Seiring waktu, penggunaan plastik berkembang pesat. Sifatnya yang ringan, praktis, dan murah membuatnya mudah diterima di berbagai sektor kehidupan. Namun, di titik inilah persoalan mulai muncul. Kantong plastik yang semula ditujukan untuk penggunaan berulang justru berubah menjadi barang sekali pakai. Kebiasaan ini perlahan membentuk pola konsumsi baru yang sulit dikendalikan.

Dampaknya kini terasa nyata. Menurut laporan World Economic Forum, ratusan juta ton plastik telah mencemari lautan dunia dan jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan kontribusi besar terhadap sampah plastik global. Yang menjadi persoalan, plastik bukan material yang mudah terurai. Data dari National Oceanic and Atmospheric Administration menunjukkan bahwa kantong plastik membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk terurai secara alami.

Kesadaran tentang dampak lingkungan ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa dekade lalu. Sejak 1960-an, pencemaran laut oleh plastik mulai teramati. Kekhawatiran semakin menguat setelah berbagai kajian dan peristiwa lingkungan menunjukkan bahwa aktivitas manusia, termasuk penggunaan bahan sintetis, memberi tekanan besar terhadap ekosistem. Sejak saat itu, plastik tidak lagi dipandang sepenuhnya sebagai solusi, melainkan juga sebagai tantangan.

Di sisi lain, plastik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Dalam banyak situasi, plastik menawarkan efisiensi yang sulit tergantikan, baik dalam pengemasan, distribusi, maupun menjaga kebersihan produk. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, penggunaannya meningkat seiring kebutuhan akan kemasan yang lebih higienis, terutama dalam aktivitas pengiriman barang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan plastik tidak sesederhana mengganti atau menghilangkannya. Tantangan utamanya justru terletak pada bagaimana manusia menggunakannya. Ketika plastik digunakan secara bijak, termasuk dengan memanfaatkannya kembali dan mengelola limbahnya dengan tepat, dampak negatifnya dapat ditekan. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan dan sekali pakai hanya akan mempercepat akumulasi sampah.

Pada akhirnya, plastik bukan semata-mata masalah, tetapi juga cerminan dari kebiasaan. Ia pernah diciptakan sebagai solusi, namun berkembang menjadi persoalan karena cara penggunaannya yang berubah. Di titik ini, upaya mengurangi dampak plastik tidak hanya bergantung pada kebijakan atau inovasi, tetapi juga pada kesadaran untuk menggunakan seperlunya, memanfaatkan kembali, dan mengelolanya dengan lebih bertanggung jawab. (IB01/E01)

Inibaru.id - Kantong plastik kini lekat dengan persoalan lingkungan. Keberadaannya sering dikaitkan dengan pencemaran, terutama karena sulit terurai dan banyak berakhir di perairan. Namun, jika menengok ke awal kemunculannya, plastik justru lahir sebagai jawaban atas masalah lain yang tak kalah serius.

Sebelum plastik dikenal luas, masyarakat menggunakan kantong kertas untuk membawa barang. Pilihan ini terlihat lebih ramah lingkungan, tetapi di balik itu ada konsekuensi besar. Produksi kantong kertas membutuhkan bahan baku dari pohon, yang berarti semakin tinggi penggunaannya, semakin besar pula tekanan terhadap hutan. Kekhawatiran inilah yang kemudian mendorong lahirnya inovasi baru.

Pada akhir 1950-an, seorang insinyur asal Swedia, Sten Gustaf Thulin, mengembangkan kantong plastik sebagai alternatif yang lebih kuat dan efisien. Plastik dirancang untuk digunakan berulang kali, sehingga diharapkan dapat mengurangi kebutuhan akan kantong kertas sekaligus menekan penebangan pohon. Dalam konteks saat itu, plastik bahkan dipandang sebagai langkah maju yang berpotensi membantu menjaga kelestarian lingkungan.

Plastik yang kini kerap dianggap membawa banyak masalah lingkungan ternyata pada awalnya diciptakan sebagai solusi untuk mengurangi kerusakan alam. Kok bisa?

