Meski menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda, harga makanan Warteg on Train turut menjadi perbincangan. Berdasarkan informasi yang beredar, harga sajian dibanderol mulai Rp25.000 hingga Rp50.000 per porsi.

Sejumlah pecinta kereta api menilai harga tersebut relatif mahal jika dibandingkan dengan harga makanan di warteg pada umumnya. Meski begitu, layanan ini menawarkan pengalaman makan dengan konsep warteg sambil menikmati perjalanan dan pemandangan dari dalam kereta.

Saat ini, Warteg on Train baru tersedia di KA Batavia dengan relasi Stasiun Gambir–Stasiun Solo Balapan. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana perluasan layanan serupa ke rangkaian kereta api lainnya.

Vice President Corporate Secretary KAI Services Ixfan Hendriwintoko mengatakan, inovasi Warteg on Train merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman perjalanan penumpang.

“Semoga hadirnya Warteg on Train ini bisa memberikan angin segar buat para penumpang kereta api yang ingin menikmati sajian makanan yang biasa dijumpai di Warteg dan dinikmati sambil melihat pemandangan dari Kereta Makan,” ujar Ixfan dalam keterangan resminya, Minggu (18/10/2026).

KAI Services berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pada berbagai unit bisnis yang dikelolanya. Melalui layanan ini, perusahaan berupaya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih beragam sekaligus membawa cita rasa makanan sehari-hari ke dalam perjalanan kereta api.

Kehadiran Warteg on Train pun menambah pilihan pengalaman kuliner bagi penumpang. Namun, dengan harga yang menjadi sorotan, menarik untuk melihat bagaimana konsep ini diterima masyarakat dan apakah nantinya akan hadir di lebih banyak rute kereta api. (Ike/E01)

Inibaru.id – Ada yang berbeda dari layanan makanan di Kereta Api (KA) Batavia. Jika biasanya penumpang memesan makanan dari menu yang tersedia, kini mereka bisa menikmati sensasi memilih lauk langsung dari etalase layaknya di warung tegal (warteg).

Inovasi bertajuk Warteg on Train yang dihadirkan KAI Services ini resmi diluncurkan pada Jumat (16/10/2026). Kehadirannya menarik perhatian penumpang dan pecinta kereta api, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satunya melalui unggahan akun Threads @khansapr_ yang memperlihatkan suasana Kereta Makan KA Batavia dengan konsep warteg. Selain aneka lauk-pauk, layanan ini juga menghadirkan peralatan makan hingga kerupuk dalam kaleng untuk menciptakan suasana warteg yang lebih autentik.

KAI Services menghadirkan Warteg on Train di KA Batavia relasi Gambir–Solo Balapan dengan sajian ala warteg seharga Rp25.000–Rp50.000 yang menarik perhatian penumpang sekaligus menuai sorotan karena harganya.

Warteg on Train, Inovasi Kuliner KAI yang Bikin Penumpang Penasaran

"Kita lihat pembukaan tadi berjalan bagus, kita berikan yang terbaik, tidak ada perbedaan dengan lelaki dan perempuan. Pembukaan yang saya rasa sangat-sangat optimis. Mudah-mudahan pertandingannya berjalan baik," kata Erick.

Menurut Erick, kompetisi ini bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan juga wadah bagi para pemain untuk menambah jam terbang dan menunjukkan kemampuan mereka. Dari dua pertandingan awal, sejumlah talenta baru mulai terlihat, mulai dari kelompok usia U-17 hingga pemain senior.

Kemunculan pemain-pemain yang sebelumnya belum terpantau tersebut menjadi salah satu modal penting bagi perkembangan sepak bola wanita nasional. Melalui kompetisi yang teratur, PSSI berharap semakin banyak pemain berkualitas yang bisa dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional.

PSSI juga memasang target jangka panjang agar sepak bola wanita Indonesia mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara hingga menembus Piala Dunia. Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan kompetisi yang konsisten serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Untuk menjaga keberlangsungan kompetisi, PSSI menerapkan komitmen kontrak selama lima tahun bagi klub-klub peserta, yang akan disertai evaluasi secara berkala. Pada tahap awal, liga melibatkan enam klub yang berpusat di sekitar Jakarta.

Langkah tersebut diharapkan memberi waktu bagi setiap klub untuk membangun fondasi yang kuat, termasuk menyiapkan markas atau homebase yang mendukung kegiatan tim.

