“Anakku sudah masuk SMP, dan dia juga ikut kegiatan di luar
sekolah. Dia tentu ketemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan usia.
Semoga saja nggak ada yang punya niatan melakukan child grooming dan anakku tahu menempatkan diri,” ucap Fransiska
pada Jumat (16/1/2025).

Hal yang sama dialami warga Pucanggading, Demak, bernama Heri.
Anaknya yang duduk di kelas 11 SMA sering bermain gim daring dan mengaku sudah
memiliki teman online dari permainan
tersebut. Setelah mengetahui kasus yang dialami Aurelie, dia juga jadi lebih
waspada.

“Saya memang mengizinkan dia bermain game online tapi waktunya terbatas. Soalnya itu kayak pereda stres
buat dia. Nah, pas dia cerita punya kenalan dari game itu, aku jadi lebih
waspada. Untungnya sejauh ini dia selalu jujur temen-temen online-nya itu siapa
saja dan komunikasinya seperti apa. Tapi tetap saja, melihat kasus ini, saya
jadi harus lebih perhatian,” terang Heri.

Sang anak juga aware
dengan kasus Aurelie karena aktif di media sosial. Heri pun jadi punya
kesempatan untuk membahas hal tersebut demi memastikan anaknya nggak mudah
terjerat orang dewasa yang berniat jahat kepadanya.

“Meski dulu menikah muda, saya harus jadi orang tua yang modern,
selalu hadir buat anak-anak saya yang perempuan semua ini. Syukurnya mereka mau
terbuka sama saya, masih mau mendengarkan saya,” lanjut Heri.

Terkait dengan kasus child
grooming, Heri pun sampai mencari tahu tanda-tanda orang yang berpotensi
melakukannya atau semacam itu, dan membeberkannya ke buah hatinya agar mereka
ikut waspada. Sebagai contoh, jika ada yang memberikan perhatian yang berlebihan
atau mencurigakan, memberikan hadiah yang nggak diminta, atau melewati beberapa
batas tertentu, ada baiknya melaporkan hal ini kepadanya.

“Mereka juga saya minta untuk nggak mudah memberikan izin
kontak fisik seperti mengelus kepala, memegang tangan, apalagi sampai
minta pelukan atau ciuman,” terang Heri.

Hal serupa dilakukan Fransiska. Dia mulai memperkenalkan sex education
kepada anaknya demi membuat mereka jadi lebih paham mana yang salah, mana yang
benar, agar nggak jadi korban. Bahkan dia juga memperkenalkan anak-anaknya
tentang lelucon berbau seksual atau porno agar anak-anaknya lebih waspada.

Yap, siapa sangka, buku Broken
Strings dari Aurelie Moeremans ternyata bisa bikin banyak orang tua di
Indonesia jadi lebih waspada akan potensi child
grooming. Semoga saja semakin banyak orang tua yang semakin memahami hal
ini demi memberikan perlindungan terbaik bagi buah hatinya, ya, Gez? (Arie Widodo)

Inibaru.id – Viralnya
buku karya Aurelie Moeremans berjudul Broken
Strings ikut bikin warga Banyumanik, Kota Semarang, bernama Fransiska
penasaran. Maklum, tema dari buku tersebut dianggap relate dengannya yang sedang memiliki anak yang sudah memasuki usia
remaja.

Setelah membaca buku tersebut secara daring, Fransiska jadi
sedikit memahami seperti apa kasus child
grooming yang dialami Aurelie. Masalahnya, dia kemudian jadi khawatir dengan
anak perempuannya.

Keberadaan buku 'Broken Strings' yang diterbitkan Aurelie Moeremans ternyata bikin banyak orang tua jadi lebih menyadari tentang bahaya child grooming.

Viral Buku 'Broken Strings, Begini Tanggapan Orang Tua yang Memiliki Anak Remaja

Nyadran sendiri merupakan tradisi Jawa yang
berakar pada penghormatan kepada leluhur. Biasanya diwujudkan melalui ziarah
makam, membersihkan pusara, doa bersama, dan kenduri. Namun di Dusun Krecek dan
Gletuk, nyadran berkembang menjadi ruang silaturahmi yang inklusif. 

