Dia mengatakan penyakit korupsi telah membuat Indonesia hancur dan nggak dapat maju. Rakyat, lanjut Lili, juga jadi korban karena terus hidup dalam kemiskinan akibat pemimpin yang korup.&nbsp;



Lili berpendapat, saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memberantas korupsi. Bukan mengandalkan pencitraan semata. Oleh karena itu saatnya politik pencitraan harus ditinggalkan.

Dia meminta partai politik menyikapi perubahan preferensi pemilih muda terhadap calon pemimpin nasional tersebut. Terlebih, pemilih muda yang berusia 17-39 tahun dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang diprediksi mencapai 60 persen dari total pemilih.

"Pandangan mereka (pemilih muda) merupakan signal yang harus diperhatikan (partai politik) jika kandidatnya ingin keluar sebagai pemenang," ujar Lili.



Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan partai politik harus menyerap aspirasi pemilih muda yang memiliki preferensi lebih khusus terhadap calon pemimpin ketimbang pemilih lebih luas. Meski menilai citra merakyat masih dinilai relevan, dia berpendapat calon pemimpin nasional juga harus memiliki integritas antikorupsi yang baik.&nbsp;

Pemilih muda, kata Saidiman, juga menginginkan calon pemimpin yang memiliki agenda langsung terhadap mereka. Misalnya, isu lapangan kerja dan lingkungan.

"Tapi perlu dicatat, anak muda itu kan kritis. Salah satu cirinya adalah kalau mereka merasa calon-calon yang ada tidak lebih menjanjikan, bisa saja mereka tidak ikut memilih," ujar Saidiman.

Setuju banget dengan hasil riset tersebut ya, Millens? Kamu sebagai anak muda sudah seharusnya memilih pemimpin nggak berdasarkan pencitraan yang dibangun tapi bukti nyata membangun bangsa. Betul nggak? (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Medcom dengan judul Pengamat Sebut Politik Pencitraan Harus Ditinggalkan, Sudah Tak Dilirik Pemilih Muda.

Inibaru.id - Anak muda nggak pernah luput dari target kampanye Pemilihan Umum. Kelompok pemilih pemula ini memiliki jumlah yang nggak sedikit sehingga suara yang terhimpun dari mereka sangat berarti. Namun, untuk menggaet suara mereka, calon pemimpin harus menggunakan cara yang cerdas.&nbsp;



Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai pemilih muda saat ini telah bersikap kritis dan cerdas. Ini bisa dilihat dari adanya pergeseran preferensi&nbsp;pemilih muda&nbsp;terhadap calon pemimpin nasional, dari semula menyukai yang merakyat dan sederhana, menjadi jujur dan antikorupsi.

"Mereka tampaknya menginginkan bahwa pemimpin ke depan punya concern terhadap pemberantasan korupsi," kata Lili kepada&nbsp;Media Indonesia, Selasa (21/3/2023).

Sudah bukan lagi zamannya mendulang suara dalam Pemilu dengan cara pencitraan. Para pemilih muda kini mendambakan sosok pemimpin yang jujur dan nggak korupsi. Lebih dari itu, mereka mengharapkan presiden yang memiliki agenda yang langsung berpengaruh terhadap mereka.&nbsp;

Pemilih Muda Harapkan Pemimpin yang Nggak Korupsi

Ada yang berpendapat jika puasa dilakukan dengan benar puasa
dapat mengendalikan asam lambung. Apakah hal ini benar?

Puasa Ramadan sebenarnya nggak secara langsung dapat
mengendalikan asam lambung. Namun, beberapa orang yang berpuasa melaporkan
bahwa mereka mengalami peningkatan kesehatan pencernaan dan gejala asam lambung
mereka berkurang selama bulan Ramadan.

Hal ini mungkin disebabkan oleh pola makan yang berubah
selama bulan puasa, di mana seseorang hanya makan saat waktu berbuka dan sahur,
dan kemudian berpuasa sepanjang hari. Pola makan ini dapat membantu
menyeimbangkan kadar asam lambung dan mencegah gejala asam lambung yang terkait
dengan makan berlebihan atau makan terlalu sering.

Sayanngya, bagi orang yang mengalami kondisi asam lambung
yang parah, berpuasa dapat memperburuk gejala mereka. Mereka yang menderita
asam lambung harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui
apakah mereka dapat berpuasa dan bagaimana cara mengatur pola makan mereka agar
tidak memperburuk kondisi mereka.

Cara mencegah asam lambung naik selama puasa

Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mencegah
asam lambung naik selama puasa:

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari makanan pedas,
asam, dan berlemak

Makanan seperti cabai, jeruk, kopi, minuman berkafein,
makanan berlemak tinggi, dan makanan pedas dapat meningkatkan produksi asam
lambung. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan tersebut dan beralih ke
makanan yang lebih sehat dan ringan seperti buah-buahan, sayuran, dan protein
nabati.

