Dalam penerapannya, mekanisme pemungutan pajak dilakukan secara otomatis melalui marketplace. Saat konsumen melakukan pembayaran, platform akan memungut PPh Pasal 22 dan mencantumkannya dalam tagihan transaksi.

Besaran PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5 persen dari omzet penjualan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Bimo menjelaskan, perlakuan pajak tersebut berbeda tergantung skema perpajakan yang digunakan oleh pedagang.

“Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh pasal 22 tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh Final. Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh pasal 22 tersebut menjadi kredit pajak dalam perhitungan SPT tahunan,” jelas Bimo.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pemerintah menyebut aturan tersebut diterbitkan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih setara antara pelaku usaha yang berjualan secara daring dan pedagang konvensional. Selama ini, pelaku usaha offline telah dikenai mekanisme pemungutan PPh Pasal 22, sedangkan pedagang online belum.

Melalui aturan tersebut, marketplace maupun platform digital lain yang memenuhi kriteria tertentu dapat ditunjuk oleh DJP sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 dari pedagang yang bertransaksi melalui sistem elektronik.

Meski demikian, tidak semua pedagang online akan dikenai pemungutan pajak tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 37 Tahun 2025, pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh Pasal 22. Namun, mereka wajib menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace sebagai syarat memperoleh fasilitas tersebut.

Apabila omzet pedagang kemudian melebihi Rp500 juta dalam tahun berjalan, mereka juga diwajibkan menyampaikan surat pernyataan kepada platform marketplace agar mekanisme pemungutan pajak dapat diberlakukan sesuai ketentuan.

Sementara itu, sesuai Pasal 8 PMK Nomor 37 Tahun 2025, besaran PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang yang berjualan melalui platform e-commerce mulai Rabu (1/7/2027). Dalam tahap awal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, keempat marketplace tersebut telah menyiapkan sistem serta kapasitas administrasi untuk menjalankan proses pemungutan dan penyetoran pajak.

“PMK 37 tahun 2025 juga mengatur pihak lain untuk memungut pajak pedagang online. Pihak lain di sini platform digital yang menyediakan layanan transaksi,” ujar Bimo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2027).

Pemerintah resmi memberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen bagi pedagang online melalui Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli mulai 1 Juli 2027, dengan pengecualian bagi pelaku usaha beromzet hingga Rp500 juta per tahun.

Mulai 1 Juli 2027, Empat Marketplace Resmi Pungut Pajak Pedagang Online

"Jadi bulan Juli ini sedang dibuat prototype untuk diuji. Jadi diuji itu. Belasan lah mungkin sekitar 15. Saat ini dari Cina aja," ujar Laode seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (29/6/2026).

Meski menggunakan jenis gas yang berbeda dengan LPG, masyarakat tidak perlu mengganti kompor yang selama ini digunakan.

Pemerintah merancang tabung CNG 3 kilogram agar tetap kompatibel dengan kompor rumah tangga yang saat ini digunakan untuk tabung LPG 3 kilogram. Selain itu, harga jualnya juga direncanakan setara dengan harga LPG subsidi sehingga tidak menambah beban masyarakat.

Melansir dari CNBC Indonesia, tabung CNG yang didatangkan dari China menggunakan teknologi tipe 4 berbahan komposit. Material ini dipilih karena bobotnya jauh lebih ringan dibandingkan tabung baja konvensional sehingga lebih mudah digunakan masyarakat.

"Material tabung ini itu sudah sampai ke tipe 4. Tipe 1 semua logam, tipe 2 sudah mulai ada campuran yang meringankan sampai dengan tipe 3 tapi masih berat. Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti nggak merasa oh ini kok penggantinya berat, enggak," tambahnya.

Setelah tiba di Indonesia, seluruh prototipe akan menjalani pengujian di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Pengujian meliputi ketahanan tekanan tinggi hingga aspek keamanan katup (valve) sebelum nantinya diedarkan kepada masyarakat.

"Kita uji di Lemigas, kan dia kan harus ada uji tekanan, dan seperti itu yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa. Satu tahap lagi sudah bisa di-implement, di-edarkan tahun ini," lanjutnya.

