“Semoga nantinya festival layang-layang di akhir Agustus
akan berjalan meriah,” tutur Agustina, Minggu
(3/8/2025).

Kalau kamu suka suasana yang semarak dan penuh warna,
sepertinya festival ini patut masuk daftar jalan-jalanmu. Sebab, bukan hanya
peserta dari berbagai provinsi di Indonesia yang bakal tampil, tetapi juga
perwakilan dari 13 negara seperti India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia,
hingga Australia. Bayangkan saja, langit kawasan pesisir Semarang akan dipenuhi
aneka bentuk dan warna layang-layang cantik dari berbagai belahan dunia!

Nggak berhenti di situ, festival ini juga akan diramaikan
dengan gelaran seni tradisional, pameran produk UMKM, dan tentu saja unjuk
kebolehan menerbangkan layang-layang dari para profesional. Jadi, bukan hanya
seru buat ditonton, festival ini juga jadi ajang belajar dan belanja produk
lokal!

Agustina pun menekankan pentingnya kehadiran pelaku industri
kreatif lokal dalam acara ini. Ia mengaku telah meminta pihak penyelenggara
untuk menyediakan ruang bagi produk-produk unggulan dari pelaku ekonomi kreatif
Semarang. Produk yang nanti dipamerkan juga nggak asal-asalan karena semua
produk bakal melalui proses kurasi terlebih dahulu.

“Nah, saya berharap peserta dari berbagai negara yang
membawa kru banyak itu mampir di booth-nya Kota Semarang. Saya janji,
yang ditaruh di situ produk-produk pilihan, nggak receh dan pasti berkualitas,”
tegasnya.

Diprediksi, festival ini akan menarik setidaknya 25 ribu
pengunjung. Angka yang cukup besar untuk mendorong roda ekonomi lokal bergerak
lebih kencang. Dari sektor kuliner, perhotelan, hingga transportasi, semuanya diperkirakan
bakal ikut kecipratan berkah dari acara ini.

Wah, jadi penasaran bakal semeriah apa nantinya Festival
Layang-Layang Internasional Semarang yang digelar pada akhir Agustus 2025. Segera
deh pasang reminder di ponselmu biar nggak sampai terlewat acara seru
ini, Gez! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Setelah Yogyakarta menggelar Jogja
International Kite Festival 2025 yang sukses menyulap langit Pantai Selatan
menjadi lautan warna-warni layang-layang, kini giliran Kota Semarang bersiap menggelar
festival serupa. Rencananya, Festival Layang-Layang Internasional Semarang bakal
digelar pada 23–24 Agustus 2025 di kawasan POJ City, dan akan melibatkan
partisipasi dari belasan negara.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan dukungannya
terhadap perhelatan berskala internasional ini. Menurutnya, acara ini bukan
cuma soal layang-layang yang diterbangkan di angkasa, melainkan juga soal
potensi besar dalam memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Siap-siap, pada 23-24 Agustus 2025 di kawasan POJ City, bakal digelar Festival Layang-layang Internasional Semarang. Bakal seseru apa ya gelaran yang satu ini?

Setelah Yogyakarta, Semarang Siap Menggelar Festival Layang-Layang Internasional

Larangan ini sudah berlaku sejak ratusan tahun yang lalu dan
berakar dari tradisi keagamaan Shinto dan Buddha Shugendo. Konon, kehadiran
perempuan dianggap bisa mengganggu fokus laki-laki yang sedang bertapa.
Alasannya? Karena perempuan dianggap memiliki daya tarik yang bisa “menggoda”
para peziarah laki-laki.

Sebenarnya, perempuan boleh saja mendaki gunung ini, bahkan
melewati jalur peziarahan Kumano Kodo yang sangat bersejarah tersebut. Tapi
begitu sampai titik pintu masuk kuil di dekat puncak Gunung Ōmine, langkah mereka
harus terhenti. 

Di sinilah diskriminasi itu terasa jelas, seolah-olah kehadiran
perempuan masih dianggap sebagai pengganggu, dan nggak berhak mendapatkan
pengalaman spiritual yang setara saat berada di gunung tersebut.

