Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Hatma Suryatmojo, menyambut
baik gerakan ini. Menurutnya, partisipasi publik buat melestarikan hutan adalah
sinyal positif bahwa kesadaran lingkungan mulai hidup lagi. Tapi, kalau mau
serius merealisasikan ide itu, caranya harus lewat jalur resmi. 

Caranya begini. Masyarakat perlu membentuk lembaga berbadan
hukum terlebih dahulu, lalu mengajukan permohonan ke Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK). Melalui jalur ini, publik bisa mendapatkan izin
konsesi Restorasi Ekosistem pada kawasan hutan negara.

Kalau hutan yang ingin dikelola ternyata berada di areal
penggunaan lain (APL) dan bukan kawasan hutan negara, pengajuannya bisa lewat
pemerintah daerah. Intinya, pemanfaatannya memungkinkan selama mengikuti
ketentuan dan datang atas nama lembaga formal, bukan individu. 

Hatma juga mengingatkan, pemerintah sebenarnya sudah
menyediakan skema Perhutanan Sosial seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan,
Kemitraan Kehutanan, hingga Hutan Adat, yang bertujuan melibatkan masyarakat
dalam menjaga hutan. Skema ini juga bisa dipakai warga yang pengin menjaga alam.

Dari sisi hukum tata negara, penjelasannya semakin
menarik. Menurut pakar hukum UNC Sunny Ummul Firdaus, “membeli hutan”
sebenarnya bukan istilah resmi. Yang boleh dibeli adalah tanah hak yang
kebetulan berhutan, misalnya Hutan Hak atau tanah bersertifikat di luar kawasan
hutan negara. Jadi, kalau ada tanah pribadi yang ditumbuhi vegetasi hutan, itu
sah-sah saja dibeli.

“Istilahnya memang membeli tanah hak yang berhutan, bukannya
membeli hutan,” ucapnya sebagaimana dinukil dari Kompas, Senin
(8/12/2025).

Sayangnya, hal ini berarti kita nggak bisa membeli kawasan
hutan negara, termasuk hutan lindung, konservasi, atau hutan produksi. Ini
karena hukum Indonesia tidak memperbolehkan negara menjual kawasan hutan. 

Jadi, kalau ada yang bilang “beli hutan negara”, itu sudah
pasti salah kaprah. Yang benar adalah mendapatkan izin kelola, izin perhutanan
sosial, atau bentuk kemitraan lainnya.

Lalu, bagaimana dengan gerakan patungan beli hutan? Secara
prinsip, hal itu konstitusional selama tujuannya untuk melindungi lingkungan
dan dilakukan lewat mekanisme yang sah. Hanya saja, teknisnya memang perlu
dirumuskan dengan jelas seperti bentuk lembaganya apa, izin apa yang dipakai,
dan di mana lokasi hutannya.

Jadi, boleh nggak sih beli hutan? Boleh tapi yang dibeli
bukan hutan negara, ya. Yang bisa dibeli adalah tanah hak yang berhutan,
sementara kawasan hutan negara hanya bisa dikelola lewat izin. Yang penting,
gerakannya jelas, legal, dan tetap berorientasi menjaga bumi. (Arie
Widodo/E07)

Inibaru.id - Belakangan ini, timeline media sosial
penuh dengan ajakan “patungan beli hutan”. Sejumlah warganet, termasuk para konten kreator seperti Pandawara Group, ramai mendorong ide membeli hutan demi
menjaga ekosistem dari kerusakan yang lebih parah. Kedengarannya keren dan heroik, ya. Tapi
muncul satu pertanyaan besar: memangnya secara hukum, boleh beli hutan di
Indonesia?

Ternyata, jawabannya nggak sesederhana “boleh” atau “nggak
boleh”. Ada banyak aturan yang perlu dipahami dulu biar nggak salah langkah.

Nggak hanya ramai dibahas warganet di media sosial, sejumlah konten kreator bahkan sudah bertekad ingin membeli hutan di Indonesia. Tapi, secara aturan hukum, sebenarnya hal ini boleh dilakukan nggak, sih?