CNG dan LPG sama-sama digunakan sebagai bahan bakar, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda.

CNG disimpan pada tekanan sangat tinggi, yakni sekitar 200–250 bar, sedangkan tekanan LPG hanya sekitar 5–10 bar.

Perbedaan lainnya terletak pada sifat gasnya. LPG memiliki massa jenis lebih berat daripada udara sehingga apabila terjadi kebocoran gas akan cenderung mengendap di dekat lantai. Sebaliknya, CNG lebih ringan daripada udara sehingga akan lebih cepat naik dan menyebar di ruang terbuka.

Mengutip dari CNN Indonesia, pemerintah memperkirakan harga Tabung Merah Putih akan disamakan dengan harga LPG 3 kilogram bersubsidi yang berlaku saat ini. Dengan skema tersebut, masyarakat tidak perlu membayar lebih mahal, sementara beban subsidi negara diproyeksikan dapat berkurang hingga 30 persen.

"Sama dengan harganya sama. Sekarang simulasinya masih disamakan, dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30%. Ada peluang untuk itu (produksi domestik). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkas Laode.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang bagi investor untuk membangun fasilitas produksi tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan pasar semakin besar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor. (Ning/E01)

Inibaru.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan alternatif baru bahan bakar untuk memasak bagi masyarakat. Mulai Juli 2026, pemerintah akan menguji coba tabung Compressed Natural Gas (CNG) berkapasitas 3 kilogram yang diberi nama Tabung Merah Putih.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan cadangan gas bumi dalam negeri yang melimpah. Jika diterapkan secara luas, penggunaan CNG diperkirakan mampu menekan beban subsidi energi hingga 30 persen.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, tahap awal program akan dimulai dengan mendatangkan sekitar 15 unit tabung CNG sebagai prototipe untuk menjalani serangkaian pengujian.

Pemerintah mulai menguji coba Tabung Merah Putih berbahan bakar CNG berkapasitas 3 kg sebagai alternatif LPG yang diklaim lebih aman, tetap kompatibel dengan kompor rumah tangga, dan berharga setara LPG subsidi.

Tabung CNG 3 Kg Segera Diuji, Diklaim Lebih Aman dari LPG

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur transportasi udara yang semakin adaptif terhadap tantangan masa depan.

"Pengalaman membangun bandar udara di berbagai karakteristik wilayah telah menjadi modal yang sangat berharga bagi Indonesia. Ke depan, pembangunan bandar udara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim," kata Lukman dalam keterangannya.

Tak sekadar menambah jumlah bandara, pemerintah juga ingin memastikan setiap pembangunan mampu memperkuat konektivitas nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dinilai membutuhkan jaringan transportasi udara yang mampu menghubungkan berbagai wilayah secara lebih cepat dan efisien.

Keberadaan bandara baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka akses menuju destinasi wisata, sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh layanan transportasi udara.

Di sisi lain, Lukman menilai pembangunan bandara tidak hanya bergantung pada kecanggihan infrastruktur. Peran para tenaga ahli juga menjadi faktor penting, mulai dari tahap perencanaan, perancangan, konstruksi, pengawasan, hingga pengoperasian.

Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kebandarudaraan menjadi salah satu fokus yang perlu terus diperkuat. Ia pun mendorong Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia (IABI) untuk terus menjadi wadah pengembangan kompetensi, inovasi, serta kolaborasi para profesional di bidang kebandarudaraan.

Menurut Lukman, pengembangan sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional juga menjadi langkah penting agar kualitas SDM kebandarudaraan Indonesia semakin mampu bersaing di tingkat global. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah terus memperluas jaringan transportasi udara nasional. Melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah berencana membangun 39 bandara baru sehingga jumlah bandar udara di Indonesia akan bertambah dari 257 menjadi 296.