2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan dalam
porsi kecil

Hindari makan dalam jumlah besar sekaligus. Sebaiknya makan
dalam porsi kecil dan sering agar tubuh tetap tercukupi nutrisi yang
dibutuhkan.

3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Hindari merokok dan minum
alkohol

Merokok dan minum alkohol dapat meningkatkan produksi asam
lambung dan merusak lapisan pelindung pada dinding lambung, sehingga sebaiknya
dihindari selama puasa.

4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jangan tidur setelah makan

Tidur setelah makan dapat memperburuk gejala asam lambung.
Sebaiknya tunggu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur atau melakukan
aktivitas yang memerlukan posisi tidur.

5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Konsumsi makanan yang mudah
dicerna

Pilih makanan yang mudah dicerna seperti bubur, sup, atau
makanan ringan yang sehat, serta hindari makanan yang terlalu berat pada perut.

6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Minum air putih yang cukup

Pastikan untuk minum air putih yang cukup untuk membantu
mengeluarkan asam lambung dari lambung.

7.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Konsultasi dengan dokter

Jika Anda memiliki masalah asam
lambung yang serius, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh
saran dan pengobatan yang tepat sebelum puasa Ramadan. (Siti
Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id – Selama satu bulan penuh, umat Islam
diwajibkan menjalani ibadah puasa Ramadan yang melibatkan proses menahan diri
dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, seperti lapar, dahaga, dan hawa
nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Namun, bagi sebagian orang yang menderita kondisi asam
lambung atau GERD, puasa dapat memicu kambuhnya penyakit mereka. Asam lambung
sendiri dapat menyebabkan sensasi mulas dan rasa panas di dada akibat naiknya
kandungan asam lambung hingga ke tenggorokan.

Muncul anggapan bahwa puasa dapat mengendalikan asam lambung tetap stabil. Benarkah demikian?

Benarkah Puasa Bisa Mengendalikan Asam Lambung?

“Sudah berapa kali kami di-bully warganet karena angklung kan bukan khas Jogja” ucapnya
sebagaimana dikutip dari Mojok,
Selasa (21/3/2023).

Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari etnomusikolog
alias peneliti musik dari Institut Seni Yogyakarta Aris Setyawan. Dia mengakui
jika banyak kelompok musik angklung berasal dari luar Yogyakarta.

“Angklung dan calung banyak berkembang di wilayah Banyumas,
Purbalingga, dan Cilacap,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari Kumparan, Selasa (21/3).

Dulu, daerah-daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan
Mataram. Yang berkembang di sana adalah angklung karena pada zaman dahulu,
warga luar keraton kesulitan untuk mengakses gamelan.

Nggak hanya harga gamelan yang mahal, mempelajari ilmu
karawitan untuk memainkan alat musik tersebut juga susah. Oleh karena itu, kemudian warga dari wilayah tersebut memainkan angklung dan calung yang lebih mudah
dibuat dan dimainkan.

Nah, karena adanya irisan sejarah yang kuat antara daerah-daerah Banyumasan dengan
Mataram, Aris pun tetap menyebut angklung dan calung sebagai alat
musik tradisional Jawa, meskipun nggak khas Jogja. Apalagi, laras musik yang
dipakai angklung dan gamelan sama, yaitu laras pelog dan tangga nada pentatonis.
Dia pun menyebut larangan angklung di Malioboro karena nggak khas Jawa sebagai
hal yang kurang tepat.

“Mungkin maksudnya Pemkot Jogja pengin Malioboro itu Jogja
banget. Tapi kan kalau yang dipentaskan gamelan cukup berat ya, malah susah
dibawa ke mana-mana,” sarannya sebagaimana dikutip dari Harian Jogja, Selasa (21/3).

Untungnya, Pemkot Jogja ternyata nggak saklek terkait dengan isu ini. Kabarnya, para pemusik angklung
Malioboro bakal dipindah ke Teras Malioboro 1 dan 2, bukannya benar-benar
dilarang tampil.

Pemindahan ini pun sebenarnya bukan semata-mata karena
angklung dianggap bukan sebagai alat musik khas Jogja, melainkan lebih karena
faktor penataan Malioboro. FYI, Malioboro sedang diajukan menjadi kawasan Sumbu Filosofi
sebagai warisan budaya UNESCO.

Gara-gara hal ini, nggak hanya pemusik angklung
yang dilarang tampil, penjual makanan, rokok, dan lain-lain juga nggak boleh beraktivitas
di sana.

Tapi, jika pemusik angklung ini pengin tetap bisa pentas di
Teras Malioboro, mereka harus mengombinasikan alat musik angklung ini dengan
alat musik khas Jogja seperti gamelan.

