Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, penurunan harga minyak mentah dunia pada akhirnya akan membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM non-subsidi.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun," ujar Anggia di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6/2026), dikutip dari Antaranews.com.

Menurutnya, mekanisme tersebut berbeda dengan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar yang harganya dijaga pemerintah melalui berbagai kebijakan fiskal. Adapun Pertamax dan jenis BBM non-subsidi lainnya lebih mengikuti perkembangan pasar energi global.

Meski demikian, turunnya harga minyak dunia tidak serta-merta langsung membuat harga Pertamax turun. Sebab, harga yang dibayar masyarakat di SPBU merupakan hasil perhitungan dari berbagai komponen biaya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, harga BBM di Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh harga minyak mentah.

“Harga BBM di Indonesia tidak selalu mengikuti harga minyak dunia secara langsung, karena harga yang dibayar masyarakat di SPBU bukan hanya ditentukan oleh harga minyak mentah semata, melainkan merupakan hasil gabungan dari harga produk BBM jadi di pasar kawasan, nilai tukar rupiah, biaya pengadaan, penyimpanan, distribusi, margin badan usaha, serta pajak,” kata Josua Pardede, Rabu (17/6/2026), dikutip dari Beritasatu.com.

Ia menjelaskan, formula harga BBM di Indonesia menggunakan rata-rata harga dalam periode tertentu, bukan berdasarkan pergerakan harian. Karena itu, dampak penurunan harga minyak dunia dalam beberapa hari terakhir belum langsung tercermin pada harga Pertamax.

Menurut perhitungan Bank Permata, harga keekonomian Pertamax saat ini sebenarnya berada di kisaran Rp16.500 per liter. Sementara harga jual yang berlaku masih berada di level Rp16.250 per liter.

Dengan kata lain, Pertamax saat ini masih dijual sekitar Rp250 per liter di bawah harga keekonomian.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia yang sebelumnya sempat melampaui asumsi APBN sebesar US$70 per barel serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Situasi itu membuat biaya impor energi meningkat dan memberi tekanan terhadap kondisi keuangan Pertamina.

"Jika harga Pertamax tetap ditahan di Rp12.300 terlalu lama, beban harus ditanggung Pertamina," ucap Josua, seperti dikutip dari Beritasatu.com.

Pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyaki, menilai meredanya konflik Iran dan Amerika Serikat menjadi kabar baik bagi pasar energi global. Risiko terganggunya pasokan minyak berkurang sehingga harga minyak mentah berpotensi melandai dalam beberapa bulan mendatang.

Namun, menurutnya, masyarakat tidak perlu berharap harga Pertamax segera kembali ke level Rp12.300 per liter seperti sebelumnya.

"Pasti terjadi penurunan harga, dan bisa berdampak ke Pertamax, tetapi untuk mencapai harga Pertamax sampai Rp 12.300 lagi tidak akan secepat itu," kata Yayan, dikutip dari Beritasatu.com.

Yayan menjelaskan, penurunan harga energi biasanya berlangsung secara bertahap. Selain itu, pasar minyak dunia masih dibayangi berbagai ketidakpastian, mulai dari perkembangan geopolitik hingga kebijakan produksi negara-negara penghasil minyak utama.

Ia juga menilai harga minyak Brent masih menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan. Jika tren pelemahan harga berlanjut hingga awal Juli 2026, peluang penurunan harga BBM non-subsidi akan semakin terbuka.

Meski belum terjadi dalam waktu dekat, peluang penurunan harga Pertamax sebenarnya tetap terbuka. Kementerian ESDM memastikan mekanisme pasar memungkinkan penyesuaian harga BBM non-subsidi ketika harga minyak dunia mengalami penurunan.

Namun, besaran dan waktu penurunan harga tersebut akan bergantung pada berbagai faktor, mulai dari perkembangan harga minyak global, nilai tukar rupiah, biaya distribusi, hingga evaluasi harga keekonomian yang dilakukan secara berkala.

Bagi masyarakat, kabar baiknya adalah ruang penurunan harga memang tersedia. Hanya saja, prosesnya tidak bisa berlangsung secara instan karena industri energi harus menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan keberlanjutan bisnis di tengah pasar global yang masih bergejolak. (Ike/E01)

Inibaru.id - Meredanya ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel membuat harga minyak mentah dunia mulai bergerak turun. Kondisi ini memunculkan harapan di tengah masyarakat bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, juga akan ikut terkoreksi.

