Beda dengan pendapat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer pada 17 Februari 2025 lalu yang memberikan tanggapan sinis terhadap tagar tersebut, bahkan meminta orang yang pergi ke luar negeri untuk nggak balik lagi ke Indonesia, Abdul Kadir Karding justru menganggap inisiatif warga yang pengin mencari kerja ke luar negeri sebagai hal yang bagus.

Alasannya, dia menyadari jika lapangan kerja di dalam negeri masih seret. Jadi, dia nggak mempermasalahkan jika warga, khususnya anak muda, melirik peluang kerja di luar negeri.

Ajakan ini ia sampaikan dalam acara talkshow sekaligus peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis (26/6/2025). Di hadapan para mahasiswa, Karding menyampaikan data bahwa hampir satu juta warga Jawa Tengah belum terserap ke dunia kerja.

“Mahasiswa ini calon pengangguran. Daripada menunggu lama dan stres karena susah cari kerja, mending segera siapkan diri kerja ke luar negeri. Yang resmi dan aman, tentu saja,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Kompas, Kamis (26/5).

Karding juga menyebut data nasional yang mengungkap ada lebih dari 70 juta warga Indonesia yang belum memiliki pekerjaan tetap. Di tengah kondisi semacam itu, bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang punya keterampilan,  bisa jadi solusi nyata.

“Bukan sekadar alternatif, ini bisa jadi pilihan utama,” tegasnya.

Saat salah seorang peserta sempat mengajukan pertanyaan tentang soal minimnya lapangan kerja di dalam negeri, Karding menjawab secara blak-blakan disertai dengan kelakar.&nbsp;

“Kalau itu urusannya Menaker. Saya fokus kirim orang ke luar negeri,” katanya, disambut tawa hadirin.

Tugas Kementerian P2MI, lanjutnya, adalah memastikan jalur kerja ke luar negeri berjalan legal, aman, dan menjanjikan. Dia bahkan menyebut kerja di luar negeri bisa menjadi batu loncatan membangun karier internasional.

Menariknya, mencari kerja ke luar negeri bagi Karding nggak sekadar bicara soal ekonomi. Dia menyinggung pula aspek geopolitik dan pengaruh budaya.

“Sekarang dunia dikuasai bukan dengan senjata, tapi ide dan pengaruh. Lihat Korea Selatan dengan K-Pop-nya. Kita bisa seperti itu. Kirim PMI yang punya skill dan karakter Indonesia, biar nilai-nilai kita menyebar ke mana-mana,” lanjutnya.

Dia bahkan meyakini bahwa lewat jalur ini, bukan tak mungkin orang Indonesia bisa menjadi pemimpin di negara lain, sebagaimana Perdana Menteri Inggris saat ini berasal dari etnis India.

“Kenapa enggak? Kalau kita siapkan SDM sejak sekarang, kirim yang terbaik ke dunia, suatu hari kita juga bisa punya orang Indonesia jadi pemimpin dunia,” tutupnya penuh semangat.

Jadi, buat kamu yang masih ragu kerja ke luar negeri, mungkin sudah saatnya mulai mempertimbangkanya. Bukan lagi sekadar pilihan, layaknya kata pak menteri, mana tahu ini jadi penghidupan utama menuju masa depan yang lebih cerah.

Kalau menurutmu, gimana, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Jumlah pengguna warganet di Indonesia yang menyuarakan tagar #KaburAjaDulu yang bermakna mencari kerja atau beasiswa pendidikan di luar negeri masih sangat tinggi seiring dengan masih tingginya angka pengangguran di Tanah Air.

Hal ini ternyata mendapatkan tanggapan positif dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Bukannya menanggapi dengan sinis, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding justru mendorong warga, khususnya anak muda, untuk nggak ragu mencari kerja di luar negeri. Apa alasannya, ya?

Dukung Generasi Muda Kerja di Luar Negeri, Abdul Kadir Karding: Asalkan Legal!

"Rumah singgah ini bagian dari janji pelayanan pemerintah. Seluruh fasilitas yang kami sediakan dapat dipakai gratis oleh yang ber-KTP Temanggung. Jika kamar kosong, silakan pakai; cukup koordinasi melalui Dinas Sosial atau langsung ke kontak rumah singgah yang standby 24 jam,” ujar Kepala Dinas Sosial Heri Kardono, Rabu (25/6/2025).

Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, lo; mulai dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, air minum, hingga alat kebersihan. Rumah singgah di Yogyakarta punya empat kamar yang bisa menampung sekitar 10 orang, sedangkan di Semarang tersedia tujuh kamar.