PSSI juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada klub peserta. Selain itu, federasi menyiapkan kesempatan bagi klub juara untuk berpartisipasi dalam pertandingan di luar negeri sebagai bentuk motivasi sekaligus sarana meningkatkan pengalaman bertanding.

Keberhasilan liga, menurut Erick, membutuhkan kerja sama antara federasi, klub, pemain, dan suporter. Karena itu, masyarakat yang selama ini menantikan kompetisi sepak bola wanita diajak hadir langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada klub dan para pemain.

Pembukaan Indonesia Women's League 2026 berlangsung meriah. Sebelum pertandingan Persija melawan FC Bekasi City dimulai, penonton disuguhi penampilan band Kotak dan pesta kembang api.

Antusiasme penonton pada penyelenggaraan perdana ini menjadi salah satu sinyal positif bagi perkembangan kompetisi sepak bola wanita di Indonesia. Dukungan publik diharapkan terus tumbuh seiring dengan semakin rutin dan kompetitifnya liga.

Dengan adanya kompetisi yang berkelanjutan, PSSI berharap sepak bola wanita Indonesia memiliki jalur pembinaan yang lebih kuat, mampu melahirkan pemain-pemain potensial, dan semakin dekat dengan target berprestasi di panggung internasional. (Ning/E01)

Inibaru.id – Bergulirnya kembali kompetisi sepak bola wanita di Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pemain sekaligus memperkuat prestasi tim nasional. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir optimistis, kompetisi yang berkelanjutan dapat membuka jalan bagi pesepak bola wanita Indonesia untuk bersaing di level internasional.

Optimisme tersebut disampaikan Erick saat membuka Indonesia Women's League (IWL) 2026 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/10/2026) malam. Pembukaan kompetisi tersebut dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija dan FC Bekasi City.

Erick menegaskan, sepak bola wanita memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi seperti sepak bola pria. Dia pun mengapresiasi penyelenggaraan pembukaan liga yang berlangsung meriah.

Indonesia Women's League 2026 resmi dibuka oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan melibatkan enam klub sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sepak bola wanita Indonesia dan melahirkan pemain berprestasi di level internasional.

Indonesia Women's League 2026 Resmi Dibuka, Sepak Bola Wanita Indonesia Siap Berkembang

Bagi Joko, penghargaan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena Sitges merupakan salah satu festival film bergenre paling bergengsi di dunia. Festival yang diselenggarakan di Catalonia, Spanyol, ini telah berlangsung sejak 1968 dan dikenal sebagai salah satu ajang penting bagi film horor, fantasi, dan fiksi ilmiah.

Penghargaan Best Director menjadi salah satu sorotan dalam pencapaian Ghost in the Cell di Sitges Film Festival 2026. Joko mengaku tersanjung bisa meraih penghargaan yang sebelumnya juga diberikan kepada sutradara ternama Korea Selatan, Park Chan-wook.

Pada 2025, Park Chan-wook memenangkan penghargaan Best Director di Sitges melalui film No Other Choice.

“Pemenang Best Director di Sitges tahun 2025 adalah Park Chan-wook untuk film 'No Other Choice!',” kata Joko.

Joko juga menyoroti reputasi Sitges sebagai festival film yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam perfilman dunia.

“Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia adalah festival film genre tertua di dunia (diadakan pertama kali tahun 1968) dan salah satu festival terbesar dan paling prestisius dan merupakan 'qualifying festival for the Academy Awards!'” ungkapnya.

Dua penghargaan tersebut memperkuat perjalanan internasional Ghost in the Cell. Sebelumnya, film ini meraih Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Amerika Serikat.

Fantastic Fest dikenal sebagai festival yang berfokus pada film-film bergenre, seperti horor, thriller, fiksi ilmiah, dan fantasi. Penghargaan dari dua festival internasional ini menjadi bagian dari perjalanan film Joko Anwar dalam menjangkau penonton global.

Ghost in the Cell mengangkat kehidupan di sebuah penjara yang dikuasai petugas korup dan diwarnai perseteruan antarkelompok narapidana. Ketegangan meningkat ketika serangkaian pembunuhan mengerikan terjadi di dalam penjara.

Menghadapi ancaman misterius yang tidak terlihat, para narapidana terpaksa mengesampingkan permusuhan dan bekerja sama demi bertahan hidup.

Film ini memadukan unsur horor, komedi gelap, dan aksi dengan kritik sosial yang berangkat dari persoalan di Indonesia. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari pendekatan cerita yang ditawarkan kepada penonton, termasuk mereka yang berada di luar negeri.

