Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

Kesepuluh media yang mendapatkan pendampingan untuk menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBGO) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media adalah beritajatim.com, beritamusi.co.id, bincangperempuan.com, floresa.co, harapanrakyat.com, insidelombok.id, kalesang.id, liputan6.com, seputarpapua.com, dan tirto.id.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika yang memberikan apresiasi tinggi kepada para media yang telah menjadi champion dengan menyelesaikan SOP ini.

“Kesepuluh media diharapkan dapat menjadi contoh bagi media lain dalam standarisasi inklusivitas dan kesetaraan gender dalam industri media. Hal ini terefleksikan tidak hanya dalam pekerjaan melainkan juga produk, bisnis media yang lebih sehat dan kualitas konten yang lebih baik,” kata Wahyu.

“Ini sesuai dengan mantra AMSI untuk mendorong bisnis media yang sehat dengan kualitas berita yang lebih baik.”

Peserta coaching atau pendampingan adalah sepuluh media anggota AMSI yang telah diseleksi sebelumnya. Setiap media mendapatkan pendampingan dari Nita Roshita, selaku konsultan GEDI (Gender, Equality, Diversity, Inclusion) di AMSI.

Selama pendampingan, Nita memberikan masukan dan catatan kritis terhadap SOP untuk mencegah dan menangani kasus KBG/KBGO, sesuai kondisi setiap perusahaan media. Salah satu yang juga didiskusikan dalam sesi tersebut adalah menyamakan persepsi soal kekerasan seksual berbasis gender.

Salah satu media yang mengikuti proses pendampingan ini adalah Tirto.id, sebuah media online berbasis di Jakarta.

“Sebelum mengikuti pelatihan penyusunan SOP KBG ini, Tirto.id sudah memiliki draft sejak 2019 yang secara prinsip telah disetujui. Namun ada beberapa hal yang masih membuat kami bingung. Alhamdulillah dengan mengikuti pelatihan ini, sejumlah pertanyaan bisa terjawab dan menemukan solusinya,” kata Rina Nurjanah selaku Program Development Manager di Tirto.id.

Rina menyebutkan, ada juga ide-ide baru yang muncul dari sesi pendampingan. “Misalnya soal bagaimana melakukan sosialisasi, kerja sama dengan pihak penyedia layanan, hingga aturan turunannya. Kami amat terbantu. Meskipun pelatihan ini telah selesai, PR selanjutnya masih menanti yaitu mengimplementasikan semua yang terkait aturan ini secara menyeluruh.”

Media lain yang mengikuti sesi pendampingan adalah Kalesang.id, media anggota AMSI dari wilayah Maluku Utara.

“Masukan dan solusi saat coaching sangat bermanfaat untuk proses penyempurnaan SOP untuk perusahaan kami ke depan,” kata Wendy Wambes selaku Pimpinan Perusahaan di Kalesang.id yang menjadi bagian dari tim kecil penyusunan SOP.

“Tahapan selanjutnya setelah pengesahan SOP KBGO ini, Kalesang.id akan melaksanakan MoU dengan dua lembaga eksternal, sosialisasi SOP ke karyawan dan mitra kerja kami.”

Salah satu lembaga eksternal yang langsung digandeng Kalesang.id adalah Yayasan Daulat Perempuan Maluku Utara (Daur Mala) yang fokus pada pemberdayaan, penguatan dan advokasi hak-hak perempuan dan anak di Ternate, Maluku Utara.

“Media harus memperjuangkan hak-hak korban. Di lapangan, kami masih perlu menyamakan perspektif soal isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Ternate. Kehadiran SOP dari Kalesang.id ini adalah langkah maju dan berani, sangat luar biasa. Di masa mendatang, kami berharap tidak ada lagi berita yang mendiskriminasi korban,” kata Direktur Daur Mala, Nurdewa Safar.

Kolaborasi Media dan Forum Pengada Layanan

Di sesi ini, kesepuluh media champion ini juga bertemu dengan Forum Pengada Layanan, sebuah jaringan pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan. FPL memiliki jejaring 87 lembaga pengada layanan di 26 wilayah di Indonesia.

“Selama ini kami di internal FPL bertanya-tanya bagaimana caranya berjejaring dengan teman-teman media, harus bertemu dengan siapa dulu, mulai dari mana,” tutur Novita dari Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan (FPL).

“Senang sekali FPL dilibatkan dalam kegiatan ini karena bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat dan niat yang sama dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender.”