Namun, hingga kini harga Pertamax masih bertahan di level Rp16.250 per liter. Lantas, mengapa harga BBM tersebut belum ikut turun?

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa harga BBM non-subsidi memang mengikuti mekanisme pasar dan ditetapkan berdasarkan harga keekonomian.

Harga Pertamax belum ikut turun meski harga minyak dunia melemah karena penentuan harga BBM non-subsidi dipengaruhi berbagai faktor dan menggunakan perhitungan rata-rata dalam periode tertentu.

Kenapa Harga Pertamax Belum Turun Meski Ada Penurunan Harga Minyak Dunia? Ini Faktor yang Mempengaruhinya

Dalam buku Manajemen Risiko Tradisi Kirab Pusaka Malam 1 Suro Keraton Surakarta karya Yohana Maya Lalita (2019), diceritakan bahwa pada 1745 Pakubuwana II berencana memindahkan pusat kerajaan dari Kartasura yang porak-poranda akibat Geger Pecinan.

Kala itu, leluhur kebo bule sengaja dilepas bebas. Para abdi dalem kemudian mengikuti arah langkah kerbau tersebut. Perjalanan itu akhirnya berhenti di lokasi yang kini menjadi tempat berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Karena dianggap memberikan petunjuk bagi kelangsungan kerajaan, keturunan kerbau tersebut terus dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun.

Dalam tradisi Keraton Surakarta, kebo bule memiliki peran sebagai cucuk lampah atau pembuka jalan. Kawanan kerbau ini berjalan paling depan dalam prosesi Kirab Malam 1 Suro.

Di belakangnya, para putra Sentana Dalem dan abdi dalem keraton berjalan khidmat sambil membawa pusaka-pusaka kerajaan dalam suasana hening atau tapa bisu.

Menariknya, prosesi kirab tidak sepenuhnya ditentukan berdasarkan waktu yang tertera di jam. Melansir laman resmi Pemerintah Kota Surakarta, kebo bule biasanya akan keluar dari kandangnya di kawasan Gurawan menuju halaman keraton secara alami ketika waktunya tiba, tanpa perlu digiring secara paksa.

Bagi masyarakat Jawa, khususnya di Solo dan sekitarnya, Kebo Bule Kyai Slamet bukan hanya hewan peliharaan keraton. Hewan ini dipercaya sebagai simbol keselamatan dan harapan akan kemakmuran.

Nama "Kyai Slamet" sendiri mengandung doa agar manusia senantiasa memperoleh keselamatan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan.

Karena itu, kehadiran kawanan kerbau albino tersebut dalam setiap Kirab Malam 1 Suro menjadi simbol harapan memasuki tahun baru Jawa dengan kehidupan yang lebih baik.

Ada pemandangan unik yang hampir selalu terjadi saat Kirab Malam 1 Suro berlangsung. Banyak warga berusaha mendekat untuk menyentuh tubuh kerbau, mengambil sisa makanannya, bahkan mengumpulkan kotorannya.

Tradisi yang dikenal dengan istilah ngalap berkah itu diyakini sebagai cara untuk memperoleh keberuntungan dan keselamatan.

Meski sering dipandang bernuansa mistis oleh sebagian orang, masyarakat pendukung tradisi tersebut memaknainya sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur atau nguri-nguri budaya.

Lebih dari sekadar hewan yang berjalan paling depan dalam kirab, Kebo Bule Kyai Slamet telah menjadi simbol yang menyatukan sejarah, budaya, dan spiritualitas masyarakat Jawa. Kehadirannya setiap Malam 1 Suro sekaligus menjadi pengingat untuk selalu mawas diri, menjaga keharmonisan dengan sesama dan alam, serta memohon keselamatan dalam menyambut lembaran tahun yang baru. (Ike/E01)

Inibaru.id - Kirab Malam 1 Suro di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat selalu menjadi magnet bagi ribuan masyarakat. Namun, ada satu sosok yang tak pernah luput dari perhatian dan bahkan paling ditunggu kemunculannya, yakni kawanan kebo bule atau kerbau albino yang dikenal dengan nama Kebo Bule Kyai Slamet.

Setiap tahun, ribuan orang rela memadati kawasan Alun-Alun Kidul hingga kompleks keraton demi menyaksikan hewan yang telah menjadi ikon pergantian tahun baru Jawa tersebut. Kehadirannya pun bukan sekadar pelengkap prosesi, melainkan memiliki sejarah panjang dan makna filosofis yang mendalam.

Keterikatan antara kebo bule dan Keraton Surakarta telah berlangsung sejak masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana II. Leluhur Kebo Bule Kyai Slamet disebut merupakan hewan kesayangan sang raja.

