Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengapresiasi ekspor perdana tersebut. Menurutnya, capaian ini menunjukkan kemampuan industri kesehatan hewan nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Pemerintah juga menyatakan akan terus memberikan dukungan melalui pendampingan teknis, komunikasi antarotoritas veteriner, hingga membantu membuka akses ke pasar baru.

Ekspor tersebut dilakukan PT Vaksindo Satwa Nusantara (Vaksindo), anak usaha PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Japfa). Pengiriman ke empat negara Afrika ini menjadi bagian dari ekspansi perusahaan ke pasar baru sekaligus memperluas akses vaksin untuk pencegahan penyakit unggas di kawasan tersebut.

Presiden Direktur Vaksindo sekaligus Head of Animal Health and Livestock Equipment Japfa Teguh Yodiantara Prajitno mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menyediakan produk kesehatan hewan yang memenuhi standar global.

"Langkah penetrasi ke pasar Afrika ini merupakan komitmen berkelanjutan kami untuk menyediakan solusi pencegahan penyakit unggas yang didukung oleh riset ilmiah, pengalaman panjang, serta standar kualitas yang konsisten di tingkat global," ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).

Sebelumnya, Vaksindo telah mengekspor berbagai produk vaksin dan obat-obatan hewan ke puluhan negara. Ekspor ke Afrika kini menjadi langkah lanjutan perusahaan untuk memperluas jangkauan produk kesehatan hewan Indonesia.

Vaksindo juga berencana terus membuka peluang kerja sama di berbagai kawasan baru. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses peternak di berbagai negara terhadap produk vaksin berkualitas.

"Kami optimistis produk kesehatan hewan Indonesia akan semakin dipercaya dan berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan global," ujarnya.

Ekspor perdana ke empat negara Afrika ini menjadi salah satu langkah industri kesehatan hewan Indonesia untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri di tingkat internasional. (Ike/E01)

Inibaru.id - Indonesia untuk kali pertamanya mengekspor vaksin hewan buatan dalam negeri ke sejumlah negara di Afrika. Sebanyak 8,5 juta dosis vaksin unggas dikirim ke empat negara dengan nilai ekspor mencapai US$106.875 atau sekitar Rp1,9 miliar.

Ekspor perdana tersebut dilakukan pada Jumat (25/9/2026) dengan tujuan Republik Demokratik Kongo, Uganda, Zambia, dan Malawi. Pengiriman ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk kesehatan hewan Indonesia ke tingkat global.

Vaksin yang diekspor merupakan vaksin unggas untuk mencegah sejumlah penyakit, di antaranya Newcastle disease, infeksi saluran pernapasan, dan infectious bursal disease.

Indonesia untuk kali pertamanya mengekspor 8,5 juta dosis vaksin hewan buatan dalam negeri senilai Rp1,9 miliar ke empat negara di Afrika.

Vaksin Hewan Buatan Indonesia Perdana Diekspor ke Afrika

Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan, STNK Digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Masyarakat dapat menggunakannya ketika tidak membawa STNK fisik dalam kondisi tertentu.

“STNK digital adalah mirroring dari STNK fisik yang berlaku saat ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan STNK fisik,” ujar Wibowo seperti dikutip dari Media Hub Humas Polri.

Kehadiran STNK Digital memberikan alternatif bagi pemilik kendaraan yang sewaktu-waktu tidak membawa dokumen fisik, misalnya karena tertinggal.

Masyarakat cukup membuka aplikasi Digital Korlantas dan menunjukkan STNK Digital kepada petugas apabila dokumen kendaraan diperlukan saat pemeriksaan.

“Kalau suatu saat ketinggalan atau karena satu faktor atau hal lainnya tidak membawa STNK, cukup menunjukkan kepada petugas STNK digital yang betul-betul diunduh dari aplikasi Digital Korlantas,” katanya.

