“Anakku sudah masuk SMP, dan dia juga ikut kegiatan di luar
sekolah. Dia tentu ketemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan usia.
Semoga saja nggak ada yang punya niatan melakukan child grooming dan anakku tahu menempatkan diri,” ucap Fransiska
pada Jumat (16/1/2025).

Hal yang sama dialami warga Pucanggading, Demak, bernama Heri.
Anaknya yang duduk di kelas 11 SMA sering bermain gim daring dan mengaku sudah
memiliki teman online dari permainan
tersebut. Setelah mengetahui kasus yang dialami Aurelie, dia juga jadi lebih
waspada.

“Saya memang mengizinkan dia bermain game online tapi waktunya terbatas. Soalnya itu kayak pereda stres
buat dia. Nah, pas dia cerita punya kenalan dari game itu, aku jadi lebih
waspada. Untungnya sejauh ini dia selalu jujur temen-temen online-nya itu siapa
saja dan komunikasinya seperti apa. Tapi tetap saja, melihat kasus ini, saya
jadi harus lebih perhatian,” terang Heri.

Sang anak juga aware
dengan kasus Aurelie karena aktif di media sosial. Heri pun jadi punya
kesempatan untuk membahas hal tersebut demi memastikan anaknya nggak mudah
terjerat orang dewasa yang berniat jahat kepadanya.

“Meski dulu menikah muda, saya harus jadi orang tua yang modern,
selalu hadir buat anak-anak saya yang perempuan semua ini. Syukurnya mereka mau
terbuka sama saya, masih mau mendengarkan saya,” lanjut Heri.

Terkait dengan kasus child
grooming, Heri pun sampai mencari tahu tanda-tanda orang yang berpotensi
melakukannya atau semacam itu, dan membeberkannya ke buah hatinya agar mereka
ikut waspada. Sebagai contoh, jika ada yang memberikan perhatian yang berlebihan
atau mencurigakan, memberikan hadiah yang nggak diminta, atau melewati beberapa
batas tertentu, ada baiknya melaporkan hal ini kepadanya.

“Mereka juga saya minta untuk nggak mudah memberikan izin
kontak fisik seperti mengelus kepala, memegang tangan, apalagi sampai
minta pelukan atau ciuman,” terang Heri.

Hal serupa dilakukan Fransiska. Dia mulai memperkenalkan sex education
kepada anaknya demi membuat mereka jadi lebih paham mana yang salah, mana yang
benar, agar nggak jadi korban. Bahkan dia juga memperkenalkan anak-anaknya
tentang lelucon berbau seksual atau porno agar anak-anaknya lebih waspada.

Yap, siapa sangka, buku Broken
Strings dari Aurelie Moeremans ternyata bisa bikin banyak orang tua di
Indonesia jadi lebih waspada akan potensi child
grooming. Semoga saja semakin banyak orang tua yang semakin memahami hal
ini demi memberikan perlindungan terbaik bagi buah hatinya, ya, Gez? (Arie Widodo)

Inibaru.id – Viralnya
buku karya Aurelie Moeremans berjudul Broken
Strings ikut bikin warga Banyumanik, Kota Semarang, bernama Fransiska
penasaran. Maklum, tema dari buku tersebut dianggap relate dengannya yang sedang memiliki anak yang sudah memasuki usia
remaja.

Setelah membaca buku tersebut secara daring, Fransiska jadi
sedikit memahami seperti apa kasus child
grooming yang dialami Aurelie. Masalahnya, dia kemudian jadi khawatir dengan
anak perempuannya.

Keberadaan buku 'Broken Strings' yang diterbitkan Aurelie Moeremans ternyata bikin banyak orang tua jadi lebih menyadari tentang bahaya child grooming.

Viral Buku 'Broken Strings, Begini Tanggapan Orang Tua yang Memiliki Anak Remaja

Nyadran sendiri merupakan tradisi Jawa yang
berakar pada penghormatan kepada leluhur. Biasanya diwujudkan melalui ziarah
makam, membersihkan pusara, doa bersama, dan kenduri. Namun di Dusun Krecek dan
Gletuk, nyadran berkembang menjadi ruang silaturahmi yang inklusif. 

