Dalam daftar tahun ini, Italia kembali menempati posisi teratas sebagai negara dengan kuliner terbaik di dunia. Posisi kedua ditempati Yunani, sementara Peru berada di peringkat ketiga.

Indonesia sendiri memperoleh skor rata-rata 4,48 dan berhasil masuk jajaran 10 besar dunia. Capaian tersebut tidak lepas dari beragam hidangan khas Nusantara yang terus mendapat pengakuan internasional.

Beberapa makanan Indonesia bahkan mencatatkan skor penilaian yang sangat tinggi. Nasi Padang menjadi salah satu yang tertinggi dengan skor 4,8. Disusul bawang goreng dan sate kambing yang sama-sama memperoleh skor 4,7. Sementara siomay dan soto Betawi masing-masing mendapatkan skor 4,6.

Tak hanya makanan, sejumlah rumah makan tradisional Indonesia juga masuk dalam rekomendasi TasteAtlas. Beberapa di antaranya adalah Dapur Bali, Mak Beng, Warung Juwel Nasi Campur Ayam, dan Raf Babi Krispy yang berada di Denpasar, Bali. Selain itu, ada pula 1945 Restaurant di Jakarta Pusat yang turut masuk dalam daftar rekomendasi.

15 Negara dengan Kuliner Terbaik di Dunia Versi TasteAtlas 2026

Berikut daftar 15 besar negara dengan kuliner terbaik di dunia menurut TasteAtlas:

Masuknya Indonesia ke dalam 10 besar dunia menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Nusantara tidak hanya digemari masyarakat lokal, tetapi juga semakin dihargai oleh penikmat makanan dari berbagai negara. Dari hidangan berbumbu kuat hingga ragam makanan tradisional yang kaya sejarah, Indonesia terus menunjukkan bahwa kekuatan budaya juga bisa hadir melalui cita rasa. (Ike/E01)

Inibaru.id – Kabar membanggakan datang dari dunia kuliner Indonesia. Platform panduan kuliner internasional TasteAtlas kembali merilis daftar 100 Best Cuisines in the World 2026. Dalam pemeringkatan terbaru tersebut, Indonesia berhasil menempati posisi ke-10 sebagai negara dengan kuliner terbaik di dunia.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa cita rasa Nusantara semakin mendapat tempat di mata masyarakat global. TasteAtlas mencatat lebih dari 590 ribu penilaian valid terhadap hampir 19 ribu makanan tradisional dari berbagai negara sebagai dasar penyusunan daftar tersebut.

Berbeda dengan penghargaan yang menilai destinasi wisata atau restoran populer, TasteAtlas berfokus pada kualitas kuliner tradisional suatu negara. Penilaian dilakukan berdasarkan rata-rata skor makanan khas yang dianggap mewakili kekayaan rasa dan identitas kuliner masing-masing bangsa.

Indonesia berhasil masuk peringkat 10 besar negara dengan kuliner terbaik di dunia versi TasteAtlas 2026, berkat kekayaan hidangan tradisional yang semakin diakui secara global.

Kuliner Indonesia Masuk 10 Besar Dunia Versi TasteAtlas 2026, Nasi Padang Jadi Salah Satu yang Tertinggi

"Hari ini kami hadir kembali di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan jawaban secara tertulis dari pertanyaan-pertanyaan beberapa anggota Dewan Hakim pada minggu yang lalu," katanya.

Dalam keterangannya, Gus Rozin menegaskan bahwa negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab pembiayaan terhadap pesantren setelah lembaga tersebut diakui secara resmi sebagai bagian dari pendidikan nasional. Menurutnya, pengakuan tersebut membawa konsekuensi konstitusional berupa kewajiban negara untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren melalui skema pembiayaan yang memadai.

"Kami mencoba meyakinkan yang pertama bahwa kehadiran pendanaan dari negara untuk pesantren itu sekali lagi merupakan tanggung jawab konstitusi negara terhadap pesantren. Karena bagaimanapun ketika pesantren itu sudah diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional, maka demikian juga menjadi tanggung jawab konstitusi negara untuk memberikan pembiayaan kepada pesantren," ujarnya.