Selain meraih penghargaan di Fantastic Fest dan Sitges, Ghost in the Cell juga menjalani pemutaran perdana dunia (world premiere) melalui program Forum di Berlin International Film Festival 2026.

Di Indonesia, film tersebut telah tayang di bioskop sejak 16 April 2026. Berdasarkan materi yang disampaikan, film ini juga telah diputar di 22 festival film internasional.

Ghost in the Cell diproduseri Tia Hasibuan dan diproduksi Come and See Pictures bersama Rapi Films, Barunson E&amp;A, dan Legacy Pictures. Film ini dibintangi sejumlah aktor Indonesia, di antaranya Abimana Aryasatya, Endy Arfian, Bront Palarae, Morgan Oey, dan Lukman Sardi.

Rangkaian pencapaian tersebut memperlihatkan semakin luasnya perjalanan Ghost in the Cell di festival film dunia. Bagi perfilman Indonesia, keberhasilan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita lokal melalui genre horor yang dapat menjangkau penonton lintas negara. (Ike/E01)

Inibaru.id – Film horor Indonesia Ghost in the Cell kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Karya rumah produksi Come and See Pictures yang disutradarai Joko Anwar ini berhasil membawa pulang dua penghargaan dari Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award.

Kabar tersebut disampaikan Joko melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (18/10/2026). Pencapaian ini menambah daftar prestasi film tersebut setelah sebelumnya meraih penghargaan Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Austin, Texas, Amerika Serikat.

“Ghost in the Cell memenangkan 2 penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yaitu Best Director dan Carnet Jove Jury Award,” ujar Joko.

Film horor Ghost in the Cell garapan Joko Anwar meraih dua penghargaan di Sitges Film Festival 2026, yakni Best Director dan Carnet Jove Jury Award, setelah sebelumnya memenangkan Best Picture di Fantastic Fest 2026.

Ghost in the Cell Borong Dua Penghargaan di Sitges Film Festival 2026

Untuk menentukan luas lahan, masyarakat Jawa Kuno telah menggunakan sejumlah satuan ukuran. Prasasti Palepangan, misalnya, menyebut tampah, lamwit, blah, dan depa sihwa.

Dalam prasasti tersebut, satu lamwit disebut setara dengan 20 tampah. Bahkan, ketika warga Palepangan merasa hasil pengukuran petugas terlalu besar, mereka mengajukan keberatan kepada pejabat kerajaan.

Pengukuran kemudian dilakukan kembali menggunakan standar ukuran kerajaan atau tampah haji. Hasilnya berbeda dari pengukuran sebelumnya. Lahan yang semula dianggap seluas dua lamwit ternyata lebih kecil.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa penghitungan pajak tidak hanya mengenal ukuran lahan, tetapi juga memiliki mekanisme ketika wajib pajak merasa keberatan terhadap hasil pengukuran.

Petugas yang berkaitan dengan pengukuran tanah dikenal antara lain dengan sebutan wilang thani atau wilang wanua. Sumber-sumber tentang perpajakan Jawa Kuno juga menunjukkan bahwa jenis tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam pengenaan pajak. Sawah, ladang, kebun, rawa, hingga beberapa jenis lahan lainnya dapat menjadi objek pungutan.

Sistem tersebut juga tidak berarti semua tanah dan penduduk selalu dikenai pungutan dengan cara yang sama.

Dalam tradisi Jawa Kuno dikenal istilah sima, yakni wilayah atau tanah yang ditetapkan mendapat status khusus sehingga dibebaskan dari sebagian atau seluruh pungutan tertentu. Penetapan tersebut dilakukan melalui keputusan penguasa dan biasanya berkaitan dengan kepentingan keagamaan atau kepentingan tertentu lainnya.

Pada masa Majapahit, sistem pungutan tersebut terus berkembang. Pajak tidak hanya berkaitan dengan tanah dan hasil bumi, tetapi juga mencakup perdagangan, usaha, profesi, orang asing, serta pemanfaatan sumber daya alam. Pemungutannya dilakukan oleh kelompok pejabat kerajaan yang dalam prasasti disebut sang manilala drabya haji.

Salah satu bukti dari masa Majapahit adalah Prasasti Biluluk yang bertarikh 1366 M. Prasasti ini antara lain mencatat aturan mengenai pemanfaatan sumber air asin untuk membuat garam serta pungutan yang dikenakan kepada orang yang datang untuk memproduksi garam di wilayah tersebut.