Selain memudahkan masyarakat, layanan ini juga dirancang untuk mendukung proses verifikasi data kendaraan bermotor. Informasi kendaraan yang tersimpan secara elektronik dapat ditampilkan kepada petugas sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih praktis.

Korlantas Polri mengimbau masyarakat memanfaatkan STNK Digital melalui aplikasi resmi Digital Korlantas. Layanan ini menjadi bagian dari pengembangan pelayanan lalu lintas yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus perkembangan teknologi digital. (Ike/E01)

Inibaru.id - Korlantas Polri menghadirkan STNK Digital untuk memudahkan masyarakat mengakses dokumen kendaraan secara elektronik. Layanan ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan lalu lintas berbasis digital.

STNK Digital diluncurkan dalam rangka Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).

Layanan tersebut merupakan representasi elektronik dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) fisik yang selama ini digunakan masyarakat. Melalui STNK Digital, informasi kendaraan dapat diakses melalui aplikasi Digital Korlantas.

Korlantas Polri meluncurkan STNK Digital yang memiliki kedudukan hukum sama dengan STNK fisik dan dapat ditunjukkan melalui aplikasi Digital Korlantas.

STNK Digital Resmi Diluncurkan, Dokumen Kendaraan Bisa Diakses dari Ponsel

Sebelumnya, pengobatan TBC dapat berlangsung selama enam hingga sembilan bulan. Dalam kondisi tertentu, pasien juga harus mengonsumsi beberapa jenis obat setiap hari.

Menurut Dante, pasien yang menghentikan pengobatan sebelum waktunya berisiko mengalami resistansi obat.

“Kalau putus obat dia resisten, enggak bisa diobati dan menyebabkan kematian,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah memanfaatkan hasil penelitian untuk mengembangkan terapi dengan durasi lebih singkat.

“Yang tadinya 6 sampai 9 bulan, kan bosan orang minum obat banyak begitu bisa sampai 9 tablet 1 hari, sekarang 1 bulan saja,” tutur Dante.

Meski demikian, terapi satu bulan tersebut ditujukan untuk regimen tertentu. Artinya, bukan berarti seluruh pasien TBC otomatis dapat menyelesaikan pengobatan hanya dalam waktu satu bulan.

Selain mengembangkan pengobatan dengan durasi lebih singkat, Kemenkes memperkuat penemuan kasus TBC agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan.

Skrining diperluas melalui puskesmas, CKG komunitas, CKG swasta, hingga layanan one stop service. Pada layanan tersebut, pemeriksaan seperti rontgen dan pemeriksaan dahak dapat dilakukan di satu tempat, terutama di wilayah yang memiliki kasus TBC tinggi.

Pemerintah juga melakukan investigasi kontak terhadap orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC. Anggota keluarga yang berisiko terpapar dapat diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) untuk mengurangi kemungkinan berkembangnya infeksi menjadi penyakit TBC.

Dante mengatakan anggota keluarga yang tinggal bersama pasien TBC dapat menjalani terapi pencegahan selama tiga bulan.

“Jadi kalau orang yang tinggal satu rumah, itu juga harus diobati. Ada lima orang, lima orang diobatin. Selama tiga bulan. Namanya terapi pencegahan tuberkulosis,” ujarnya.

Berbagai upaya tersebut dilakukan di tengah tingginya beban TBC di Indonesia. Dante menyebut Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia setelah India.

“Berita tidak baiknya adalah bahwa kita (Indonesia) sekarang nomor dua di seluruh dunia setelah India, angka tuberkulosisnya,” kata Dante.

Berdasarkan estimasi yang disampaikan Dante, jumlah kasus TBC di Indonesia turun dari sekitar 1,09 juta menjadi 1,08 juta pada 2026. Penurunan sekitar 10 ribu kasus tersebut disebut terjadi setelah pemerintah memperluas identifikasi dan pengobatan di berbagai daerah.

Selain skrining dan pengobatan, pemerintah mendorong pembentukan desa dan kelurahan Siaga Tuberkulosis. Program tersebut melibatkan masyarakat dan kader agar pencegahan serta penemuan kasus dapat dilakukan hingga tingkat komunitas.