Menguak Aturan Hukum Membeli Hutan di Indonesia, Bolehkah?

Potaka
menyebut kucing liar sebagai “pembunuh yang kejam” dan mampu hidup sepenuhnya
tanpa bergantung pada manusia. Dengan insting berburu yang kuat, mereka disebut
sering memangsa apa pun yang bergerak, dari burung hingga kadal kecil. .

Lantas, bagaimana
pemerintah berencana mengurangi populasi kucing liar ini? Nah, di sinilah kontroversinya
mulai terlihat. Pemerintah menyebut akan menggunakan umpan berbentuk sosis beracun
serta perangkat penyemprot racun yang dipasang di pepohonan. Ketika kucing
lewat, alat itu otomatis mengeluarkan racun.

Metode
detailnya akan dijelaskan lebih lengkap pada revisi terbaru strategi Predator
Free 2050 yang dijadwalkan meluncur Maret 2026. Tapi bahkan sebelum rilis
resmi, rencana ini sudah menuai kritik dari berbagai pihak.

Meski
banyak mendapatkan kritik, pemerintah bersikukuh program ini perlu dilakukan
karena ancaman kucing liar ini bukan main-main. Mereka ditemukan di hampir
semua kawasan, dari perkotaan, kebun penduduk, sampai hutan lebat.
Dampaknya juga bukan spekulasi belaka. Misalnya, pernah ada lebih dari 100 kelelawar ekor pendek yang tewas
diburu kucing liar hanya dalam waktu satu minggu di dekat Kota Ohakune.

Burung
dotterel selatan di Pulau Stewart juga hampir punah karena aksi predator
ini. Belum lagi persoalan toxoplasmosis
yang dibawa kucing dan dapat memengaruhi kesehatan lumba-lumba, manusia, hingga
hewan ternak.

Di satu
sisi, pemerintah mendapat dukungan dari Predator Free New Zealand Trust. Mereka
menilai masyarakat memang meminta pemerintah tegas memasukkan kucing liar
sebagai target pengendalian.

“Demi
melestarikan keanekaragaman hayati, kita memang harus memberantas kucing-kucing
liar ini,” ungkap Potaka sebagaimana dinukil dari Cnn, Senin (24/11/2025).

Namun,
organisasi kesejahteraan hewan seperti SPCA
memandang isu ini lebih rumit. Mereka mengakui kucing liar berdampak besar pada
ekosistem, tapi tidak setuju jika eliminasi dilakukan hanya dengan metode
mematikan. SPCA meminta pemerintah mengalokasikan pendanaan lebih besar untuk
riset demi menemukan cara-cara yang lebih manusiawi.

Selain
itu, SPCA dan National Cat Management Group juga mendorong regulasi nasional
soal pengelolaan kucing, seperti sterilisasi
dan pemberian microchip
untuk kucing peliharaan agar tidak makin banyak yang akhirnya menjadi liar.

Isu ini
memang bikin dilema karena di satu sisi pemerintah ingin melindungi satwa-satwa
asli, tapi di sisi lain ada pertanyaan etis soal bagaimana cara pemberantasan
kucing liarnya. Kita lihat nanti seperti apa penerapannya di lapangan ya, Gez. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Selandia Baru kembali jadi
sorotan dunia. Bukan soal pemandangan alamnya yang cantik atau film-film yang
syuting di sana, tapi karena rencana ekstrem pemerintahnya: memberantas seluruh
kucing liar pada 2050. Untuk apa, ya?

Langkah
ini diumumkan oleh Menteri Konservasi Selandia Baru, Tama Potaka, sebagai
bagian dari program besar bernama Predator
Free 2050. Program ini sebenarnya sudah lama berjalan, tetapi sebelumnya
hanya fokus pada predator invasif seperti tikus, cerpelai, dan posum. Kini,
kucing liar resmi masuk daftar “musuh negara” berikutnya.