Dalam pertemuan ini, FPL langsung mengungkapkan dukungan dan kesediaannya untuk menjadi partner media dalam implementasi SOP, termasuk edukasi bersama terkait isu Kekerasan Seksual (KS) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) kepada publik.

Dengan adanya kesadaran perusahaan media untuk melindungi awak media dari segala bentuk kekerasan bebasis gender, semoga ke depan nggak ada lagi jurnalis yang menjadi korban! (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) pada Rabu (11/9/2024) melaksanakan sesi Penutupan Coaching Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBGO) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media.

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti 10 media dari 9 wilayah. Ini adalah penutup dari serangkaian sesi yang berlangsung selama dua bulan sejak Agustus-September 2024 untuk mendampingi perusahaan media dalam menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBGO) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media.

Sebanyak sepuluh media anggota AMSI telah mendapatkan pendampingan untuk menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBGO) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Perusahaan media mana saja itu?

10 Media Anggota AMSI Miliki SOP Kekerasan Berbasis Gender

Menurut Koalisi Lintas Organisasi Pers, upaya penganuliran
dua putusan tersebut terlihat jelas dalam proses legislasi rancangan
Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dilakukan secara kilat sehingga tercium aroma
nggak sedap bahwa revisi UU Pilkada ini dilakukan untuk mengangkangi putusan MK
dengan tujuan tertentu. Hal ini tentu menyisakan pertanyaan tentang masa depan
konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Apalagi, sebelumnya sejumlah aturan yang sangat krusial juga
digarap dalam waktu yang sangat singkat seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba,
revisi UU KPK, dan UU Ibu kota Negara yang dikebut tanpa adanya asas transparansi
dan partisipasi masyarakat.

Pers dan jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi nggak akan
melunak dengan berbagai tindakan untuk melemahkan demokrasi. Pasalnya, bila
putusan MK saja bisa dianulir secepat ini. Ke depannya bisa berujung pada
hilangnya kebebasan pers, berpendapat, dan berekspresi. Jika sudah begitu,
Indonesia akan menuju ke era kegelapan.

Oleh karena itu, Koalisi Lintas Organisasi Pers menyatakan
dan menyerukan:

1. Demokrasi kita terancam dan pers wajib membelanya,

2. Mengingatkan media dan jurnalis tetap independen dan
profesional dalam memberitakan kebenaran serta tidak takut menyajikan informasi
yang akurat, kritis, dan terverifikasi dan tidak mudah diintervensi,

3. Di tengah situasi politik yang kisruh saat ini, mengingatkan
pemerintah untuk menjamin perlindungan media dan jurnalis dalam menjalankan
kerja jurnalistik melaporkan informasi kepada publik, dan

4. Pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat dan
berekspresi warga negara dengan tidak merepresi pendapat dan kritik di berbagai
kanal, termasuk ruang digital

KOALISI LINTAS ORGANISASI PERS (sesuai abjad)

2. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI),

4. Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ),

5. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya,

7. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK),

8. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk
Demokrasi (SINDIKASI),

9. Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara ( PPMN), dan

10. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) (IB09/E05)

Inibaru.id – Asosiasi
Media Siber Indonesia (AMSI) dan 9 organisasi pers lainnya di Indonesia yang
tergabung dalam Koalisi Lintas Organisasi Pers memastikan diri mengambil posisi
dalam isu terkini yang sedang hangat dibicarakan dalam beberapa waktu
belakangan, yaitu bakal terus memastikan media menyuarakan pentingnya
mempertahankan demokrasi dan melawan oligarki.

Keputusan ini didasari oleh adanya upaya untuk menganulir
dua putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa waktu belakangan, yaitu Putusan
Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang isinya adalah melonggarkan ambang batas (threshold)
pencalonan daerah untuk semua partai politik serta Putusan Nomor
70/PUU-XXII/2024 yang isinya adalah mempertegas syarat batas usia pencalonan
kepala daerah harus terpenuhi saat pendaftaran.

Koalisi Lintas Organisasi Pers mengambil sikap untuk terus memastikan media dan jurnalis sebagai pilar ke empat demokrasi dan bakal melawan oligarki.

Lawan Oligarki, Koalisi Lintas Organisasi Pers Pastikan Media Terus Mempertahankan Demokrasi

Modul dan SOP ini disusun setelah menganalisis hasil riset Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media, yang dilakukan AMSI serta Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA).

