Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Hatma Suryatmojo, menyambut
baik gerakan ini. Menurutnya, partisipasi publik buat melestarikan hutan adalah
sinyal positif bahwa kesadaran lingkungan mulai hidup lagi. Tapi, kalau mau
serius merealisasikan ide itu, caranya harus lewat jalur resmi. 

Caranya begini. Masyarakat perlu membentuk lembaga berbadan
hukum terlebih dahulu, lalu mengajukan permohonan ke Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK). Melalui jalur ini, publik bisa mendapatkan izin
konsesi Restorasi Ekosistem pada kawasan hutan negara.

Kalau hutan yang ingin dikelola ternyata berada di areal
penggunaan lain (APL) dan bukan kawasan hutan negara, pengajuannya bisa lewat
pemerintah daerah. Intinya, pemanfaatannya memungkinkan selama mengikuti
ketentuan dan datang atas nama lembaga formal, bukan individu. 

Hatma juga mengingatkan, pemerintah sebenarnya sudah
menyediakan skema Perhutanan Sosial seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan,
Kemitraan Kehutanan, hingga Hutan Adat, yang bertujuan melibatkan masyarakat
dalam menjaga hutan. Skema ini juga bisa dipakai warga yang pengin menjaga alam.

Dari sisi hukum tata negara, penjelasannya semakin
menarik. Menurut pakar hukum UNC Sunny Ummul Firdaus, “membeli hutan”
sebenarnya bukan istilah resmi. Yang boleh dibeli adalah tanah hak yang
kebetulan berhutan, misalnya Hutan Hak atau tanah bersertifikat di luar kawasan
hutan negara. Jadi, kalau ada tanah pribadi yang ditumbuhi vegetasi hutan, itu
sah-sah saja dibeli.

“Istilahnya memang membeli tanah hak yang berhutan, bukannya
membeli hutan,” ucapnya sebagaimana dinukil dari Kompas, Senin
(8/12/2025).

Sayangnya, hal ini berarti kita nggak bisa membeli kawasan
hutan negara, termasuk hutan lindung, konservasi, atau hutan produksi. Ini
karena hukum Indonesia tidak memperbolehkan negara menjual kawasan hutan. 

Jadi, kalau ada yang bilang “beli hutan negara”, itu sudah
pasti salah kaprah. Yang benar adalah mendapatkan izin kelola, izin perhutanan
sosial, atau bentuk kemitraan lainnya.

Lalu, bagaimana dengan gerakan patungan beli hutan? Secara
prinsip, hal itu konstitusional selama tujuannya untuk melindungi lingkungan
dan dilakukan lewat mekanisme yang sah. Hanya saja, teknisnya memang perlu
dirumuskan dengan jelas seperti bentuk lembaganya apa, izin apa yang dipakai,
dan di mana lokasi hutannya.

Jadi, boleh nggak sih beli hutan? Boleh tapi yang dibeli
bukan hutan negara, ya. Yang bisa dibeli adalah tanah hak yang berhutan,
sementara kawasan hutan negara hanya bisa dikelola lewat izin. Yang penting,
gerakannya jelas, legal, dan tetap berorientasi menjaga bumi. (Arie
Widodo/E07)

Inibaru.id - Belakangan ini, timeline media sosial
penuh dengan ajakan “patungan beli hutan”. Sejumlah warganet, termasuk para konten kreator seperti Pandawara Group, ramai mendorong ide membeli hutan demi
menjaga ekosistem dari kerusakan yang lebih parah. Kedengarannya keren dan heroik, ya. Tapi
muncul satu pertanyaan besar: memangnya secara hukum, boleh beli hutan di
Indonesia?

Ternyata, jawabannya nggak sesederhana “boleh” atau “nggak
boleh”. Ada banyak aturan yang perlu dipahami dulu biar nggak salah langkah.

Nggak hanya ramai dibahas warganet di media sosial, sejumlah konten kreator bahkan sudah bertekad ingin membeli hutan di Indonesia. Tapi, secara aturan hukum, sebenarnya hal ini boleh dilakukan nggak, sih?