Dalam program Predator Free 2050, pemerintah Selandia Baru dipastikan akan memberantas kucing liar di negaranya. Apa alasan dari hal ini, ya?

Selandia Baru Berencana Memberantas Kucing Liar, Untuk Apa?

Dalam pandangannya, era globalisasi memberi peluang besar bagi produk pangan, terutama komoditas segar yang kini semakin diminati pasar. Dia menilai, tren konsumen yang bergeser ke bahan yang lebih segar, aman, dan berkualitas, adalah&nbsp;alasan mengapa pembaruan cara pandang dalam pembangunan pertanian ini penting.

"Sektor pertanian tak bisa lagi hanya bicara bagaimana menggenjot hasil panen, tetapi harus ke daya saing, kualitas produk, dan penerapan teknologi pertanian," tegas Sumanto.

Nggak lupa, dia juga menyebutkan tentang pentingnya perluasan adopsi teknologi di kalangan petani mulai dari penyediaan benih unggul, sistem irigasi modern, hingga perbaikan rantai pasokan pangan.

Menurutnya, hal itu krusial untuk memperkuat posisi petani dalam persaingan global. Sumanto bahkan menyoroti peran balai-balai pertanian di Jawa Tengah yang bisa dioptimalkan menjadi pusat riset dan pengembangan benih.

"Balai-balai pertanian ini bisa menjadi tempat riset yang bagus. Sebab, 90 persen keberhasilan pertanian ada pada benihnya," kata dia.

Tanpa inovasi dan dukungan kebijakan yang kuat, lanjutnya, petani berisiko tertinggal dari negara-negara lain yang telah lebih maju dalam penerapan teknologi pertanian. Kondisi ini dapat membuat produk lokal kalah bersaing dan berujung pada stagnasi pendapatan petani.

Visi Menjadi Lumbung Pangan Nasional&nbsp;

Sumanto juga menyinggung persoalan kesejahteraan petani yang masih terkungkung oleh model pertanian konvensional. Dengan pendapatan yang terbatas, petani sulit terlepas dari jerat kemiskinan.

Dia bahkan menyebut bahwa kantong-kantong kemiskinan di Jawa Tengah saat ini banyak berada di daerah dengan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Karena itulah, menurutnya penting untuk memastikan bahwa arah penganggaran daerah masih selaras dengan visi pembangunan pangan provinsi.

“Prioritas anggaran dan kebijakan masih mengacu pada visi-misi gubernur yaitu Jawa Tengah menjadi Lumbung Pangan Nasional,” ujar Sumanto. "Dengan komitmen ini Jawa Tengah bisa terus memperkuat fondasi sektor pertanian sebagai motor pencapaian visi lumbung pangan nasional."

Dia menandaskan, penguatan kapasitas petani dan peningkatan kualitas produksi menjadi kunci agar Jawa Tengah nggak hanya mempertahankan posisinya sebagai daerah agraris, tetapi juga mampu menjadi pusat pangan yang berdaya saing tinggi.

Visi yang menarik. Saatnya rapatkan barisan dan bergerak bersama demi masa depan pertanian Jateng. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Pembangunan pertanian saat ini seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan daya saing produk pangan. Hal ini sebagaimana dikatakan&nbsp;Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto, belum lama ini.

Menurutnya, strategi ini bukan hanya menjadi langkah hilirisasi yang mampu menaikkan harga jual hasil pertanian, tetapi juga menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan petani di daerah.

Pemerintah Jawa Tengah didorong untuk mengarahkan pembangunan pertanian pada peningkatan daya saing produk pangan melalui teknologi, benih unggul, dan penguatan rantai pasokan untuk mewujudkan visi daerah sebagai Lumbung Pangan Nasional.

Pertanian di Jateng Perlu Fokus pada Peningkatan Daya Saing Produk Pangan

Mengutip pesan bersejarah Presiden Soekarno saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian UI (kini IPB) pada 27 April 1952, Sumanto mengingatkan urgensi pangan.