“Kami minta kolaborasikan dengan alat musik Jawa seperti bonang,
saron, apapun yang bernuansa Jogja. UPT masih mengurus kurasinya. Semoga Lebaran
mereka sudah bisa tampil,” ucap Ekwanto.

Permintaan Pemkot Jogja pun mendapatkan sambutan dari Grup
Angklung Carekhal Setiadi. 

“Kalau maunya seperti itu, harus dikombinasikan, ya nggak
apa-apa,” ucapnya.

Isu larangan angklung di Malioboro ternyata sudah ada solusi
yang disepakati semua pihak. Semoga saja kemeriahan yang biasanya disajikan
saat musik ini dipentaskan bisa kembali terdengar. Setuju, Millens? (Arie Widodo/E10)

Inibaru.id – Belakangan
ini warga Yogyakarta dihebohkan dengan larangan tampilnya grup musik angklung di
Malioboro. Kabarnya, alasan pelarangan ini karena angklung dianggap bukan alat
musik khas Jogja.

Menurut keterangan Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro
Ekwanto, keputusan untuk melarang angklung pentas di jalan paling populer di
Kota Gudeg nggak sembarangan diambil. Apalagi, sebelumnya banyak warganet yang
memprotesnya.

Salah satu daya tarik Jogja bagi para wisatawan adalah pementasan angklung di Malioboro. Tapi, belakangan alat musik ini dilarang tampil di sana. Alasannya adalah karena angklung bukan alat musik khas Jogja.

Peneliti Musik Tanggapi Isu Larangan Angklung di Malioboro; Nggak Tepat

Balai Yasa Pengok bisa kamu temui di Jalan Kusbini. Nama Pengok diambil dari nama kampung tempat bengkel kereta api tersebut berada. Di bengkel inilah, lokomotif, gerbong kereta, dan fasilitas kereta api lainnya mendapatkan perawatan atau perbaikan.

Balai Yasa Pengok didirikan pada 1914 oleh&nbsp;Nederland Indische Spooorweg Maatschapij (NIS). Awalnya, nama tempat ini adalah&nbsp;Centraal Werkplaats.

Dikutip dari Good News From Indonesia
(24/12/22), bengkel yang berdiri di atas tanah seluas 12,88 hektare dengan luas bangunan 4,37 hektare ini pernah
dikuasai Jepang pada 1942 dan baru diambil alih oleh pemerintah Indonesia
pada 28 September 1945.

Djawatan Kereta
Api Republik Indonesia (DKARI) kemudian mengubah nama bengkel tersebut menjadi Balai Karya. Barulah pada 1959, namanya diubah menjadi Balai Yasa Traksi.

O ya, ada cerita sejarah unik Indonesia yang melibatkan Balai Yasa Pengok, Millens. Begini, pada 1946 sampai akhir 1949, Ibu Kota Indonesia sempat dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan itu dilakukan atas saran Sultan Hamengkubuwono IX saat melihat situasi yang nggak kondusif setelah proklamasi kemerdekaan.

Disadur dari Kesbangpol Kulon Progo
(30/01/23), pada 3 Januari 1946 malam, sebuah gerbong kereta dengan lokomotif C 2849 tiba di jalur kereta api yang ada di dekat kediaman Bung karno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan gerbong kereta api ini dilakukan diam-diam. Lampu kereta bahkan sengaja dimatikan demi menghindari kecurigaan pihak NICA.

Sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam Kereta Luar Biasa (KLB) tersebut untuk menuju Stasiun Yogyakarta. Nah, setelah menurunkan rombongan pejabat tersebut di stasiun, KLB langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di Balai Yasa Pengok.

Tanpa adanya perawatan dan perbaikan kereta api yang baik di Balai Yasa Pengok, bisa jadi proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta tidak berjalan dengan baik. Jadi, secara tidak langsung, tempat ini memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia.

Cerita tentang kereta api dan sejarah Indonesia memang menarik, ya, Millens. Termasuk kisah tentang Balai Yasa Pengok ini. Omong-omong, kamu pernah melihat tempat ini belum?&nbsp;(Kharisma
Ghana Tawakal/E07)

Inibaru.id – Puluhan tahun sebelum merdeka, tepatnya sejak 1867, kereta api sudah beroperasi di Indonesia. Pada tahun tersebut, si ular besi sudah melayani rute Semarang - Tanggung (salah satu wilayah di Grobogan). Melihat fakta ini, wajar jika ada banyak stasiun atau tempat-tempat yang terkait dengan kereta api jadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan hingga berbagai peristiwa penting di Tanah Air.

Salah satu tempat tersebut adalah Balai Yasa Pengok, tempat perawatan dan perbaikan kereta api yang ada di Yogyakarta. Bengkel kereta api ini jadi saksi Yogyakarta sempat jadi Ibu Kota Indonesia untuk sementara waktu.