Riset berjudul “Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media” dilakukan pada Februari-Maret 2024, lewat survei atas 277 responden dari 27 wilayah.

Responden terdiri atas jurnalis dan pekerja media untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dibuat oleh media terkait KBGO dan perlindungan berbasis gender pada umumnya. Survei itu lantas ditindaklanjuti dengan dua kali diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) untuk mempertajam dan memperkaya hasil riset.

Hasil riset mencatat sejumlah pekerjaan rumah bagi perusahaan media. Diantaranya soal masih banyaknya persoalan stereotip terhadap perempuan, pembedaan gender untuk pekerjaan tertentu, serta masih adanya ujaran kebencian dengan target perempuan.

Keberadaan SOP makin penting setelah Dewan Pers
mengeluarkan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Perusahaan Pers pada 29 April 2024. Ini menunjukkan pentingnya isu kekerasan seksual dan KGBO bagi
perusahaan pers.

AMSI mengeluarkan Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media.

“Landasan hukum dari SOP ini adalah Undang-undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual,” ujar penulis modul sekaligus konsultan GEDI, Nita Roshita.

“Kehadiran SOP ini sesuai dengan visi AMSI, yaitu
menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas. Yang kita pertahankan adalah kepercayaan dari
publik. Dan media harus menjaga itu.“

Nita menegaskan, kasus Kekerasan Seksual (KS) maupun
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bisa terjadi pada perempuan, laki-laki atau gender apa pun. “Jika
laki-laki jadi korban, biasanya mereka jadi korban dua kali. Karena tidak ada yang percaya, mereka akan
ditertawakan atau dianggap lemah dan sebagainya.”

Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis
Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media yang dikeluarkan AMSI ini dapat
dimodifikasi sesuai kebutuhan dan kapasitas perusahaan media.

“Kami menyadari bahwa kapasitas perusahaan
media itu tidak sama, sehingga SOP ini bisa diadaptasi. Yang terpenting dalam SOP ini adalah
prinsip berpihak pada korban,” jelas Nita.

Modul juga menjabarkan alur penanganan kasus, mulai dari
pengaduan, investigasi internal, sampai akhirnya jatuh pada putusan akhir. Modul juga menekankan
pada pendampingan psikologis yang perlu dilakukan perusahaan media bagi korban.

Sebagai tindak lanjut dari diseminasi hasil riset, modul dan
SOP ini, AMSI membuka kesempatan bagi perusahaan media terpilih untuk mendapatkan pendampingan
dalam menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan KBGO sesuai kapasitas media tersebut. Kesempatan
ini hanya terbuka bagi media anggota AMSI.

Hasil Riset Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan
Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media dapat diakses di
https://amsi.or.id/dokumen/riset.

Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan KBGO untuk Perusahaan
Media dapat diakses di https://amsi.or.id/dokumen.

AMSI juga berkolaborasi dengan SINDIKASI (Serikat Pekerja
Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi), FJPI (Forum Jurnalis Perempuan Indonesia), serta Konde.co
dan Magdalene.co dalam menyusun “Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender .Online
(KBGO) untuk Jurnalis dan Pekerja Media”, yang dapat diakses di https://amsi.or.id/dokumen

Semoga setelah ini makin banyak perusahaan media yang melindungi jurnalisnya dari kekerasan seksual sehingga mereka bisa bekerja dengan nyaman. (Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Kekerasan seksual mengincar semua kalangan perempuan nggak terkecuali mereka yang berprofesi sebagai jurnalis.&nbsp;Sebagai bentuk ikhtiar mendorong media untuk melindungi jurnalis dan staf medianya dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender online, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media secara daring.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (23/7/2024) secara daring ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan yaitu pemimpin media, jurnalis, pekerja media, CSO/NGO, dan publik.