Menariknya, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk juga terdapat wilayah yang mendapat pembebasan dari pungutan tertentu. Prasasti Walandit, misalnya, mencatat adanya kawasan yang dibebaskan dari pajak karena memiliki status khusus sebagai wilayah suci.

Salah satu hal yang menarik dari sistem tersebut adalah adanya jenjang pengelolaan dan pengawasan.

Kasus Palepangan menunjukkan bahwa ketika terjadi keberatan terhadap besaran pajak, warga tidak hanya menerima begitu saja keputusan petugas. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang lebih tinggi dan meminta tanahnya diukur kembali.

Dalam kasus tersebut, hasil pengukuran ulang membuat besaran kewajiban pajak warga menjadi lebih rendah. Catatan ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan administrasi pajak bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Jawa lebih dari seribu tahun lalu.

Karena itu, meski tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem perpajakan modern, prasasti-prasasti tersebut memperlihatkan adanya unsur-unsur yang cukup terstruktur: terdapat objek pajak, ukuran lahan, petugas yang melakukan pengukuran, ketentuan pungutan, wilayah yang mendapat pengecualian, hingga mekanisme pengajuan keberatan.

Dari catatan batu dan lempeng logam itulah terlihat bahwa pengelolaan tanah dan pungutan kerajaan di Jawa telah mengenal administrasi yang cukup kompleks sejak masa Jawa Kuno, lalu berkembang dan terus digunakan pada masa Majapahit. (Ike/E01)

Inibaru.id - Jauh sebelum mengenal sertifikat tanah, meter persegi, dan administrasi pajak seperti sekarang, masyarakat Jawa ternyata telah mengenal sistem pemungutan pajak tanah yang cukup teratur.

Bukti mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah prasasti dari masa Jawa Kuno. Salah satunya adalah Prasasti Palepangan yang dibuat pada 828 Saka atau 906 Masehi, ketika Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram Kuno.

Prasasti tersebut menarik karena mencatat persoalan pajak tanah secara cukup rinci. Di dalamnya disebutkan bahwa sawah milik warga Desa Palepangan dikenai pajak berdasarkan luas lahan. Besarannya disebut mencapai enam dharana perak untuk setiap tampah tanah.

Jauh sebelum sistem pajak modern, masyarakat Jawa Kuno telah mengenal pengukuran lahan, pungutan pajak, hingga aturan pembebasan tanah yang kemudian berkembang pada masa Majapahit.

Jauh Sebelum Pajak Modern, Jawa Kuno Sudah Punya Sistem Pajak Tanah

“Ini sudah dipesan oleh Kementerian Pertahanan. Insyaallah pada Desember ini (2026) untuk TNI Angkatan Darat enam buah akan first flight dan mungkin delivery-nya pada Februari (2027),” kata Gita dalam acara Eksplorasi Industri Pertahanan: Defence for Economic di hanggar final assembly PTDI, Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).

Pemesanan tersebut menjadi bagian dari pengembangan N219 untuk memenuhi kebutuhan operasional militer sekaligus memperkuat kemampuan industri pesawat nasional.

N219 merupakan pesawat turboprop bermesin ganda yang mampu mengangkut hingga 19 penumpang. PTDI merancang pesawat ini untuk mendukung penerbangan perintis, terutama menuju daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi udara.

Karakteristik geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau membuat pesawat seperti N219 memiliki peran strategis. Kebutuhan transportasi di daerah terpencil tidak selalu dapat dipenuhi oleh pesawat berukuran besar yang memerlukan fasilitas bandara lebih memadai.

Selain mengangkut penumpang sipil, N219 dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan lain, mulai dari transportasi militer, pengiriman kargo, evakuasi medis, hingga penyaluran bantuan ketika terjadi bencana alam.

Kemampuan tersebut membuat N219 berpotensi mendukung konektivitas udara di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Dengan akses udara yang lebih baik, distribusi logistik dan pelayanan darurat di daerah yang sulit dijangkau diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Pengembangan N219 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan teknologi penerbangan Indonesia. Menurut Gita, pesawat ini merupakan karya anak bangsa dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 44,69 persen.

Keterlibatan industri pertahanan nasional dan perguruan tinggi dalam pengembangannya turut membuka peluang bagi tumbuhnya rantai pasok domestik. Hal ini juga berpotensi memperkuat peran industri nasional dalam produksi pesawat.

“Dengan melibatkan industri pertahanan nasional dan perguruan tinggi dalam pengembangannya, N219 turut membuka peluang bagi tumbuhnya rantai pasok domestik serta meningkatkan peran industri nasional dalam produksi pesawat,” tulis Kemhan RI.