Di Yogyakarta, ada tempat di mana kereta api bisa diperbaiki atau mendapatkan perawatan secara berkala. Nama tempatnya adalah Balai Yasa Pengok. Seperti apa sih tempat ini?

Balai Yasa Pengok, Saksi Bisu Pemindahan Ibu Kota Negara

Informasi tentang keakuratan obat sirop ini sangat penting bagi masyarakat. Agar nggak lagi muncul keresahan, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyelenggarakan "Dialog Interaktif Kesehatan: Sirop Obat Aman Untuk Anak" yang diadakan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, pada Selasa (21/3/2023).



Acara ini didukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Pakar Farmakologi.

Dalam acara tersebut disampaikan, kamu bisa melihat daftar produk obat sirop yang aman untuk dikonsumsi selama mengikuti aturan pakai di website atau sosial media BPOM serta melalui kanal publikasi resmi BPOM lainnya.

"Masyarakat, pasien, fasilitas layanan kesehatan dan dokter diminta untuk tidak lagi khawatir dan ragu," kata&nbsp;Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor &amp; Zat Adiktif (ONPPZA), Tri Asti Isnariani.



Kini, produk sirop obat yang sudah dirilis kembali oleh BPOM bisa diresepkan kembali oleh dokter dan bisa dikonsumsi masyarakat dengan tenang selama mengikuti aturan pakai.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Noffrendi Roestram mengemukakan ada banyak pengalaman apoteker&nbsp; menerima keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses sirop obat yang belum boleh beredar.

Selain itu, lamanya proses mendapatkan obat puyer, selama periode penarikan sementara sirop obat tahun lalu juga jadi masalah. Namun dengan nggak adanya lagi kasus GGAPA masal sejak dirilisnya produk sirop obat oleh BPOM bulan Desember tahun lalu membuktikan keamanan produk tersebut.

Wah, ini kabar bagus ya, Millens. Sekarang para orang tua nggak perlu khawatir untuk membeli obat sirop di apotek resmi, baik berdasarkan resep dokter maupun membeli obat bebas. (Siti Khatijah/E05)

Inibaru.id - Semenjak heboh tentang obat sirop anak disinyalir jadi penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), kita sebagai orang dewasa merasa takut dan khawatir untuk memberikan obat dalam bentuk sirop.

Namun,&nbsp;seluruh instansi dan organisasi terkait telah melakukan investigasi dan evaluasi ulang secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah&nbsp;satu-satunya penyebab kasus GGAPA yang terjadi adalah karena adanya cemaran bahan pelarut Propilen Glikol (PG)/Propilen Etilen Glikol (PEG) yang diganti dengan Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) oleh satu oknum perusahaan penyuplai kimia.

Setelah distop peredarannya karena sedang diteliti, kini obat sirop sudah boleh diresepkan dan dikonsumsi kembali. Terkait penyebab penyakit Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA), para ahli menyatakan bahan yang membahayakan nggak ada dalam kandungan obat sirop yang dinyatakan aman.

Nggak Khawatir Lagi, Obat Sirop Sudah Bisa Dikonsumsi Anak

Dalam upaya peningkatan aktivitas masyarakat di ruang publik misalnya, Rerie menambahkan, masyarakat harus memastikan diri terlindung dari sebaran Covid-19. Caranya, dengan menjalankan protokol kesehatan seperti bermasker, jarak jarak, cuci tangan dengan sabun, dan bersedia divaksin.

"Untuk pemangku kepentingan, harus konsisten menegakkan aturan, mengawasi dengan ketat, serta menjalankan testing, tracing,&nbsp;dan treatment yang transparan," papar perempuan kelahiran Surabaya, 30 November 1967 tersebut. "Peningkatan aktivitas masyarakat harus dipersiapkan dengan matang dan menjadi komitmen bersama!"

Yap, benar sekali! Persiapan ini harus dilakukan semua pihak yang dalam terlibat aktivitas di ruang publik. Jadi, saat memutuskan beraktivitas di luar rumah, kamu pun harus menaati komitmen bersama ini dan siap menanggung konsekuensinya juga ya, Millens! (Triawanda Tirta Aditya/E03)

Inibaru.id - Pembukaan kembali sejumlah kegiatan publik harus direncanakan secara matang dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.

Rerie, begitu dia biasa disapa, menuturkan, pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang diizinkan kembali saat PPKM harus konsisten dan transparan agar bisa berjalan sesuai rencana. Menurutnya, prinsip mencegah lebih baik dari mengobati harus benar-benar diutamakan.

"Prinsip ini harus dikedepankan agar tidak tercipta klaster baru saat terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di ruang publik,” ujar Rerie melalui keterangan tertulis yang diterima Inibaru.id, Senin (27/9/2021).