Tema yang diangkat pada gelaran Nyadran Perdamaian tahun ini adalah “Merawat Alam, Menjaga Ibu Bumi” yang terasa relevan dengan situasi hari ini. Maklum, bagi warga
setempat, krisis ekologis bukan isu yang jauh, melainkan sesuatu yang menyentuh
langsung kehidupan sehari-hari. Hubungan dengan alam dijaga melalui pengelolaan
pangan lokal, pelestarian mata air, hingga penghormatan pada ruang-ruang sakral
yang dianggap bagian dari spiritualitas hidup.

“Nyadran bukan sekadar ritual tahunan,” kata
Nanda Dwinta dari The Asian Muslim Network (AMAN) yang ikut terlibat dalam gelaran tradisi ini sebagaimana dinukil dari KRJogja,
Jumat (16/1).

“Ini cara warga merawat hubungan dengan leluhur, sesama manusia, dan alam.
Menjaga bumi berarti sekaligus menjaga perdamaian,” lanjutnya.

Di sisi lain, Bupati Agus Setyawan menilai
nyadran sebagai bukti bahwa masyarakat desa mampu menjaga harmoni di tengah
perbedaan. “Yang hadir di sini berasal dari berbagai macam keyakinan, semuanya bersatu,”
ujarnya.

Yang lebih menarik, nyadran kali ini juga dirangkai dengan penanaman pohon
sebagai simbol kepedulian lingkungan. Momen simbolik lainnya terjadi ketika
Agus menyerahkan bibit pohon kepada Sukoyo, peraih penghargaan Kalpataru 2024. 

Sukoyo menyebut Nyadran Perdamaian lebih dari sekadar scara menjaga warisan leluhur,
tetapi juga cara menjaga alam yang harus lestari untuk anak cucu. “Tradisi ini
digelar sebagai cara untuk mengingat leluhur yang mewariskan kekayaan alam
kepada kami. Kini, gantian kami yang harus menjaganya untuk generasi berikutnya,”
ujarnya.

Di Dusun Krecek dan Gletuk, nyadran diwujudkan sebagai tradisi lokal yang nggak terlihat usang. Ini justru menjadi cara luhur untuk menjawab tantangan keberagaman,
krisis ekologi, dan ketidakadilan sosial. Lewat doa, makanan, dan kebersamaan,
warga Temanggung merawat alam sekaligus meneguhkan perdamaian dengan cara yang
sederhana, tapi penuh makna, 

Keren banget ya tradisi Nyadran Perdamaian yang masih terjaga di Temanggung,
ya, Gez? (Arie Widodo)

Inibaru.id – Pada Jumat (16/1/2026),
warga Dusun Krecek dan Dusun Getuk di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten
Temanggung menggelar tradisi yang unik namun sarat makna. Nama tradisinya
adalah Nyadran Perdamaian yang dilakukan sebagai wujud ikhtiar
bersama untuk merawat alam sekaligus merajut kerukunan lintas iman.

Sejak pagi, warga dari berbagai latar belakang
keyakinan seperti Islam, Buddha, hingga Kristen berkumpul membawa tenong berisi makanan dari rumah masing-masing. Semua
berjalan beriringan menuju area permakaman Dusun Gletuk yang menjadi pusat
prosesi. Tak ada jarak antara pejabat dan warga. Bupati Temanggung, Agus
Setyawan, bahkan ikut memikul tenong, duduk lesehan, dan menyatu dalam suasana nglemprah khas desa.

Warga dari berbagai keyakinan seperti Islam, Buddha, dan Kristen bersama-sama meramaikan Nyadran Perdamaian di Kabupaten Temanggung. Seperti apa ya keseruan tradisi ini?

Lebih dari Merajut Kerukunan, Tradisi Nyadran Perdamaian di Temanggung Digelar Demi Menjaga Alam

"Jika dirinci berdasarkan jenisnya, cerai gugat yang diajukan istri (tahun 2025) paling banyak, yakni 2.363 kasus. Sementara, cerai talak dari pihak suami hanya 663 perkara," ujar Edwar saat ditemui Inibaru.id di kantornya, Kamis (15/1/2026).