Gus Rozin juga menepis anggapan bahwa dukungan pendanaan dari negara akan mengurangi independensi pesantren. Menurutnya, Undang-Undang Pesantren telah memberikan jaminan perlindungan terhadap kekhasan, tradisi, dan karakter yang berkembang di masing-masing pesantren.

"Kami memberikan argumentasi kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pembiayaan negara kepada pesantren itu tidak merupakan intervensi negara terhadap pesantren," tegasnya.

Ia menjelaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren justru memastikan setiap pesantren tetap memiliki ruang untuk mempertahankan tradisi dan model pendidikan yang menjadi ciri khasnya.

"Pembiayaan negara untuk pesantren itu menurut undang-undang tetap menjaga kekhasan pesantren dan tradisi yang dikembangkan oleh masing-masing pesantren. Ini sudah dikarisbawahi dan dijaga oleh negara itu sendiri melalui Undang-Undang Pesantren," katanya.

Selain itu, Gus Rozin turut menjelaskan pandangannya mengenai frasa "membantu" dan "sesuai dengan kemampuan negara" yang menjadi salah satu perhatian dalam perkara tersebut. Menurutnya, kedua frasa itu harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

"Kami mencoba meyakinkan bahwa ada dua frasa antara membantu dan sesuai dengan kemampuan negara. Itu adalah dua frasa yang tidak terpisahkan. Itu dua frasa kausalitas antara sebab dan akibat," ujarnya.

Ia menambahkan, pemisahan kedua frasa tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang tidak utuh terhadap norma yang diatur dalam undang-undang.

"Oleh karena itu, untuk mendorong pemahaman yang lebih kompleks atas pasal yang diajukan para pemohon, kita tidak bisa mengeluarkan konteks membantu itu. Sehingga dua frasa itu merupakan frasa yang berkesinambungan dan tidak bisa dipisah-pisah," jelasnya.

Dalam sidang tersebut, Majelis Masyayikh juga menyampaikan penjelasan mengenai peta pendidikan pesantren di Indonesia. Penjelasan itu mencakup berbagai bentuk pesantren, mulai dari pesantren formal, nonformal, pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, hingga pesantren sebagai satuan pendidikan.

"Kami juga menyampaikan soal peta pesantren. Berbagai jenis pesantren, baik pesantren formal, nonformal, pesantren sebagai penyelenggara maupun pesantren sebagai satuan pendidikan, kami sampaikan secara utuh supaya ada pemahaman yang komprehensif terhadap jenis-jenis pesantren dan level pendidikan yang ada di pesantren," katanya.

Menurut Gus Rozin, pemahaman yang komprehensif mengenai keragaman pesantren diperlukan agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat persoalan pendanaan pesantren secara lebih utuh dan proporsional.

Ia juga menyoroti fakta bahwa selama ini sebagian besar pesantren bertahan dan berkembang berkat dukungan masyarakat. Pembiayaan pesantren, kata dia, banyak berasal dari para kiai, santri, masyarakat, para muhibbin, dan berbagai sumber swadaya lainnya.

"Selama ini memang pesantren itu dibiayai penuh oleh kiainya sendiri, oleh masyarakat, oleh muhibin dan dari sumber-sumber yang insyaallah berkah," ujarnya.

Meski demikian, dukungan masyarakat tersebut tidak menghapus kewajiban negara untuk menjalankan amanat konstitusi.

"Tetapi pembiayaan dari masyarakat itu tidak mengurangi kewajiban negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusinya, yaitu memberikan pembiayaan terhadap pesantren. Itu dua hal yang berbeda," imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan dukungan masyarakat dan kewajiban negara merupakan dua hal yang berjalan beriringan.

"Pesantren memang pembiayaannya dari masyarakat, tetapi negara juga mempunyai kewajiban untuk membiayai pesantren. Itu yang kami perkuat argumentasinya pada hari ini," katanya.