Pemerintah pusat dan daerah juga melakukan pemantauan kasus secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan kasus sekaligus memastikan berbagai upaya pengendalian TBC berjalan di daerah. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pengobatan tuberkulosis (TBC) yang selama ini membutuhkan waktu berbulan-bulan tengah dikembangkan menjadi lebih singkat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut terapi selama satu bulan telah dikembangkan untuk regimen tertentu.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan durasi pengobatan yang panjang menjadi salah satu tantangan dalam penanganan TBC. Pasien harus mengonsumsi obat secara rutin dalam waktu lama sehingga berisiko mengalami kejenuhan dan tidak menyelesaikan terapi.

“Yang menjadi masalah adalah obat TBC itu pengobatannya lama, compliance dan kepatuhan pasiennya itu jelek. Jadi akhirnya pasiennya banyak yang putus obat,” kata Dante dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Kemenkes mengembangkan terapi TBC dengan durasi lebih singkat hingga satu bulan untuk regimen tertentu, sembari memperluas skrining dan terapi pencegahan guna menekan kasus.

Terapi TBC Dikembangkan Lebih Singkat untuk Cegah Putus Obat

“Kios SIM ini adalah sebuah terobosan yang kami lakukan untuk memberikan alternatif cetak SIM secara mandiri kepada masyarakat, khusus untuk perpanjangan SIM A dan C yang menggunakan aplikasi SINAR di Digital Korlantas,” kata Wibowo.

Artinya, layanan tersebut saat ini bukan untuk pemohon yang baru pertama kali membuat SIM. Kios SIM juga baru mencakup SIM A dan SIM C yang diperpanjang melalui aplikasi SINAR.

Penggunaan Kios SIM diawali dengan proses pendaftaran perpanjangan melalui aplikasi SINAR. Setelah menyelesaikan proses yang diperlukan, pemohon akan mendapatkan kode QR.

Kode tersebut kemudian digunakan saat pemohon datang ke Kios SIM. QR code dipindai pada mesin, lalu pemohon diminta melakukan verifikasi data yang muncul di layar.

Jika data sudah sesuai, pemohon dapat memilih menu pencetakan. Mesin kemudian akan mencetak SIM secara mandiri.

“Jadi masyarakat tinggal datang ke anjungan. Setelah mendaftar, akan diberikan sebuah QR code, tinggal di-tap, nanti masyarakat akan memverifikasi data. Kalau sudah cocok, tinggal pencet tombol cetak, sudah, ter-print dengan sendirinya,” jelas Wibowo.

Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu lagi menunggu petugas mencetak SIM setelah seluruh proses perpanjangan digital selesai. Korlantas berharap inovasi ini dapat mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi antrean di Satpas.

“Harapannya adalah bahwa terobosan yang kami lakukan betul-betul bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi antrean yang ada di Satpas-Satpas induk,” ujar Wibowo.

Meski sudah diperkenalkan, Kios SIM saat ini masih diterapkan secara bertahap. Fasilitas tersebut belum tersedia di seluruh wilayah sehingga masyarakat perlu memastikan lokasi Kios SIM sebelum menggunakannya.

Korlantas Polri berencana memperluas penempatan Kios SIM di wilayah Jabodetabek. Sejumlah anjungan juga nantinya akan ditempatkan di mal pelayanan publik agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Namun demikian, ke depan akan kami lengkapi di seluruh jajaran wilayah Jabodetabek, termasuk penempatan-penempatan anjungan SIM Kios SIM tadi di beberapa mal pelayanan publik,” kata Wibowo.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin menggunakan Kios SIM perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Layanan ini khusus untuk perpanjangan SIM A dan SIM C melalui aplikasi SINAR, bukan untuk pembuatan SIM baru.