PTDI pun menargetkan peningkatan kapasitas produksi N219 secara bertahap, dari dua unit menjadi 12 unit per tahun. Target tersebut akan menyesuaikan jumlah pesanan serta varian pesawat yang diproduksi.

Untuk mendukung rencana tersebut, PTDI telah meresmikan hanggar lini perakitan akhir N219 pada Agustus 2026. Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan kesiapan perusahaan memenuhi kebutuhan pasar.

Peresmian hanggar tersebut juga menjadi bagian dari upaya PTDI memperkuat kapasitas produksi N219. Pengembangan pesawat ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan transportasi udara nasional sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi penerbangan buatan dalam negeri.

Target penerbangan perdana pada Desember 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan N219. Namun, keberhasilan program ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pesawat untuk terbang, melainkan juga kesiapan produksi, pemenuhan persyaratan sertifikasi, dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, N219 berpotensi menjadi salah satu penopang konektivitas udara Indonesia sekaligus memperkuat industri dirgantara nasional. Pada akhirnya, pengembangan pesawat buatan dalam negeri ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga membantu masyarakat di berbagai pelosok negeri memperoleh akses transportasi yang lebih baik. (Ning/E01)

Inibaru.id - Indonesia terus berupaya memperkuat kemandirian industri dirgantara melalui pengembangan pesawat buatan dalam negeri. Salah satu yang kini bersiap memasuki tahap penting adalah N219, pesawat serbaguna karya PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang ditargetkan melaksanakan penerbangan perdana pada Desember 2026.

Pesawat ini tak hanya dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pertahanan, tetapi juga berpotensi memperluas akses transportasi udara, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang belum memiliki infrastruktur penerbangan memadai.

Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan mengungkapkan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI telah memesan enam unit N219 untuk TNI Angkatan Darat (TNI AD). Jika sesuai rencana, pengiriman pesawat tersebut akan dimulai pada Februari 2027.

Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia ditargetkan terbang perdana pada Desember 2026 untuk memperkuat pertahanan, memperluas konektivitas udara di wilayah terpencil, dan mendorong kemandirian industri dirgantara nasional.

Pesawat N219 Buatan Indonesia Siap Terbang Desember 2026

Dalam sistem pemerintahan Mataram Islam, para bupati di berbagai wilayah memiliki tanggung jawab mengumpulkan dan menyerahkan upeti kepada kerajaan. Di wilayah pesisir atau pasisiran, pemasukan dapat berasal dari uang dan barang yang dipungut dari aktivitas perdagangan.

Kajian mengenai sistem perpajakan Mataram pada masa Sultan Agung menjelaskan bahwa upeti merupakan salah satu sumber pemasukan penting bagi istana. Penyerahannya juga berkaitan dengan kewajiban para bupati untuk menghadap raja, terutama dalam perayaan Garebeg Pasa dan Garebeg Mulud.

Kehadiran para bupati dalam pertemuan tersebut bukan hanya urusan seremonial. Momen itu menjadi kesempatan bagi kerajaan untuk menegaskan hubungan antara pusat pemerintahan dan para penguasa daerah.

Dengan kata lain, upeti memiliki dua fungsi sekaligus: menopang kebutuhan ekonomi kerajaan dan memperkuat kendali politik atas wilayahnya.

Bagi Mataram, pesisir utara Jawa juga memiliki nilai strategis karena menjadi tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan. Pelabuhan dan jaringan niaga menghubungkan masyarakat Jawa dengan berbagai wilayah lain, sehingga penguasaan atas daerah pesisir memberikan keuntungan ekonomi sekaligus pengaruh politik.

Hubungan antara kerajaan di pedalaman dan wilayah pesisir tidak selalu berjalan mulus. Seiring waktu, persaingan politik, konflik internal, dan campur tangan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda mengubah peta kekuasaan di Jawa.

Pada abad ke-17, Mataram berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah pesisir yang memiliki jaringan perdagangan penting. Namun, hubungan kerajaan dengan pusat-pusat perdagangan di pantai utara juga diwarnai ketegangan.

Dalam perkembangannya, kekuasaan Mataram atas pesisir semakin berkurang. Pada 1743, dalam perjanjian dengan VOC, Sunan Pakubuwana II menyerahkan wilayah pesisir utara Jawa dan Madura kepada kongsi dagang Belanda tersebut. Peristiwa ini terjadi jauh setelah masa pemerintahan Sultan Agung dan menjadi bagian dari melemahnya kedaulatan Mataram atas wilayahnya.