Edwar menuturkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi alasan utama istri mengajukan gugatan cerai dari tahun ke tahun. Selain itu, persoalan perselingkuhan dan judi online (judol) kini juga menjadi "tren" baru pemicu perceraian di Kota Semarang.

"Kasus judol ini ujung-ujungnya tetap berdampak ke ekonomi keluarga. Trennya naik terus," kata dia. "Masalah judol juga sepertinya belum dibasmi secara maksimal oleh pihak berwajib, ditambah kondisi ekonomi nasional juga sedang sulit."

Edwar membeberkan, ada sejumlah faktor atau&nbsp;pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang perlu diketahui publik. Salah satu faktor yang krusial untuk menjadi pertimbangan hakim adalah jika pasangan istri-suami telah lama berpisah.&nbsp;

"Jika pasangan terbukti sudah pisah lebih dari enam bulan dan selama itu terjadi pertengkaran terus-menerus, biasanya gugatan akan dikabulkan hakim," jelasnya.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa proses persidangan setiap perkara bisa berbeda, tergantung kondisi kasusnya. Jika kedua pihak hadir pada sidang pertama, Pengadilan Agama wajib melakukan mediasi dulu sebelum perkara diputus.

"Mediasi sebelum perkara diputus ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016," tandasnya.

Perceraian menandakan ada nilai yang nggak sejalan lagi dalam pernikahan. Tingginya perkara cerai gugat lantaran faktor ekonomi seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Bisa jadi, kegagalan negara memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya turut andil di sini, kan? (Sundara/E10)

Inibaru.id - Dibanding tahun sebelumnya, angka perceraian di Kota Semarang menunjukkan peningkatan pada 2025. Data Pengadilan Agama (PA) Semarang mencatat, istri gugat suami masih mendominasi perkara cerai tersebut.

Panitera Muda Hukum PA Semarang Mohamad Edwar menjelaskan,&nbsp;jumlah perkara perceraian yang ditangani sepanjang 2025 lalu menunjukkan peningkatan menjadi 3.026 perkara dibandingkan tahun sebelumnya yang "hanya" 2.883 perkara, baik untuk cerai talak maupun cerai gugat.

Kasus perceraian di Kota Semarang cenderung&nbsp;meningkat pada 2025, dengan cerai gugat oleh istri mendominasi dan dipicu persoalan ekonomi, perselingkuhan, serta judi online.

Perselingkuhan dan Judol, Pemicu Ribuan Istri Gugat Cerai Suami di Semarang

Nah, kebijakan teranyar,&nbsp;pemerintah baru saja mengumumkan standardisasi baru ejaan nama-nama negara asing dalam bahasa Indonesia. Kebijakan tersebut bahkan telah diumumkan melalui forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tujuan utama aturan baru ini adalah untuk menyesuaikan penulisan nama negara asing dengan kaidah pelafalan dan tata tulis bahasa Indonesia, sekaligus memperkuat konsistensi penamaan geografis, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Revisi eksonim untuk sejumlah nama negara asing tersebut telah disampaikan dalam dokumen bernomor GEGN.2/2025/122/CRP.122 pada sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada 28 April–2 Mei 2025 lalu.

Melalui dokumen tersebut, Indonesia menetapkan penyesuaian ejaan sejumlah nama negara agar lebih selaras dengan sistem bunyi dan kaidah ejaan bahasa Indonesia, tanpa menyimpang dari ketetapan resmi PBB. 

Beberapa nama negara yang selama ini lazim digunakan dalam bentuk serapan bahasa Inggris atau bahasa asing lain disesuaikan dengan prinsip fonologi dan ortografi bahasa Indonesia. Hasilnya, beberapa nama mengalami perubahan yang cukup "asing" di telinga kita.

Beberapa contoh perubahan ejaan yang disepakati antara lain Thailand menjadi Tailan, Paraguay menjadi Paraguai, Afghanistan menjadi Afganistan, Bangladesh menjadi Banglades, serta Swiss menjadi Swis.