“Bung Karno sudah mengingatkan bahwa pangan adalah soal mati hidupnya suatu bangsa. Jika kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka akan mengganggu hajat hidup banyak orang," kata Sumanto.

Sumanto menyoroti bahwa berbagai program pertanian pemerintah belum berjalan optimal karena masih terkendala sejumlah persoalan mendasar di lapangan.

Beberapa isu krusial yang dia soroti meliputi&nbsp;penyediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi yang belum merata, pemanfaatan teknologi tepat guna dan inovasi pertanian yang belum maksimal, minimnya pendampingan teknologi dan biaya operasional yang membebani petani, dan harga jual komoditas pertanian yang belum stabil.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut ada tiga komponen strategis yang wajib diperkuat pemerintah, yaitu petani, penyuluh pertanian, dan lembaga ekonomi pedesaan (seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro).

Sumanto juga menyoroti dua masalah klasik yang sulit dihindari yaitu alih fungsi lahan dan krisis regenerasi petani.

Meskipun alih fungsi lahan dianggap sebagai bagian dari perkembangan zaman, Sumanto mewanti-wanti petani agar nggak mudah tergiur iming-iming harga tinggi.

“Kalau dapat warisan sawah jangan dijual meskipun ada iming-iming harga miliaran. Kalau dijual, warisannya akan habis. Dibelikan mobil baru, semakin lama nilainya menyusut," paparnya.

Tantangan lain yang lebih serius adalah krisis regenerasi petani. Anak muda enggan bertani karena dianggap tidak menguntungkan.

"Saya sering menggelar temu tani, disitu petani yang paling muda berusia 50 tahun. Ini berarti tidak ada regenerasi. Hal ini harus dicarikan solusi agar bertani menjadi pekerjaan yang menguntungkan sehingga anak muda tertarik," tegas Sumanto.

Yuk, bersama-sama jadikan sektor pertanian sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan bermartabat, agar generasi muda Jateng tertarik bertani, Gez! (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Sektor pertanian nggak bisa dianggap remeh! Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, secara lantang mendorong pembangunan pertanian harus menjadi prioritas utama Pemprov. Alasannya mendasar. Menurutnya, sektor pangan adalah penopang utama kehidupan masyarakat, dan ini sejalan dengan visi Gubernur untuk menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

Sumanto mengungkapkan, meskipun APBD Jawa Tengah tahun 2026 dihadapkan pada pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi mengurangi anggaran sektor lain, fokus pada pertanian dan peternakan harus tetap maksimal.

Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong Pemprov menjadikan pembangunan sektor pertanian sebagai prioritas utama, mengingat pentingnya pangan sebagai penopang kehidupan bangsa dan visi Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

Jateng Harus Prioritaskan Pertanian di Tengah Pemangkasan Anggaran

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti tren kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti beras, telur, minyak goreng, hingga cabai. Dia mendesak dinas terkait agar rutin memantau harga, memastikan kenaikannya masih dalam batas toleransi.

"Saya berharap kenaikannya masih dalam batas wajar karena meningkatnya permintaan. Jangan sampai naik terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat," ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Menurut Sumanto, stabilitas harga harus dijaga sejak awal, yaitu dengan memastikan stok bahan pokok aman, distribusi lancar, dan pedagang nggak menaikkan harga secara nggak wajar.

Jika terjadi kenaikan harga melebihi batas toleransi, Pemprov harus segera melakukan intervensi, misalnya dengan menggelar operasi pasar atau pasar murah.

Namun, isu utamanya bukan hanya permintaan yang naik, melainkan adanya potensi kecurangan. Sumanto secara khusus menyoroti adanya dugaan penimbunan bahan pokok oleh spekulan atau oknum distributor yang menahan barang untuk menciptakan kelangkaan demi menaikkan harga.

“Pemantauannya harusnya harian atau minimal mingguan, sehingga perubahan harga bisa diketahui lebih cepat dan dicegah sebelum berdampak luas,” tegasnya.