Usai persidangan, Majelis Masyayikh juga menyampaikan apresiasi atas dukungan para tokoh pesantren yang hadir mendampingi proses persidangan. Pada kesempatan tersebut, Majelis Masyayikh didampingi oleh Ibu Nyai Badriah Fayumi selaku anggota Majelis Masyayikh dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) selaku anggota Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Tebuireng.

"Hari ini kita didampingi oleh Bu Nyai Badriah selaku anggota Majelis Masyayikh dan Yai Kikin sebagai anggota Dewan Masyayikh dari Pondok Pesantren Tebuireng. Ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi kita," ujarnya.

Ia menilai kehadiran para pengasuh pesantren tersebut menjadi simbol dukungan moral sekaligus memperkuat semangat perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak pesantren di hadapan Mahkamah Konstitusi.

"Ini merupakan suntikan semangat bahwa ternyata getaran perjuangan ini juga bersambut dengan kehadiran para pengasuh pesantren di sini," pungkasnya. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozin menegaskan bahwa pendanaan pesantren oleh negara merupakan kewajiban konstitusional yang melekat pada pengakuan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Penegasan itu disampaikan usai menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/6/2026), terkait perkara pengujian ketentuan pendanaan pesantren.

Menurut Gus Rozin, kehadiran Majelis Masyayikh dalam sidang tersebut bertujuan menyampaikan jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan yang diajukan para hakim konstitusi pada persidangan sebelumnya. Keterangan tambahan itu disusun untuk memperkuat argumentasi mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional sekaligus tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan pendidikan pesantren.

Ketua Majelis Masyayikh Gus Rozin menegaskan di Mahkamah Konstitusi bahwa pendanaan pesantren merupakan kewajiban konstitusional negara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Majelis Masyayikh: Pengakuan terhadap Pesantren Harus Diikuti Dukungan Pendanaan

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan pihaknya tengah berupaya mencari berbagai solusi atas tantangan yang dihadapi industri pers saat ini.

“Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta semoga bisa menjadi salah satu Solusi,” ucap Ketua Dewan Pers.

Forum tersebut dihadiri berbagai organisasi dan pemangku kepentingan pers, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), LBH Pers, hingga Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Perlindungan Karya Jurnalistik Jadi Sorotan

Dalam pembahasan tersebut, muncul sejumlah pokok pikiran yang mendapat perhatian luas dari peserta forum.

Salah satunya adalah perlunya pengakuan secara eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta. Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkannya.

Isu lain yang turut mengemuka adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, hingga sistem kecerdasan buatan.

Peserta forum menilai penggunaan karya jurnalistik untuk kebutuhan pengindeksan, agregasi informasi, penayangan cuplikan berita, hingga pelatihan model AI semakin meluas. Namun, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari praktik tersebut dinilai belum diikuti mekanisme kompensasi yang proporsional bagi perusahaan pers maupun para pencipta karya jurnalistik.

Forum juga membahas kemungkinan pembentukan mekanisme kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengelola lisensi dan distribusi nilai ekonomi dari penggunaan karya jurnalistik.

Sejumlah peserta menilai mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar industri pers nasional ketika berhadapan dengan platform digital global maupun perusahaan pengembang teknologi AI.

Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa usulan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, akses informasi publik, ataupun perkembangan teknologi.

Sebaliknya, pengaturan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

“Perlindungan terhadap karya jurnalistik pada akhirnya bukan hanya melindungi perusahaan pers dan jurnalis, tetapi juga menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto.

Sementara itu, anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital &amp; Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menegaskan bahwa perlindungan karya jurnalistik yang diusulkan hanya berlaku untuk penggunaan yang bersifat komersial.

“Misalkan jika karya jurnalistik digunakan untuk pendidikan, penelitian, kajian akademik,” tambah Dahlan Dahi.

Seluruh masukan yang berkembang dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan usulan Dewan Pers kepada pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta. (Ike/E01)

Inibaru.id - Dewan Pers menghimpun berbagai masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta melalui forum dengar pendapat bersama konstituen pers, Kamis (11/6), di Hall Dewan Pers.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya Dewan Pers untuk memastikan perubahan regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan yang dihadapi industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dalam forum itu, Dewan Pers kembali menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi. Karena itu, karya jurnalistik dinilai memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.