Standardisasi ejaan ini bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Upaya tersebut merupakan hasil inisiatif jangka panjang delegasi Indonesia yang telah dimulai sejak 2019. Kala itu, Indonesia mengajukan daftar komprehensif nama-nama negara dan ibu kota dunia dalam sesi perdana UNGEGN.

Langkah tersebut terdokumentasi dalam berkas UNGEGN berjudul Updated world country names: short and formal names, Submitted by Indonesia tertanggal 10 Maret 2025. Proses ini kemudian diperkuat kembali pada 2024 melalui penyempurnaan ejaan agar semakin akurat secara fonologis dan ortografis.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Hafidz Muksin membenarkan adanya perubahan ejaan sejumlah nama negara dalam bahasa Indonesia tersebut.

"Namun begitu, kewenangan utama penetapan dan pemadanan ejaan baku nama negara asing berada di tangan Badan Informasi Geospasial (BIG)," sebutnya, dikutip dari Kompas, Jumat (16/1/2026).

Dalam pelaksanaannya, Hafidz mengungkapkan, BIG bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Bahasa, Kementerian Luar Negeri, perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, serta para pakar linguistik melalui Sidang Komisi Istilah.

“BIG merupakan lembaga otoritas utama penamaan geografis nasional Indonesia, termasuk standardisasi nama-nama geografis asing seperti nama negara, pulau, dan sungai, agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Hafidz, penyesuaian ejaan seperti Thailand menjadi Tailan dan Paraguay menjadi Paraguai dilakukan berdasarkan pertimbangan ilmiah, khususnya kesesuaian bunyi dan sistem ejaan bahasa Indonesia. Pembaruan ejaan nama negara ini telah disampaikan secara resmi ke forum UNGEGN sekitar 2025.

"Setelah memperoleh pengakuan dan penetapan secara internasional, ejaan baru itu akan dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada edisi pemutakhiran berikutnya," jelasnya.

Sementara itu, Hafidz menambahkan, Badan Bahasa akan tetap menjalankan tugas utamanya dalam pembinaan bahasa Indonesia secara umum, mulai dari pengindonesiaan kata asing, pemadanan istilah, hingga pengayaan kosakata nasional.

Oya, perlu kamu tahu bahwa dalam dokumen UNGEGN tersebut tercantum 194 nama negara di dunia yang telah distandarisasi penyebutannya dalam bahasa Indonesia, mencakup nama formal dan nama singkat.

Untuk kawasan Asia Tenggara, penyebutan nama singkat yang ditetapkan antara lain Brunei Darusalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Tailan, Vietnam, serta Timor Leste. Nah, jangan sampai lupa, ya!

Dengan standardisasi ini, pemerintah berharap penggunaan nama negara asing dalam bahasa Indonesia menjadi lebih konsisten, mudah dilafalkan, serta sejalan dengan jati diri dan sistem kebahasaan nasional, tanpa mengabaikan kesepakatan internasional.

Bangsa yang baik adalah yang mengenal dan mencintai bahasanya sendiri. Begitu katanya! Menurutnya, perubahan ejaan nama negara ini akan memengaruhi sektor apa saja ya, Gez? (Siti Khatijah/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Setelah kemunculan kata "kapitil" untuk menyebut huruf non-kapital yang cukup menghebohkan jagat maya, pemerintah kembali membuat gebrakan baru di dunia kebahasaan dengan mengumumkan telah memperbarui eksonim sejumlah negara asing.

Sedikit informasi, dalam dunia linguistik, eksonim berarti bentuk asing untuk nama geografis. Misalnya, penyebutan resmi dalam bahasa Indonesia untuk Pulau Pinang di Malaysia adalah "Penang". Sementara, Deutschland diterjemahkan sebagai Jerman di Indonesia.

Indonesia resmi perbarui eksonim dengan melakukan revisi penulisan nama sejumlah negara asing dengan kaidah pelafalan dan tata tulis bahasa Indonesia; di antaranya Thailand menjadi Tailan, Paraguay menjadi Paraguai, Afghanistan menjadi Afganistan, Bangladesh menjadi Banglades, serta Swiss menjadi Swis.