Tema yang diangkat pada gelaran Nyadran Perdamaian tahun ini adalah “Merawat Alam, Menjaga Ibu Bumi” yang terasa relevan dengan situasi hari ini. Maklum, bagi warga
setempat, krisis ekologis bukan isu yang jauh, melainkan sesuatu yang menyentuh
langsung kehidupan sehari-hari. Hubungan dengan alam dijaga melalui pengelolaan
pangan lokal, pelestarian mata air, hingga penghormatan pada ruang-ruang sakral
yang dianggap bagian dari spiritualitas hidup.

“Nyadran bukan sekadar ritual tahunan,” kata
Nanda Dwinta dari The Asian Muslim Network (AMAN) yang ikut terlibat dalam gelaran tradisi ini sebagaimana dinukil dari KRJogja,
Jumat (16/1).

“Ini cara warga merawat hubungan dengan leluhur, sesama manusia, dan alam.
Menjaga bumi berarti sekaligus menjaga perdamaian,” lanjutnya.

Di sisi lain, Bupati Agus Setyawan menilai
nyadran sebagai bukti bahwa masyarakat desa mampu menjaga harmoni di tengah
perbedaan. “Yang hadir di sini berasal dari berbagai macam keyakinan, semuanya bersatu,”
ujarnya.

Yang lebih menarik, nyadran kali ini juga dirangkai dengan penanaman pohon
sebagai simbol kepedulian lingkungan. Momen simbolik lainnya terjadi ketika
Agus menyerahkan bibit pohon kepada Sukoyo, peraih penghargaan Kalpataru 2024. 

Sukoyo menyebut Nyadran Perdamaian lebih dari sekadar scara menjaga warisan leluhur,
tetapi juga cara menjaga alam yang harus lestari untuk anak cucu. “Tradisi ini
digelar sebagai cara untuk mengingat leluhur yang mewariskan kekayaan alam
kepada kami. Kini, gantian kami yang harus menjaganya untuk generasi berikutnya,”
ujarnya.

Di Dusun Krecek dan Gletuk, nyadran diwujudkan sebagai tradisi lokal yang nggak terlihat usang. Ini justru menjadi cara luhur untuk menjawab tantangan keberagaman,
krisis ekologi, dan ketidakadilan sosial. Lewat doa, makanan, dan kebersamaan,
warga Temanggung merawat alam sekaligus meneguhkan perdamaian dengan cara yang
sederhana, tapi penuh makna, 

Keren banget ya tradisi Nyadran Perdamaian yang masih terjaga di Temanggung,
ya, Gez? (Arie Widodo)

Inibaru.id – Pada Jumat (16/1/2026),
warga Dusun Krecek dan Dusun Getuk di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten
Temanggung menggelar tradisi yang unik namun sarat makna. Nama tradisinya
adalah Nyadran Perdamaian yang dilakukan sebagai wujud ikhtiar
bersama untuk merawat alam sekaligus merajut kerukunan lintas iman.

Sejak pagi, warga dari berbagai latar belakang
keyakinan seperti Islam, Buddha, hingga Kristen berkumpul membawa tenong berisi makanan dari rumah masing-masing. Semua
berjalan beriringan menuju area permakaman Dusun Gletuk yang menjadi pusat
prosesi. Tak ada jarak antara pejabat dan warga. Bupati Temanggung, Agus
Setyawan, bahkan ikut memikul tenong, duduk lesehan, dan menyatu dalam suasana nglemprah khas desa.

Warga dari berbagai keyakinan seperti Islam, Buddha, dan Kristen bersama-sama meramaikan Nyadran Perdamaian di Kabupaten Temanggung. Seperti apa ya keseruan tradisi ini?

Lebih dari Merajut Kerukunan, Tradisi Nyadran Perdamaian di Temanggung Digelar Demi Menjaga Alam

"Jika dirinci berdasarkan jenisnya, cerai gugat yang diajukan istri (tahun 2025) paling banyak, yakni 2.363 kasus. Sementara, cerai talak dari pihak suami hanya 663 perkara," ujar Edwar saat ditemui Inibaru.id di kantornya, Kamis (15/1/2026).

Edwar menuturkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi alasan utama istri mengajukan gugatan cerai dari tahun ke tahun. Selain itu, persoalan perselingkuhan dan judi online (judol) kini juga menjadi "tren" baru pemicu perceraian di Kota Semarang.

"Kasus judol ini ujung-ujungnya tetap berdampak ke ekonomi keluarga. Trennya naik terus," kata dia. "Masalah judol juga sepertinya belum dibasmi secara maksimal oleh pihak berwajib, ditambah kondisi ekonomi nasional juga sedang sulit."