Sumanto juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan stok bahan pokok di seluruh kabupaten/kota di Jateng. Pemprov harus memetakan wilayah mana saja yang rawan kekurangan komoditas dan memperkuat koordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha.

Sebab, jika stok aman, harga bisa dikendalikan. Namun, jika suplai terganggu, baik karena lonjakan permintaan maupun dampak cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya.

DPRD Jateng, kata Sumanto, berkomitmen akan terus mengawal kebijakan pengendalian harga, termasuk meminta Pemprov melakukan evaluasi berkala atas distribusi barang dan efektivitas intervensi yang sudah dilakukan.

Semoga semua pihak&nbsp;bersinergi untuk&nbsp; memastikan nggak ada spekulan yang mengganggu stabilitas kebutuhan pokok masyarakat Jawa Tengah selama Nataru ya, Gez! (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Suasana libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) selalu identik dengan kenaikan konsumsi dan mobilitas masyarakat. Namun, hal ini seringkali dibarengi dengan tren kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, meminta Pemprov segera bertindak untuk menstabilkan harga sembako. Stabilitas harga menjadi faktor krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Menurut Sumanto, intervensi harus dilakukan melalui operasi pasar dan pemantauan harga rutin harian/mingguan guna memastikan stok aman dan mencegah praktik penimbunan oleh spekulan di pasar.

Harga Bahan Pokok Nggak Santai Jelang Nataru, Sumanto Minta Pemprov Kepung Spekulan!

Minggu pagi, akhir November lalu, Taman Ojek Menara
Kudus menjadi titik temu. Sejak pukul 08.00, peserta mulai berdatangan; peneliti sejarah, pegiat arsip, mahasiswa, hingga warga Kudus yang ingin
membaca kembali kotanya sendiri.

Di bawah bayang Menara Kudus yang kokoh, perjalanan
ini dimulai bukan sebagai wisata biasa, melainkan sebagai upaya merawat ingatan
kota.

“Walking tour ini kami rancang bukan untuk mengejar
destinasi, tetapi memperlambat langkah, supaya cerita-cerita lama bisa
kembali terdengar,” ujar Yusak Maulana dari komunitas Cerita Kudus Tuwa (CKT), pihak penyelenggara walking tour.

Walking tour kali ini bukan bertolak dari bangunan, tapi&nbsp;Parada Harahap. Di Taman Menara, Yusak mulai membuka kisah tentang sang jurnalis yang dijuluki King of the Java Press itu.

Lahir di Tapanuli
Selatan pada 1899, Parada memulai hidupnya sebagai juru tulis perkebunan karet
sebelum memilih jalan sunyi dan berisiko: menjadi jurnalis bumiputera di masa
kolonial.

Pada dekade 1930-an, Parada berkeliling Jawa, menulis
laporan perjalanan yang kelak menjadi sumber penting sejarah sosial-ekonomi.
Kudus, kota kecil di kaki Muria, menjadi salah satu simpul penting dalam
catatannya.

“Parada tidak hanya melihat bangunan atau statistik. Dia mencatat
manusia, etos kerja, dan jaringan dagang yang hidup,” tutur Yusak.

Dalam laporannya, Parada menulis tentang pedagang
santri Kudus yang membangun industri kretek dari dapur-dapur rumah. Dia merekam
bagaimana racikan tembakau dan cengkih, yang konon dirintis Jamhari sejak
sekitar 1880, berkembang menjadi industri raksasa yang menghidupi ribuan orang.

Catatan Parada juga menyinggung konflik antar-pengusaha pada 1918 hingga
munculnya figur-figur besar seperti Nitisemito, sang Raja Kretek.

“Bagi Parada, Kudus adalah contoh kebangkitan ekonomi
pribumi waktu itu,” kata Yusak, menafsirkan catatan Parada.

Dari Taman Menara, rombongan bergerak menyusuri
koridor Menara menuju Gang Masjid Puspitan. Di sinilah cerita Langgardalem
tempo dulu mengemuka. Wilayah di timur Menara Kudus ini pernah menjadi jantung
industri kretek, dihuni para saudagar batik yang beralih menjadi pengusaha
rokok.