Perbarui Eksonim, Indonesia Revisi Penulisan Nama Sejumlah Negara Asing

Sylvi menjelaskan kalau grooming itu semacam "pemanasan" buat pelaku sebelum melancarkan aksi jahatnya.

“Grooming ini biasanya adalah langkah awal dari para pelaku untuk bisa melancarkan aksinya, seperti kekerasan seksual, eksploitasi dan juga scamming (memalak atau meminta uang),” kata Sylvi.

Menurutnya, pelaku sering banget mengincar anak yang punya pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Efeknya ngeri, korban jadi merasa sangat terikat secara emosional dan nggak bisa menilai situasi secara jernih.

“Lebih dari bucin. Sangat percaya tidak ada orang lain yang lebih bisa diandalkan,” paparnya.

Kalau kamu punya teman atau adik yang tiba-tiba berubah, coba lebih peka ya, Gez. Sylvi menyebutkan kalau korban biasanya jadi lebih labil, sering cemas, dan yang paling mencolok adalah menarik diri dari lingkungan.

Selain itu, ada perubahan perilaku, biasanya menjadi labil emosinya, cemas, sensitif dan yang paling sering menarik diri. Seringkali korban merasa bahwa pelaku adalah ‘orang yang paling mengerti korban.

Sayangnya, kasus yang terlapor ke KPAID baru fenomena gunung es saja. Mayoritas korbannya adalah remaja awal di bangku SMP dan SMA.

Konselor Hukum LSM Rifka Annisa, Nurul Kurniati, juga membagikan data yang nggak kalah bikin merinding. Dalam tiga tahun terakhir, ada kasus ngeri yang berawal dari komunikasi di game online.

“(Kasus 2025) Pelaku komunikasi intens sampai korban mengirimkan video porno ke pelaku dan pelaku menyampaikan kalau dengan video ini kamu bisa menjualnya jadi ada unsur eksploitasi seksual,” kata Nurul.

Nurul menambahkan kalau banyak korban terlambat sadar karena mereka nggak paham gimana batasan relasi yang sehat itu.

Biar nggak makin banyak korban berjatuhan, Nurul menyarankan orang tua dan lingkungan sekolah buat lebih intens membangun kedekatan dengan anak, terutama soal penggunaan gadget.

“Melalui dari orang tua membangun kedekatan dengan anak baik secara emosional dan komunikasi yang intens terutama dalam penggunaan gadget ataupun bermedia sosial dengan cara edukasi ke anak tentang batasan-batasan, komunikasi terbuka, memantau aktivitas online anak, kenali lingkungan anak atau pertemanan dan membangun kepercayaan diri kepada anak,” tutupnya.

Pada akhirnya, memutus rantai grooming bukan cuma tugas satu orang, melainkan tanggung jawab kita semua mulai dari orang tua, sekolah, hingga masyarakat. Yuk, beri anak-anak kita perhatian yang layak mereka dapatkan biar nggak ada celah dimasuki orang jahat. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Istilah child grooming lagi jadi topik hangat di media sosial setelah Aurelie Moeremans merilis buku "Broken Strings" yang menceritakan pengalaman pribadinya. Tapi tahu nggak sih, Gez, kalau di Yogyakarta sendiri kasus ini juga nyata terjadi dan polanya sangat halus?

Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Sylvi Dewajani, membeberkan kalau grooming adalah taktik awal predator sebelum melakukan kejahatan yang lebih parah. Yuk, kita bedah polanya biar makin waspada!

Kasus child grooming di Jogja ternyata punya pola yang sangat halus dan manipulatif buat menjerat korbannya. Mulai dari PDKT lewat game online sampai bikin korban merasa "si paling dimengerti", yuk kenali tanda-tandanya sebelum terlambat.

Begini Pola Pelaku Child Grooming di DIY Menguasai Korbannya

Meski begitu, banyak orang salah paham dan mengira bahwa
siapa pun bisa melaporkan pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah. Padahal
tidak begitu. 

Pasal ini termasuk delik aduan absolut, artinya proses hukum
hanya bisa berjalan kalau ada pengaduan dari pihak tertentu. Orang-orang yang
memiliki hak untuk mengadu juga sangat terbatas.