Sementara itu, bagi pemohon SIM baru atau layanan yang belum termasuk dalam cakupan Kios SIM, proses pelayanan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku di Satpas. (Ning/E01)

Inibaru.id - Mencetak Surat Izin Mengemudi (SIM) kini bisa dilakukan secara mandiri melalui Kios SIM yang diperkenalkan Korlantas Polri. Meski begitu, layanan ini belum berlaku untuk semua pemohon SIM.

Kios SIM merupakan salah satu inovasi pelayanan yang diluncurkan Korlantas Polri dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71. Fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat mencetak SIM secara mandiri setelah menyelesaikan proses perpanjangan melalui layanan digital.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Wibowo mengatakan Kios SIM disiapkan sebagai alternatif pelayanan bagi masyarakat yang melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C melalui aplikasi SINAR pada Digital Korlantas.

Korlantas Polri menghadirkan Kios SIM yang memungkinkan masyarakat mencetak SIM A dan SIM C secara mandiri setelah melakukan perpanjangan melalui aplikasi SINAR.

Kios SIM Hadir, Perpanjang SIM A dan C Bisa Cetak Mandiri

Masuknya Indonesia dalam daftar tersebut menunjukkan adanya penilaian positif terhadap bagaimana masyarakat menerima pendatang dari berbagai negara.

Keramahan menjadi salah satu karakter sosial yang kerap dikaitkan dengan masyarakat Indonesia. Interaksi yang terbuka dan kebiasaan menyambut orang lain juga menjadi bagian dari pengalaman yang dirasakan pendatang ketika berada di Indonesia.

Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam juga masuk dalam daftar. Sementara dari Amerika Latin terdapat Kolombia, Meksiko, Brasil, dan Panama.

Keberadaan negara-negara tersebut memperlihatkan bahwa kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin cukup dominan dalam daftar negara yang dinilai ramah terhadap pendatang.

Bagi Indonesia, predikat ini menjadi gambaran lain mengenai karakter masyarakat yang dikenal mudah berinteraksi dan menerima kehadiran orang dari latar belakang berbeda.

Budaya gotong royong dan kebiasaan membangun hubungan sosial secara terbuka pun menjadi bagian dari karakter yang turut membentuk kesan tersebut. (Ning/E01)

Inibaru.id - Indonesia masuk dalam daftar negara yang dinilai paling ramah terhadap pendatang di dunia menurut laporan The Expat Insider 2025 Survey. Posisi tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara dari kawasan Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, hingga Afrika.

Dalam daftar tersebut, Kolombia berada di peringkat kedua, disusul Meksiko di posisi ketiga. Filipina menempati peringkat keempat, sedangkan Brasil melengkapi lima besar.

Posisi keenam ditempati Panama, kemudian Oman di peringkat ketujuh dan Thailand di posisi kedelapan. Kenya berada di peringkat kesembilan, sementara Vietnam menutup daftar 10 besar.

Indonesia menempati posisi teratas dalam daftar negara yang dinilai paling ramah terhadap pendatang, mengungguli sejumlah negara di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

Indonesia Dinobatkan sebagai Negara Paling Ramah di Dunia

Trenggono mengatakan, penegakan hukum menjadi prioritas pemerintah untuk menghentikan praktik penyelundupan benih lobster yang merugikan potensi ekonomi sumber daya kelautan Indonesia.

Penghentian ekspor benih lobster juga berkaitan dengan evaluasi kerja sama budi daya lobster dengan Vietnam yang dinilai belum memberikan hasil memuaskan. Pemerintah kini mengarahkan pengembangan budi daya lobster agar dapat dilakukan di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalankan pemodelan budi daya lobster di sejumlah wilayah, termasuk Batam dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mengembangkan potensi benih lobster menjadi komoditas bernilai ekonomi lebih tinggi di dalam negeri. Dengan demikian, ekspor diharapkan dapat dilakukan dalam bentuk hasil budi daya, bukan lagi benih lobster.

Trenggono juga menegaskan, pihak luar negeri yang membutuhkan lobster dari Indonesia harus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah.