Soal pendanaan, untuk saat ini masih menggunakan skema kolaborasi antara APBD Kabupaten Temanggung dan Baznas. Namun, ke depannya, Pemkab ingin mengembangkan layanan ini jadi lebih mandiri dan permanen.

Respons masyarakat pun positif. Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Temanggung, Muhammad Arifin, menyebut program ini sangat membantu warganya, terutama mereka yang sedang mendampingi pasien rujukan ke rumah sakit besar. Dia bahkan sudah datang langsung ke lokasi rumah singgah agar bisa memberikan informasi yang tepat ke warganya.

“Kami para kepala desa sangat mendukung dan berterima kasih kepada Pemkab Temanggung. Rumah singgah ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat rentan atau keluarga pasien yang sedang dirujuk ke rumah sakit besar. Tidak semua warga mampu menginap di hotel atau wisma,” ujar Arifin.

Dia juga menyoroti pentingnya fasilitas ini bagi pasien penyakit kronis seperti kanker yang harus bolak-balik rumah sakit.

“Biaya pengobatan saja sudah berat, belum lagi akomodasi. Rumah singgah ini sangat membantu. Harapannya, ke depan fasilitasnya bisa lebih ditingkatkan, termasuk adanya pendamping atau petugas yang bisa mengarahkan warga ke rumah sakit tujuan,” tambahnya.

Arifin mengaku sudah mulai menyebarkan informasi soal rumah singgah ini ke masyarakat, mulai dari grup WhatsApp desa hingga saat kumpul-kumpul di lapangan. Dia berharap, nggak ada lagi warga Temanggung yang kebingungan saat harus dirujuk ke rumah sakit besar di luar kota.

“Saya sendiri sudah datang langsung ke rumah singgah di Jogja dan Semarang, supaya kalau ada warga bertanya saya bisa arahkan. Jangan sampai ada warga Temanggung yang butuh tapi tidak tahu informasinya,” tegasnya.

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pun terus mendorong para kepala desa, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat untuk ikut menyosialisasikan rumah singgah ini. Nggak cuma tempat tinggal sementara, tapi jadi wujud nyata pelayanan publik yang adil dan merata untuk seluruh warga.

Ikut lega ya dengan keberadaan rumah singgah untuk warga Temanggung ini, Millens. Mereka jadi nggak merasa sendirian saat butuh tempat singgah di kota orang. (Siti Zumrokhatun/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Warga Temanggung yang tengah berjuang mendapatkan layanan kesehatan di luar kota kini punya tempat bernaung yang nyaman. Pemkab Temanggung resmi membuka rumah singgah gratis di dua kota besar, yakni Semarang dan Yogyakarta.

Rumah singgah ini bisa dimanfaatkan warga Temanggung yang tengah dirujuk ke rumah sakit besar atau yang tengah berada di luar kota dan butuh tempat istirahat sementara.

Program ini hadir berkat kerja sama apik antara Dinas Sosial Temanggung dan Baznas. Nggak main-main, rumah singgah tersebut jadi bukti konkret bahwa visi dan misi Bupati Agus Setyawan dan Wakil Bupati Nadia Muna soal pelayanan sosial yang inklusif bukan cuma janji manis.

Warga Temanggung kini nggak perlu bingung cari tempat tinggal sementara saat harus berobat ke Semarang atau Yogyakarta, karena sudah ada rumah singgah gratis yang disediakan pemkab setempat.

Rumah Singgah Gratis; Bukti Cinta Pemkab Temanggung untuk Warganya

Masuknya genangan rob kini nggak hanya merambah ke permukiman warga di pesisir pantai, tapi juga sudah meluap sampai ke jalan raya. Rob kerap terjadi pada siang hari dan kian parah pada malamnya, dengan ketinggian air bisa mencapai 50 sentimer. 


Ahli tata kota Undip Prof Dr Ing Wiwandari Handayani ST MT MPS, pembuatan tanggul laut menjadi solusi tercepat mengatasi banjir rob di kawasan Pantura Jawa Tengah. 


“Hanya tanggul laut yang bisa menahan naiknya air laut pasang yang kian berlangsung ekstrem. Hal itu karena dipicu fenomena alam perubahan iklim,” ungkap Prof Wiwandari.

Pembangunan tanggul laut di Semarang-Demak yang telah dikerjakan pemerintah pusat ini akan terintegrasi dengan tol laut yang direncanakan baru akan rampung pada 2027. 


“Pembangunan tanggul laut ini penting dan menjadi salah satu strategi dalam penanganan rob di Pantura. Tapi masyarakat tidak bisa serta merta berharap manfaatnya sekarang, karena proses pembangunan masih berjalan,” terangnya. 