Dewan Pers menghimpun masukan dari berbagai konstituen pers untuk memperkuat perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta di tengah tantangan era platform digital dan kecerdasan buatan.

Perkuat Posisi Tawar Industri Pers, Dewan Pers Himpun Masukan soal RUU Hak Cipta

“Dulu kami menemukan puncak persoalan ini saat pemilu. Tetapi sekarang disinformasi, misinformasi, dan hoaks membanjiri ruang publik tanpa menunggu momentum politik,” kata Suwarjono.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, kecepatan perkembangan teknologi tersebut belum diimbangi dengan pengawasan maupun regulasi yang memadai. Kondisi itu membuat media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu yang kerap didorong kepentingan politik maupun ekonomi.

Suwarjono juga menyoroti perubahan perilaku audiens yang kini semakin banyak mengonsumsi konten video di media sosial dibandingkan berita berbasis teks. Perubahan ini menuntut media untuk terus beradaptasi sekaligus memperkuat praktik verifikasi informasi.

Senior Project Officer Asia Internews, Vino Lucero, menjelaskan kolaborasi antara Internews dan AMSI berangkat dari kebutuhan menghadirkan pendekatan baru dalam produksi konten cek fakta yang lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat saat ini.

Menurutnya, selama ini konten cek fakta umumnya masih disajikan dalam format yang konvensional. Karena itu, berbagai eksperimen dilakukan untuk menghadirkan format yang lebih relevan, termasuk melalui video dan konten media sosial.

“Kami mencoba mendorong batas-batas yang ada dalam produksi konten cek fakta. Kami juga memikirkan bagaimana kolaborasi ini bisa dimanfaatkan lebih jauh, termasuk untuk memperkenalkan isu FIMI yang masih relatif baru,” kata Vino.

Ia mengakui bahwa pemahaman mengenai FIMI masih terus berkembang. Namun, pengalaman para peserta fellowship menunjukkan bahwa pendekatan baru dalam produksi konten dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto, menjelaskan bahwa konsep disinformasi dan misinformasi tidak lagi cukup untuk menggambarkan seluruh bentuk manipulasi informasi yang berkembang saat ini.

Menurutnya, Uni Eropa mulai memperkenalkan istilah FIMI pada 2021 untuk menjelaskan aktivitas manipulatif yang dilakukan secara sengaja, terkoordinasi, dan sistematis guna memengaruhi ekosistem informasi.

“FIMI tidak hanya menyasar produksi informasi, tetapi juga distribusi hingga konsumsi informasi untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik,” ujarnya.

Lilik menjelaskan, FIMI umumnya melibatkan aktor asing, tujuan yang disengaja, koordinasi yang sistematis, praktik manipulasi informasi, serta upaya memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan publik. Dampaknya dapat menyasar institusi demokrasi, proses politik, kepercayaan publik, hingga stabilitas sosial.

Ia menambahkan, operasi FIMI biasanya dimulai dengan produksi konten manipulatif yang kemudian disebarkan melalui jaringan bot, troll, influencer, atau akun-akun yang saling terkoordinasi.

Menurutnya, strategi tersebut bukan hanya bertujuan menyebarkan informasi menyesatkan, tetapi juga membanjiri ruang publik sehingga informasi yang kredibel sulit ditemukan di tengah derasnya arus informasi.

“Ketika media kredibel tetap bertahan, mereka akan menjadi target berikutnya. Mulai dari serangan digital, doxxing, hingga ancaman fisik,” ujarnya.

Tujuan akhirnya, kata Lilik, adalah mengikis kepercayaan publik terhadap media dan meruntuhkan otoritas kebenaran dalam ruang informasi.

Co-founder dan Chief Editor Konde.co, Luviana Ariyanti, turut membagikan pengalaman medianya saat menghadapi serangan narasi yang menuduh organisasinya sebagai “antek asing”.