Rencana tersebut telah masuk dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional sekaligus menjadi bagian dari Rencana Induk Bandar Udara Nasional. Dengan penambahan ini, pemerintah berharap konektivitas antardaerah semakin merata, termasuk ke kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan pembangunan bandara di Indonesia selama ini telah menghadapi berbagai tantangan geografis. Mulai dari lahan rawa, tanah gambut, kawasan pesisir, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Pemerintah berencana membangun 39 bandara baru sehingga jumlah bandar udara di Indonesia bertambah menjadi 296 guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Siapkan 39 Bandara Baru, Total Bandar Udara di Indonesia Bakal Jadi 296

Lokakarya diawali dengan sesi diskusi bersama Mbah Atemo yang didampingi putranya, Tugiman. Dalam suasana santai dan interaktif, peserta mendengarkan kisah perjalanan Mbah Atemo menekuni pembuatan mainan tradisional, proses pewarisan pengetahuan kepada keluarga, hingga tantangan menjaga eksistensi permainan tradisional di era digital.

Berbagai pertanyaan pun mengalir dari peserta. Mulai dari sejarah lahirnya sejumlah mainan tradisional, filosofi di balik bentuk dan warnanya, hingga bagaimana cara mengenalkan kembali permainan tersebut kepada anak-anak masa kini.

Memasuki sesi workshop, peserta diajak membuat berbagai jenis mainan tradisional, seperti kitiran, payung, wayang, dan manukan. Seluruh proses dilakukan menggunakan bahan sederhana, terutama kertas bekas, sehingga selain belajar keterampilan membuat mainan, peserta juga memahami pentingnya memanfaatkan kembali barang yang masih memiliki nilai guna.

Di bawah pendampingan langsung Mbah Atemo, mereka mempelajari setiap tahapan dengan teliti, mulai dari membuat pola, merakit bagian demi bagian, hingga menghasilkan mainan yang benar-benar dapat dimainkan.

Sebagai penutup, seluruh peserta menyusun karya tulis bertema Mbah Atemo dan Mainan Tradisional Anak. Tulisan tersebut menjadi ruang refleksi atas pengalaman selama mengikuti lokakarya sekaligus media untuk mendokumentasikan pengetahuan mengenai warisan budaya yang mereka pelajari.

Kegiatan ini turut dihadiri Ernawati Purwaningsih dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengapresiasi penyelenggaraan lokakarya yang menempatkan maestro sebagai sumber utama pewarisan pengetahuan budaya.

Menurutnya, model pembelajaran semacam ini memberi kesempatan kepada generasi muda untuk tidak hanya mengenal budaya secara teoritis, tetapi juga mempraktikkan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketua kegiatan, Septian Adira, mengatakan lokakarya tersebut memang dirancang sebagai ruang belajar lintas generasi. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memahami sejarah, filosofi, hingga fungsi sosial mainan tradisional sekaligus merasakan langsung proses kreatif pembuatannya.

"Melalui lokakarya ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai sejarah, filosofi, dan fungsi sosial mainan tradisional, tetapi juga diajak untuk terlibat langsung dalam proses pembuatannya, khususnya yang berbahan kertas bekas," ujarnya.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Salah satunya Dita Vitria asal Bantul yang mengaku baru pertama kali belajar membuat mainan tradisional secara langsung.

"Saya baru tahu ternyata membuat mainan tradisional tidak semudah yang dibayangkan. Prosesnya membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan ketelatenan agar hasilnya bisa dimainkan dengan baik," katanya.

Hal serupa dirasakan Pradipta Anindya, peserta asal Magelang. Baginya, lokakarya tersebut membangkitkan kembali kenangan masa kecil ketika permainan tradisional masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Selain mengingatkan pada masa kecil, kegiatan ini juga mengajarkan bahwa barang-barang bekas di sekitar kita masih dapat dimanfaatkan menjadi mainan yang menarik. Ini menjadi cara yang kreatif untuk melestarikan budaya sekaligus mengurangi limbah," ungkapnya.