Perlindungan dari perusahaan media kepada jurnalis dan karyawannya sangatlah penting. Untuk itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengajak perusahaan media untuk membuat SOP pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

AMSI Ajak Perusahaan Media Bikin SOP Pencegahan Kekerasan Seksual

Sebagai kelanjutan dari program ini, AMSI akan melanjutkan kampanyenya agar semakin banyak media yang berkomitmen untuk mengadopsi AMSI Trustworthy News Indicators.&nbsp;

Membangun kesepahaman mengenai pentingnya indaktor keterpercayaan serta mengajak sekaligus mengikutsertakan media anggota AMSI untuk bergabung dan mengimplementasikan indikator media tepercaya pada website media, menjadi tujuan dari acara ini.&nbsp;

Diskusi Trustworthy “Media di Tengah Dinamika Pemilu 2024” yang akan berlangsung pada Rabu, 28 Februari 2024 pukul 14.00 WIB di Hotel KHAS Semarang merupakan rangkaian dari pelaksanaan Konferensi wilayah (Konferwil) ke-3 AMSI Jawa Tengah.&nbsp;

Rencananya, diskusi itu akan menghadirkan Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana untuk membuka acara. Selain itu, sebanyak 4 (empat) pembicara juga akan hadir dalam acara tersebut.&nbsp;

Keempat pembicara itu ialah Wakil Ketua Umum AMSI sekaligus CEO Kabar Grup Indonesia (KGI) Upi Asmaradana, Anggota Bawaslu Jateng Nur Kholiq, anggota KPU Jateng Akmaliyah, dan Pengamat Politik Universitas Diponegoro Bangkit Aditya.&nbsp;&nbsp;

Ketua AMSI Jateng Nurkholis mengungkap alasan di balik pemilihan tema tersebut. Menurutnya, mengetahui bagaimana posisi media yang seharusnya di tengah Pemilu menjadi hal yang penting.&nbsp;

“Tema itu kami usung untuk mengetahui positioning media di tengah dinamika Pemilu, khususnya Pilpres 2024 yang diwarnai banyak dinamika. Dituduh banyak terjadi kecurangan yang memunculkan wacana hak angket,” ujar Nurkholis, Selasa (27/2/2024).

Diskusi yang menjadi kelanjutan dari Konferwil III AMSI ini, lanjut Nurkholis, mendapat dukungan dan sponsor oleh berbagai pihak.&nbsp;

“Ini didukung oleh Internews dan disponsori oleh Sukun MC Wartono, PT Etawalin, Semen Gresik, PT SPJT, PT BPR BKK Jateng, PT Jamkrida Jateng, dan Nexa,” ungkapnya.&nbsp;&nbsp;

Selain mampu membangun kesepahaman terkait indikator keterpercayaan, pihaknya berharap diskusi ini mampu meningkatkan pemahaman para pemimpin media terhadap konsep sekaligus indikator trustworthy news.

“Harapannya juga dapat melihat potensi dan tantangan indikator trustworthy news bagi seluruh media anggota AMSI,” tandasnya.

Ini menjadi sebuah upaya positif untuk meningkatkan kualitas media-media di Indonesia ya, Millens? Semoga diskusi ini akan membuka wawasan lebih luas lagi bagi insan pers terutama para anggota AMSI. (Siti Khatijah/E03)&nbsp;

Inibaru.id -&nbsp;Pengelolaan bisnis media yang profesional akan melahirkan tingkat keterpercayaan publik yang baik. Oleh sebab itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendorong adanya ekosistem bisnis media yang sehat dan berkualitas.

Dengan dukungan Internews dan Ad For News, AMSI telah menyusun indikator tingkat keterpercayaan publik atas pemberitaan atau Trustworthy News sejak tahun 2021. Adapun indikator itu sebagai upaya membangun ekosistem bisnis media yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan di Indonesia.&nbsp;

Besok Rabu (28/2/2024), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) akan menggelar diskusi Trustworthy 'Media di Tengah Dinamika Pemilu 2024'.&nbsp; Hal itu jadi salah satu upaya AMSI membangun ekosistem bisnis media yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan di Indonesia.

AMSI Gelar Diskusi Trustworthy: Untuk Bisnis Media yang Lebih Baik

Buat anggota AMSI, dampak dari pemberlakuan aturan ini akan signifikan. Sejumlah media yang selama ini sudah memiliki perjanjian lisensi konten dengan platform digital akan memperoleh kepastian pendapatan.

Sementara media-media yang belum memiliki perjanjian dengan platfor (selama sudah terverifikasi di Dewan Pers) bisa mulai menegosiasikan relasi bisnis yang saling menguntungkan. Perjanjian bisa dilakukan masing-masing media secara individu maupun kolektif. AMSI berkomitmen menjembatani anggota yang belum terverifikasi di Dewan Pers untuk mendapatkan kompensasi melalui perjanjian kolektif.&nbsp;

Meski belum memecahkan semua persoalan model bisnis media yang terdisrupsi oleh teknologi digital, Perpres ini menawarkan sebuah solusi transisi yang dapat memberi nafas buat media yang tengah melakukan transformasi digital menjadi media siber sepenuhnya.