Langgardalem bukan sekadar nama desa, melainkan
lanskap sosial. Rumah-rumah besar, gang-gang sempit, dan langgar-langgar kecil
menjadi saksi denyut ekonomi rumahan yang perlahan membesar.

“Kalau hari ini
kita melihatnya biasa saja. Dulu, kawasan ini adalah pusat produksi, pusat uang
beredar, dan pusat tenaga kerja,” jelas Yusak.

Di sela langkah, peserta diajak membayangkan masa
ketika ribuan buruh linting bekerja dari pagi hingga sore, suara tembakau
diremas bercampur doa-doa yang lirih. Parada Harahap mencatat suasana ini
sebagai potret unik: industri modern yang tumbuh dari etos religius.

Setelahnya, perjalanan berlanjut menuju kediaman Moeslich bin Soleh atau H Moeslich, pemilik
rokok kretek cap "Tebu dan Cengkeh" yang sekarang menjadi "Rokok Buah
Cengkeh". Sosok inilah yang membuat nama Kudus tercatat dalam agenda
resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.

Pada 19 Maret 1939, pabrik Moeslich di Desa
Langgardalem dikunjungi langsung oleh pejabat tertinggi kolonial itu. Kunjungan
tersebut menjadi berita di media-media Belanda seperti De Locomotief dan
Het Nieuws van den Dag.

“Bayangkan, sebuah pabrik kretek bumiputera
menjadi tujuan terakhir kunjungan gubernur jenderal di wilayah Muria!” kata Nova
David, salah seorang pemandu walking tour tersebut.

Sejak memasuki wilayah timur kota Kudus, rombongan
kolonial disambut umbul-umbul oranye, warna Kerajaan Belanda. Langgardalem pun
tercatat sebagai desa legendaris, sementara batas kota timur saat itu berada di
Pentol, kawasan yang kini dekat dengan pusat perbankan modern.

Moeslich bukan asli Langgardalem, tapi diperkirakan masih berasal dari wilayah Muria, kemungkinan kelahiran Desa Bunggoro yang kini masuk Desa Purworejo,
Kecamatan Bae, pada 1883. Nama aslinya Moeltazam, memulai karier sebagai buruh, baik di bawah usaha keluarga maupun saat merantau di Solo dan Surabaya.

Titik balik terjadi ketika dia mulai melihat potensi kretek sekitar awal-awal abad ke-20. Saat itu, Moeslich tengah berdagang batik. Sembari berjualan, dia membawa kretek buatan istrinya, Masrifah, untuk dijajakan juga. Kejadian itu diperkirakan berangka tahun 1914.

“Ini menarik, karena sejarah kretek memang tak bisa dilepaskan dari
batik,” ujar Nova. "Lima tahun kemudian, keuntungan usaha membawanya berangkat
haji. Sepulang dari Tanah Suci, nama Moeltazam berganti menjadi Moeslich."

Pada 1924, riset Darmawan Mangoenkoesoemo mencatat
Moeslich sebagai salah satu dari enam pengusaha kretek besar di Kudus.
Pabriknya meluas hingga 12.500 meter persegi, mempekerjakan sekitar
4.000 orang dengan produksi mencapai dua juta batang per hari, dengan pasar Jatim, Kalimantan, Sumatra, hingga Papua.

“Sisa kejayaan itu masih bisa kita lihat sampai hari
ini,” kata Nova sambil menunjuk bekas bangunan besar di Kampung Puspitan. Tegel
lantai bergambar cengkeh menjadi artefak bisu kesuksesan masa lalu.

Namun, kejayaan itu nggak panjang. Moeslich mangkat pada 7
Agustus 1956, tiga tahun setelah Masrifah. Bersamaan dengan itu, usaha Tebu dan Cengkeh berhenti
beroperasi dan nggak berlanjut ke generasi berikutnya sampai sekarang.