Menurutnya, serangan tersebut menguat pada 2025 setelah Konde.co menerima dukungan pendanaan dari Media Development Investment Fund (MDIF). Narasi serupa kemudian kembali muncul ketika sejumlah media independen meliput aksi-aksi sipil dan isu demokrasi.

“Kami melihat ada pola narasi yang terus berulang mengenai operasi asing. Belakangan kami memahami bahwa pola seperti itu bisa dibaca dalam kerangka FIMI,” kata Luviana.

Ia menilai pola serangan serupa juga dialami sejumlah media lain seperti Project Multatuli, Tempo, dan Remotivi. Narasi yang dibangun bertujuan mendelegitimasi media dan kelompok masyarakat sipil dengan mengaitkannya pada kepentingan asing.

Sementara itu, Editor Dialeksis, Alfi Nora, yang menjadi salah satu peserta fellowship, mengakui bahwa konsep FIMI masih relatif baru bagi publik Indonesia.

“Ketika kami mempublikasikan konten tentang FIMI, banyak pembaca yang bertanya, siapa sebenarnya aktornya di Indonesia?” ujar Alfi.

Tantangan serupa juga dirasakan ilustrator Mojok.co, Dena Isni Pasha. Menurutnya, mengidentifikasi suatu kasus sebagai FIMI tidak selalu mudah karena sering kali tumpang tindih dengan bentuk disinformasi lainnya.

“Bahkan bagi media sendiri, mengategorikan suatu kasus sebagai FIMI atau bukan itu tidak sederhana. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjelaskannya kepada audiens,” kata Dena.

Ia menilai pendekatan eksplanatif menjadi salah satu cara paling efektif untuk membantu masyarakat memahami fenomena tersebut. Berdasarkan pengalamannya, hoaks paling banyak ditemukan di platform TikTok dan Facebook.

Diskusi ini berlangsung di tengah meningkatnya dominasi konten video sebagai sumber informasi masyarakat. Data MAFINDO mencatat terdapat 2.119 hoaks sepanjang paruh pertama 2024, dengan lebih dari seribu kasus berkaitan dengan isu politik. Adapun YouTube, Facebook, dan TikTok menjadi platform utama penyebaran hoaks digital.

Melihat kondisi tersebut, AMSI mengembangkan program pelatihan dan fellowship untuk memperkuat kemampuan organisasi media dalam memproduksi konten video cek fakta yang sesuai dengan karakter media sosial. Program itu mencakup pelatihan intensif pada Februari 2026 dan dilanjutkan dengan fellowship produksi konten bagi media peserta.

Melalui program tersebut, AMSI berharap media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman manipulasi informasi yang semakin kompleks. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ancaman terhadap ruang informasi digital kini tidak lagi sebatas hoaks yang muncul saat momentum politik seperti pemilu. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI), media sosial, dan perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi, muncul tantangan yang dinilai semakin kompleks, yakni Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam talkshow dan sharing session bertajuk Melawan Disinformasi dan FIMI melalui Cek Fakta serta Literasi Digital yang digelar di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman peserta program pelatihan dan fellowship yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Internews.

Wakil Ketua AMSI, Suwarjono, mengatakan persoalan disinformasi saat ini telah menjadi tantangan bersama. Bukan hanya media massa yang terdampak, tetapi juga pembuat konten, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat umum.

AMSI menyoroti ancaman Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) sebagai bentuk manipulasi informasi yang semakin kompleks dan berpotensi mengganggu jurnalisme, demokrasi, serta kepercayaan publik di era digital.

AMSI Soroti Ancaman FIMI, Bentuk Baru Manipulasi Informasi di Era AI

Dua Elang Jawa yang dilepasliarkan terdiri atas seekor betina bernama Agni dan seekor jantan bernama Beta. Agni berasal dari Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK), sedangkan Beta berasal dari Yayasan Konservasi Cikananga (YCKT).

Keduanya telah menjalani proses rehabilitasi, habituasi, dan evaluasi teknis selama kurang lebih dua tahun enam bulan sebelum akhirnya dinyatakan layak kembali hidup di alam liar.