Menguak Aturan Hukum Membeli Hutan di Indonesia, Bolehkah?

Potaka
menyebut kucing liar sebagai “pembunuh yang kejam” dan mampu hidup sepenuhnya
tanpa bergantung pada manusia. Dengan insting berburu yang kuat, mereka disebut
sering memangsa apa pun yang bergerak, dari burung hingga kadal kecil. .

Lantas, bagaimana
pemerintah berencana mengurangi populasi kucing liar ini? Nah, di sinilah kontroversinya
mulai terlihat. Pemerintah menyebut akan menggunakan umpan berbentuk sosis beracun
serta perangkat penyemprot racun yang dipasang di pepohonan. Ketika kucing
lewat, alat itu otomatis mengeluarkan racun.

Metode
detailnya akan dijelaskan lebih lengkap pada revisi terbaru strategi Predator
Free 2050 yang dijadwalkan meluncur Maret 2026. Tapi bahkan sebelum rilis
resmi, rencana ini sudah menuai kritik dari berbagai pihak.

Meski
banyak mendapatkan kritik, pemerintah bersikukuh program ini perlu dilakukan
karena ancaman kucing liar ini bukan main-main. Mereka ditemukan di hampir
semua kawasan, dari perkotaan, kebun penduduk, sampai hutan lebat.
Dampaknya juga bukan spekulasi belaka. Misalnya, pernah ada lebih dari 100 kelelawar ekor pendek yang tewas
diburu kucing liar hanya dalam waktu satu minggu di dekat Kota Ohakune.

Burung
dotterel selatan di Pulau Stewart juga hampir punah karena aksi predator
ini. Belum lagi persoalan toxoplasmosis
yang dibawa kucing dan dapat memengaruhi kesehatan lumba-lumba, manusia, hingga
hewan ternak.

Di satu
sisi, pemerintah mendapat dukungan dari Predator Free New Zealand Trust. Mereka
menilai masyarakat memang meminta pemerintah tegas memasukkan kucing liar
sebagai target pengendalian.

“Demi
melestarikan keanekaragaman hayati, kita memang harus memberantas kucing-kucing
liar ini,” ungkap Potaka sebagaimana dinukil dari Cnn, Senin (24/11/2025).

Namun,
organisasi kesejahteraan hewan seperti SPCA
memandang isu ini lebih rumit. Mereka mengakui kucing liar berdampak besar pada
ekosistem, tapi tidak setuju jika eliminasi dilakukan hanya dengan metode
mematikan. SPCA meminta pemerintah mengalokasikan pendanaan lebih besar untuk
riset demi menemukan cara-cara yang lebih manusiawi.

Selain
itu, SPCA dan National Cat Management Group juga mendorong regulasi nasional
soal pengelolaan kucing, seperti sterilisasi
dan pemberian microchip
untuk kucing peliharaan agar tidak makin banyak yang akhirnya menjadi liar.

Isu ini
memang bikin dilema karena di satu sisi pemerintah ingin melindungi satwa-satwa
asli, tapi di sisi lain ada pertanyaan etis soal bagaimana cara pemberantasan
kucing liarnya. Kita lihat nanti seperti apa penerapannya di lapangan ya, Gez. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Selandia Baru kembali jadi
sorotan dunia. Bukan soal pemandangan alamnya yang cantik atau film-film yang
syuting di sana, tapi karena rencana ekstrem pemerintahnya: memberantas seluruh
kucing liar pada 2050. Untuk apa, ya?

Langkah
ini diumumkan oleh Menteri Konservasi Selandia Baru, Tama Potaka, sebagai
bagian dari program besar bernama Predator
Free 2050. Program ini sebenarnya sudah lama berjalan, tetapi sebelumnya
hanya fokus pada predator invasif seperti tikus, cerpelai, dan posum. Kini,
kucing liar resmi masuk daftar “musuh negara” berikutnya.