Melalui Dolan Mbah Atemo, penyelenggara berharap semakin banyak generasi muda yang mengenal, mempraktikkan, dan meneruskan tradisi pembuatan mainan tradisional anak. Sebab, di balik setiap kitiran yang berputar atau wayang kertas yang dimainkan, tersimpan nilai kreativitas, gotong royong, serta kearifan lokal yang patut terus diwariskan kepada generasi mendatang. (Ning/E01)

Inibaru.id - Di tengah gempuran gim digital dan berbagai hiburan modern, masih ada sekelompok anak muda yang memilih menghabiskan akhir pekannya dengan melipat, menggunting, dan merakit mainan tradisional dari kertas bekas. Mereka belajar langsung dari Mbah Atemo, seorang maestro sekaligus pelestari mainan tradisional anak yang telah puluhan tahun menjaga warisan budaya tersebut.

Sebanyak 15 peserta mengikuti Dolan Mbah Atemo: Lokakarya Bersama Maestro Mainan Tradisional Anak yang digelar pada 4–5 Juli 2026 di Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Selama dua hari, peserta tidak hanya diajak mengenal sejarah permainan tradisional, tetapi juga mempraktikkan langsung cara membuatnya sebagai bagian dari upaya melestarikan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Mbah Atemo dikenal sebagai perajin mainan tradisional berbahan sederhana, terutama kertas bekas. Di tangannya, bahan yang sering dianggap limbah itu dapat disulap menjadi berbagai mainan yang dahulu akrab menemani masa kecil anak-anak Indonesia.

Sebanyak 15 generasi muda mengikuti Dolan Mbah Atemo, lokakarya selama dua hari di Bantul untuk belajar langsung membuat dan melestarikan mainan tradisional anak bersama maestro Mbah Atemo.

Belajar Langsung dari Mbah Atemo, Belasan Anak Muda Lestarikan Mainan Tradisional Berbahan Kertas Bekas

Bunga ini pertama kali didokumentasikan di lereng Gunung Gede, Jawa Barat, oleh ilmuwan asal Jerman, Caspar Georg Carl Reinwardt. Penelitian lebih lanjut kemudian dilakukan oleh Carl Heinrich Schultz pada 1819.

Nama edelweiss sendiri berasal dari bahasa Jerman, yaitu edel yang berarti mulia dan weiss yang berarti putih.

Meski umumnya hanya tumbuh setinggi sekitar satu meter, dalam kondisi tertentu tanaman ini dapat mencapai tinggi hingga delapan meter dengan batang berukuran besar.

Habitat alaminya berada di kawasan pegunungan vulkanik terbuka, seperti Alun-alun Surya Kencana di Gunung Gede, Tegal Alun Gunung Papandayan, Alun-alun Mandalawangi Gunung Pangrango, hingga Plawangan Sembalun di Gunung Rinjani.

Julukan Bunga Abadi bukan muncul karena bunga ini hanya mekar sekali dalam puluhan tahun, melainkan karena kemampuannya mempertahankan bentuk bunganya dalam waktu sangat lama.

Hal itu terjadi berkat kandungan hormon etilen yang membantu memperlambat proses kerontokan kelopak bunga. Bahkan, bunga edelweiss dapat bertahan hingga sekitar 10 tahun, bahkan lebih lama pada kondisi tertentu.

Meski demikian, anggapan bahwa Edelweiss hanya mekar setiap 10 tahun sebenarnya merupakan mitos. Secara ilmiah, tanaman ini dapat berbunga hampir sepanjang tahun, meski pertumbuhannya memang sangat lambat sehingga hamparan bunga lebat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbentuk.

Di kalangan pendaki, Edelweiss kerap dianggap sebagai simbol cinta abadi. Tak sedikit orang yang memetiknya untuk dijadikan suvenir atau diberikan kepada pasangan dengan harapan hubungan mereka akan langgeng.

Padahal, kebiasaan tersebut menjadi salah satu penyebab utama menurunnya populasi Edelweiss di alam liar.

Selain pemetikan ilegal, perubahan iklim serta pemanfaatan yang berlebihan juga menjadi ancaman bagi kelestarian tanaman ini. Bahkan, di beberapa jalur pendakian seperti Gunung Semeru, Edelweiss dilaporkan semakin sulit ditemukan.

Karena populasinya terus menurun, Edelweiss Jawa telah ditetapkan sebagai tumbuhan yang dilindungi pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/2018.