Selain itu, Perpres ini membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic (pageviews). Dominasi model bisnis media semacam itu turut berkontribusi pada munculnya banyak konten sensasional, click bait, serta konten yang terlampau mengandalkan kecepatan dengan mengorbankan akurasi dan kelengkapan fakta. Perpres ini diharapkan memperbaiki ekosistem bisnis media di Indonesia.

"Kami mendorong penerbit media digital anggota AMSI untuk berlomba mencari inovasi baru untuk melayani kepentingan publik akan jurnalisme berkualitas," kata Wahyu Dhyatmika, Ketua Umum AMSI.

"Perpres ini memungkinkan model revenue stream baru selama publishers bisa membidik segmen audiens yang tepat dengan layanan informasi yang relevan, dengan mempertimbangkan kebutuhan platform untuk menjaga kenyamanan penggunanya," katanya lagi.&nbsp;

Untuk itu, AMSI berharap para perusahaan platform digital bersedia menerima keberadaan regulasi ini sebagai ajakan untuk bersama meningkatkan kualitas ekosistem informasi digital di Indonesia.

Sekretaris Jenderal AMSI Maryadi menegaskan Perpres Publishers Rights ini melengkapi upaya AMSI selama ini untuk menyehatkan ekosistem bisnis media di Indonesia.

"AMSI sudah punya web aggregator AMSINews untuk meningkatkan posisi tawar media-media lokal, merumuskan indikator keterpecayaan media, atau trustworthy news indicators, yang berisi 11 poin prinsip redaksi agar bisa dipercaya publik dan mendirikan agensi iklan, untuk membantu menyambung potensi pendapatan dari lembaga dan perusahaan di Jakarta, ke media-media di daerah," kata Maryadi.

AMSI juga menegaskan bahwa Perpres ini bukan semata-mata untuk melindungi bisnis penerbit media, namun pada dasarnya untuk melayani kepentingan publik supaya ruang digital kita tidak dibanjiri informasi sampah. Para pembuat konten dan influencer juga tidak akan terpengaruh oleh regulasi ini karena obyeknya hanya perusahaan pers yang terverifikasi di Dewan Pers.&nbsp;

AMSI juga mengingatkan agar Perpres tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas memperhatikan keberadaan media lokal, dan media segmentasi khusus yang belum memenuhi persyaratan kerjasama dengan platform digital untuk mendapat manfaat. Baik mendapat dukungan untuk menaikkan kapasitas, seperti pelatihan, pendampingan, berjejaring hingga model bisnis yang bisa membantu keberlangsungan media lokal dan media segmentasi khusus. Muara dari keseluruhan inisiatif tersebut adalah mewujudkan produk media berkualitas yang melayani kepentingan publik.

Semoga Perpres tersebut benar-benar berdaya dalam mengatur bisnis media dengan&nbsp;perusahaan platform digital global dan membuat media di Indonesia lebih maju. (Siti Khatijah/E03)

Inibaru.id - Presiden Joko Widodo&nbsp;mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau lazim disebut sebagai Perpres Publishers Rights pada 20 Februari 2024. Regulasi yang sudah digodok sejak empat tahun lalu ini diumumkan langsung oleh Jokowi di hadapan para pimpinan perusahaan media dan organisasi jurnalis pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) meyakini Perpres ini akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang fair antara perusahaan platform digital global seperti Google, Meta, Tiktok bahkan platform Artificial Intelligence seperti OpenAI dan penerbit media digital di Indonesia.&nbsp;&nbsp;

Perpres Publisher Right telah disahkan.&nbsp;AMSI meyakini Perpres ini akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang fair antara perusahaan platform digital global. Dengan begitu, harapannya bisnis media di Indonesia akan menjadi lebih baik.

AMSI Apresiasi Perpres Publisher Rights: Untuk Bisnis Media yang Lebih Baik

Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut menegaskan bahwa substansi Perpres tersebut seharusnya tidak lepas dari upaya memperbaiki ekosistem jurnalisme di Indonesia. Wens juga&nbsp;mengingatkan, platform digital perlu dilibatkan sebagai pemangku kepentingan ekosistem informasi di Indonesia.

"Tujuan kita semua adalah menciptakan bisnis media yang sehat dengan konten jurnalisme yang berkualitas," katanya.

