaputra, Cahaya Pradipta memiliki karakter visual yang kuat serta menawarkan potensi besar untuk dikembangkan pada tahap perancangan berikutnya.

"Salah satu kelebihan karya ini adalah kesan pertama yang muncul ketika melihat tetenger tersebut. Bentuknya cukup unik dan tidak biasa. Secara visual, baik pada siang maupun malam hari, karya ini sudah terlihat sangat kuat, unik, dan spektakuler," katanya.

Ia menambahkan bahwa dewan juri tidak hanya menilai aspek estetika, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan konstruksi, pemilihan material, kesesuaian dengan lingkungan, hingga kemampuan desain dalam merepresentasikan nilai-nilai budaya DIY.

Sayembara ini difokuskan untuk mencari desain penanda perbatasan di dua koridor strategis bagian selatan DIY, yakni kawasan Rongkop di Kabupaten Gunungkidul dan Sindutan di Kabupaten Kulon Progo.

Ke depan, karya pemenang akan menjadi referensi utama dalam pengembangan sekaligus pembangunan penanda perbatasan di kedua lokasi tersebut.

Lebih dari sekadar gerbang masuk, penanda perbatasan ini diharapkan menjadi wajah pertama yang menyambut masyarakat maupun wisatawan saat memasuki Yogyakarta. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat identitas ruang, menegaskan citra Keistimewaan DIY, sekaligus menjadi landmark baru yang memadukan nilai budaya, arsitektur, dan semangat kemajuan daerah. (Ike/E01)

Inibaru.id - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selangkah lebih dekat memiliki landmark baru di kawasan perbatasannya. Desain bertajuk "Cahaya Pradipta Penanda Gerbang Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta" karya Marcelo Diaz Octavianus resmi terpilih sebagai juara pertama Sayembara Pradesain Penanda Perbatasan DIY 2026.

Mengutip laman resmi JogjaProv, karya tersebut dipilih setelah melalui proses penjurian yang ketat dan mendapatkan persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Dewan Juri Kehormatan. Penetapan pemenang diumumkan dalam penjurian tahap final yang digelar di Ruang Gadri Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Senin (20/7).

Sayembara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY itu bertujuan menghadirkan penanda perbatasan yang tidak hanya berfungsi sebagai gerbang wilayah, tetapi juga merepresentasikan identitas, filosofi, serta nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta.

Desain "Cahaya Pradipta" karya Marcelo Diaz Octavianus resmi menjadi juara Sayembara Pradesain Penanda Perbatasan DIY 2026 dan akan menjadi acuan pembangunan landmark baru yang merepresentasikan identitas serta Keistimewaan Yogyakarta.

Penanda Perbatasan Baru DIY Segera Dibangun, Desain "Cahaya Pradipta" Terinspirasi Cahaya Matahari di Gunungkidul

“Bagaimana wartawan di era digital dapat membantu menerangi misinformasi dan disinformasi tentang perubahan iklim menjadi sangat penting. Isu ini banyak mendapat perhatian publik, tetapi yang masih kurang adalah praktik-praktik untuk mendeteksi misinformasi dan disinformasi, termasuk bagaimana melakukan fact-checking terhadap konten-konten terkait perubahan iklim,” ujar Wahyu saat membuka pelatihan.

Menurutnya, perubahan iklim merupakan isu yang tidak selalu mudah dipahami karena banyak menggunakan data dan rujukan ilmiah yang bersifat teknis. Kondisi ini kerap dimanfaatkan untuk membangun narasi yang membingungkan publik.

“Perubahan iklim adalah isu yang sangat teknikal dan banyak menggunakan rujukan ilmiah yang bisa menjadi sumber perdebatan. Karena itu, kemampuan jurnalis untuk memahami, memverifikasi, dan menjelaskan informasi tersebut kepada publik menjadi sangat penting,” katanya.

Lebih dari sekadar pelatihan, AMSI juga mendorong lahirnya kolaborasi lintas media melalui kegiatan ini. Wahyu berharap peserta dari berbagai jenis media dapat saling terhubung dan mengembangkan kerja sama dalam memproduksi konten lingkungan yang kredibel.

“Kami berharap pelatihan ini menjadi awal kolaborasi di antara peserta. Biasanya kegiatan seperti ini saling terhubung dan melahirkan kerja sama lanjutan. Semoga para peserta dapat saling berbagi dan menyebarluaskan informasi yang relevan dan penting, karena audiens membutuhkan insight serta informasi terpercaya mengenai perubahan iklim,” ujarnya.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang tantangan informasi iklim di era digital, pola penyebaran misinformasi di berbagai platform, strategi kolaborasi dalam jurnalisme lingkungan, hingga teknik verifikasi dan cek fakta untuk pelaporan isu iklim. Mereka juga diajak mengembangkan kemampuan storytelling digital agar informasi lingkungan dapat disampaikan dengan lebih menarik dan mudah dipahami publik.

Untuk memperkaya perspektif peserta, AMSI menghadirkan Ahmad Arif, jurnalis senior yang telah lama menekuni isu sains dan lingkungan, serta Aghnia, jurnalis senior BBC sekaligus pelatih cek fakta. Selain sesi diskusi dan studi kasus, peserta juga mengikuti lokakarya produksi konten kolaboratif dalam berbagai format, seperti artikel, video pendek, podcast, hingga konten media sosial.

Melalui pelatihan ini, AMSI berharap semakin banyak jurnalis dan pegiat media yang mampu menghadirkan informasi lingkungan yang akurat, berbasis fakta, dan relevan bagi masyarakat. Di tengah meningkatnya tantangan misinformasi iklim, kolaborasi lintas media dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. (Ike/E01)

Inibaru.id - Di tengah derasnya arus informasi di ruang digital, isu perubahan iklim menjadi salah satu topik yang rentan diselimuti misinformasi dan disinformasi. Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar Training on Climate Misinformation, Disinformation, and Environmental Journalism pada 18–19 Juni 2026 di Jakarta.