Dilansir dari Soranews24, (22/12/2014), situs pemandu wisata
Bernama Oku Japan, sebuah operator tur yang mengkhususkan diri pada rute-rute
ziarah di Jepang, menyebut aturan ini memang belum dicabut.

Meski tak ada petugas yang secara langsung melarang
perempuan naik, masyarakat lokal masih sangat menjaga tradisi ini. Terdapat sejumlah penanda di situs ini yang menyarankan agar wisatawan perempuan tidak memaksakan diri memasuki kawasan
kuil demi mencegah terjadinya konflik.

Sebagai bentuk kompromi, ada satu bagian dari gunung ini dikenal dengan nama Gunung Inamura (稲村ヶ岳), atau sering disebut juga
sebagai “Ōmine-nya Perempuan” (女人大峯). Di sini, perempuan
diperbolehkan mendaki sampai ke puncak. Setidaknya ada ruang yang disediakan
bagi kaum hawa yang pengin mendaki di sana, meski tetap terasa seperti bentuk
“pengasingan yang halus”.

Yap, namanya juga tradisi lokal ya, Gez. Meski
terkesan diskriminatif, nyatanya masyarakat setempat masih menjaganya. Jadi,
andai kamu kebetulan sedang main ke Jepang dan pengin mendaki Gunung Omine,
sebaiknya juga menghormatinya. Setuju? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id – Di tengah majunya perkembangan
teknologi, Jepang juga dikenal sebagai negara yang masih menjunjung tinggi
budaya dan tradisi lokalnya. Sayangnya, hal ini berimbas pada masih
diterapkannya sejumlah tradisi yang terkesan diskriminatif. Salah satunya
adalah larangan bagi perempuan di Jepang untuk mendaki Gunung Omine.

Gunung Ōmine (大峯山) bisa kamu temukan di
Prefektur Nara. Dari kota besar terdekat, yaitu Osaka, jaraknya sekitar 94
kilometer ke arah Tenggara. Di gunung yang masuk dalam daftar Warisan Dunia
UNESCO ini, masih ada larangan bagi perempuan untuk mendaki hingga ke
puncaknya, tepatnya ke area Kuil Ominesanji.

Siapa sangka, di Jepang, ada satu tempat yang dilarang dikunjungi oleh perempuan. Namanya adalah Gunung Omine. Apa yang bikin perempuan dilarang masuk kawasan tersebut, ya?

Alasan Perempuan di Jepang Dilarang Mendaki Gunung Omine

Pertanyaanku selanjutnya, apa nggak capai mendaki gunung dengan cara itu? Alih-alih mendapatkan jawaban, seorang teman malah mengajakku mempraktikkannya langsung.

Dengan pengalaman mendaki yang sangat minim, rasa penasaran akhirnya membawaku mencoba tektok gunung pertamaku ke Puncak Songolikur, titik tertinggi Gunung
Muria. Gunung yang memuncaki Jepara, Kudus, dan Pati nggak terlalu tinggi sehingga bisa ditempuh naik-turun dalam sehari.

Dengan kemampuan seadanya, aku berhasil naik-turun Muria dalam sehari tanpa bermalam di puncak. Terasa capai hingga berhari-hari setelahnya, tapi jujur aku merasa sangat puas. Sembari menceritakan pengalamanku di media sosial, aku pun melontarkan pertanyaan: Kalian lebih memilih tektok apa ngecamp dan kenapa?

Cukup banyak respons yang kuterima, tapi yang paling umum adalah karena masalah waktu. Karena hanya memiliki waktu libur pada akhir pekan, mereka bilang, pilihan yang paling masuk akal tentu saja adalah tektokan.

Isa, misalnya,&nbsp;mengaku pernah tektok Gunung Sumbing hanya bermodalkan nekat. Pernyataan ini tentu saja cukup membuatku kaget, mengingat gunung yang mengatapi tiga kabupaten, yakni Magelang, Temanggung, dan Wonosobo itu lumayan tinggi, sekitar 3.300-an mdpl.