Untuk mendukung pemantauan pasca-pelepasliaran, kedua elang tersebut dilengkapi perangkat GPS Tracker yang memungkinkan tim konservasi memantau pergerakan, pemanfaatan habitat, serta keberhasilan adaptasi mereka di alam.

Setyawan mengatakan keberhasilan konservasi satwa liar tidak hanya ditentukan oleh proses rehabilitasi, tetapi juga kesiapan habitat dan dukungan berbagai pihak.

"Kegiatan peresmian hari ini menjadi momentum penting bagi kita semua, di mana kita dapat menyaksikan model pelestarian alam yang memadukan konservasi in-situ dan ex-situ pada satu kawasan yang terhubung serta kegiatan pengelolaan bentang alam yang dilakukan secara komprehensif. Upaya ini harus terus kita dukung agar semakin banyak upaya pelestarian kawasan ekologis di Indonesia,” ujarnya, seperti dilansir dari Tempo.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga habitat satwa liar sekaligus mencegah berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Selain pelepasliaran Elang Jawa, Kementerian Kehutanan juga meresmikan Lembah Aviary Paseban yang dikembangkan sebagai fasilitas konservasi ex-situ nonkomersial.

Fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung program pendidikan lingkungan, penelitian, pengembangbiakan satwa secara bertanggung jawab, serta pelepasliaran kembali berbagai jenis burung ke habitat alaminya.

Pada kesempatan yang sama, Penangkaran Rusa Timor juga resmi beroperasi sebagai bagian dari pengembangan pusat konservasi satwa dan edukasi lingkungan di kawasan Megamendung.

Kedua fasilitas ini dikembangkan dengan prinsip bahwa konservasi ex-situ bukan menjadi tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendukung pemulihan populasi satwa liar di alam sekaligus memperkuat fungsi ekosistem.

Lanskap Megamendung memiliki posisi penting dalam upaya konservasi di Pulau Jawa. Kawasan ini merupakan bagian dari bentang alam yang terhubung dengan Cagar Biosfer Cibodas, cagar biosfer pertama di Indonesia yang diakui UNESCO sejak 1977.

Di tengah tekanan pembangunan yang terus meningkat, kawasan ini masih menjalankan fungsi penting sebagai penyedia jasa lingkungan, pengatur tata air, penyimpan karbon, pelindung tanah, sekaligus habitat bagi berbagai spesies satwa liar.

Berbagai hasil pemantauan biodiversitas mencatat keberadaan sejumlah satwa penting di kawasan ini, seperti Elang Jawa, Owa Jawa, Surili Jawa, Lutung Jawa, Trenggiling Sunda, Landak Jawa, Garangan, Banded Linsang, hingga berbagai jenis burung hutan lainnya.

Keberadaan spesies tersebut menunjukkan bahwa Megamendung masih mempertahankan fungsi ekologis yang penting sebagai habitat satwa liar di tengah tingginya tekanan pembangunan di Pulau Jawa.

Inisiatif konservasi di kawasan Megamendung dikembangkan Yayasan Paseban melalui pendekatan yang menggabungkan pemulihan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, pertanian organik berkelanjutan, penelitian, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mengutip dari Tempo, Pembina Yayasan Paseban, Andy Utama, mengatakan pihaknya memiliki komitmen jangka panjang untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan tersebut.

"Kami memiliki cita-cita sederhana namun besar, yaitu turut berkontribusi mengembalikan Megamendung sedekat mungkin dengan kondisi ekologisnya sebagaimana pernah dikenal sekitar seratus tahun yang lalu. Mungkin kita tidak dapat mengembalikan masa lalu sepenuhnya, tetapi kita dapat memulihkan fungsi-fungsi ekologisnya, memperkuat habitat satwa liar, menjaga sumber air, dan mewariskan bentang alam yang lebih baik kepada generasi berikutnya," ujar Andy Utama.

Sejak Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2024, Yayasan Paseban bersama berbagai mitra juga telah melakukan penanaman pohon secara berkelanjutan. Hingga kini tercatat sebanyak 21.831 pohon dari lebih dari 200 jenis telah ditanam sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem.