Lebih lanjut, Wiwandari mendorong masyarakat terlibat dalam pengelolaan lingkungan pesisir, termasuk penanaman mangrove dan sektor perikanan berkelanjutan yang menjadi bagian dari penanganan jangka panjang.

Dia mengapresiasi program Mageri Segoro yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Program tersebut berupa penanaman 1,5 juta mangrove dengan luas area mencapai 150 hektare di sepanjang pantai utara di wilayah Jawa Tengah. 


Program Mageri Segoro ini bertujuan untuk mengembalikan dan menjaga kesehatan ekosistem pesisir yang rusak akibat abrasi dan perubahan iklim. Menurut Wiwandari, program ini penting dilakukan, mengingat laju perubahan iklim masih terjadi dan pembangunan kota juga berlangsung.


“Pemerintah bisa saja ke depan akan kembali kewalahan jika tidak melibatkan peran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir,” ujarnya.

Di tengah menunggu pengerjaan tanggul laut selesai, Pemerintah Provinsi Jateng melakukan berbagai langkah penanganan, yakni pompanisasi di sejumlah titik pusat genangan hingga di tengah permukiman warga. 


Selain itu, Pemprov juga melakukan pengerukan pendangkalan sungai, normalisasi sungai, hingga drainase. Bahkan, warga terdampak banjir rob diberikan bantuan cuma-cuma. Di antaranya berupa pelayanan Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), bantuan sembako, dan alat tulis sekolah.


Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Khusairi, mengatakan, pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Semarang-Sayung) sepanjang 10,634 kilometer yang teranggarkan sebesar Rp10,9 triliun, terintegrasi dengan pembangunan&nbsp;giant sea wall&nbsp;(tanggul laut).&nbsp;

Pembangunan jalan tol ini, diestimasikan akan mengeringkan lahan seluas 576,04 hektare.
Pekerjaan fisik jalan tol juga dibangun dengan konstruksi khusus tanggul laut. 


"Selain itu, ada Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan yang digunakan untuk menampung air dalam jangka waktu tertentu, sebelum dialirkan ke laut atau daerah resapan lain," terangnya.


Adapun pekerjaan fisik giant sea wall dan kolam retensi yang terintegrasi dengan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) ini dimaksudkan untuk menanggulangi banjir dan rob di sisi selatannya. (Murjangkung/E10)

Inibaru.id - Banjir rob yang terjadi di bilangan Sayung, Kabupaten Demak masih terus berlangsung. Pakar tata kota dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengungkapkan, banjir rob yang sudah berlangsung sejak 1990 ini hanya bisa ditangani dengan cepat melalui pembangunan tanggul laut.

Sedikit informasi, saat ini pengerjaan tanggul rob sedang dikebut pemerintah pusat dan diperkirakan baru rampung pada 2027.

Banjir rob Sayung yang sudah nggak tertolong dan bikin susah masyarakat. Ahli Tata Kota Undip menyarankan tanggul laut sebagai solusi utama.

Darurat Rob Sayung, Pakar Tata Kota Undip: Tanggul Laut Satu-satunya Solusi!

"Dulu mikirnya paling latar yang tersedia di tempat foto KTP yang jadi penentu. Tapi saya pernah menemukan dua KTP dari kecamatan yang sama kok latarnya beda, lalu jadi kepikiran apa perbedaannya," ucapnya pada Jumat (27/6/2025).

Nah, ternyata, dugaan Farida memang benar. Perbedaan warna latar foto KTP ini bukan sekadar pilihan visual. Ada makna dan tujuan administratif di balik warna merah dan biru yang digunakan di dokumen kependudukan resmi tersebut.

Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Farid  menjelaskan bahwa warna latar pada foto KTP sengaja dibedakan berdasarkan tahun kelahiran pemiliknya. Singkatnya, ini bagian dari sistem identifikasi data kependudukan yang rapi dan sistematis.

Menurut Farid, warna biru digunakan untuk mereka yang lahir di tahun genap seperti 1990, 1992, 1994, dan seterusnya. Sementara itu, warna merah dipakai untuk pemilik KTP yang lahir di tahun ganjil, misalnya 1991, 1993, 1995, dan sebagainya.

“Untuk latar belakang biru di KTP-el disesuaikan tahun lahir genap. Sedangkan latar belakang merah di KTP-el disesuaikan tahun lahir ganjil,” ujar Farid sebagaimana dinukil dari Kompas, Sabtu (21/6/2025).