Gunung Muria yang hanya setinggi 1.600-an mdpl sudah cukup melelahkan bagiku, apalagi Gunung Sumbing yang lebih dari dua kali lipatnya? Ketika kutanyakan kepada Isa, dia hanya menjawab dengan emot tawa.

“Mau gimana lagi? Nggak ada waktu buat ngecamp, karena besoknya harus kerja,” tulis Isa via DM Instagram. “Naik-turun sekitar 12 jam lebih. Capek!&nbsp;Nggak rekomen buat yang
persiapan fisiknya kurang!”

Karena sangat menguras tenaga, tektok memang nggak disarankan untuk gunung dengan ketinggian lebih dari 3.000-an mdpl. Inilah yang disarankan Andika Usman. Lelaki yang biasa kusapa Mas Us ini memang cukup sering tektok gunung.

"Aku lebih suka tektokan karena praktis dan hemat," tutur pemuda asal Magelang yang beberapa kali tektok di Gunung Andong yang dekat dengan rumahnya ini. "Bulan lalu, kali terakhir aku naik Andong banyak barengan, tapi sedikit yang ngecamp. Kebanyakan tektok."

Jika harus menginap, Mas Us mengungkapkan, dia harus sewa alat karena belum punya sendiri. Kebutuhan logistik selama pendakian juga lebih banyak. Belum lagi kebutuhan lain yang cukup membebani. Meski banyak alat mendaki yang murah, menurutnya tetap akan lebih murah jika tektokan.

"Kalau naik Gunung Andong yang dekat dengan rumah memang lebih praktis dengan tektokan. Alasan utamanya karena hemat, sih!" kata dia.

Menurut Mas Us, mendaki gunung bukan hanya tentang ketahanan fisik. Biaya pendakian juga perlu menjadi pertimbangan. Selain logistik seperti konsumsi, kesehatan, dan P3K, perlengkapan mendaki juga perlu masuk perhitungan.&nbsp;&nbsp;

“Kalau di Andong, biaya simaksi (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) untuk tektok atau ngecamp sama. Namun, karena tektok nggak perlu sewa alat atau bawa
logistik bermalam, cara ini jelas lebih hemat,” jelas pemuda 25 tahun itu.

Meski begitu, bukan berarti tektokan nggak punya kekurangan. Mas Us menyebutkan, kelemahan tektok adalah sulit untuk mengejar sunrise, kecuali benar-benar mempertimbangkan kapan waktu naiknya. Namun, menurutnya hal itu nggak menjadi masalah baginya karena dia nggak selalu mengejar matahari terbit.

“Kemarin aku naik emang nggak ngejar sunrise, apalagi cuaca lagi dingin-dinginnya. Jadi, tektok adalah cara yang paling masuk akal,” pungkasnya.

Berdasarkan penuturan teman-temanku, aku simpulkan bahwa nggak semua orang tektokan karena fomo, tapi lantaran menyesuaikan diri dengan bujet dan ritme
keseharian yang nggak memungkinkan untuk menikmati pendakian selama berhari-hari. Menurutmu, adakah alasan lain? (Rizki
Arganingsih/E10)

Inibaru.id – Linimasa di media sosialku belakangan ini lagi banyak banget yang ngunggah pengalaman mereka saat naik gunung. Namun, yang bikin heran, di antara foto dan video teman-teman lagi mendaki itu, tampaknya nggak banyak yang sharing pengalaman&nbsp;saat nge-camp.

Penasaran, aku pun sempat tanya ke beberapa teman. Jawaban mereka pun sama, yakni mereka memang sengaja nggak bermalam di puncak agar bisa naik-turun gunung dalam sekali jalan. Untuk yang belum tahu, gaya naik gunung seperti itu dikenal dengan istilah "tektokan".

Tektok atau naik-turun gunung dalam sehari kini jadi pilihan banyak pendaki muda karena lebih fleksibel, hemat waktu dan biaya, meski tetap butuh persiapan fisik dan perlengkapan yang matang.

Sejumlah Alasan Mengapa Tektok Gunung Digemari Pendaki

"Demo saja, lebih elegan itu. Nanti saya datang. Saya hadapi. Saya temui!" serunya.