Edwar membeberkan, ada sejumlah faktor atau&nbsp;pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang perlu diketahui publik. Salah satu faktor yang krusial untuk menjadi pertimbangan hakim adalah jika pasangan istri-suami telah lama berpisah.&nbsp;

"Jika pasangan terbukti sudah pisah lebih dari enam bulan dan selama itu terjadi pertengkaran terus-menerus, biasanya gugatan akan dikabulkan hakim," jelasnya.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa proses persidangan setiap perkara bisa berbeda, tergantung kondisi kasusnya. Jika kedua pihak hadir pada sidang pertama, Pengadilan Agama wajib melakukan mediasi dulu sebelum perkara diputus.

"Mediasi sebelum perkara diputus ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016," tandasnya.

Perceraian menandakan ada nilai yang nggak sejalan lagi dalam pernikahan. Tingginya perkara cerai gugat lantaran faktor ekonomi seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Bisa jadi, kegagalan negara memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya turut andil di sini, kan? (Sundara/E10)

Inibaru.id - Dibanding tahun sebelumnya, angka perceraian di Kota Semarang menunjukkan peningkatan pada 2025. Data Pengadilan Agama (PA) Semarang mencatat, istri gugat suami masih mendominasi perkara cerai tersebut.

Panitera Muda Hukum PA Semarang Mohamad Edwar menjelaskan,&nbsp;jumlah perkara perceraian yang ditangani sepanjang 2025 lalu menunjukkan peningkatan menjadi 3.026 perkara dibandingkan tahun sebelumnya yang "hanya" 2.883 perkara, baik untuk cerai talak maupun cerai gugat.

Kasus perceraian di Kota Semarang cenderung&nbsp;meningkat pada 2025, dengan cerai gugat oleh istri mendominasi dan dipicu persoalan ekonomi, perselingkuhan, serta judi online.

Perselingkuhan dan Judol, Pemicu Ribuan Istri Gugat Cerai Suami di Semarang

Nah, kebijakan teranyar,&nbsp;pemerintah baru saja mengumumkan standardisasi baru ejaan nama-nama negara asing dalam bahasa Indonesia. Kebijakan tersebut bahkan telah diumumkan melalui forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tujuan utama aturan baru ini adalah untuk menyesuaikan penulisan nama negara asing dengan kaidah pelafalan dan tata tulis bahasa Indonesia, sekaligus memperkuat konsistensi penamaan geografis, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Revisi eksonim untuk sejumlah nama negara asing tersebut telah disampaikan dalam dokumen bernomor GEGN.2/2025/122/CRP.122 pada sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada 28 April–2 Mei 2025 lalu.

Melalui dokumen tersebut, Indonesia menetapkan penyesuaian ejaan sejumlah nama negara agar lebih selaras dengan sistem bunyi dan kaidah ejaan bahasa Indonesia, tanpa menyimpang dari ketetapan resmi PBB. 

Beberapa nama negara yang selama ini lazim digunakan dalam bentuk serapan bahasa Inggris atau bahasa asing lain disesuaikan dengan prinsip fonologi dan ortografi bahasa Indonesia. Hasilnya, beberapa nama mengalami perubahan yang cukup "asing" di telinga kita.

Beberapa contoh perubahan ejaan yang disepakati antara lain Thailand menjadi Tailan, Paraguay menjadi Paraguai, Afghanistan menjadi Afganistan, Bangladesh menjadi Banglades, serta Swiss menjadi Swis.

Standardisasi ejaan ini bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Upaya tersebut merupakan hasil inisiatif jangka panjang delegasi Indonesia yang telah dimulai sejak 2019. Kala itu, Indonesia mengajukan daftar komprehensif nama-nama negara dan ibu kota dunia dalam sesi perdana UNGEGN.

Langkah tersebut terdokumentasi dalam berkas UNGEGN berjudul Updated world country names: short and formal names, Submitted by Indonesia tertanggal 10 Maret 2025. Proses ini kemudian diperkuat kembali pada 2024 melalui penyempurnaan ejaan agar semakin akurat secara fonologis dan ortografis.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Hafidz Muksin membenarkan adanya perubahan ejaan sejumlah nama negara dalam bahasa Indonesia tersebut.

"Namun begitu, kewenangan utama penetapan dan pemadanan ejaan baku nama negara asing berada di tangan Badan Informasi Geospasial (BIG)," sebutnya, dikutip dari Kompas, Jumat (16/1/2026).