Kini Jadi Ancaman, Plastik Ternyata Pernah Jadi Solusi Menyelamatkan Bumi

“Tujuannya satu, bagaimana kita bisa menyelamatkan masyarakat jika terjadi erupsi. Dari pemahaman kondisi gunung, kita bisa menentukan langkah yang tepat,” ujarnya.

Menurutnya, Pemprov Jateng sebenarnya telah memiliki rencana kontinjensi Gunung Slamet sejak 2021. Namun, dokumen tersebut terus diperbarui mengikuti perkembangan terbaru, termasuk perubahan jumlah penduduk hingga potensi jalur aliran material vulkanik. Pengalaman menghadapi banjir bandang di kawasan sekitar gunung pada awal tahun ini juga menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat sistem manajemen bencana.

“Secara manajemen hampir sama. Yang berbeda hanya jenis bencananya. Yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat sedini mungkin,” imbuhnya.

Ia menambahkan, kesiapan di tingkat lokal menjadi kunci. Dalam konteks tersebut, peran desa dinilai sangat strategis. Melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana), masyarakat didorong untuk menjadi garda terdepan dalam merespons situasi darurat.

“Desa harus siap karena mereka yang pertama merespons. Semua pihak harus terlibat sebagai subjek, bukan hanya objek dalam penanggulangan bencana,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), P. Hadi Wijaya, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya peningkatan signifikan aktivitas Gunung Slamet.

“Terjadi kenaikan suhu kawah dari sebelumnya sekitar 280 derajat Celsius, kini mencapai hingga 460 derajat. Selain itu, aktivitas kegempaan, khususnya gempa frekuensi rendah, juga meningkat yang mengindikasikan pergerakan magma ke permukaan,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat PVMBG meningkatkan radius bahaya dari sebelumnya 2 kilometer menjadi 3 kilometer dari kawah, meskipun status gunung masih berada pada Level II atau waspada.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Setiap perkembangan aktivitas akan terus kami evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan peningkatan status,” tegasnya.

Sosialisasi ini dihadiri oleh BPBD dari lima kabupaten di sekitar Gunung Slamet. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman antar pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi erupsi.

Dengan dukungan sistem pemantauan yang terus diperkuat, mulai dari CCTV hingga alat seismik dan deformasi, pemerintah berharap setiap perubahan aktivitas Gunung Slamet dapat terdeteksi lebih dini. Harapannya, langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan lebih cepat sehingga risiko dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (IB01/E01)

Inibaru.id - Aktivitas Gunung Slamet menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan kembali pentingnya kesiapan semua pihak, terutama dalam upaya melindungi masyarakat di wilayah sekitar.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi mitigasi bencana geologi gunung api yang digelar di Banyumas, Kamis (23/4/2026). Dalam forum itu, pemerintah menekankan bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya berhenti pada data dan pemantauan, tetapi harus diiringi dengan kesiapan nyata di lapangan.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah keselamatan masyarakat.

Pemprov Jawa Tengah melalui sosialisasi mitigasi bencana menegaskan kesiapsiagaan dan keselamatan warga sebagai prioritas di tengah peningkatan aktivitas Gunung Slamet.

Sosialisasi Mitigasi Gunung Slamet, Pemprov Jateng Tekankan Keselamatan Warga

Ketika kasus seperti ini mencuat, respons publik biasanya
langsung mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Namun alih-alih berhenti
pada saling menunjuk, kasus ini justru membuka sesuatu yang lebih dalam. Ia
menunjukkan bahwa pengasuhan anak, yang selama ini dianggap sebagai urusan
privat, telah berubah menjadi urusan kolektif yang belum sepenuhnya kita sadari.
Perubahan ini terjadi perlahan, seiring perubahan cara hidup, tetapi tidak
diikuti dengan kesiapan sistem yang memadai.

Gagasan ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam pendekatan
pendidikan Montessori, dikenal prinsip bahwa “it takes a village to raise a
child”, yang berarti dibutuhkan “satu kampung” untuk membesarkan seorang
anak. Artinya, tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan oleh orang tua,
tetapi juga oleh lingkungan di sekitarnya: pengasuh, komunitas, hingga sistem
sosial yang menopang.