Sementara itu, Penasihat Yayasan Paseban, Wiratno, menekankan bahwa Megamendung memiliki arti penting yang melampaui batas administratif wilayahnya.

"Megamendung memiliki arti yang jauh melampaui batas administratifnya. Kawasan ini merupakan bagian penting dari bentang alam yang terhubung dengan Cagar Biosfer Cibodas dan berperan dalam menjaga fungsi ekologis yang manfaatnya dirasakan hingga wilayah hilir,” ujarnya.

Melalui peresmian fasilitas konservasi dan pelepasliaran satwa dilindungi ini, Kementerian Kehutanan berharap model kolaborasi multipihak di Lanskap Megamendung dapat menjadi contoh pengelolaan bentang alam yang mampu mengintegrasikan konservasi, pendidikan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat secara beriringan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kementerian Kehutanan meresmikan sejumlah fasilitas konservasi sekaligus melepasliarkan satwa dilindungi di Lanskap Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya memperkuat konservasi berbasis bentang alam.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/6/2026) tersebut dipimpin Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Setyawan Pudyatmoko. Selain meresmikan Lembah Aviary Paseban dan Penangkaran Rusa Timor, pemerintah juga melepasliarkan dua ekor Elang Jawa ke habitat alaminya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, pendidikan lingkungan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu bentang alam yang saling terhubung.

Kementerian Kehutanan meresmikan fasilitas konservasi dan melepasliarkan dua Elang Jawa di Lanskap Megamendung sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati dan pemulihan ekosistem.

Kementerian Kehutanan Lepasliarkan Elang Jawa dan Resmikan Fasilitas Konservasi di Megamendung

Dunia
Fantasi dikenal dengan beragam wahana yang menguji adrenalin dan memberikan
sensasi berbeda. Anda bisa mencoba Halilintar, roller coaster pertama di
Indonesia yang menawarkan kecepatan dan keseruan luar biasa. Ada juga Hysteria,
wahana free fall setinggi sekitar 60 meter yang akan memacu detak jantung Anda.
Tornado dan Kora-Kora juga menjadi pilihan tepat untuk yang suka sensasi
mendebarkan.

Di
sisi lain, ada Mowgli's Jungle Race, sebuah simulator 4D yang menghadirkan
pengalaman petualangan seru. Teater Simulator juga menyediakan tontonan imersif
yang membuat Anda merasa seperti masuk ke dalam film. Kombinasi wahana berbasis
fisika ini menjadikan Dufan bukan hanya tempat hiburan, tapi juga kawasan
edutainment terbesar di Indonesia yang pas untuk seluruh keluarga.

Dufan
sangat memperhatikan kenyamanan keluarga yang datang berkunjung. Dream
Playground, dengan luas sekitar 900 meter persegi, merupakan playground anak
terbesar di Indonesia yang memungkinkan anak-anak bermain dengan aman dan
leluasa. Selain itu, wahana seperti Istana Boneka, Bianglala, Ice Age, dan
Poci-Poci dirancang khusus untuk anak-anak agar mereka juga dapat menikmati
waktu di sini.

Fasilitas
penunjang seperti air minum gratis, stroller dan kursi roda yang bisa dipakai
tanpa biaya, Wi-Fi, charger, ruang sholat, serta baby care membuat kunjungan
semakin nyaman. Semua ini membantu keluarga merasa betah dan bisa menikmati
waktu bersama tanpa harus khawatir soal kebutuhan dasar selama di taman
hiburan.

Salah
satu daya tarik Dufan adalah keberagaman budaya yang ditampilkan lewat berbagai
atraksi. Istana Boneka menjadi tempat yang menarik karena menampilkan keragaman
budaya Nusantara dan dunia dengan boneka animatronik yang hidup dan berwarna.
Ini memberikan edukasi sekaligus hiburan bagi pengunjung dari segala usia.