Sebelumnya, perlindungan terhadap habitat tanaman ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Artinya, memetik Edelweiss di kawasan konservasi bukan hanya merusak alam, tetapi juga dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Meski menghadapi berbagai ancaman, upaya pelestarian terus dilakukan. Salah satunya melalui budidaya Edelweiss oleh Kelompok Tani Hulun Hyang di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Desa yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu kini dikenal sebagai Desa Wisata Edelweiss. Warga Suku Tengger memperoleh izin resmi untuk membudidayakan Edelweiss sebagai bagian dari pelestarian sekaligus memenuhi kebutuhan bunga untuk ritual adat tanpa harus mengambilnya dari alam.

Melalui budidaya tersebut, wisatawan juga dapat membeli bunga Edelweiss hasil penangkaran secara legal, sehingga tidak lagi terdorong memetik bunga yang tumbuh di habitat alaminya.

Pada akhirnya, Edelweiss mengajarkan bahwa keabadian bukan berarti tidak bisa punah. Justru bunga ini hanya akan benar-benar "abadi" jika manusia bersedia menjaga dan melestarikannya, bukan membawanya pulang sebagai kenang-kenangan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Bagi para pendaki gunung, hamparan bunga edelweiss sering menjadi pemandangan yang paling dinantikan saat mencapai kawasan puncak. Bunga berwarna putih keperakan ini memang memiliki pesona tersendiri hingga dijuluki sebagai Bunga Abadi.

Namun, di balik julukan tersebut tersimpan ironi. Sebutan "abadi" justru membuat banyak orang tergoda memetiknya sebagai kenang-kenangan. Akibatnya, populasi Edelweiss Jawa kini terus mengalami penurunan dan keberadaannya semakin terancam.

Edelweiss Jawa memiliki nama ilmiah Anaphalis javanica. Tanaman ini merupakan spesies endemik Indonesia yang tumbuh di kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut.

Dijuluki sebagai Bunga Abadi karena mampu bertahan hingga bertahun-tahun, Edelweiss Jawa justru semakin terancam punah akibat pemetikan liar sehingga kini menjadi tanaman yang dilindungi pemerintah.

Mengenal Bunga Edelweiss Jawa, Si "Bunga Abadi" yang Justru Terancam Punah

Berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa sejak abad ke-13, Dasun telah menjadi pusat produksi kapal untuk kebutuhan perdagangan dan militer Kerajaan Majapahit. Aktivitas tersebut bahkan disebut berada di bawah pengawasan pejabat maritim kerajaan yang berkedudukan di wilayah Lasem.

Pada masa itu, Lasem bukan sekadar kota pesisir biasa. Wilayah ini merupakan salah satu simpul perdagangan penting yang menghubungkan Jawa dengan berbagai kawasan di Nusantara maupun Asia.

Kejayaan galangan kapal Dasun tidak berhenti setelah runtuhnya Majapahit. Tradisi pembuatan kapal tetap berlanjut pada masa Kesultanan Demak yang dikenal memiliki kekuatan maritim besar.

Beberapa sumber sejarah lokal menyebut galangan kapal Dasun diduga turut menyelesaikan sekitar 100 kapal yang digunakan dalam ekspedisi Demak ke Malaka pada awal abad ke-16 di bawah pimpinan Adipati Unus untuk menghadapi Portugis.

Meski angka tersebut masih menjadi bahan kajian para sejarawan, keberadaan Dasun sebagai pusat pembuatan kapal pada masa Demak telah banyak disebut dalam berbagai penelitian mengenai sejarah maritim Jawa.

Kemampuan teknologi perkapalan Nusantara pada masa itu kerap diremehkan. Padahal, sejumlah penelitian menunjukkan kapal-kapal Jawa mampu mengangkut muatan dalam jumlah besar dan berlayar hingga rute perdagangan internasional.

Salah satu jenis kapal yang terkenal adalah jung, kapal besar yang digunakan untuk perdagangan maupun kebutuhan militer. Kapal ini dikenal mampu mengarungi lautan lepas dan menjadi salah satu simbol kejayaan maritim Nusantara pada masanya.