"Selamanya kita setop. Akhirnya kita akan melakukan pembudidayaan di sini yang itu yang akan kita jalankan. Jadi kalau pihak luar yang tetap butuh, ya dia harus duduk, ketemu sama kita," kata Trenggono usai peluncuran Satgas P2BBL di Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Upaya memberantas penyelundupan BBL tidak hanya mengandalkan larangan ekspor, tetapi juga penindakan terhadap jaringan yang terlibat di dalamnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Satgas P2BBL akan mengintegrasikan pengumpulan informasi intelijen, penindakan terhadap pelaku, serta pemutusan rantai penyelundupan.

Menurutnya, berbagai instansi perlu bekerja secara terpadu agar pemberantasan penyelundupan berjalan efektif. Keterlibatan sejumlah lembaga, termasuk TNI, Polri, Bakamla, dan kejaksaan, diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas serta mencegah tumpang tindih kewenangan.

"Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri dengan data dan target yang terpisah. Seluruh langkah (TNI, Polri, Bakamla, Kejaksaan, dll) harus bergerak dalam satu arah. Ini momentum mempertegas pembagian tugas agar tidak ada tumpang tindih atau aparat di lapangan yang bertindak arogan," ujar Dudung.

Dudung menambahkan, penindakan harus menjangkau seluruh jaringan penyelundupan, termasuk pemodal dan pihak yang mengendalikan aktivitas ilegal tersebut. Penanganan tidak boleh hanya menyasar pelaku di lapangan, seperti petani dan nelayan, sementara jaringan utama tetap beroperasi.

Selain penindakan, satgas juga akan memperkuat langkah pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan tata kelola BBL.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai penegakan hukum menjadi kunci untuk menghentikan penyelundupan benih lobster.

"Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum," kata Zulkifli.

Dia berharap pemberantasan penyelundupan BBL dapat meningkatkan nilai ekonomi sumber daya kelautan sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan.

Kebijakan ekspor benih lobster di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada masa kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti periode 2014–2019, pemerintah melarang penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, serta rajungan melalui Permen KP Nomor 56 Tahun 2016.

Kebijakan tersebut kemudian berubah pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Melalui Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 4 Mei 2020, pemerintah kembali membuka peluang ekspor benih lobster.

Pada 2021, kebijakan ekspor BBL kembali dihentikan melalui Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 di bawah kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono.

Namun, pemerintah kembali membuka peluang pemanfaatan benih lobster untuk budi daya melalui Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Aturan tersebut memungkinkan budi daya BBL dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan persyaratan tertentu, termasuk keterlibatan investor asing dalam investasi dan kegiatan budi daya di dalam negeri.

Kini, melalui Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 4 Maret 2026, pemerintah mengubah ketentuan sebelumnya dan menegaskan penghentian ekspor benih lobster secara permanen.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah mengarahkan pengelolaan BBL pada pengembangan budi daya nasional sekaligus memperkuat penegakan hukum untuk memberantas penyelundupan. Pemerintah berharap upaya ini dapat menjaga sumber daya kelautan Indonesia dan meningkatkan manfaat ekonominya bagi masyarakat, khususnya nelayan. (Ike/E01)

Inibaru.id - Pemerintah resmi menutup izin ekspor benih bening lobster (BBL) secara permanen melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026. Kebijakan ini diikuti dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk memperkuat penindakan terhadap penyelundupan benih lobster ke luar negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, pemerintah tidak akan lagi mengizinkan ekspor benih lobster. Sebagai gantinya, pemerintah akan mendorong pengembangan budi daya lobster di dalam negeri hingga menghasilkan produk yang siap diekspor.

Penutupan izin ekspor tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2026 yang menjadi landasan pembentukan satgas untuk memberantas pengeluaran BBL secara ilegal dari wilayah Indonesia.

Pemerintah menutup permanen ekspor benih bening lobster melalui Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 dan membentuk satgas untuk memberantas penyelundupan serta mengembangkan budi daya lobster di dalam negeri.