Sedikit informasi, saat ini masyarakat Pati tengah menggalang donasi terbuka untuk menggelar aksi massa pada 13 Agustus mendatang. Menarget ribuan demonstran, aksi damai itu akan berpusat di kisaran jalan protokol Pati, dengan pemusatan massa di alun-alun kota.

Dia menyatakan siap berdialog dengan massa dan menyambut aksi dengan baik selama nggak merusak fasilitas umum. Tantangan ini menimbulkan berbagai reaksi, mulai dari kritik hingga sindiran yang mempertanyakan keberpihakan pemimpin daerah terhadap warganya.

Pernyataan Sudewo bukan hanya muncul sebagai bentuk respons spontan. Dia mengaku siap menghadapi gelombang protes karena menurutnya, kebijakan tersebut memang perlu dilakukan. Aturan ini, ungkapnya, adalah bagian dari serangkaian langkah yang telah ditempuhnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Dia menyatakan, kenaikan tarif PBB-P2 ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

"Sebelum ini, banyak tanah di Pati yang memiliki NJOP jauh di bawah harga pasar," lontarnya. "Kenaikan kurang lebih sebesar 250 persen&nbsp;merupakan kesepakatan dari hasil pertemuan dengan para camat dan anggota Pasopati (Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pati) pada 18 Mei 2025."

Dalam pertemuan tersebut, Sudewo memaparkan, kali terakhir penyesuaian tarif pajak dilakukan adalah sekitar 14 tahun silam, karena itulah PBB-P2 perlu dinaikkan, hingga akhirnya diputuskan akan mengalami kenaikan hingga 250 persen.

Menurutnya, wajar jika kebijakan itu muncul, mengingat saat ini penerimaan daerah dari PBB termasuk yang paling rendah dibanding kabupaten tetangga. Dia menyebutkan, pendapatan dari hasil pungutan PBB di Pati hanya sebesar Rp29 miliar per tahun. Nilai ini lebih kecil daripada Jepara, Rembang, dan Kudus.

"Pati lebih luas dari Jepara, Rembang, dan Kudus, tapi penerimaannya lebih rendah. Kabupaten Jepara Rp75 miliar, sedangkan Kabupaten Rembang dan Kudus sebesar Rp50 miliar. Bandingkan dengan Pati yang hanya Rp29 miliar," akunya.

Sudewo memastikan bahwa kenaikan tersebut nantinya akan kembali kepada warga sepenuhnya, karena pemasukan dari kenaikan PBB-P2 akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan pembenahan rumah sakit.

Kendati rencana aksi besar memprotes kebijakan ini pekan depan terus mengemuka, sepertinya keputusan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen nggak bakal terelakkan lagi. Pertanyaannya, berapa nilai pajak yang harus dibayarkan seorang warga Pati setelah kenaikan tersebut?

Perlu diketahui, kenaikan yang dimaksud dalam kebijakan tersebut mengacu pada persentas kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Aturan kenaikan PBB sebagaimana tertuang dalam Perbup Pati Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 4 ayat (2) hingga (8), sebagai berikut:&nbsp;

Ayat (2): Besaran persentase NJOP untuk pengenaan PBB-P2 atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

Ayat (3): Kenaikan NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai pasar.

Ayat (4): Bentuk pemanfaatan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memperhatikan peruntukan atas objek PBB-P2.

Ayat (5): Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan dengan memperhatikan lokasi, kondisi, dan pemanfaatan objek PBB-P2.

Ayat (6): Besaran persentase NJOP untuk pengenaan PBB-P2 ditetapkan berdasarkan persentase kenaikan NJOP tahun 2024 dengan tahun 2025.

Ayat (7): Besaran persentase NJOP untuk pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam SPPT.

Ayat (8): Besaran persentase NJOP untuk pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lebih detail terkait aturan ini, silakan unduh melalui laman berikut: https://peraturan.bpk.go.id/Details/319229/perbup-kab-pati-no-17-tahun-2025

Kenaikan PBB hingga 250 persen di Kabupaten Pati adalah cermin dari tantangan kebijakan fiskal di tingkat lokal yang perlu dihadapi. Tanpa sosialisasi yang membumi, dengan tujuan apa pun, penolakan akan rentan terjadi. Menurutmu, adakah jalan tengah yang bisa diambil untuk meredakan polemik ini? (Siti Khatijah/E10)

Inibaru.id - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu gelombang keresahan warga. Reaksi ini nggak hanya ramai di media sosial, tetapi juga memunculkan potensi aksi massa.