Dalam konteks hari ini, “kampung” itu telah berubah bentuk.
Ia bisa berupa daycare, sekolah, lingkungan kerja orang tua, hingga kebijakan
publik. Masalahnya, ketika “kampung” ini tidak benar-benar siap, anak-anaklah
yang berada di posisi paling rentan.

Di lapangan, setiap pihak sebenarnya berjalan dengan
keterbatasannya masing-masing. Orang tua harus mengambil keputusan di tengah
pilihan yang tidak selalu banyak. Daycare berkembang dengan standar yang
beragam, tidak semuanya dibangun dengan kesiapan yang cukup. Sementara itu,
peran pemerintah sebagai pengatur dan pengawas sering kali baru terasa ketika
masalah sudah muncul ke permukaan. Lingkungan sekitar pun kerap berada di
posisi serba tanggung; melihat, tapi tidak merasa punya ruang untuk terlibat
langsung. 

Dari situ terlihat bahwa persoalannya bukan semata pada
individu, melainkan pada sistem yang belum benar-benar terbangun. Kita belum
memiliki ekosistem pengasuhan yang kuat. Tidak semua daycare terdata dengan
baik, standar layanan belum dipahami secara luas, transparansi belum kuat, dan
edukasi tentang pengasuhan aman masih belum merata. Akibatnya, rasa aman sering
kali hanya bergantung pada kepercayaan, tanpa fondasi sistem yang benar-benar
menjaga.

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Iim Fahima, seorang
sociopreneur yang juga aktif dalam isu pemberdayaan Perempuan, menyoroti bahwa
tanggung jawab negara dalam kasus seperti ini tidak bisa lagi berhenti pada
penindakan setelah kejadian. Ia menekankan bahwa negara perlu memastikan sistem
pengasuhan berjalan sejak awal melalui standar yang jelas dan terukur. Daycare,
menurutnya, tidak bisa dibiarkan tumbuh tanpa arah, melainkan harus melalui
proses standarisasi dan sertifikasi yang ketat, mulai dari kelayakan tempat,
rasio pengasuh dan anak, hingga prosedur keamanan.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan wajib bagi para
pengasuh. Mengasuh anak bukan sekadar menjaga, tetapi membutuhkan pemahaman
tentang perkembangan anak, pengelolaan emosi, hingga keterampilan dasar seperti
pertolongan pertama. Tanpa bekal ini, risiko kesalahan dalam pengasuhan bisa
jadi akan semakin besar.

Selain itu, pengawasan tidak cukup dilakukan sesekali atau
hanya ketika muncul kasus. Ia perlu hadir dalam bentuk sistem yang aktif dan
berkelanjutan, seperti inspeksi rutin, mekanisme evaluasi, hingga transparansi
yang memungkinkan orang tua mengetahui kondisi anak mereka. Iim juga menekankan
pentingnya regulasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik, sehingga orang
tua bisa membuat keputusan dengan informasi yang jelas.

Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya kanal aduan
yang responsif dan berpihak pada keselamatan anak. Ketika ada tanda-tanda
kekerasan atau kelalaian, laporan harus bisa ditindaklanjuti dengan cepat,
tanpa prosedur yang berbelit. Bagi Iim, langkah-langkah ini bukan sekadar
teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap anak
tumbuh di lingkungan yang aman, termasuk ketika mereka berada di luar rumah. Tanpa
itu semua, kepercayaan akan selalu berada di posisi yang rapuh.

Kasus di Yogyakarta mungkin berawal dari satu tempat, tetapi
ia membuka gambaran yang lebih luas tentang kondisi kita hari ini. Bahwa di
tengah perubahan sosial yang begitu cepat, cara kita memandang pengasuhan belum
sepenuhnya ikut berubah. Kita masih melihatnya sebagai tanggung jawab individu,
padahal realitasnya sudah menuntut keterlibatan banyak pihak.