Dalam program Predator Free 2050, pemerintah Selandia Baru dipastikan akan memberantas kucing liar di negaranya. Apa alasan dari hal ini, ya?

Selandia Baru Berencana Memberantas Kucing Liar, Untuk Apa?

Dalam pandangannya, era globalisasi memberi peluang besar bagi produk pangan, terutama komoditas segar yang kini semakin diminati pasar. Dia menilai, tren konsumen yang bergeser ke bahan yang lebih segar, aman, dan berkualitas, adalah&nbsp;alasan mengapa pembaruan cara pandang dalam pembangunan pertanian ini penting.

"Sektor pertanian tak bisa lagi hanya bicara bagaimana menggenjot hasil panen, tetapi harus ke daya saing, kualitas produk, dan penerapan teknologi pertanian," tegas Sumanto.

Nggak lupa, dia juga menyebutkan tentang pentingnya perluasan adopsi teknologi di kalangan petani mulai dari penyediaan benih unggul, sistem irigasi modern, hingga perbaikan rantai pasokan pangan.

Menurutnya, hal itu krusial untuk memperkuat posisi petani dalam persaingan global. Sumanto bahkan menyoroti peran balai-balai pertanian di Jawa Tengah yang bisa dioptimalkan menjadi pusat riset dan pengembangan benih.

"Balai-balai pertanian ini bisa menjadi tempat riset yang bagus. Sebab, 90 persen keberhasilan pertanian ada pada benihnya," kata dia.

Tanpa inovasi dan dukungan kebijakan yang kuat, lanjutnya, petani berisiko tertinggal dari negara-negara lain yang telah lebih maju dalam penerapan teknologi pertanian. Kondisi ini dapat membuat produk lokal kalah bersaing dan berujung pada stagnasi pendapatan petani.

Visi Menjadi Lumbung Pangan Nasional&nbsp;

Sumanto juga menyinggung persoalan kesejahteraan petani yang masih terkungkung oleh model pertanian konvensional. Dengan pendapatan yang terbatas, petani sulit terlepas dari jerat kemiskinan.

Dia bahkan menyebut bahwa kantong-kantong kemiskinan di Jawa Tengah saat ini banyak berada di daerah dengan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Karena itulah, menurutnya penting untuk memastikan bahwa arah penganggaran daerah masih selaras dengan visi pembangunan pangan provinsi.

“Prioritas anggaran dan kebijakan masih mengacu pada visi-misi gubernur yaitu Jawa Tengah menjadi Lumbung Pangan Nasional,” ujar Sumanto. "Dengan komitmen ini Jawa Tengah bisa terus memperkuat fondasi sektor pertanian sebagai motor pencapaian visi lumbung pangan nasional."

Dia menandaskan, penguatan kapasitas petani dan peningkatan kualitas produksi menjadi kunci agar Jawa Tengah nggak hanya mempertahankan posisinya sebagai daerah agraris, tetapi juga mampu menjadi pusat pangan yang berdaya saing tinggi.

Visi yang menarik. Saatnya rapatkan barisan dan bergerak bersama demi masa depan pertanian Jateng. (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Pembangunan pertanian saat ini seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan daya saing produk pangan. Hal ini sebagaimana dikatakan&nbsp;Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto, belum lama ini.

Menurutnya, strategi ini bukan hanya menjadi langkah hilirisasi yang mampu menaikkan harga jual hasil pertanian, tetapi juga menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan petani di daerah.

Pemerintah Jawa Tengah didorong untuk mengarahkan pembangunan pertanian pada peningkatan daya saing produk pangan melalui teknologi, benih unggul, dan penguatan rantai pasokan untuk mewujudkan visi daerah sebagai Lumbung Pangan Nasional.

Pertanian di Jateng Perlu Fokus pada Peningkatan Daya Saing Produk Pangan

Mengutip pesan bersejarah Presiden Soekarno saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian UI (kini IPB) pada 27 April 1952, Sumanto mengingatkan urgensi pangan.