Ketika Tebu dan Cengkeh tumbang, bisnis rokok tetap menjadi bahan bakar pemutar roda ekonomi di Kudus. Jejaring keluarga Moeslich juga menyatu dengan dinasti kretek lain. Nitisemito,
Roda, dan Garbis, menjadi tanda betapa eratnya jaringan sosial industri ini.

Dari Moeslich, peserta walking tour diajak menyambangi Mbah Atmo atau Atmowidjojo di sisi selatan Menara Kudus, tepatnya di kawasan Pringinan, Desa Kerjasan. Dialah sang pemilik kretek cap Goenoong Kedoe.

Sosoknya dikenal low profile dan kerap
berpenampilan seperti tukang kebun. Dengan penampilan dan perangainya ini, konon waktu itu banyak tamu yang nggak menyangka bahwa sosok bersahaja tersebut adalah pemilik salah satu pabrik kretek terbesar.

Atmo, anak bungsu dari Trunodiwongso dan Nyi Rowo,
mulai merintis usaha pada 1912. Dia termasuk generasi awal pengusaha kretek,
sezaman dengan para haji Kudus Kulon. Jaringan dagangnya di Jawa Timur menjadi
modal sosial penting, sebelum akhirnya memilih fokus sepenuhnya di Kudus.

Pabriknya berkembang dengan membeli rumah tetangga-tetangganya untuk menciptakan kompleks produksi yang luas. Selain Gunung Kedoe, Mbah Atmo juga melahirkan jenama Krandjang dan Omah. Ketika Parada berkunjung pada
1939, dia mencatat kontras antara kesederhanaan hidup Atmo dan besarnya skala
usaha.

Atmo wafat pada 1945. Meski pabriknya kini tak lagi
beroperasi, rumah, bangunan pabrik, dan musala yang ia dirikan masih berdiri.
“Jejak itu penting, karena menunjukkan bahwa industri ini bukan hanya soal
uang, tapi juga soal laku hidup,” tutur Yusak.

Walking tour hari itu kemudian ditutup di Museum Ketjil H.M. Ashadie. Di
ruang ini, peserta diajak melihat pameran Jejak Dagang PR Delima yang berisikan arsip
dagang, dokumen, foto, dan benda-benda yang menghidupkan kembali memori
industri kretek Kudus.

Museum menjadi ruang refleksi. Di sini, walking tour
menemukan maknanya: membaca kota sebagai teks panjang yang ditulis oleh banyak
tangan, pedagang santri, buruh linting, jurnalis pengelana, dan
keluarga-keluarga pengusaha.

“Kalau kita tidak berjalan dan bercerita, arsip hanya
akan menjadi benda mati,” kata Yusak Maulana menutup perjalanan. “Dengan
berjalan, kita memberi tubuh pada ingatan.”

Smara:
Jejak Dagang, Jejak Peradaban bukan sekadar wisata sejarah. Ia adalah ajakan
untuk menengok ulang peradaban dari dekat, dari gang sempit, tegel lantai
pabrik, hingga catatan seorang jurnalis yang pernah percaya bahwa perjalanan
adalah cara terbaik memahami sebuah kota. (Imam Khanafi/E10)

Inibaru.id –&nbsp;Kadang, sebuah kota nggak hanya dibaca dari bangunan tuanya, tetapi dari jejak tangan-tangan yang pernah menuliskan kisah perjalanan di dalamnya. Dari catatan itulah ingatan kolektif bekerja, menghubungkan masa lalu dengan hari ini.

Semangat itulah yang dihadirkan dalam walking tour "Smara: Jejak Dagang, Jejak Peradaban", sebuah perjalanan menelusuri Kudus lewat langkah kaki, cerita lisan, dan arsip-arsip lama yang pernah direkam jurnalis legendaris Parada Harahap.

Catatan Parada Harahap tentang munculnya figur-figur besar di bisnis rokok dan kebangkitan ekonomi bumiputera di Kota Kretek menjadi narasi yang menarik untuk ditelusuri peserta walking tour komunitas Cerita Kudus Tuwa.