Keberadaan galangan kapal di Dasun menjadi bukti bahwa masyarakat pesisir Jawa kala itu telah menguasai teknologi pembuatan kapal yang cukup maju, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa.

Memasuki era kolonial Belanda, aktivitas galangan kapal di Dasun masih terus berlangsung. Peranannya bahkan tetap penting karena kawasan Lasem berada di jalur perdagangan pesisir utara Jawa.

Menurut sejumlah catatan sejarah lokal, galangan kapal Dasun terus beroperasi hingga masa pendudukan Jepang. Pada periode tersebut, kawasan ini mengalami perluasan untuk mendukung kebutuhan logistik perang di kawasan Asia Pasifik.

Namun setelah Indonesia merdeka, aktivitas galangan kapal perlahan berhenti. Jejak kejayaannya kini tersisa dalam bentuk situs dok kapal dan berbagai peninggalan sejarah yang masih dapat ditemukan di Desa Dasun.

Hari ini, nama Dasun mungkin tidak setenar pelabuhan-pelabuhan besar dalam sejarah Nusantara. Namun desa kecil di Lasem ini menyimpan cerita penting tentang bagaimana masyarakat pesisir Jawa pernah menjadi bagian dari kekuatan maritim yang disegani.

Keberadaan situs dok kapal Dasun menjadi pengingat bahwa kejayaan Nusantara tidak hanya dibangun oleh kerajaan-kerajaan besar, tetapi juga oleh desa-desa pesisir yang menghasilkan teknologi, keterampilan, dan sumber daya untuk menghubungkan berbagai wilayah melalui lautan.

Di tengah upaya menghidupkan kembali narasi sejarah maritim Indonesia, Dasun layak mendapat perhatian lebih sebagai salah satu saksi perjalanan panjang peradaban bahari Nusantara. (Ike/E01)

Inibaru.id - Ketika berbicara tentang kejayaan maritim Nusantara, banyak orang langsung teringat pada armada laut Majapahit atau ekspedisi besar Kesultanan Demak. Namun, tak banyak yang mengetahui bahwa sebagian kapal yang mengarungi lautan pada masa itu diduga dibuat di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa: Dasun, Lasem, Kabupaten Rembang.

Desa yang kini tampak tenang itu menyimpan jejak panjang industri perkapalan Nusantara. Sejarah mencatat, Dasun pernah menjadi salah satu pusat pembuatan kapal penting sejak era Majapahit dan terus berkembang hingga masa Demak, kolonial Belanda, bahkan pendudukan Jepang.

Letak Dasun yang berada di muara Sungai Lasem dan berhadapan langsung dengan Laut Jawa menjadikannya lokasi strategis untuk industri perkapalan. Selain memiliki akses pelayaran yang baik, kawasan ini juga didukung ketersediaan kayu jati dari wilayah pedalaman Rembang yang menjadi bahan utama pembuatan kapal pada masa lalu.

Desa Dasun di Lasem, Rembang, menyimpan jejak galangan kapal yang diduga memasok armada bagi Majapahit hingga Kesultanan Demak dan menjadi salah satu pusat perkapalan penting Nusantara.

Dasun di Lasem, Galangan Kapal yang Pernah Menopang Armada Majapahit hingga Demak

Hal ini dibuktikan dengan catatan Mpu Santi Badra bernama Serat Badra Santi tahun 1479. Dalam
catatan berbahasa Jawa tersebut, disebutkan kalau pada 1351 Masehi (1273 Saka),
wilayah Lasem, termasuk Desa Dasun, sudah jadi tanah perdikan Majapahit.

Menariknya, di masa itu, pemimpin Lasem adalah seorang
perempuan bernama Dewi Indu. Namanya bahkan disebutkan di dalam Kitab Negarakertagama, lo. Maklum, dia
adalah keponakan Hayam Wuruk dan mendapatkan gelar Bhre Lasem.