Dalam pelaksanaannya, Hafidz mengungkapkan, BIG bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Bahasa, Kementerian Luar Negeri, perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, serta para pakar linguistik melalui Sidang Komisi Istilah.

“BIG merupakan lembaga otoritas utama penamaan geografis nasional Indonesia, termasuk standardisasi nama-nama geografis asing seperti nama negara, pulau, dan sungai, agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Hafidz, penyesuaian ejaan seperti Thailand menjadi Tailan dan Paraguay menjadi Paraguai dilakukan berdasarkan pertimbangan ilmiah, khususnya kesesuaian bunyi dan sistem ejaan bahasa Indonesia. Pembaruan ejaan nama negara ini telah disampaikan secara resmi ke forum UNGEGN sekitar 2025.

"Setelah memperoleh pengakuan dan penetapan secara internasional, ejaan baru itu akan dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada edisi pemutakhiran berikutnya," jelasnya.

Sementara itu, Hafidz menambahkan, Badan Bahasa akan tetap menjalankan tugas utamanya dalam pembinaan bahasa Indonesia secara umum, mulai dari pengindonesiaan kata asing, pemadanan istilah, hingga pengayaan kosakata nasional.

Oya, perlu kamu tahu bahwa dalam dokumen UNGEGN tersebut tercantum 194 nama negara di dunia yang telah distandarisasi penyebutannya dalam bahasa Indonesia, mencakup nama formal dan nama singkat.

Untuk kawasan Asia Tenggara, penyebutan nama singkat yang ditetapkan antara lain Brunei Darusalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Tailan, Vietnam, serta Timor Leste. Nah, jangan sampai lupa, ya!

Dengan standardisasi ini, pemerintah berharap penggunaan nama negara asing dalam bahasa Indonesia menjadi lebih konsisten, mudah dilafalkan, serta sejalan dengan jati diri dan sistem kebahasaan nasional, tanpa mengabaikan kesepakatan internasional.

Bangsa yang baik adalah yang mengenal dan mencintai bahasanya sendiri. Begitu katanya! Menurutnya, perubahan ejaan nama negara ini akan memengaruhi sektor apa saja ya, Gez? (Siti Khatijah/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Setelah kemunculan kata "kapitil" untuk menyebut huruf non-kapital yang cukup menghebohkan jagat maya, pemerintah kembali membuat gebrakan baru di dunia kebahasaan dengan mengumumkan telah memperbarui eksonim sejumlah negara asing.

Sedikit informasi, dalam dunia linguistik, eksonim berarti bentuk asing untuk nama geografis. Misalnya, penyebutan resmi dalam bahasa Indonesia untuk Pulau Pinang di Malaysia adalah "Penang". Sementara, Deutschland diterjemahkan sebagai Jerman di Indonesia.

Indonesia resmi perbarui eksonim dengan melakukan revisi penulisan nama sejumlah negara asing dengan kaidah pelafalan dan tata tulis bahasa Indonesia; di antaranya Thailand menjadi Tailan, Paraguay menjadi Paraguai, Afghanistan menjadi Afganistan, Bangladesh menjadi Banglades, serta Swiss menjadi Swis.

Perbarui Eksonim, Indonesia Revisi Penulisan Nama Sejumlah Negara Asing

Sylvi menjelaskan kalau grooming itu semacam "pemanasan" buat pelaku sebelum melancarkan aksi jahatnya.

“Grooming ini biasanya adalah langkah awal dari para pelaku untuk bisa melancarkan aksinya, seperti kekerasan seksual, eksploitasi dan juga scamming (memalak atau meminta uang),” kata Sylvi.

Menurutnya, pelaku sering banget mengincar anak yang punya pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Efeknya ngeri, korban jadi merasa sangat terikat secara emosional dan nggak bisa menilai situasi secara jernih.

“Lebih dari bucin. Sangat percaya tidak ada orang lain yang lebih bisa diandalkan,” paparnya.

Kalau kamu punya teman atau adik yang tiba-tiba berubah, coba lebih peka ya, Gez. Sylvi menyebutkan kalau korban biasanya jadi lebih labil, sering cemas, dan yang paling mencolok adalah menarik diri dari lingkungan.

Selain itu, ada perubahan perilaku, biasanya menjadi labil emosinya, cemas, sensitif dan yang paling sering menarik diri. Seringkali korban merasa bahwa pelaku adalah ‘orang yang paling mengerti korban.

Sayangnya, kasus yang terlapor ke KPAID baru fenomena gunung es saja. Mayoritas korbannya adalah remaja awal di bangku SMP dan SMA.