Buat pasangan yang sebenarnya sudah menikah dengan orang
lain, laporan hanya bisa dibuat oleh suami atau istri sah mereka. Sementara
bagi yang belum menikah, yang bisa membuat aduan hanyalah orangtua atau anak
kandung. Artinya, tetangga, teman kos, RT/RW, bahkan ormas sekalipun tidak
punya legal standing untuk melaporkan seseorang atas tuduhan
kumpul kebo.

Menurut para ahli hukum, aturan ini memang sengaja dibuat
untuk melindungi privasi individu dan mencegah orang tak berkepentingan ikut
campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Jika ada pihak yang tidak berhak
melapor tapi nekat menuduh atau menyebarkan kabar, justru dia bisa terkena
pelanggaran pencemaran nama baik. Jadi, gosip soal siapa tinggal dengan siapa
ternyata bisa berujung panjang kalau tidak hati-hati.

Lalu bagaimana kalau pasangan yang tinggal bersama
menimbulkan keributan yang mengganggu lingkungan? Misalnya, sering menggelar
pesta, memutar musik kencang, atau hal-hal lain yang mengacaukan ketertiban
umum. 

Nah, untuk kasus ini, warga sekitar tetap bisa mengadukan
pelanggaran ketertiban umum, bukannya mengadukan perzinaan atau kumpul kebo.
Pengaduan seperti ini pun masih bisa didamaikan atau dicabut sebelum masuk ke
pengadilan.

Dengan adanya aturan baru ini, pemerintah berharap
sengketa-sengketa terkait privasi bisa lebih tertangani secara proporsional,
tanpa membuka celah untuk main hakim sendiri. Buat masyarakat umum, yang
penting dipahami adalah kumpul kebo memang dapat dipidana, tapi hanya jika ada
aduan dari pihak yang berhak.

Jadi, sebelum berkomentar atau menyebarkan kabar soal urusan
pribadi seseorang, lebih baik kita berpikir dua kali. Selain menjaga diri dari
masalah hukum, kita juga ikut menjaga ruang privat orang lain tetap aman.
Bagaimanapun, hidup bertetangga itu paling nyaman kalau saling menghormati
batasan masing-masing. Setuju kan, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Istilah “kumpul kebo” pasti sudah akrab
di telinga banyak orang Indonesia. Biasanya merujuk pada pasangan yang tinggal
satu rumah seperti suami istri, tapi tanpa ikatan pernikahan. Selama ini,
perdebatan soal apakah praktik tersebut bisa dipidana selalu muncul. Ada yang
bilang iya, ada yang bilang tidak. Nah, lewat KUHP baru, hal ini akhirnya
diatur secara tegas.

Mulai 2 Januari 2026, KUHP Nomor 1 Tahun 2023 resmi berlaku,
dan di dalamnya ada pasal khusus yang mengatur soal kumpul kebo. Tepatnya Pasal
412 yang berbunyi siapa pun yang hidup bersama layaknya suami istri di
luar pernikahan, bisa dikenai pidana maksimal 6 bulan penjara atau denda
kategori II, yaitu maksimal Rp10 juta. Cukup berat juga, ya?

Kabarnya, pada KUHP baru yang akan digunakan tahun 2026, pasangan kumpul kebo bisa dipidana. Yuk kita simak aturannya.

Menilik KUHP Baru, Memangnya Pelaku Kumpul Kebo Bisa Dipidana?

Menilik sejarah kemunculan istilah ini, kumpul
kebo sama sekali nggak ada kaitannya dengan hewan ternak tersebut.&nbsp;Merahputih, Kamis (26/9/2019) menulis, istilah kumpul kebo berasal
dari kombinasi Bahasa Melayu serta Bahasa Belanda. Pada masa penjajahan,
istilah ini dikenal masyarakat sebagai "koempoel
gebouw".

Kata "koempoel" yang dibaca "kumpul" masih memiliki makna yang sama hingga sekarang, yaitu berkumpul atau bersama.
Sementara itu "gebouw" adalah kata Bahasa Belanda yang memiliki makna bangunan.
Jadi, koempoel gebouw bisa diartikan sebagai tinggal bersama dalam satu
bangunan (rumah).