Mungkin, inilah saatnya melihat ulang cara kita memahami
pengasuhan. Bukan lagi sekadar urusan rumah tangga, melainkan bagian dari
ekosistem yang harus dibangun bersama. Karena pada akhirnya, menjaga anak tetap
aman bukan hanya soal memilih tempat yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa
sistem di sekelilingnya benar-benar bekerja. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kasus dugaan kekerasan di daycare Little Aresha di
Yogyakarta belakangan ini membuat banyak orang tua kembali memikirkan ulang
soal rasa aman anak saat berada di luar pengawasan mereka. Kasus tersebut tidak
hanya memicu kemarahan, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang bagaimana
kepercayaan dalam pengasuhan dibangun, dan sejauh mana ia benar-benar bisa
dijaga.

Di banyak keluarga hari ini, menitipkan anak bukan lagi
sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Ritme kerja yang semakin padat, jarak
dengan keluarga besar, hingga tuntutan ekonomi membuat daycare menjadi bagian
dari keseharian. 

Namun di balik itu, ada sudut pandang yang sering luput
dibahas, dan sering kali tidak adil: perempuan, terutama ibu, kerap menjadi
pihak yang paling cepat disalahkan. Pilihan untuk bekerja dianggap sebagai
bentuk “mengorbankan anak”, sementara keputusan menitipkan anak di daycare
dipandang sebagai kelalaian. Padahal, bagi sejumlah ibu, hal tersebut sering
kali berasal dari keputusan yang lahir dari situasi yang kompleks, dengan
pertimbangan yang tidak sederhana.

Berangkat dari kasus di Little Aresha, pengasuhan anak idealnya bukan lagi urusan privat semata, melainkan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sistem, standar, dan keterlibatan bersama.

Kasus Daycare Jogja: Tentang Kepercayaan, Pengasuhan, dan Sistem yang Belum Utuh

Runtuhan tersebut bukan akhir dari aktivitas Gunung Ungaran.
Dari sisa struktur yang ada, aktivitas vulkanik kembali membentuk gunung baru
yang dikenal sebagai generasi kedua. Proses ini terus berlanjut hingga akhirnya
terbentuk Gunung Ungaran yang kita lihat sekarang.

Ungaran saat ini merupakan generasi ketiga yang tumbuh di
atas jejak dua generasi sebelumnya. Berdasar referensi dari sumber Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, siklus pembentukan ulang seperti ini
umum terjadi pada gunung api, di mana aktivitas vulkanik tidak berhenti pada
satu fase, melainkan terus berkembang melalui proses yang panjang.

Meski tidak memiliki catatan letusan besar dalam sejarah
manusia, Gunung Ungaran belum sepenuhnya kehilangan aktivitasnya. Sisa energi
panas dari dalam bumi masih bisa ditemukan di beberapa titik.

Salah satunya berada di kawasan Candi Gedongsongo, di mana
terdapat sumber air panas dan uap yang masih aktif hingga kini. Dikutip dari United
States Geological Survey (USGS), kondisi ini menunjukkan bahwa sebuah gunung
api bisa berada dalam fase tidak aktif secara erupsi, tetapi masih menyimpan
aktivitas panas bumi di bawah permukaannya.

Melihat proses terbentuknya, Gunung Ungaran tidak bisa
dipahami hanya dari bentuknya saat ini. Ia merupakan hasil dari rangkaian
panjang aktivitas alam yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Apa yang terlihat hari ini adalah bagian dari proses yang
lebih besar, tentang bagaimana sebuah gunung terbentuk, runtuh, lalu kembali
muncul dalam bentuk baru. Sebuah siklus alami yang menunjukkan bahwa perubahan
selalu menjadi bagian dari cara alam bekerja. (Ike/E01)

Inibaru.id - Gunung Ungaran berada di wilayah Kabupaten Semarang dan
menjadi salah satu gunung yang cukup dikenal di Jawa Tengah. Dari tampilannya,
gunung ini terlihat tidak terlalu mencolok dibandingkan gunung lain di
sekitarnya. Namun, di balik bentuknya yang sekarang, tersimpan proses geologi
panjang yang membentuknya selama ratusan ribu tahun.