Kebo Bule Kyai Slamet menjadi ikon Kirab Malam 1 Suro di Solo karena memiliki sejarah panjang dengan Keraton Surakarta dan dimaknai sebagai simbol keselamatan serta kemakmuran.

Mengapa Kebo Bule Selalu Hadir dalam Kirab Malam 1 Suro? Begini Sejarah dan Maknanya

FFAB tahun
ini juga tidak berhenti pada ruang kompetisi. Penyelenggara mencoba memperluas
jangkauan festival melalui program screening dan diskusi film di enam titik
yang tersebar di Kudus, Jepara, dan Pati. Langkah ini menghadirkan film lebih
dekat kepada masyarakat. Festival seolah ingin menegaskan bahwa karya tidak
seharusnya hanya hidup di ruang tertutup atau di hadapan kalangan tertentu
saja.

Tidak semua orang
memiliki kesempatan untuk datang langsung ke lokasi festival. Karena itu,
seluruh film hasil kurasi turut ditayangkan secara gratis melalui platform
Sinea.id. Upaya tersebut membuka akses yang lebih luas, memungkinkan karya para
sineas muda ditonton oleh masyarakat dari berbagai daerah. Film tidak lagi
berhenti sebagai peristiwa yang berlangsung selama beberapa hari, melainkan
menjadi percakapan yang bisa terus hidup.

Pada malam
puncak penghargaan, tiga nama duduk sebagai Dewan Juri: Wahyu Agung Prasetyo,
Faradina Mufti, dan Cornel Innos. Mereka menilai karya berdasarkan berbagai
aspek, mulai dari kualitas artistik, kekuatan gagasan, kemampuan bertutur,
aspek teknis, hingga kesesuaian dengan tema Scene The Unseen. Tema
tersebut mendorong peserta untuk menghadirkan cerita-cerita yang dekat dengan
kehidupan sehari-hari, terutama hal-hal yang sering luput dari perhatian.

Satu per
satu penghargaan diumumkan. Kategori Penata Skoring Terbaik diraih Vidyasa Duta
Rudini melalui film Tutup Hari Kiamat. Penghargaan Penata Artistik
Terbaik diberikan kepada Rudini lewat film Kotak Amal. Sementara
kategori Editor Terbaik diraih Charles E melalui film The Grass and Not Very
Grassy Kinda Thing It Does.

Pada
kategori pemeranan, Putri Ramadhani meraih penghargaan Pemeran Pendukung
Terbaik atas perannya sebagai Dinda dalam Will Today Be A Happy Day.
Firman Marpaung berhasil membawa pulang penghargaan Aktor Terbaik melalui
perannya sebagai Harun dalam film Harun. Sedangkan Gendhis Maharani
dinobatkan sebagai Aktris Terbaik melalui penampilannya sebagai Mira dalam Will
Today Be A Happy Day.

Film Will
Today Be A Happy Day tampaknya menjadi salah satu karya yang paling mencuri
perhatian malam itu. Sutradaranya, M. Kanz Daffa, berhasil meraih penghargaan
Sutradara Terbaik. Tidak berhenti di sana, film tersebut juga dinobatkan
sebagai Film Terbaik Festival Film Anak Bangsa 2026.

Sementara
itu, Dewan Juri juga memberikan Penghargaan Khusus kepada film Kotak Amal
karya Muhammad Jaya dan Heri Meiga. Penghargaan tersebut seolah menegaskan
bahwa festival bukan hanya soal siapa yang menjadi juara utama, tetapi juga
tentang keberanian gagasan dan cara pandang yang berbeda.

Di tengah
perayaan itu, Wahyu Agung Prasetyo menyampaikan pandangannya mengenai
perkembangan film-film peserta tahun ini. Menurutnya, kualitas karya
menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Ia melihat semakin banyak
sineas muda yang mulai berani mengeksplorasi bahasa visual dan cara bertutur
yang lebih beragam.

Namun, ia
juga menyoroti satu hal yang menurutnya masih menjadi tantangan: keberanian
untuk bercerita dari pengalaman yang dekat dengan diri sendiri.

“Tantangan
terbesar justru bagaimana menemukan ide yang dekat dengan diri sendiri. Saya
melihat banyak karya yang berangkat dari isu yang terlalu jauh dari pengalaman
mereka. Padahal banyak cerita sederhana di sekitar kita yang justru memiliki
kekuatan dan relevansi yang besar untuk diangkat menjadi film,” jelas Wahyu.