Praktik kumpul kebo sudah dikenal
pada masa kepemimpinan Gubernur VOC Jan Pieterszoon Coen (1619-1623 serta
1627-1629). Saat itu, banyak laki-laki Belanda yang merantau ke Hindia Belanda.
Sayangnya, nggak semuanya bisa membawa istri. Hanya para pejabat tinggi atau
orang kaya yang mampu. Para pekerja kelas bawah seperti para serdadu atau
kelasi kapal pun harus melakukan LDR
dengan kekasihnya.

Karena nggak punya pasangan untuk
melampiaskan hasrat seksual, para laki-laki Eropa kelas bawah ini kemudian
sering datang ke pelacuran. Hal ini membuat JP Coen yang dikenal agamis menjadi murka.
Dia bahkan sempat mengancam orang-orang yang masih hobi datang ke pelacuran
dengan hukuman berat, termasuk hukuman mati.

Tapi, JP Coen juga nggak egois.
Dia mencari akar permasalahan asusila ini dan menyadari bahwa di Hindia
Belanda, khususnya Batavia, populasi perempuan Eropa sangat sedikit.

Dikutip dari VOI, (7/7/2022), JP Coen mengirim surat ke pimpinan pusat VOC,
Heeren Zeventien di Belanda. Dia meminta pengiriman perempuan baik-baik ke
Batavia demi memastikan anak buahnya terjaga moralnya. Sayangnya, permintaan
ini tidak mendapatkan sambutan positif.

Para laki-laki Eropa pun akhirnya
memutuskan untuk mencari pasangan perempuan lokal. Sayangnya, aturan VOC yang
kala itu cukup rasis dan mendiskriminasi warga lokal membuat pernikahan antar
ras sulit diwujudkan. Contohnya, ada aturan yang membuat karyawan VOC nggak
boleh pulang ke Eropa selama lima tahun sejak tanggal dia menikah
dengan pribumi.

Bahkan, menurut catatan di dalam
buku Kehidupan Sosial di Batavia
karya Gelman Taylor yang terbit pada 2009 lalu, sejak 1633 laki-laki Belanda
yang sudah menikah di Hindia Belanda semakin sulit untuk pulang ke negaranya.

Sadar bahwa pernikahan akan
membuat hidup mereka kesulitan, para laki-laki Belanda ini pun kemudian memilih
untuk hanya tinggal bersama dengan perempuan lokal, khususnya para budak, tanpa
melakukan pernikahan resmi. Sejak saat itulah, istilah koempoel gebouw muncul.

Praktik ini menguntungkan laki-laki
Belanda, tapi merugikan para perempuan pribumi yang kerap
disebut sebagai "nyai". Meski para nyai tinggal berkecukupan, status mereka
dianggap sebagai perempuan nggak bermoral karena memiliki anak di luar
pernikahan. Anak-anak mereka juga dianggap sebagai aib.

Pada banyak novel berlatar masa penjajahan Belanda, pastilah kamu akan mendapati istilah kumpul kebo dan nyai, Millens. Rupanya asal muasal kata itu memang dari zaman kependudukan Belanda di Indonesia.&nbsp;(Arie Widodo/E10)&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

Inibaru.id – Kamu pasti sudah sering mendengar istilah "kumpul kebo", kan? Itu merupakan istilah untuk menggambarkan orang yang sudah
hidup bersama layaknya suami istri namun sama sekali nggak terikat pernikahan. Praktik
ini tentu nggak wajar bagi orang Indonesia yang masih mengedepankan adat
ketimuran.

Karena ada kata "kebo" yang dalam Bahasa Jawa berarti kerbau, banyak orang yang menganggap istilah ini sebagai cara untuk
menyamakan orang-orang yang tinggal bersama tanpa pernikahan melakukan tindakan
seperti hewan. Tapi, ternyata hal itu nggak benar, Millens.

Kumpul kebo bukanlah istilah yang ada kaitannya dengan hewan kerbau. Selain itu, tahukah kamu jika istilah tersebut sudah ada sejak zaman kolonial?