Namun alih-alih meredakan ketegangan, Bupati Pati Sudewo justru menantang warganya untuk turun ke jalan jika nggak setuju dengan kebijakan tersebut. Dalam video yang beredar luas di medsos, Sudewo meminta warganya untuk nggak hanya nyinyir di medsos, tapi menyampaikan aspirasi secara langsung.&nbsp;

Beberapa hari terakhir, masyarakat Pati dibuat resah dengan kebijakan Bupati Sadewo yang memutuskan untuk menaikkan pajak hingga 250 persen. Berikut adalah sejumlah poin penting kenaikan PBB-P2 Pati yang perlu kamu ketahui terkait polemik ini.

Pajak Naik hingga 250 Persen; Ini Poin Penting Kenaikan PBB-P2 Pati!

“RTLH kita gelontorkan, baik anggaran dari pusat maupun daerah. Termasuk, nanti provinsi dan kabupaten/ kota akan menganggarkan. Ada tambahan dan pergeseran, intinya fokus pada infrastruktur menuju ketahanan pangan,” kata Sumanto.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Jateng Sugiyarto menambahkan bahwa pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov). Tujuannya jelas, untuk mendukung visi misi kepala daerah demi kemajuan Jawa Tengah.

Pertama, Pemprov diimbau untuk mengalokasikan anggaran strategis yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah, sekaligus meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

"Kami juga merekomendasikan penguatan ketahanan pangan dengan mengembangkan program-program yang mendukung ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh masyarakat," ujar Sugiyarto.

Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Caranya, dengan membuat terobosan baru dalam sistem pemungutan pajak agar lebih efektif dan efisien. Sugiyarto juga menekankan perlunya memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendapatan daerah.

"Pemprov juga perlu mengembangkan sistem perpajakan daring untuk memudahkan masyarakat menunaikan kewajiban membayar pajak," tambahnya.

Prioritaskan Program Utama, Antisipasi Perubahan Kebijakan

Sugiyarto juga berharap Pemprov Jateng bisa memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program utama yang mendukung visi misi kepala daerah. Tujuannya agar APBD tidak mengalami perubahan signifikan jika ada regulasi efisiensi dari pemerintah pusat.

"Dengan memprioriotaskan program-program utama, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana meskipun terdapat perubahan kebijakan dari tingkat nasional," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengapresiasi kerja sama baik antara Pemprov dan DPRD. Dia berharap kesepakatan ini bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Semoga hasil kesepakatan ini dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jateng. Sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, Raperda Perubahan APBD 2025 ini akan kami kirimkan kepada Mendagri untuk dilakukan evaluasi dalam waktu 15 hari kerja," tutupnya.

Semoga dengan disepakatinya APBD Perubahan 2025 ini, segala program yang telah direncanakan bisa berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Ini saatnya kita mengawal bersama setiap kebijakan, memastikan anggaran betul-betul sampai pada sasaran yang tepat. 

Jangan lupa, pembangunan daerah adalah tanggung jawab kita bersama. Yuk Gez, terus pantau dan berikan masukan konstruktif untuk Jateng yang lebih baik! (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Kabar baik datang dari Gedung Berlian. DPRD Jawa Tengah akhirnya menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto pada Selasa (5/8) lalu.

Menurut Sumanto, struktur APBD Perubahan Jateng 2025 ini mencakup pendapatan sebesar Rp24,57 triliun dan belanja Rp25,15 triliun. Defisit senilai Rp577 miliar akan ditutup dengan pembiayaan dalam jumlah yang sama. Fokus utama APBD perubahan ini nggak jauh dari masalah-masalah krusial, yakni infrastruktur, kemiskinan, dan kesehatan.

Dengan fokus utama pada infrastruktur, kemiskinan, dan kesehatan, perubahan ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Anggaran Perubahan 2025 Jateng Disepakati, Sumanto: Fokus pada Masalah Krusial!