Pernyataan
tersebut terasa seperti pengingat kecil di tengah derasnya arus media sosial
dan banjir referensi visual hari ini. Di tengah kemudahan mengakses berbagai
cerita dari seluruh dunia, terkadang yang paling dekat justru terlewatkan.
Padahal, kisah tentang keluarga, lingkungan sekitar, jalan-jalan kecil, atau
percakapan sehari-hari sering kali menyimpan kekuatan yang jauh lebih jujur.

Faradina
Mufti juga menekankan pentingnya proses pengamatan dalam membangun karakter. “Pendalaman
karakter bisa dimulai dengan mengamati lingkungan sekitar. Cara orang
berbicara, bersikap, hingga kebiasaan kecil di sekitar kita sering kali menjadi
referensi paling jujur,” katanya. 

Sementara
Cornel Innos melihat festival sebagai ruang yang melampaui kompetisi. Baginya,
yang lebih penting dari penghargaan adalah pertemuan antarorang yang memiliki
semangat yang sama.

“Festival
bukan hanya tentang mencari pemenang. Yang lebih penting adalah bagaimana ruang
seperti FFAB mampu mempertemukan para sineas untuk saling belajar, berdiskusi,
dan membangun kolaborasi,” tambah Cornel Innos.

Barangkali
itulah yang membuat festival seperti FFAB tetap penting. Di tengah industri
kreatif yang bergerak cepat dan kompetitif, ruang semacam ini memberi
kesempatan bagi orang-orang untuk saling bertemu dan tumbuh bersama.

Ketika malam
penghargaan berakhir, para peserta mulai meninggalkan ruangan. Sebagian pulang
sambil membawa piala, sebagian lainnya membawa pengalaman, pertemanan baru,
atau mungkin ide untuk karya berikutnya. Karena pada akhirnya, film tidak hanya
tentang siapa yang menang malam itu.

Film adalah tentang cara manusia menyimpan
kenyataan. Tentang usaha merekam sesuatu yang sering kali luput terlihat. Dan
dari Kudus, melalui Festival Film Anak Bangsa 2026, cerita-cerita kecil itu
kembali menemukan ruang untuk didengar. (Imam Khanafi/E01)

Inibaru.id – Festival Film Anak Bangsa (FFAB)
2026, Jumat (20/6) resmi menutup seluruh rangkaian acaranya melalui Malam Awarding yang
berlangsung di Balai Budaya Rejosari, Kudus. Mengangkat tema Scene The Unseen,
festival ini kembali hadir sebagai ruang bagi generasi muda untuk belajar,
berkarya, dan memperluas pengalaman dalam dunia perfilman. Bukan sekadar
kompetisi, FFAB mencoba membangun ruang yang lebih luas, tempat film dipandang
bukan hanya sebagai karya visual, tetapi juga sebagai medium untuk membaca
kehidupan.

Antusiasme
peserta tahun ini menunjukkan geliat yang semakin tumbuh. Sebanyak 92 film
mengikuti proses pendaftaran. Dari jumlah tersebut, hanya 30 film yang berhasil
lolos tahap kurasi dan berhak mengikuti keseluruhan rangkaian festival.
Sementara itu, dari puluhan karya tersebut, hanya 15 film yang kemudian masuk
dalam nominasi sembilan kategori penghargaan yang diperebutkan pada malam
puncak.

Namun
angka-angka itu hanya bagian kecil dari cerita yang sesungguhnya. Di baliknya
terdapat proses panjang: ide-ide yang lahir dari ruang sempit, pengambilan
gambar dengan peralatan seadanya, diskusi larut malam, revisi naskah yang
berulang, hingga keberanian untuk mengirimkan karya dan memperlihatkannya kepada
publik. Festival semacam ini selalu menyimpan cerita yang lebih besar daripada
daftar pemenang.

Festival Film Anak Bangsa (FFAB) 2026 menegaskan perannya sebagai ruang belajar, apresiasi, dan kolaborasi bagi sineas muda melalui kompetisi, pemutaran film, serta diskusi yang mendorong lahirnya karya-karya autentik dari pengalaman sehari-hari dan lebih dekat dengan masyarakat.

Melihat yang Luput: Dari Kudus, Festival Film Anak Bangsa Menyalakan Ruang Bagi Cerita-Cerita Kecil

BPS membekali petugas lapangan dengan sejumlah identitas dan atribut resmi yang dapat dikenali masyarakat.