Konselor Hukum LSM Rifka Annisa, Nurul Kurniati, juga membagikan data yang nggak kalah bikin merinding. Dalam tiga tahun terakhir, ada kasus ngeri yang berawal dari komunikasi di game online.

“(Kasus 2025) Pelaku komunikasi intens sampai korban mengirimkan video porno ke pelaku dan pelaku menyampaikan kalau dengan video ini kamu bisa menjualnya jadi ada unsur eksploitasi seksual,” kata Nurul.

Nurul menambahkan kalau banyak korban terlambat sadar karena mereka nggak paham gimana batasan relasi yang sehat itu.

Biar nggak makin banyak korban berjatuhan, Nurul menyarankan orang tua dan lingkungan sekolah buat lebih intens membangun kedekatan dengan anak, terutama soal penggunaan gadget.

“Melalui dari orang tua membangun kedekatan dengan anak baik secara emosional dan komunikasi yang intens terutama dalam penggunaan gadget ataupun bermedia sosial dengan cara edukasi ke anak tentang batasan-batasan, komunikasi terbuka, memantau aktivitas online anak, kenali lingkungan anak atau pertemanan dan membangun kepercayaan diri kepada anak,” tutupnya.

Pada akhirnya, memutus rantai grooming bukan cuma tugas satu orang, melainkan tanggung jawab kita semua mulai dari orang tua, sekolah, hingga masyarakat. Yuk, beri anak-anak kita perhatian yang layak mereka dapatkan biar nggak ada celah dimasuki orang jahat. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Istilah child grooming lagi jadi topik hangat di media sosial setelah Aurelie Moeremans merilis buku "Broken Strings" yang menceritakan pengalaman pribadinya. Tapi tahu nggak sih, Gez, kalau di Yogyakarta sendiri kasus ini juga nyata terjadi dan polanya sangat halus?

Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Sylvi Dewajani, membeberkan kalau grooming adalah taktik awal predator sebelum melakukan kejahatan yang lebih parah. Yuk, kita bedah polanya biar makin waspada!

Kasus child grooming di Jogja ternyata punya pola yang sangat halus dan manipulatif buat menjerat korbannya. Mulai dari PDKT lewat game online sampai bikin korban merasa "si paling dimengerti", yuk kenali tanda-tandanya sebelum terlambat.

Begini Pola Pelaku Child Grooming di DIY Menguasai Korbannya

Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan bahwa Undang Undang Pers harus menjadi pedoman bagi jurnalis, utamanya media siber. Dalam kata sambutannya, dia menekankan pentingnya jurnalis mengabdi dan melakukan kerja pemberitaan untuk kepentingan publik, termasuk di dalamnya spesifik soal perempuan dan anak.&nbsp;

Wens menyebut, pada lanskap media saat ini, bertabur banyak media termasuk platform media sosial yang secara terbuka mengekspos kekerasan perempuan, serta kata kasar (hatespeech), perundungan (bullying), dan identitas atau eksploitasi terhadap anak-anak.&nbsp;

“Media harus menarik garis demarkasi yang terang antara media dengan platform yang tidak tersentuh literasi itu. Media harus lebih sensitif terutama menyangkut anak dan perempuan. Maka dari itu AMSI membuat indikator kepercayaan publik ini, salah satu dari 11 poin yang disusun AMSI adalah pedoman pemberitaan tepercaya fokus isu perempuan dan anak,” katanya.

Sependapat dengan konsep trustworthy news, Chief of Party Internews Indonesia Eric Sasono menyebut kompleksnya kondisi di ekosistem media Indonesia saat ini. Dia mengatakan bahwa masih banyak media yang belum menerapkan penyebarluasan edukasi dan literasi tentang perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

Hal itu disebabkan oleh kuatnya penerapan kultur patriarki dimana editorial media maupun audiens umum masih gemar membaca tentang eksploitasi perempuan dan anak.&nbsp;

“Penerapan trusted news ibarat jalan terjal karena perubahan pandangan dan budaya (patriarki) di Indonesia. Di atas kertas, AMSI sudah memulai dengan menjalankan pedoman trustworthy news dalam kegiatannya menghimpun indikator kepercayaan publik sebagai landasan operasional pemberitaan di redaksi," kata Eric.