“Bung Karno sudah mengingatkan bahwa pangan adalah soal mati hidupnya suatu bangsa. Jika kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka akan mengganggu hajat hidup banyak orang," kata Sumanto.

Sumanto menyoroti bahwa berbagai program pertanian pemerintah belum berjalan optimal karena masih terkendala sejumlah persoalan mendasar di lapangan.

Beberapa isu krusial yang dia soroti meliputi&nbsp;penyediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi yang belum merata, pemanfaatan teknologi tepat guna dan inovasi pertanian yang belum maksimal, minimnya pendampingan teknologi dan biaya operasional yang membebani petani, dan harga jual komoditas pertanian yang belum stabil.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut ada tiga komponen strategis yang wajib diperkuat pemerintah, yaitu petani, penyuluh pertanian, dan lembaga ekonomi pedesaan (seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro).

Sumanto juga menyoroti dua masalah klasik yang sulit dihindari yaitu alih fungsi lahan dan krisis regenerasi petani.

Meskipun alih fungsi lahan dianggap sebagai bagian dari perkembangan zaman, Sumanto mewanti-wanti petani agar nggak mudah tergiur iming-iming harga tinggi.

“Kalau dapat warisan sawah jangan dijual meskipun ada iming-iming harga miliaran. Kalau dijual, warisannya akan habis. Dibelikan mobil baru, semakin lama nilainya menyusut," paparnya.

Tantangan lain yang lebih serius adalah krisis regenerasi petani. Anak muda enggan bertani karena dianggap tidak menguntungkan.

"Saya sering menggelar temu tani, disitu petani yang paling muda berusia 50 tahun. Ini berarti tidak ada regenerasi. Hal ini harus dicarikan solusi agar bertani menjadi pekerjaan yang menguntungkan sehingga anak muda tertarik," tegas Sumanto.

Yuk, bersama-sama jadikan sektor pertanian sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan bermartabat, agar generasi muda Jateng tertarik bertani, Gez! (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Sektor pertanian nggak bisa dianggap remeh! Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, secara lantang mendorong pembangunan pertanian harus menjadi prioritas utama Pemprov. Alasannya mendasar. Menurutnya, sektor pangan adalah penopang utama kehidupan masyarakat, dan ini sejalan dengan visi Gubernur untuk menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

Sumanto mengungkapkan, meskipun APBD Jawa Tengah tahun 2026 dihadapkan pada pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi mengurangi anggaran sektor lain, fokus pada pertanian dan peternakan harus tetap maksimal.

Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong Pemprov menjadikan pembangunan sektor pertanian sebagai prioritas utama, mengingat pentingnya pangan sebagai penopang kehidupan bangsa dan visi Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

Jateng Harus Prioritaskan Pertanian di Tengah Pemangkasan Anggaran

Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti tren kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti beras, telur, minyak goreng, hingga cabai. Dia mendesak dinas terkait agar rutin memantau harga, memastikan kenaikannya masih dalam batas toleransi.

"Saya berharap kenaikannya masih dalam batas wajar karena meningkatnya permintaan. Jangan sampai naik terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat," ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Menurut Sumanto, stabilitas harga harus dijaga sejak awal, yaitu dengan memastikan stok bahan pokok aman, distribusi lancar, dan pedagang nggak menaikkan harga secara nggak wajar.

Jika terjadi kenaikan harga melebihi batas toleransi, Pemprov harus segera melakukan intervensi, misalnya dengan menggelar operasi pasar atau pasar murah.

Namun, isu utamanya bukan hanya permintaan yang naik, melainkan adanya potensi kecurangan. Sumanto secara khusus menyoroti adanya dugaan penimbunan bahan pokok oleh spekulan atau oknum distributor yang menahan barang untuk menciptakan kelangkaan demi menaikkan harga.

“Pemantauannya harusnya harian atau minimal mingguan, sehingga perubahan harga bisa diketahui lebih cepat dan dicegah sebelum berdampak luas,” tegasnya.