Dan tahukah kamu bahwa yang kita lihat hari ini bukanlah Gunung
Ungaran yang pertama? Secara geologi, Gunung Ungaran terbentuk dari aktivitas
vulkanik tua yang mencapai puncaknya pada masa Pleistosen. Pada fase awal,
gunung ini diperkirakan memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan
bentuknya saat ini.

Sekitar 500.000 tahun lalu, terjadi runtuhan besar pada
tubuh gunung yang membentuk cekungan luas menyerupai tapal kuda. Material dari
runtuhan tersebut kemudian mengalir ke arah utara dan turut membentuk bentang
alam di wilayah Semarang. Merujuk pada referensi dari sumber Badan Geologi
Kementerian ESDM, struktur seperti ini merupakan hasil dari ketidakstabilan
tubuh gunung api yang menyebabkan sebagian bagiannya ambruk dan menyisakan
jejak morfologi yang khas.

Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang merupakan gunung api generasi ketiga yang terbentuk dari rangkaian runtuhan dan aktivitas vulkanik sejak ratusan ribu tahun lalu, dan hingga kini masih menyimpan sisa energi panas bumi.

Gunung Ungaran: Jejak Tiga Generasi yang Tumbuh dari Runtuhan

Di sisi lain, praktik penyebaran konten seperti ini juga
menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga ini menegaskan
bahwa anak, baik sebagai korban maupun saksi, memiliki hak atas perlindungan
identitas yang tidak boleh dipublikasikan di media massa.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang
menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak mencakup penghindaran dari
publikasi identitas. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1), ditegaskan bahwa
identitas anak korban maupun anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan,
baik di media cetak maupun elektronik.

Identitas yang dimaksud tidak hanya nama, tetapi juga wajah,
alamat, hingga informasi lain yang dapat mengungkap jati diri anak. Prinsip ini
menjadi bagian penting dalam perlindungan anak, terutama di tengah maraknya
penyebaran konten kekerasan anak di media sosial. Publikasi yang menampilkan
anak korban secara jelas, tanpa penyamaran, berisiko melanggar aturan sekaligus
mencederai hak anak.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menyebarluaskan
video atau informasi yang menampilkan korban anak, serta tidak memanfaatkan
situasi tersebut untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab, termasuk
penggalangan dana tanpa dasar yang jelas.

Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika menemukan
konten seperti ini?

Pertama, tahan diri untuk tidak langsung membagikan.
Niat untuk “biar orang lain tahu” memang terdengar baik, tetapi tidak semua
cara menyebarkan informasi berdampak positif. Dalam konteks kekerasan terhadap
anak, penyebaran yang tidak bijak justru bisa memperpanjang penderitaan korban.

Kedua, periksa sumbernya. Apakah konten tersebut
berasal dari media yang jelas dan kredibel? Apakah visualnya sudah disamarkan?
Apakah ada konteks yang membantu publik memahami peristiwa tanpa
mengeksploitasi korban? Jika tidak, ada kemungkinan besar itu bukan upaya
edukasi, melainkan sekadar konten viral.

Ketiga, pilih untuk melaporkan, bukan menyebarkan.
Hampir semua platform media sosial menyediakan fitur pelaporan untuk konten
kekerasan. Menggunakan fitur ini jauh lebih membantu daripada ikut memperluas
jangkauan konten yang merugikan.

Keempat, jika ingin berkontribusi, bagikan informasi
yang lebih bermakna. Misalnya, edukasi tentang perlindungan anak, informasi
layanan pengaduan, atau konten yang membangun kesadaran tanpa menampilkan
kekerasan secara vulgar.

Di era digital, setiap orang pada dasarnya adalah penyebar
informasi. Apa yang kita klik, simpan, dan bagikan akan membentuk ekosistem
informasi itu sendiri. Karena itu, menjadi bijak bukan berarti tidak peduli.
Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kepedulian yang lebih dalam, kepedulian
yang tidak menambah luka, tetapi membantu menjaga martabat mereka yang sudah
menjadi korban.

Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: kita ingin dikenal
sebagai bagian dari solusi, atau tanpa sadar menjadi bagian dari penyebaran
luka? (Ike P/E01)

Inibaru.id - Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, publik
belum lama ini dihadapkan pada beredarnya video kekerasan terhadap anak kecil
di daycare Little Aresha, Yogyakarta. Rekaman tersebut menyebar luas tanpa
penyaringan, memicu reaksi emosi banyak orang, mulai dari marah, sedih, hingga
dorongan untuk segera membagikannya agar lebih banyak orang tahu.

Namun, justru di titik inilah kita perlu berhenti sejenak. Apakah
membagikan ulang konten seperti itu benar-benar membantu?

Bayangkan jika anak dalam video tersebut adalah bagian dari
keluargamu. Apakah kamu rela momen paling rentan dalam hidupnya tersebar luas
dan disaksikan banyak orang? Dalam banyak kasus, yang menyebar lebih cepat
bukan keadilan, melainkan dampaknya. Setiap kali konten itu diputar ulang dan
dibagikan, ada sisi kemanusiaan yang perlahan terabaikan.

Penyebaran video kekerasan anak seperti kasus di daycare Little Aresha Yogyakarta perlu disikapi bijak karena selain tidak selalu membantu, juga berpotensi melanggar hak perlindungan identitas anak dan memperpanjang dampak yang mereka alami.

Saat Video Kekerasan Anak Viral, Apa yang Seharusnya Kita Lakukan?

Berbicara di hadapan para penyandang disabilitas multi itu, Mirdal
mengungkapkan, produk gagal itu sebetulnya nggak ada. Tuhan menciptakan manusia
dengan segala kesempurnaannya. Substansi kita untuk masyarakatlah yang menentukan
kita disabilitas atau tidak. 

“Disabilitas adalah kalau kita kerdil untuk masyarakat,” tegasnya.

Mirdal menambahkan, lengkap secara fisik, kalau nggak bisa memberikan
manfaat, seseorang tetap saja disebut difabel.

Menurutnya, kebahagiaan terbesar seseorang adalah ketika
kita bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi orang lain, dengan kondisi
yang kita miliki. Inilah yang disebut bersyukur.

“Tidak perlu melihat apa yang kita nggak punya, tapi mensyukuri
apa yang kita punya,” terangnya. 

Pada kunjungan tersebut, Media Group menyerahkan sejumlah
bantuan berupa uang tunai untuk para pengasuh dan anak-anak penyandang
disabilitas. Secara simbolis, sumbangan diberikan kepada Sri Yuniarsi, salah
seorang pengasuh Al-Rifdah.

Seusai penyerahan bantuan, Mirdal mengungkapkan, kunjungan
ke panti atau lembaga sosial menjadi tradisi yang biasa dilakukan Media Group
saat berkunjung ke luar kota. Dia menambahkan, kedatangan tersebut adalah pengingat
untuk dirinya dan rombongan.

“Seolah terlihat, mereka membutuhkan kedatangan kami.
Padahal, yang membutuhkan itu bukan mereka, tapi saya dan kawan-kawan,” akunya.

Oya, perlu kamu tahu, Panti Asuhan Cacat Ganda
Al-Rifdah merupakan salah satu tempat penampungan bagi para penyandang
disabilitas multi di Semarang yang didirikan oleh Rahma Faradila. Saat ini,
penghuni panti tersebut berjumlah 35 orang, yang berasal dari Semarang,
Salatiga, dan Blora. (IB04/E03)

Inibaru.id – Nggak sedikit orang yang berpikir bahwa
para penderita disabilitas adalah orang-orang yang nggak sempurna. Padahal,
keterbatasan fisik bukanlah simbol dari ketidaksempurnaan, karena yang mengurangi
kesempurnaan manusia adalah manfaat orang itu bagi masyarakat.

Inilah yang dikatakan CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib saat
mengunjungi Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifdah di Kota Semarang, Rabu
(2/12/2020). Panti Asuhan Al-Rifdah sengaja dipilih dalam rangka memeringati Hari
Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember.

Kesempurnaan seseorang nggak ditentukan dari seberapa lengkap fisik kita, tapi seberapa banyak manfaat yang kita berikan untuk masyarakat dari apa yang kita miliki.