CEO Kabar Group Indonesia (KGI) Network sekaligus Koordinator wilayah AMSI Indonesia Timur Upi Asmaradhana yang menjadi pemapar Trusted News Indicator mengatakan, AMSI menampung aspirasi, gagasan, dan catatan kritis anggota AMSI, serta membuka masukan berbagai pihak mulai dari pemerintah, korporasi dan akademisi soal rumusan 11 indikator yang sudah dibuat melalui proses yang panjang.&nbsp;

"Tujuan 11 item Trust News Indicator adalah sebagai guideline teknis pedoman awak redaksi untuk membangun interaksi kepada audiens, memelihara kepercayaan publik, sekaligus brand safety," kata Upi yang juga pemapar Trusted News Indicator.

Pada sesi diskusi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa Dewan Pers menyambut baik dan mengapresiasi upaya AMSI dalam membangun Trusted News Indicator. Nggak hanya berfokus pada kepercayaan perusahaan pers secara luas, namun indikator yang disosialisasikan juga tetap memastikan penghapusan diskriminasi berbasis gender (perempuan dan anak).&nbsp;

"Pers berpengaruh pada pembentukan opini dan sikap individu maupun masyarakat, serta menjadi medium untuk penghapusan diskriminasi berbasis gender. Hubungan timbal balik antara pers dan norma sosial di masyarakat, membentuk interaksi sosial dan perubahan sosial. Tantangannya adalah pers harus bisa menyerap perspektif patriarki dan diskriminasi berbasis gender di masyarakat," katanya.

Founder of Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Prof Musdah Mulia juga mendukung Trusted News Indicator yang digarap oleh AMSI. Dia memberikan masukan terkait pentingnya menjunjung tinggi nilai universal, hak asasi manusia, nilai luhur Pancasila, dan menghargai identitas keberagaman/kebhinekaan di Indonesia.&nbsp;

Menurutnya, media sebagai produk budaya yang merupakan konstruksi sosial memiliki peran dalam perubahan.

"Untuk merekonstruksi budaya (media) secara sistematis, bisa dilakukan dengan perubahan, yakni melalui pendidikan atau penguatan literasi. Upaya literasi penting menyadarkan semua orang, membuat kita menjadi bangsa berkeadaban," katanya.

Sementara itu staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Titi Eko Rahayu memaparkan fungsi dan kedudukan pemerintahan sebagai fasilitator mengintegrasikan kebijakan program Kementerian dengan stakeholder. Dalam hal ini, pedoman media terkait perempuan dan anak di ranah tupoksi Kementerian PPPA.&nbsp;&nbsp;

"Pemberitaan kesetaraan gender dan rekonstruksi budaya bisa dilakukan sesering mungkin agar tidak mudah tenggelam, tergantikan dengan pesan lain yang justru bisa melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Caranya bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan trend terkini agar sosialisasi gender bisa dipahami. Upaya itu harus terus diperkuat, Kementerian PPPA terbuka untuk fasilitasi diskusi/pelatihan lanjutan" katanya.

Indikator keterpercayaan publik mulai disusun AMSI sejak pertengahan 2021 melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di Jakarta dan Makassar. Melibatkan lebih dari 50 pemilik dan pengelola media anggota AMSI, penyelenggara negara, agen periklanan global, akademisi, pengusaha, kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain.&nbsp;

Workshop Trusted News Indicator seri kedua ini dihadiri oleh 50 peserta dari seluruh AMSI wilayah di Indonesia. Seri ketiga akan diselenggarakan bulan Mei 2023 dengan mengangkat kepercayaan publik dari perspektif pelaku ekonomi dan bisnis.

Rangkaian workshop ini memiliki misi yang baik untuk kualitas media siber dan masyarakat pembacanya ya, Millens? Semoga output dan penerapan dari hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan bisa dilaksanakan dengan baik. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan Internews dan USAID MEDIA melanjutkan serial workshop Trusted News Indicator yang kedua. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (12/4/2023) ini mengangkat isu new media dan perempuan.&nbsp;

Workshop Trusted News Indicator merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan menyosialisasikan indikator kepercayaan publik kepada media-media anggota AMSI, serta menyerap masukan dan tanggapan pemangku kepentingan, regulator, hingga aktivis perempuan terkait pedoman media tepercaya.&nbsp;

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) membangun Trusted News Indicator sebagai bentuk upaya&nbsp; penghapusan diskriminasi berbasis gender (perempuan dan anak) di dalam pemberitaan. Mampukah pers menyerap perspektif patriarki dan diskriminasi berbasis gender di masyarakat?