Oleh karena itu, kebuntuan dalam pembahasan rancangan Perpres harus dipecahkan dengan mencari win win solution. Menurut Wens, solusi yang sudah diterapkan di negara lain, misalnya "designation clause" yang ada dalam Media Bargaining Code di Australia, bisa diterapkan di Indonesia.

Dengan pasal itu, hanya platform yang menolak berkontribusi secara signifikan pada upaya memperbaiki ekosistem media yang diwajibkan memenuhi ketentuan dalam peraturan. Sampai saat ini, draft terakhir Perpres Publishers Rights yang beredar, tidak memasukkan klausul tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito berpendapat pentingnya memastikan semua kompensasi dari platform untuk penerbit media benar-benar digunakan untuk membiayai produksi jurnalisme yang berkualitas.

"Harus ada jaminan bahwa peraturan ini berdampak pada kesejahteraan jurnalis. Karena itu penting draft terakhir rancangan Perpres dibuka ke publik untuk mendapat masukan dan hasil terbaik," katanya.

Ketua Umum IDA Dian Gemiano mengungkapkan, organisasinya tak ingin Perpres ini menjadi langkah mundur untuk industri media digital di Indonesia.

“Kami sangat mendukung regulasi untuk memastikan keberlanjutan jurnalisme berkualitas di Indonesia, namun dengan pertimbangan dinamika industri saat ini harus dilihat pula dengan bijak. Risiko-risiko dapat mendisrupsi keberlangsungan bisnis media jika seluruh pemangku kepentingan belum sepakat dengan rancangan regulasi yang ada,” katanya.

Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan meminta agar regulasi ini semata-mata untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh penerbit media termasuk yang berskala menengah maupun kecil sehingga tercipta ekosistem media digital yang sehat, berkualitas, profesional dan mensejahterakan para jurnalisnya.

"Regulasi ini dibuat untuk memastikan media yang memproduksi dan melaksanakan kerja kerja jurnalistik yang berkualitas dapat terus tumbuh. Jangan sampai regulasi ini hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Sementara banyak penerbit kecil, lokal, dan independen yang juga harus terlindungi oleh adanya aturan semacam ini," katanya.

Google Indonesia merespons rencana penandatanganan Perpres Publishers Rights ini dengan sebuah siaran pers pada 25 Juli 2023 yang menegaskan rencana mereka untuk tak lagi menayangkan konten berita di platformnya.

Jika ancaman Google benar-benar dilaksanakan, maka platform mesin pencari Google dan situs agregator video Youtube, tidak akan lagi menayangkan konten yang berasal dari penerbit media di Indonesia. Selain kehilangan traffic pembaca, penerbit media juga berpotensi kehilangan miliaran rupiah pendapatan yang selama ini disalurkan oleh perusahaan teknologi raksasa tersebut.

Publik juga bakal kehilangan akses pada informasi penting dan kredibel yang diproduksi redaksi media massa, di periode krusial menjelang Pemilihan Umum 2024.

Semoga Perpres Publishers Rights ini benar-benar dikaji ulang dan memperoleh kesepakatan yang win win solution ya, Millens.&nbsp;(Siti Khatijah/E07)

Inibaru.id - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas atau yang dikenal dengan Perpres Publishers Rights sudah disetorkan ke Sekretaris Negara oleh Menteri Komunikasi Budi Arie Setiadi untuk segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, karena masih ada beberapa poin yang belum disepakati seluruh pemangku kepentingan di industri media, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta naskah tersebut dikaji kembali, khususnya terkait dengan ketentuan pembagian pendapatan kepada media atau perusahaan pers.

Terkait Rancangan Perpres Publishers Rights yang akan ditandatangani oleh Presiden, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta naskah tersebut dikaji kembali.

Rancangan Perpres Publishers Rights: Sejumlah Poin Perlu Ditinjau Ulang

Launching Microsite e-Learning Media
For Sustainability dilangsungkan secara hybrid di Kensington Ballroom, Hotel
Ashley Wahid Hasyim dan diikuti anggota AMSI di 27 wilayah di Indonesia melalui
platform Zoom.

Agar media lokal bisa terus adaptif dan tumbuh secara berkelanjutan,&nbsp;Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) meluncurkan Microsite e-Learning Media For Sustainability&nbsp;pada Jumat (19/5/2023). Seperti apa isinya?