Jadi, bukan karena suka-suka petugas atau tempat cetak KTP ya? Ada alasan fungsional di baliknya. Tujuannya pun jelas, yaitu untuk memudahkan pengelompokan dan identifikasi data kependudukan, terutama ketika data perlu diurutkan atau dicocokkan dalam sistem secara cepat.

Lebih lanjut, Farid juga menyebutkan bahwa selain dua warna itu, Disdukcapil menerbitkan KTP dengan latar belakang oranye untuk warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. Warna ini sekaligus membedakan KTP WNA dari milik WNI secara visual.

Kalau kamu baru sadar sekarang, coba deh cek lagi KTP-mu. Apakah kamu termasuk “tim merah” atau “tim biru”? Kalau ada teman WNA yang juga punya KTP, barangkali kamu bisa melihat seperti apa KTP latar fotonya yang oranye itu.

Menarik juga, ya? Ternyata hal kecil seperti warna latar foto di KTP pun ada fungsinya. Bukan sekadar gaya, tapi strategi administrasi yang simpel tapi efektif, Millens. (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Sering melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan Tes Bahasa Inggris di sebuah institusi pendidikan di Kota Semarang bikin Farida menyadari ada hal unik, yaitu warna latar foto di KTP ada dua, tepatnya merah dan biru.

Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi, lambat laun, dia kepikiran apakah perbedaan latar warna foto KTP ini ada maknanya.

Bukan asal-asalan, ternyata ada makna warna latar foto di KTP yang biasanya merah dan biru. Apa ya maknanya?

Mengapa Foto KTP Berlatar Merah atau Biru? Ini Penjelasan Dukcapil!&nbsp;

 Dalam arak-arakan itu, dua siwur pusaka atau gayung sakral dibawa dengan penuh penghormatan. Masing-masing berasal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta, dan nantinya digunakan untuk menyucikan empat kendi pusaka (enceh) di kompleks Makam Raja-raja Mataram Islam.

Nggak hanya itu, kirab tahun ini juga terasa lebih sakral karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon dan awal Tahun Baru Hijriah. Bahkan, Keraton Surakarta turut menyumbangkan dua pusaka tambahan: Tombak Kyai Agyo Budaya dan Teken Kyai Nogo Sari, sebagai simbol kekuatan menjaga budaya dan pegangan hidup.

“Kirab ini bukan semata-mata parade budaya. Di balik siwur, tombak, dan tongkat itu tersimpan filosofi luhur,” terang Widodo Supranoto, tokoh budaya dari Forum Cinta Budaya Bangsa sebagaimana dinukil dari Radarjogja, Jumat (27/6/2025).

Dia juga menambahkan, siwur yang diarak dalam tradisi ini lebih dari sekadar alat menyiram air, melainkan lambang kehidupan dan keharmonisan .

Sehari setelahnya, pada Jumat 27 Juni pagi, digelar puncak acara Nguras Enceh alias pembersihan empat gentong pusaka peninggalan Sultan Agung, pendiri Makam Imogiri. Enceh-enceh ini diyakini berasal dari kerajaan-kerajaan sahabat: Aceh, Palembang, Siam (Thailand), dan Turki (Utsmaniyah). Air lama dalam kendi dikuras dan diganti dengan air baru yang dicampur air zam zam, lalu didoakan dalam suasana penuh haru.

Air bekas cucian enceh itu bahkan dipercaya membawa keberkahan. Makanya, nggak sedikit warga yang datang dari luar daerah seperti Kota Magelang, Muntilan, hingga Wonosobo. Mereka berlomba mendapatkan percikan air suci, yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit atau mendatangkan ketenangan batin.

Ketua Paguyuban Bregada Rakyat DIY Nur Sukiyo menyebut bahwa meskipun pelaksanaan kali ini lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, esensi budayanya tetap kuat. “Justru dari kesederhanaan itu kita bisa menangkap nilai kebersamaan dan spiritualitasnya,” ungkapnya sebagaimana dinukil dari Jogjaprov, Jumat (27/6) .

Bisa dibilang, tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh bukan hanya soal budaya, tetapi juga refleksi batin. Ia mengajarkan masyarakat untuk merawat pusaka, menyucikan hati, sekaligus melawat sejarah. Semoga saja, kita bisa ikut serta dalam pelestarian tradisi yang sangat unik ini, ya, Millens di kemudian hari? (Arie Widodo/E05)

Inibaru.id – Di tengah perkembangan teknologi yang semakin modern, ada satu tradisi yang tetap kokoh berdiri di kaki perbukitan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiap awal bulan Sura yang juga menandai Tahun Baru Jawa, masyarakat setempat bersama perwakilan dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta berkumpul dalam suasana khidmat untuk menggelar tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh, dua ritual budaya yang tak sekadar simbol, melainkan napas panjang dari warisan spiritual Mataram Islam.