PPKM lebih longgar otomatis akan meningkatkan aktivitas masyarakat di banyak tempat. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa aturan ini haruslah menjadi komitmen bersama.

PPKM Lebih Longgar, Wakil Ketua MPR RI: Ini Jadi Komitmen Bersama!

"Orang dewasa ini harus lolos skrining
protokol wajib vaksinasi dan protokol kesehatan. Anak juga harus terus-menerus dalam
pengawasan pendamping di dalam pusat perbelanjaan," ujar
Alphonzus, Selasa (21/9/2021).

Dia menambahkan, pelonggaran ini bagus karena bisa meningkatkan kunjungan ke mal, yang tentu saja berimbas pada kembali
pulihnya kegiatan ekonomi di mal. Dia memprediksi, aturan ini mungin bakal meningkatkan tingkat kunjungan sekurangnya 10 persen.

Oya, perlu kamu tahu, Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar
Pandjaitan sempat mengumumkan, pemerintah tengah melakukan uji coba aturan untuk memperbolehkan anak berusia di bawah 12 tahun masuk pusat perbelanjaan.

"Uji coba digelar di Jakarta, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya," tutur Luhut&nbsp;melalui siaran langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (20/9). "Terus, pembukaan bioskop berkapasitas 50 persen di
kota-kota PPKM level tiga dan dua, tapi pakai aplikasi PeduliLindungi&nbsp;dan prokes ketat." (Triawanda
Tirta Aditya/E03)

Inibaru.id&nbsp;– Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih memperpanjang masa Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, pada aturan terbaru, beberapa aturan tampak mulai diperlonggar, salah satunya anak berusia di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan berkunjung ke&nbsp;pusat
perbelanjaan&nbsp;atau&nbsp;mal.

Namun, aturan ini baru bersifat uji coba. Sebelum masuk mal, ada sejumlah aturan yang harus ditaati. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja
Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, salah satunya adalah anak-anak harus didampingi orang dewasa.

Pemerintah kembali memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat. Namun, pada aturan PPKM terbaru, anak&nbsp;di bawah 12 tahun boleh masuk mal. Dengan persyaratan tertentu, uji coba ini baru berlaku di 5 kota di Indonesia.

Aturan PPKM Terbaru, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal; Tapi...

"Kami membuat surat bupati kepada BAKTI Kominfo. Anak sekolah butuh internet. Kami bekerja dari desa juga harus lancar, karena bekerja dari rumah," ujarnya belum lama ini.

Raja, sapaan akrabnya, mengatakan, surat tersebut dibuat agar pihak terkait segera mempercepat pembangunan 17 menara base transceiver station (BTS) yang sempat dijanjikan&nbsp;BAKTI Kominfo. Hingga kini, imbuhnya, sembilan dari total keseluruhan BTS yang dijanjikan sedang dalam tahap penggarapan.

"Dengan surat bupati ini mudah-mudahan nggak hanya sembilan lokasi yang dipercepat, tapi juga ke-17 lokasi," kata Raja.

Salah satu lokasi pembangunan menara BTS berada di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Kepri. Proses pembangunan menara di tempat tersebut hingga kini masih dalam tahap pemasangan besi penyangga. 

Proses pembangunan ini sempat mengalami kendala karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berlangsung sejak akhir Juni. PPKM menjadikan pengiriman bahan bangunan tertahan di Batam.

Hal ini tentu memunculkan kekecewaan di benak masyarakat yang sudah&nbsp;nggak sabar untuk merasakan kelancaran jaringan internet. Hadirnya jaringan internet tentu akan mempermudah aktivitas harian yang belakangan harus dilakukan daring.

Kepala Desa Pengadah H Muhtar Harun mengungkapkan, banyak kegiatan terhambat akibat keterbatasan jaringan internet. Akses informasi yang seharusnya bisa diakses melalui jaringan tersebut juga terputus.

"Seluruh kegiatan kami terhambat. Misal, laporan tidak bisa dikirim," ujar Muhtar. "Saya banyak kena teguran dari pemkab. Mereka menunggu laporan dari desa yang nggak juga dikirim."

Muhtar berdalih, keterlambatan pengiriman itu terjadi karena dirinya belum menerima instruksi lantaran nggak ada sinyal. Dia kemudian menambahkan, kesusahan sinyal juga membahayakan&nbsp;nelayan andai mereka kena musibah di laut.

"Kami nggak dapat informasi, gimana mau bantu?" tuturnya.

Saat pembangunan menara BTS selesai, Muhtar berharap tingkat kemajuan Desa Pengadah bisa setara dengan desa-desa lainnya, baik dalam segi bisnis, pendidikan, maupun kegiatan sosial.