Petugas sensus wajib membawa kartu identitas resmi yang memuat logo BPS, nama petugas, nomor identitas, foto, serta masa berlaku penugasan.

Sebelum proses wawancara dilakukan, masyarakat berhak meminta petugas menunjukkan kartu identitas tersebut untuk memastikan keabsahannya.

Petugas Sensus Ekonomi 2026 juga dibekali atribut lapangan berupa rompi atau jaket resmi berwarna biru dongker yang dilengkapi logo BPS dan identitas kegiatan sensus.

Selain itu, petugas biasanya menggunakan topi berlogo instansi dan membawa tas kerja khusus yang digunakan selama proses pendataan.

Selain kartu identitas, petugas wajib memiliki surat tugas resmi dari BPS.

Surat tersebut berisi informasi mengenai nama petugas, wilayah kerja, jenis pendataan yang dilakukan, serta periode pelaksanaan tugas. Jika diperlukan, masyarakat dapat meminta petugas menunjukkan surat tugas sebelum wawancara dimulai.

4. Melakukan Wawancara Sesuai Kuesioner Resmi

Petugas resmi hanya akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan usaha sesuai kuesioner yang telah ditetapkan BPS.

Beberapa data yang biasanya ditanyakan meliputi jenis usaha, lokasi usaha, jumlah tenaga kerja, serta aktivitas operasional usaha secara umum.

Data yang Tidak Pernah Diminta Petugas BPS

Masyarakat perlu memahami bahwa Sensus Ekonomi bukan kegiatan audit keuangan pribadi.

Karena itu, petugas resmi tidak akan pernah meminta data-data rahasia seperti:

Jika ada pihak yang meminta informasi tersebut dengan mengatasnamakan petugas sensus, masyarakat sebaiknya menolak dan tidak memberikan data apa pun.

Hal lain yang perlu diketahui adalah seluruh proses Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara gratis.

Petugas resmi tidak diperbolehkan meminta uang administrasi, biaya pendataan, maupun bentuk imbalan lainnya kepada masyarakat atau pelaku usaha.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Menemui Petugas Mencurigakan?

Apabila menemukan seseorang yang mengaku sebagai petugas sensus tetapi tidak dapat menunjukkan identitas atau surat tugas resmi, masyarakat disarankan untuk tetap waspada.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Dengan mengenali ciri-ciri petugas Sensus Ekonomi 2026 yang resmi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendataan nasional dengan lebih aman dan nyaman. Sikap kooperatif sekaligus waspada menjadi kunci agar kegiatan sensus berjalan lancar tanpa mengorbankan keamanan data pribadi. (Ike/E01)

Inibaru.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Dalam pelaksanaannya, petugas sensus akan mendatangi rumah tangga maupun pelaku usaha untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pemetaan kondisi ekonomi nasional.

Di tengah pelaksanaan sensus, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya oknum yang mengaku sebagai petugas BPS. Karena itu, penting untuk mengetahui ciri-ciri petugas resmi agar terhindar dari berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan kegiatan sensus.

Ciri-Ciri Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang Resmi

Petugas Sensus Ekonomi 2026 mulai melakukan pendataan langsung ke rumah tangga dan pelaku usaha. Masyarakat perlu mengenali ciri-ciri petugas resmi BPS, mulai dari kartu identitas, surat tugas, hingga atribut lapangan, agar terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan kegiatan sensus.

Kenali Ciri-Ciri Petugas Sensus Ekonomi 2026 Asli, Jangan Sampai Tertipu Oknum Mengatasnamakan BPS

Menurut Bahlil, pemerintah saat ini tengah memastikan kesiapan infrastruktur distribusi sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.

Pemerintah telah menguji penggunaan B50 pada enam sektor untuk memastikan keandalannya di lapangan. Pengujian dilakukan pada sektor transportasi darat, perkeretaapian, angkutan laut, alat berat di industri pertambangan, hingga alat dan mesin pertanian.

"Dan ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan baik itu alat berat, kapal, kereta api dan beberapa kendaraan yang lainnya. Tambang ya, ekskavator semuanya alat pertanian semuanya sudah dilakukan," lanjut Bahlil.

Dengan penerapan B50, pemerintah berharap kebutuhan solar impor dapat ditekan bahkan dihentikan sepenuhnya. Pasokan energi nantinya akan lebih banyak mengandalkan produk dalam negeri, khususnya biodiesel berbasis minyak sawit.