Hilangnya kendali atas pesisir berarti Mataram kehilangan sebagian akses langsung terhadap kawasan perdagangan yang penting. Meski bukan satu-satunya penyebab kemunduran kerajaan, perubahan tersebut memperlihatkan betapa erat hubungan antara penguasaan wilayah, pemasukan ekonomi, dan kekuatan politik.

Pada 1755, Perjanjian Giyanti kemudian membagi Mataram menjadi dua kekuasaan utama, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Perpecahan ini menandai perubahan besar dalam sejarah politik Jawa.

Jejak hubungan antara pesisir dan pedalaman itu masih menarik untuk ditelusuri hingga sekarang. Jalur-jalur yang dahulu menghubungkan pusat perdagangan, permukiman, dan pusat kekuasaan berkembang dalam konteks yang berbeda dari jalan raya modern, tetapi sama-sama menunjukkan pentingnya konektivitas bagi kehidupan masyarakat.

Sejarah upeti Mataram mengingatkan kita bahwa pesisir utara Jawa bukan sekadar jalur lintasan antarkota. Kawasan ini pernah menjadi bagian penting dari jaringan ekonomi dan politik yang ikut menentukan kuat atau lemahnya kerajaan di pedalaman. (Ike/E01)

Inibaru.id – Pernah membayangkan bagaimana Semarang, Demak, Jepara, hingga Surabaya terhubung dengan pusat Kerajaan Mataram Islam pada masa lalu? Jauh sebelum Jalur Pantura menjadi jalan utama transportasi modern, wilayah pesisir utara Jawa punya peran penting dalam menopang kekuasaan kerajaan, mulai dari perdagangan hingga pemasukan melalui upeti.

Pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613–1645), Mataram Islam mengembangkan sistem pemerintahan yang menghubungkan wilayah pusat kerajaan dengan daerah-daerah di bawah kekuasaannya. Para bupati memiliki kewajiban menyerahkan upeti kepada raja sebagai bagian dari hubungan politik dan ekonomi tersebut.

Upeti bukan sekadar penyerahan hasil bumi atau barang berharga. Di baliknya, terdapat pengakuan atas kekuasaan raja sekaligus mekanisme untuk memastikan para penguasa daerah tetap berada dalam kendali kerajaan.

Pada masa Mataram Islam, wilayah pesisir utara Jawa berperan penting dalam menopang ekonomi kerajaan melalui perdagangan dan penyerahan upeti yang sekaligus menjadi simbol kesetiaan para bupati kepada raja.

Jejak Upeti Pesisir Jawa yang Menguatkan Kerajaan Mataram

Gelombang air yang kencang pun menerobos masuk. Jarak sabuk pantai ke rumah
warga yang nggak lebih dari 20 meter pun memberondong tembok rumah warga yang berada di bibir pantai.

Dinding berbahan batu bata pada bagian belakang pun runtuh. Perabotan rumah tangga, mulai dari kompor gas, piring,
sendok, dan lain-lain pun ikut disita lautan. Sementara, sampah-sampah laut yang berasal dari daratan tersangkut di puing-puing bangunan yang tersisa. Semuanya porak-poranda.&nbsp;

Nggak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Rumah yang hancur pun hanya sebagian. Namun, para warga terpaksa mengungsi karenanya. (Triawanda Tirta Aditya/E03)

Inibaru.id - Angin kencang dan gelombang pasang masih terasa mencekam di Kampung Nelayan Tambaklorok, Kota Semarang, Kamis (10/12/2020). Belum lama ini, kawasan tersebut baru saja dihempas badai. Nggak kurang dari 13 rumah warga hancur terburai.

Kala itu, sebagian besar warga tengah terlelap. Namun, hujan deras disertai cuaca ekstrem membuat sebagian warga lain siaga, berjaga-jaga kalau badai kian besar dan membahayakan nasib keluarga mereka. kebanyakan warga sedang nyaman
terlelap di malam hari, sebagian nggak bisa menutup matanya karena harus
berjaga mengamati situasi ombak yang semakin ganas.

Rupanya apa yang ditakutkan warga betul-betul terjadi. Sabuk pantai dari beton yang berfungsi membendung sekaligus memecah ombak ternyata nggak sanggup membendung laju gelombang.

Gelombang air di Laut Jawa yang belakangan mengganas karena cuaca ekstrem&nbsp; menghantam permukiman warga di Tambaklorok, Kota Semarang.