"Jika tidak ada sinyal, bakal makin parah," tandasnya. (IB04/E03)

Inibaru.id -&nbsp; Jaringan internet menjadi kebutuhan mendesak di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Pandemi Covid-19 yang menjadikan segala kegiatan harus dilakukan daring membuat teknologi itu begitu penting. Namun, hingga kini kebutuhan tersebut belum juga terpenuhi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Natuna Raja Darmika mengatakan, pihaknya saat ini sudah melayangkan surat resmi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) untuk percepatan tersebut.

Jaringan internet yang memadai menjadi hal penting yang harus dipenuhi di tengah pandemi Covid-19. Namun, PPKM yang diterapkan pemerintah sejak Juni lalu membuat pembangunan menara BTS yang dijanjikan BAKTI mengalami kendala.

Tancap Gas Pembangunan Menara BTS di Natuna Terkendala PPKM

Berikut ke-27 pintu&nbsp;exit
toll di Jateng yang telah dibuka:

Eits, kendati pintu masuk-keluar tol sudah dibuka, jangan sembarangan ke mana-mana ya! Ingat, pandemi masih mengintaimu dan keluargamu! (Triawanda Tirta Aditya/E03)

Inibaru.id&nbsp;- Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah telah memastikan membuka 27 pintu&nbsp;exit tol di wilayah Jawa Tengah. Keputusan ini dilakukan menyusul kelonggaran yang dilakukan pemerintah di sektor transportasi. Namun begitu, 244 titik penyekatan di Jateng masih diberlakukan.

Sebelumnya,
penutupan 27 exit tol di wilayah Jateng sempat diberlakukan dari 16-22 Juli 2021. Kebijakan itu bahkan sempat diperpanjang hingga 25 Juli. Setelah tanggal tersebut, penutupan pintu masuk tol pun ditiadakan.

Kabid
Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy mengatakan, pembukaan tersebut
sesuai dengan kesepakatan Polda Jateng, Forkopimda dan lintas sektoral, yang disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan pemerintah.

Pemerintah mulai melonggarkan pemberlakuan PPKM sejak 25 Juli 202, salah satunya dengan membuka kembali exit tol di sejumlah wilayah, nggak terkecuali di Jawa Tengah. Saat ini, sebanyak 27 exit tol di Jateng telah dibuka.

PPKM Lebih Longgar, 27 Exit Tol di Jawa Tengah Sudah Dibuka Kembali

Meski
terkesan ada pembatasan kebijakan, realitanya di lapangan kebijakan ini nggak
benar-benar diterapkan dengan serius. Dari pihak pemerintah sendiri juga ada
tindakan yang nggak sesuai dengan pembatasan tersebut. Sebagai contoh, pada
Desember 2020 lalu, pakar kesehatan menolak Pilkada Serentak.

Selain itu,
Dicky menilai pelaksanaan pengetesan, pelacakan, serta perawatan masih sangat
lemah. Nggak percaya? Pelacakan kontak erat orang yang terpapar Covid-19 di
Indonesia masih di rasio 1 banding 1, jauh lebih rendah dari standar WHO yang
menyaratkan 1 banding 30. 

Alhasil, banyak orang yang sebenarnya sudah terpapar
atau menjadi orang tanpa gejala (OTG) yang nggak terlacak dan bisa menyebarkan
virus ke orang lain.

“Di tahun
pertama, pemerintah meremehkan pandemi dan keputusan yang diambil tidak
berbasis sains. Tahun kedua, mau jalan di dua kaki yaitu kesehatan dan ekonomi
tapi tidak seimbang. Kesehatan berada di kaki yang lemah. Testing rendah, tracing sekadarnya,
dilakukan pembatasan tapi sangat longgar,” keluh Dicky, Selasa (27/7/2021).

Dicky nggak
hanya menyoroti lemahnya pelacakan, dia juga menyoroti tingginya kasus penularan
dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Kalau nggak ada perubahan kebijakan
strategis yang sangat luar biasa, dia pun memperkirakan Indonesia bakal jadi
negara terakhir yang bisa mengakhiri pandemi.

Dia pun
menyarankan pemerintah untuk melacak orang sampai 3 juta orang per hari.
Vaksinasi juga harus dipercepat. Selain itu, Dicky menyarankan karantina
wilayah alias lockdown, sesuatu yang
ditentang banyak pihak sejak awal pandemi di Indonesia.

Kalau
menurut pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Zuliansyah, masyarakat
bahkan sudah sangat jenuh dengan kondisi saat ini. Tingkat kepercayaan kepada
pemerintah juga semakin menurun.

Satu hal
yang pasti, kebijakan karantina wilayah nggak bakal dilakukan pemerintah. Hal
ini diungkap Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional Raden Pardede. Dia menyebut pemerintah nggak punya dana untuk
itu.