"Jadi Insya Allah kami sangat optimis untuk implementasi launching daripada B50 itu akan dilakukan nanti di 2026 1 Juli. Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar khususnya C48 ya," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyebut spesifikasi B50 telah disepakati bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, produsen juga telah menyatakan kesanggupan memenuhi standar kualitas yang lebih ketat dibandingkan program sebelumnya.

"Sudah, sudah, sudah kalau spek. Jadi dari alat berat terus dipastikan speknya sudah turun 20 PPM untuk water content dan seterusnya monogliserida dan lain-lain itu lho. Itu sudah mereka sanggup dengan spek tersebut. Jadi sudah oke," jelas Eniya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026), mengutip CNBC Indonesia.

Pemerintah saat ini juga tengah merampungkan dua Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai dasar hukum penerapan B50. Satu regulasi akan mengatur mandatori penggunaan B50 secara nasional, sedangkan regulasi lainnya akan mengatur alokasi volume biodiesel untuk semester kedua tahun ini.

"Mandatorinya kan di Kepmen. Kepmen mandatori sudah Pak Menteri tinggal teken. Terus lanjut saya sedang bahas dengan Migas (alokasi). Kepmen kedua, kan harus revisi dari Kepmen yang tahun ini," tambahnya.

Selain itu, pemerintah masih menghitung kebutuhan volume biodiesel dengan mempertimbangkan potensi peningkatan konsumsi pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kesiapan pasokan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) juga terus dipastikan agar distribusi energi tetap berjalan lancar.

"Volume. Karena kan perkiraan Nataru, perkiraan ini kan dihitung semua. Terus kesiapan volume dari FAME-nya juga. Kalau B50 tinggal go saja," paparnya.

Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian energi. B50 tidak hanya diharapkan mampu mengurangi impor solar, tetapi juga meningkatkan pemanfaatan komoditas sawit nasional serta memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah menargetkan penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai 1 Juli 2026. Target tersebut sejalan dengan rencana peluncuran mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal. Optimisme itu didasarkan pada hasil uji coba yang telah dilakukan pada berbagai jenis mesin dan moda transportasi.

"Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM oleh dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Ibu Prof Eniya dan hasilnya sangat menggembirakan. Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," ujar Bahlil melansir situs Kementerian ESDM, Selasa (23/6).

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan mandatori biodiesel B50 yang disebut telah siap dari sisi teknis dan regulasi.

B50 Siap Beredar Juli 2026, Pemerintah Optimistis Tak Perlu Lagi Impor Solar

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur transportasi udara yang semakin adaptif terhadap tantangan masa depan.

"Pengalaman membangun bandar udara di berbagai karakteristik wilayah telah menjadi modal yang sangat berharga bagi Indonesia. Ke depan, pembangunan bandar udara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim," kata Lukman dalam keterangannya.

Tak sekadar menambah jumlah bandara, pemerintah juga ingin memastikan setiap pembangunan mampu memperkuat konektivitas nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dinilai membutuhkan jaringan transportasi udara yang mampu menghubungkan berbagai wilayah secara lebih cepat dan efisien.

Keberadaan bandara baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka akses menuju destinasi wisata, sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh layanan transportasi udara.

Di sisi lain, Lukman menilai pembangunan bandara tidak hanya bergantung pada kecanggihan infrastruktur. Peran para tenaga ahli juga menjadi faktor penting, mulai dari tahap perencanaan, perancangan, konstruksi, pengawasan, hingga pengoperasian.

Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kebandarudaraan menjadi salah satu fokus yang perlu terus diperkuat. Ia pun mendorong Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) untuk terus menjadi wadah pengembangan kompetensi, inovasi, serta kolaborasi para profesional di bidang kebandarudaraan.

Menurut Lukman, pengembangan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional juga menjadi langkah penting agar kualitas SDM kebandarudaraan Indonesia semakin mampu bersaing di tingkat global. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah terus memperluas jaringan transportasi udara nasional. Melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah berencana membangun 39 bandara baru sehingga jumlah bandar udara di Indonesia akan bertambah dari 257 menjadi 296.

Rencana tersebut telah masuk dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional sekaligus menjadi bagian dari Rencana Induk Bandar Udara Nasional. Dengan penambahan ini, pemerintah berharap konektivitas antardaerah semakin merata, termasuk ke kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan pembangunan bandara di Indonesia selama ini telah menghadapi berbagai tantangan geografis. Mulai dari lahan rawa, tanah gambut, kawasan pesisir, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Pemerintah berencana membangun 39 bandara baru sehingga jumlah bandar udara di Indonesia bertambah menjadi 296 guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.