Sumanto juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan stok bahan pokok di seluruh kabupaten/kota di Jateng. Pemprov harus memetakan wilayah mana saja yang rawan kekurangan komoditas dan memperkuat koordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha.

Sebab, jika stok aman, harga bisa dikendalikan. Namun, jika suplai terganggu, baik karena lonjakan permintaan maupun dampak cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya.

DPRD Jateng, kata Sumanto, berkomitmen akan terus mengawal kebijakan pengendalian harga, termasuk meminta Pemprov melakukan evaluasi berkala atas distribusi barang dan efektivitas intervensi yang sudah dilakukan.

Semoga semua pihak&nbsp;bersinergi untuk&nbsp; memastikan nggak ada spekulan yang mengganggu stabilitas kebutuhan pokok masyarakat Jawa Tengah selama Nataru ya, Gez! (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Suasana libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) selalu identik dengan kenaikan konsumsi dan mobilitas masyarakat. Namun, hal ini seringkali dibarengi dengan tren kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, meminta Pemprov segera bertindak untuk menstabilkan harga sembako. Stabilitas harga menjadi faktor krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Menurut Sumanto, intervensi harus dilakukan melalui operasi pasar dan pemantauan harga rutin harian/mingguan guna memastikan stok aman dan mencegah praktik penimbunan oleh spekulan di pasar.

Harga Bahan Pokok Nggak Santai Jelang Nataru, Sumanto Minta Pemprov Kepung Spekulan!

Untuk 2025, aksi global tersebut digelar bertepatan dengan penyelenggaraan COP30,&nbsp;Konferensi Perubahan Iklim PBB yang tahun ini digelar di Belem, Brasil. Aksi itu dimaksudkan untuk menjadi sebuah momentum krusial ketika masa depan kebijakan iklim dunia kembali dipertaruhkan.

Secara peristiwa, perhelatan itu telah selesai. Namun, justru karena aksi itulah muncul pertanyaan yang relevan untuk dilontarkan, yakni sejauh mana kita punya ruang aman untuk bersuara tentang krisis yang mengancam hidup bersama ini?

Penangkapan Dera dan deretan aktivis lingkungan di Indonesia hari-hari ini adalah gambaran bahwa narasi dan isu iklim, lingkungan, dan keadilan ekologis, begitu sulit dimaknai sebagai bentuk peringatan. Ia lebih mirip gangguan, provokasi, atau disebut sebagai aksi melawan hukum.

Di titik inilah ingatan saya kembali pada para peserta aksi yang merupakan masyarakat sipil; keluarga dan anak-anaknya, mahasiswa, komunitas literasi, hingga tokoh lintas iman. Mereka beriringan dalam barisan untuk menyuarakan satu kegelisahan yang sama, bahwa&nbsp;Bumi sedang tidak baik-baik saja.

“(Semarang) Climate Strike bukan sekadar aksi simbolik, tapi upaya kolektif untuk mengingatkan bahwa keputusan para pemimpin dunia berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ujar Koordinator Jaringan Peduli Iklim dan Alam Ellen Nugroho, yang seketika membuat saya mengiyakan dalam hati.

Mengangkat tema “Just Transition Now”, long march di jantung Kota Lunpia untuk kampanye keadilan iklim ini sepenuhnya relevan, karena kita tinggal di "selatan". Perlu kamu tahu, dibanding negara-negara "utara", emisi karbon kita sejatinya relatif kecil, tapi dampak pemanasan global justru paling kentara di sini.

Arus pasang air laut yang mengakibatkan banjir "rob" di pesisir, suhu kota yang makin panas, krisis air, hingga kerentanan pangan, adalah dampak paling nyata dari pemanasan global itu. Nah, ketimpangan inilah yang ingin disuarakan dalam kampanye yang dipusatkan di jalur protokol Semarang tersebut.