Kalau
menurut kamu, kapan pandemi Covid-19 di Indonesia bakal berakhir, Millens? (Bbc/IB09/E05)

Inibaru.id – Bisa dikatakan, penanganan pandemi Covid-19 di
Indonesia masih belum benar-benar baik. Banyak pakar yang bahkan menyebut
penanganannya setengah-setengah karena penuh dengan kompromi politik dan
ekonomi. Padahal, masalah utamanya adalah di bidang kesehatan. Hasilnya,
Indonesia diperkirakan bakal jadi negara terakhir yang mengatasi pandemi.

Salah
seorang yang mempertanyakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
adalah Dicky Budiman, Epidemilog dari Griffith University Australia. Baginya,
kebijakan PPKM hingga berbagai level sampai 2 Agustus 2021 ini masih nggak
mementingkan sisi kesehatan.

Di samping
itu, selama ini pemerintah juga terkesan hanya mengganti-ganti nama kebijakan
sehingga membuat bingung. Sebagai contoh, pada Maret 2020, kebijakannya adalah
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lalu diganti dengan Pelaksanaan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Januari 2021. Ada juga kebijakan
PPKM Mikro yang intinya diberlakukan hingga tingkat RT/RW. Lalu ada juga PPKM
Darurat Jawa-Bali.

Pakar epidemi Dicky Budiman dari Griffith University Australia menyebut kebijakan pemerintah yang setengah-setengah membuat Indonesia diprediksi jadi negara terakhir yang mengatasi pandemi Covid-19. Duh!

Prediksi Pakar: Indonesia Bakal Jadi Negara Terakhir yang Mengatasi Pandemi Covid-19

Dari sisi ekonomi,
ada anggaran total Rp 24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp 2,2 triliun dari
APBN. Untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi
nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras, dan bansos paket peternakan.

"Sementara
anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisasi sebesar 1,1
juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp 1,2 juta. Selain itu, ada juga
Kartu Prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya
maksud harus digas agar segera tersalurkan," terangnya. (Triawanda Tirta
Aditya/E03)

Ilustrasi: Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers mengenai bantuan sosial PPKM Darurat. (Inibaru.id/ Triawanda Tirta Aditya)

Inibaru.id&nbsp;–&nbsp;Pemerintah
resmi mengetok palu perpanjangan PPKM Darurat hingga 26 Juli 2021.
Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajarannya
memastikan bantuan yang sudah ada agar bisa tersalurkan.

Secara keseluruhan, ada anggaran sebesar
Rp 418,8 miliar dari APBD Provinsi Jateng dan Rp 4,7 triliun dari APBN.

"Sudah ada
alokasinya. Umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi
15.000 KK. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327
unit. Dari ini saja, ada Rp 12,8 miliar dan saya minta bisa ditambah,"
ucapnya.

Pemerintah Jawa Tengah menyiapkan ratusan milyar untuk anggaran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat Jawa-Bali. Ganjar Pranowo tengah memastikan bantuan tersebut akan segera disalurkan. Berapakah nominalnya ?

Ganjar Pastikan Bantuan PPKM Daurat yang Sudah Ada Tersalurkan

Meski begitu, Fernando menambahkan bahwa kedatangan ribuan WNA itu sudah memenuhi syarat yang
tercantum dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 2 Tahun
2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi
Covid-19.



Mereka juga sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat
Jenderal Imigrasi No IMI-013.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara
Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19. 

“Mereka (para WNA) dari
berbagai macam negara," ujar Fernando.

Fernando juga berkata jika seluruh WNA yang
datang ke Indonesia dalam kurun waktu 15 hari itu punya surat-surat lengkap seperti surat izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas (Itas), atau izin
tinggal tetap (Itap). 

"Mereka
pemegang izin, tapi tidak semua pemegang Itas. Ada yang diplomatik, Itas, Itap,
dan alasan kemanusiaan," paparnya.


Memang, ada WNA yang ditolak masuk Indonesia. Sebagai contoh, Bandara Soekarno-Hatta menolak kedatangan 31 WNA
yang datang ke Indonesia selama periode itu. Kepala Kantor Imigrasi Bandara
Soekarno-Hatta Romi Yudianto mengungkapkan bahwa mereka yang diminta pulang ke negaranya nggak memiliki surat izin tinggal diplomatik, Itas, atau Itap. 

"Warga
negara yang dipulangkan juga macam-macam. Ada warga negara Tiongkok, Amerika,
Inggris, dan lainnya," kata Romi.

Ternyata, tetap ada banyak WNA yang masuk ke Indonesia selama masa PPKM, Millens. Kalau menurutmu, hal ini bisa dimaklumi atau justru nggak pas di tengah keinginan pemerintah untuk menahan laju aktivitas warga selama PPKM, nih? (Kom/IB28/07)

Inibaru.id - Sepanjang ditetapkannya PPKM jilid pertama di
wilayah Jawa-Bali pada 1-25 Januari 2021, ada 33.340 Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia. Padahal, ada aturan yang menyebutkan bahwa WNA dilarang memasuki wilayah Indonesia selama PPKM. Kok bisa, ya?