Di
samping itu, Anda bisa menikmati parade karakter dan pertunjukan langsung yang
diselenggarakan secara gratis dengan tiket masuk. Kesembilan kawasan tema yang
ada mengajak Anda "berkeliling dunia" hanya dalam satu taman hiburan
saja, memberikan pengalaman yang lengkap tanpa harus keluar dari Ancol.

Dufan
terus berinovasi dengan menghadirkan wahana baru yang menyegarkan pengalaman
pengunjung. Mulai Desember 2025, wahana Happy Family The Ride akan hadir dengan
tema petualangan monster yang cocok untuk semua usia, menghadirkan keseruan
baru yang bisa dinikmati bersama keluarga.

Untuk
Anda yang ingin menguji nyali, The Conjuring House, sebuah rumah hantu dengan
tiket terpisah seharga Rp35.000, bisa menjadi pilihan seru. Inovasi-inovasi
rutin seperti ini memastikan bahwa setiap kunjungan ke Dufan selalu memberikan
sesuatu yang baru dan menarik untuk dijelajahi.

Lokasi
Dufan yang strategis di kawasan Ancol memudahkan Anda untuk datang bersama
keluarga. Dekat dengan Sea World dan Ocean Dream Samudra, serta akses
transportasi yang mudah dengan KRL dari stasiun Kampung Bandan, membuat
perjalanan ke sini lebih praktis. 

Harga
tiket Dufan untuk 2026 dimulai dari Rp275.000 untuk hari biasa dan Rp400.000
saat akhir pekan. Selain itu, sering ada promo menarik yang bisa Anda
manfaatkan. Paket combo dan tiket tahunan juga tersedia, memberikan nilai lebih
bagi keluarga yang sering berkunjung.

Pesan Tiket Dufan Lewat Traveloka Sekarang
Juga!

Salah
satu kemudahan yang patut Anda manfaatkan adalah pemesanan tiket Dufan lewat
Traveloka. 

Traveloka
adalah platform perjalanan terdepan di Asia Tenggara, dipercaya oleh lebih dari
100 juta pengguna di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan
masih banyak lagi. Anda bisa memesan tiket pesawat domestik dan internasional,
hotel, tiket kereta api, bus, sewa mobil, hingga tempat wisata, lengkap dengan
asuransi perjalanan dan eSIM.

Tersedia berbagai metode pembayaran lokal
termasuk GoPay, OVO, DANA, dan LinkAja, serta PayLater untuk pesan sekarang dan
bayar nanti. Download aplikasi Traveloka sekarang dan temukan harga terbaik
untuk setiap perjalanan Anda di Asia Tenggara dan seluruh dunia. (Ning/E01)

Inibaru.id - Dunia
Fantasi (Dufan) Ancol di Jakarta Utara tetap menjadi destinasi favorit bagi
keluarga yang ingin menikmati liburan seru dan berkesan. Taman hiburan terbesar
di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini menawarkan perpaduan wahana berteknologi
tinggi, fasilitas yang ramah keluarga, serta suasana yang hidup dan
menyenangkan. Selain itu, dengan kemudahan pemesanan <a href ="https://www.traveloka.com/id-id/activities/indonesia/product/dufan-ancol-tickets-2001186750067" rel="dofollow">tiket Dufan</a> melalui Traveloka, Anda
bisa menikmati liburan tanpa ribet antre dan bingung.

Saat
ini, Dufan juga menghadirkan berbagai promo menarik dan wahana baru yang
membuat pengalaman berkunjung semakin segar. 

Berikut
ini adalah lima alasan utama mengapa Anda harus mengunjungi Dunia Fantasi Ancol
tahun ini, termasuk kemudahan akses dan <a href ="https://www.traveloka.com/id-id/activities/indonesia/product/dufan-ancol-tickets-2001186750067" rel="dofollow">harga tiket Dufan</a> yang
kompetitif, sehingga liburan Anda semakin lengkap dan menyenangkan.

Dunia Fantasi (Dufan) Ancol tetap menjadi destinasi wisata keluarga favorit dengan beragam wahana modern, fasilitas ramah keluarga, atraksi budaya, wahana baru yang menarik, serta kemudahan akses dan promo tiket yang dapat dipesan melalui Traveloka.