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengatur skema yang memungkinkan siswa kurang mampu yang nggak bisa masuk sekolah negeri untuk punya kesempatan belajar di sekolah swasta.

“(Skema itu) semisal SPP-nya dibayar Pemkot. Namun,&nbsp;kami kan nggak bisa intervensi sekolah swasta. Jadi, saya koordinasi dengan kepala dinas untuk memintakan slot (ke sekolah swasta), biar bisa (masuk) pakai beasiswa," tutur Agustina di Grand Edge Hotel Semarang, Jumat (7/3/2025).

Berbicara di sela acara Nobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan Kota Semarang (Ngopi Bareng), Agustina berpikir, skema khusus ini adalah bentuk gotong royong. Hal ini merupakan bagian dari upayanya untuk membentuk iklim SPMB yang kondusif sebagai bentuk realisasi program 100 harinya sebagai Wali Kota.&nbsp;

Menurut Agustina,&nbsp;kalau pemerintah hanya menghitung daya tampung sekolah negeri yang dibandingkan jumlah lulusannya, jumlah kursinya nggak akan cukup untuk menampung para siswa yang dari Semarang.


“Harus melibatkan sekolah swasta, kalau dilihat daya tampung dan jumlah lulusan tentu tidak sebanding,” lanjutnya.

Sementara itu, dia mengimbuhi, sebagian orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta lantaran biaya yang mahal.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para siswa dan orang tua tersebut, Agustina mengungkapkan, solusinya adalah dengan kehadiran pemerintah. Dia mengatakan, harus ada peran Pemkot karena&nbsp;sekolah swasta juga menjadi mitra dalam penyelenggaraan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.


“Saya yakin ada solusi, karena problem nggak mau di swasta kan karena mahal. Maka, sekolah akan menjadi mitra penyelenggaraan pendidikan, salah satunya dengan beasiswa,” ujarnya.

Dinas Pendidikan, kata dia, akan melakukan perhitungan serta pemetaan anggaran; termasuk memperkirakan jumlah siswa kurang mampu yang nantinya bisa mendapatkan beasiswa di sekolah swasta. Agustina memastikan, anggaran untuk program ini nantinya nggak diambil dari APBD Pemkot Semarang saja.


“Ini masih dihitung, kebutuhannya berapa, nanti tidak hanya dari APBD. Kami bisa nembung ke provinsi dan pengusaha untuk CSR khusus, yakni beasiswa,” tuturnya.

Agustina menegaskan, program beasiswa yang tengah digodok ini nantinya diprioritaskan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu. Dia berharap, program tersebut bisa berjalan baik karena dirinya nggak pengin ada anak putus sekolah lantaran kesulitan biaya. 


“Sekolah gratis yang sudah ada, kalau baik ya dilanjutkan, kalau kurang ya ditambal. Intinya, nggak boleh ada anak yang tidak sekolah karena biaya,” pungkasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto menjelaskan, pihaknya saat ini sudah merancang beberapa konsep untuk siswa kurang mampu yang nggak bisa masuk sekolah negeri, salah satunya dengan skema atau fasilitas beasiswa ke sekolah swasta.

"Kami&nbsp;sudah melakukan pemetaan terkait jumlah anak yang akan mendapatkan bantuan. Nantinya skenario bantuan tidak hanya berbasis dari APBD, tapi juga CSR," tandasnya.

Konsep yang menarik ya, Millens?&nbsp;Semoga dengan adanya program ini, keinginan untuk menjadikan pendidikan di Kota Semarang lebih inklusif bisa segera terealisasikan ya! (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tengah mempersiapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, salah satunya dengan menggandeng sekolah swasta untuk menerima siswa yang kurang mampu dengan beasiswa.

Kebijakan ini diambil berkaitan dengan adanya temuan keterbatasan daya tampung sekolah negeri dibanding dengan jumlah kelulusan.

Keterbatasan kuota sekolah negeri membuat Pemerintah Kota Semarang merencanakan program beasiswa untuk masuk sekolah swasta bagi masyarakat tidak mampu.