Karena posisi Desa Dasun yang berbatasan langsung dengan
Laut Jawa, maka di sini dijadikan pusat pembuatan kapal Kerajaan Majapahit,
khususnya untuk kebutuhan perdagangan dan militer. Proses produksinya bahkan
dipimpin langsung oleh Panglima Angkatan Laut Majapahit Prabu Rajasa Wardana
yang juga suami dari Bhre Lasem.

Alasan lain yang membuat wilayah ini jadi pusat pembuatan
kapal adalah pada masa itu, Rembang bagian selatan masih berupa hutan lebat
dengan pohon-pohon berukuran besar. Pohon-pohon itulah yang kemudian dijadikan
bahan pembuatan kapal. Sayangnya, kini sulit mencari pohon dengan ukuran
tersebut di sana.

Kala pengaruh Majapahit meredup dan Kesultanan Demak Berjaya,
produksi kapal di Desa Dusun terus berlanjut. Sejarah mencatat 100 kapal diproduksi desa ini untuk keperluan ekspedisi ke Malaka demi melawan Portugis.
Ekspedisi ini dipimpin oleh Adipati Unus.

Tetap Eksis di Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Buku Children of the
Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795-1880 yang dibuat oleh Peter
Boomgaard menulis Lasem sudah jadi pusat produksi kapal sebelum Belanda datang.
Jumlah pekerja di sana bahkan lebih dari 500 orang.

Galangan kapal Desa Dasun pun semakin menggeliat berkat
disodetnya Sungai Lasem ke muara Dasun. Jadi, dulu sungai ini bermuara di
Kaeringan, Millens. Nah, berkat
aliran baru ini, maka semakin mudah membuat kapal di Desa Dasun.

Tatkala Belanda datang, bisnis pembuatan kapal di desa ini
pun sama sekali nggak surut. Hal ini diungkap oleh Sudaryo. Laki-laki asli Dasun ini masih berusia 9 tahun tatkala membantu bapaknya bekerja di
galangan kapal ketika masa kolonial. Kapal-kapal yang dibuat kemudian
dipakai untuk mengangkut hasil bumi dari Jawa.

“Waktu itu Lasem ramai sekali. Lebih dari 200 orang bekerja
di galangan kapal. Mereka membuat kapal besi sepanjang lebih dari 30 meter,”
ungkapnya, September 2008.

Tatkala Jepang datang, mereka bahkan menambah lagi jumlah galangan
kapal di sana.

“Tahun 1942 saat Jepang datang, galangan kapal Belanda
diambil alih. Jepang membuat dua galangan lagi untuk kapal kayu," lanjutnya.

Jejak Belanda dan Jepang di galangan kapal Desa Dasun masih
bisa dilihat dengan adanya tiga pondasi batu dengan bentuk cetakan perahu
sepanjang lebih dari 50 meter. Lokasinya persis di pinggir sungai Lasem. Selain
itu, ada juga Bong atau makam Belanda yang ada di selatan lapangan Desa Dasun.

Menarik juga ya menilik cerita galangan kapal di Desa Dasun
Rembang yang penuh sejarah, Millens. (Sol, Kom, Wik/IB09/E05)

Inibaru.id – Sekilas,
Desa Dasun yang ada di Kecamatan Lasem, Rembang, terlihat seperti desa-desa
khas pesisir Pantai Utara Jawa. Namun, desa ini ternyata kaya akan nilai
sejarah. Bagaimana nggak, desa ini ternyata sudah jadi pusat galangan kapal
saat Jawa masih diperintah oleh sejumlah kerajaan. Seperti apa sih cerita desa
yang cukup unik ini?

Sejarah mencatat, Desa Dasun sudah eksis sejak masa Kerajaan
Pucangsulo pada abad ke-13. Sementara itu, di situs Kemenparekraf.go.id,
disebutkan kalau desa ini jadi pusat produksi kapal Kerajaan Majapahit.

Nenek moyang bangsa kita dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan sejarah terkait Desa Dasun yang ada di Kecamatan Lasem, Rembang. Desa ini dulunya adalah pusat galangan kapal atau tempat pembuatan kapal pada zaman kerajaan, termasuk Majapahit dan Demak.