Pelatihan ini mempertemukan 20 peserta dari beragam latar belakang media, mulai dari media arus utama, media alternatif, hingga pers mahasiswa yang berasal dari wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Selama dua hari, mereka diajak memperdalam pemahaman mengenai perubahan iklim sekaligus mengasah keterampilan verifikasi digital dan cek fakta untuk menghadapi berbagai informasi menyesatkan yang beredar di internet.

Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menilai peran jurnalis semakin penting di era digital, terutama dalam membantu masyarakat memilah informasi yang benar terkait perubahan iklim.

AMSI menggelar pelatihan jurnalisme lingkungan dan cek fakta iklim untuk memperkuat kapasitas jurnalis, media alternatif, dan pers mahasiswa dalam menghadapi misinformasi perubahan iklim sekaligus mendorong kolaborasi lintas media.

AMSI Dorong Kolaborasi Media untuk Menghadirkan Informasi Iklim yang Lebih Kredibel

"Untuk keberlangsungan aksi, supaya tujuan yang ingin kita suarakan tercapai. Marilah menundukkan kepala untuk berdoa!" pinta Kamal kepada seluruh peserta aksi.

Sejurus kemudian, aksi dilanjutkan dengan orasi yang kian memanas di tengah terik matahari. Kami memang geram. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang Aris Mulyawan nampak menggebu-gebu saat menyampaikan orasinya. 

"Banyak pasal di RKUHP yang merugikan masyarakat, terkhusus jurnalis," seru lelaki berkacamata yang siang itu mengenakan penutup kepala warna hitam.

Menurutnya, berdasarkan temuan dan hasil riset yang dilakukan oleh tim AJI, setidaknya terdapat 17 pasal yang menurutnya dapat mengancam kebebesan pers dan demokrasi di Indonesia.


"Kami berdiri di sini menuntut penghapusan pasal-pasal bermasalah itu. Bagi saya, RKUHP ini tidak berpihak kepada masyarakat, termasuk jurnalis," geramnya melalui pengeras suara, yang segera disambut dengan seruan para peserta aksi lain.

Selanjutnya, aksi dilanjutkan dengan pembacaan puisi "Seonggok Jagung" oleh perwakilan pers mahasiswa Fikri Toharuddin.&nbsp;Dia mengatakan sengaja membaca puisi karya WS Rendra tersebut karena ingin mengajak peserta aksi, masyarakat, dan pihak kepolisian, merenungi perannya masing-masing.

"Semacam ingin mengingatkan dan mereflesikkan untuk apa kita ada serta sebagai apa kita berdiri dan duduk," kata Fikri.

Setali tiga uang dengan Aris, Fikri juga menilai pasal-pasal bermasalah temuan AJI bisa memberangus kebebasan pers, padahal seharusnya jurnalis mendapat ruang-ruang yang aman. Ini penting, karena kerja jurnalis adalah pilar sekaligus partner pemerintah dalam menegakkan demokrasi di Tanah Air.

"Adanya RKUHP ini malah seperti jadi pasal-pasal karet yang dapat merugikan jurnalis untuk melakukan fungsi kontrolnya," tegas Fikri.

Pada Selasa (6/12), pemerintah melalui DPR RI memutuskan mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang (UU) melalui mekanisme sidang. Dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmaddi, beleid hukum pidana terbaru ini pun menggantikan KUHP warisan kolonialisme yang dianggap sudah usang.

Membaca berita ini, saya jadi teringat apa yang dilontarkan Aris dan orator lain di tengah aksi sehari sebelumnya. Hari itu, Aris mengatakan, jika pemerintah kekeuh mengesahkan RKUHP tanpa mendengar aspirasi masyarakat, akan ada perlawanan lain, termasuk menempuh jalur hukum.


"Kami akan terus melawan dengan langkah-langkah yang masih ada peluang untuk dilakukan, semisal langkah hukum," tegas jurnalis senior di Semarang tersebut.

Dia juga berjanji akan kembali turun ke jalan dengan mengerahkan massa yang jauh lebih banyak, lalu bersama-sama menolak pasal-pasal yang masih bermasalah itu.


"Kami akan mengajak seluruh elemen masyrakat untuk saling bergandengan tangan, menolak pasal-pasal yang tidak memihak masyarakat," tandasnya.

Pengesahan undang-undang yang terkesan terburu-buru ini tentu saja membuat banyak pihak merasa kecewa. Bukankah aturan hukum pidana seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi seluruh elemen masyarakat alih-alih kepentingan kelompok tertentu? (Fitroh Nurikhsan/E03)

Inibaru.id - Cuaca menjelang tengah hari yang terik pada Senin (5/12/2022) nggak menyurutkan kami, para jurnalis Kota Semarang, untuk menggelar aksi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, kami membentangkan spanduk besar.

"Alerta!! Pengesahan RKUHP di Depan Mata #SemuaBisaKena #TibaTibaDipenjara," begitu bunyinya.&nbsp;

Selain membentangkan spanduk, kami yang terdiri atas belasan jurnalis dari pelbagai media dan pers mahasiswa turut mengangkat tulisan-tulisan di kertas yang berisikan penolakan terhadap RKUHP. Kamal, sang koordinator lapangan (Korlap), membuka aksi dengan memanjatkan doa.

Jurnalis Semarang turut serta dalam aksi menolak pengesahan RKUHP yang sehari selanjutnya tetap dijadikan undang-undang oleh DPR. Setelah ini, langkah apa yang akan mereka lakukan?