Saya senang melihat aksi damai ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, seakan menunjukkan bahwa isu lingkungan adalah masalah bersama. Generasi muda, anak-anak, keluarga, organisasi lingkungan, mahasiswa, hingga para tokoh lintas agama tampak menyerukan kegelisahan yang sama.

"Sejak kali pertama digelar pada 2019,&nbsp;Semarang Climate Strike memang selalu menghadirkan generasi muda," terang Ellen. "Pesan utamanya jelas; jangan sampai kebijakan hari ini, yang banyak dibuat oleh generasi tua, mewariskan Bumi yang tidak lagi layak dihuni bagi generasi muda.”

Bencana akibat kerusakan lingkungan di Sumatra dan berbagai wilayah di Tanah Air adalah tamparan keras bagi kita; sebuah peringatan keras bahwa kita belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan betapa besar kerusakan yang telah kita buat.

Maka, sebagaimana dikatakan Ellen, tujuan utama&nbsp;climate strike&nbsp;bukanlah semata untuk unjuk diri di jalanan, tapi mencoba&nbsp;membangun kesadaran publik. Perubahan iklim adalah isu kompleks yang sarat istilah ilmiah sehingga sering terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

"Di sinilah peran aksi publik dan media menjadi penting. Membumikan isu, menjadikannya dekat, dan terasa relevan," jelasnya. "Lalu, bersama-sama menyebarkan pemahaman, mengubah gaya hidup, dan mendesak pemangku kebijakan agar serius mempercepat transisi dari energi kotor ke energi bersih."

Ellen menyadari, perubahan sosial nggak mungkin dikerjakan sendirian. Maka, krisis perubahan iklim yang merupakan isu bersama seharusnya bisa menyentuh semua orang, tanpa terkecuali. Keberhasilannya bukanlah besarnya massa, tapi seberapa jauh pesan tersampaikan.

"Tolok ukurnya seberapa luas isu ini dibicarakan dan seberapa kuat jejaring yang terbentuk untuk gerakan lanjutan, karena krisis iklim bukan persoalan satu hari, satu aksi, atau satu generasi," tuturnya.

Ke depan, krisis iklim, pemanasan global, dan isu-isu lingkungan serupa, mungkin akan semakin akrab kita dengar, bahkan saksikan dan alami. Jika orang-orang yang memberi peringatan agar kita meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan ditangkapi, siapa lagi yang akan melakukannya?

Dengan atau tanpa orang-orang yang menyuarakan, krisis iklim akan tetap berlangsung. Kita berubah atau tidak, pemanasan global akan tetap terjadi. Jika bukan kita, mungkin anak cucu kita yang menanggung dampaknya. Maka, masih bisakah berpangku tangan?&nbsp;

Dera adalah gambaran kecil betapa sulitnya melakukan kampanye lingkungan di Indonesia saat ini. Hanya dengan menumbuhkan kesadaran bersama kita bisa berkelindan menjaga lingkungan. Ingatlah bahwa Bumi bukanlah warisan, tapi titipan untuk generasi mendatang! (Marita Ningtyas/E10)

Inibaru.id - Penangkapan aktivis lingkungan dari Walhi Jawa Tengah Adetya Pramandira atau lebih akrab disapa Dera bersama pasangannya, Fathul Munif,&nbsp;oleh Polrestabes Semarang pada akhir November 2025 lalu, menggulirkan ingatan saya pada Semarang Climate Strike yang saya ikuti pada November lalu.

Sedikit informasi, Semarang Climate Strike&nbsp;adalah aksi lingkungan yang merupakan bagian dari&nbsp;Global Climate Strike, gerakan serentak yang digelar di berbagai negara untuk memberi tekanan moral dan politik kepada para pemimpin dunia.

Long march Semarang Climate Strike bukan semata gerakan damai turun ke jalan untuk menyuarakan isu lingkungan. Bagi saya, aksi masyarakat sipil lintas generasi yang rutin digelar tiap tahun sejak 2019 ini selalu menyisakan tanda seru; bahwa krisis iklim bukan persoalan satu hari, satu aksi, atau satu generasi.