Tahun ini, prosesi Kirab Ngarak Siwur berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025 sejak pukul 13.00 WIB. Ratusan peserta, dari abdi dalem hingga warga biasa, berjalan bersama dari Kantor Kapanewon Imogiri menuju Terminal Pajimatan.

Pada Kamis (26/6/2025) dan Jumat (27/6/2025), digelar tradisi Ngarak Siwur dan Nguras Enceh di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa ya keseruan dari tradisi ini?

Menilik Tradisi di Setiap Pergantian Tahun Jawa: Ngarak Siwur dan Nguras Enceh

Nah, kalau pengin mendapatkan tarif nol rupiah untuk
mengurus berbagai hal tersebut, kamu harus mengecek dulu Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN Nomor 25 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan
Tarif PNBP terhadap Pihak Tertentu. Intinya sih, dalam aturan ini, kamu harus
mengajukan permohonan waktu mengurus sertifikat tanahnya.

Kalau sudah mengurusnya, sesuai dengan Pasal 5 dalam aturan
tersebut, maka kamu akan dimasukkan dalam golongan-golongan masyarakat yang
bakal dikenakan tarif nol rupiah seperti sebagai berikut.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Golongan masyarakat kurang mampu

Golongan masyarakat ini adalah perorangan dengan jumlah
penghasilan bulanan masih di bawah upah minimum yang berlaku di kota atau
kabupaten tempat orang tersebut tinggal. Biasanya sih, kalau pengin mengajukan
diri masuk dalam golongan ini, kamu harus menyertakan Surat Keterangan dari
Ketua RT/RW setempat dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Golongan masyarakat yang masuk dalam Program
Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana

Kalau mau mengajukan masuk dalam golongan ini, yang
dibutuhkan adalah keterangan atau keputusan mengenai kepesertaan dari
Kementerian yang mengurus perumahan.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Badan Hukum di Bidang Keagamaan dan Sosial

Tempat ibadah, pesantren, panti asuhan, panti jompo, tempat
ziarah atau situs, dan cagar budaya juga bisa mendapatkan tarif nol Rupiah.
Syarat untuk mengajukan tarif ini adalah fotokopi Anggaran Dasar dan juga
menunjukkan surat aslinya. Kamu juga harus menyiapkan surat keterangan dari
instansi negara yang mengurus bidang sosial dan keagamaan.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI dan
Polri, serta Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan
TNi/Purnawirawan Polri

Kalau yang ini, syaratnya adalah fotokopi Keputusan
Penetapan/Pengangkatan serta menunjukan surat aslinya, serta/atau fotokopi Akta
Perkawinan dan Surat Nikah bagi suami/istri/janda/duda.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
bertugas tanpa mencari profit

Syaratnya adalah surat keterangan dari pimpinan instansi yang
bersangkutan. Bisa juga surat dari pejabat yang ditunjuk.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Wakaf

Harus menyertakan fotokopi dari Akta Ikrar Wakaf.

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Masyarakat Hukum Adat

Harus membawa lampiran Penetapan Keberadaan dari Pemerintah
Daerah.

Kalau nggak bisa menunjukkan surat-surat di atas, ada solusi
lain, yaitu membawa surat keterangan dari instansi yang berwenang. Surat-surat ini diajukan ke Kepala Kantor Pertanahan Setempat, Millens.

Jadi, sudah tahu kan cara mengurus sertifikat tanah dengan
tarif nol rupiah? (Kom/IB09/E05)

Inibaru.id – Kamu
tahu nggak kalau pemerintah sekarang sudah mengeluarkan aturan mengurus
sertifikat tanah nol rupiah? Jadi, kalau mengurusnya, bakal gratis, Millens. Meski begitu, ada sejumlah
persyaratan dan tahapan tersendiri untuk mengurusnya. Apa saja sih?

Kita mengenal dulu ya biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dalam layanan pertanahan yang diurus oleh pemerintah. Layanan tersebut
adalah pelayanan pengukuran pemetaan batas bidang tanah, pelayanan pemeriksaan
tanah oleh Panitia A atau pelayanan pemeriksaan tanah oleh Petugas Konstatasi,
dan pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali seperti perpanjangan dan pembaruan
hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai berjangka waktu.

Kamu pengin kepengurusan sertifikat tanah dikenakan tarif nol Rupiah? Nah, untuk mengajukannya, bisa kok mengurus sejumlah persyaratan berikut ini, Millens.