"Menurut
laporan yang ada di kami, kedatangan orang asing yang melalui Bandara
Soekarno-Hatta dan melalui pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta
berjumlah 33.340 orang," kata Kepala Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandara Soekarno-Hatta Sam Fernando
ketika dikonfirmasi pada Selasa (26/1/2021).

Meski secara aturan dilarang, nyatanya 33.340 WNA masuk ke Indonesia selama masa PPKM. Wah, apa ya alasan mengapa para WNA itu boleh masuk?

Katanya Dilarang, Nyatanya Sepanjang PPKM 33.340 WNA Masuk ke Indonesia

“Dari total sekitar 50 ribu di wilayah Jabodetabek, sebenarnya hampir setengahnya di wilayah Jabodetabek sudah (tutup),” ujarnya, Rabu (13/1/2020).

Menurut Mukroni, kebijakan pembatasan wilayah dan pembatasan jam
operasional membuat pemilik warteg kelimpungan. Mereka nggak lagi bisa menjual makanannya. Pendapatan mereka menurun drastis padahal uang sewa harus dibayarkan tepat waktu. Karena nggak lagi mampu membayarnya, mau nggak mau mereka pun menutup warteg daripada terus merugi.

“Dengan kondisi setahun belakangan, warteg mengalami kesulitan usaha, sementara sewa
argo usaha berjalan. Setahun nggak untung untuk mengisi kontrakan.
Jadi ya sudah stop aja,” tuturnya.

Mukroni juga menjelaskan tentang mayoritas pelanggan warteg yang merupakan orang berpenghasilan
rendah. Para pelanggan ini juga terdampak kondisi ekonomi yang sulit karena pandemi Covid-19. Daya beli ke warteg pun ikut-ikutan menurun drastis.

“Daya beli semakin berkurang malah, tambah pelit dari yang tadinya belanja
royal mungkin, tadinya nggak ada PHK pengangguran, orang juga yang usaha mulai
mengencangkan ikat pinggang,” ucapnya.

Banyak pengusaha warteg yang memilih untuk pulang kampung melihat kondisi ini. Mereka mengaku nggak lagi melihat perantauan sebagai tempat untuk mencari nafkah.

“Kebanyakan kan mereka punya dua kehidupan, di kampung dan di Jakarta. Harus
bayar listrik dan kehidupan di sana dan di sini. Jadi, kebanyakan ya memilih untuk pulang
kampung,” pungkasnya.

Nggak nyangka ya kalau dunia usaha warteg cukup memprihatinkan di masa pandemi, Millens. Semoga saja kondisi bisa segera membaik. (Jaw/IB28/E07)

Inibaru.id - Pengusaha Warung
Tegal (Warteg) mengakui kebijakan Program Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di wilayah Jakarta dan Bali memberikan dampak buruk bagi para pemilik warteg. Hal itu
diungkapkan oleh &nbsp;Ketua Koordinator
Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni.

Mukroni berujar, dari sekitar 40 hingga 50 ribuan pengusaha warteg yang terdaftar dalam komunitasnya, sudah hampir separuhnya terpaksa gulung tikar lantaran kesulitan membayar sewa.

PPKM yang diterapkan di Jawa-Bali sudah memberikan dampak buruk buat pengusaha warteg. Karena pendapatan menurun, mereka nggak mampu membayar sewa. Akhirnya, mereka pun terpaksa harus menutup warung.

PPKM Sudah Makan Korban, Ribuan Pengusaha Warteg Gulung Tikar

Selain itu ada penambahan beberapa daerah yang tidak masuk
lingkup ketiganya, yakni Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes.
Beberapa daerah tadi wajib memberlakukan PPKM selama 14 hari.

Nah, PPKM yang diterapkan di Jateng ini merupakan tindaklanjut dari perintah Pemerintah Pusat. Kabupaten dan kota di Jawa dan Bali yang menerapkannya akan membatasi kegiatan masyarakat demi menekan kasus dan risiko penularan Covid-19 yang belakangan semakin menggila. 

Kalau kamu bingung dengan istilah PPKM, sebenarnya istilah ini adalah pengganti dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang sebelumnya kita kenal. Pemerintah Pusat sudah meminta sebagian wilayah Jawa-Bali memberlakukannya pada 11-25 Januari 2021.

Awalnya, kebijakan pemerintah ini berlaku di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di
enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran virus Corona. Hanya, sejumlah daerah kemudian berinisiatif melakukan tindak lanjut demi ikut menekan angka kasus Covid-19.

Daerah-daerah yang menerapkan PPMK diminta untuk meningkatkan operasi yustisi yang melibatkan
Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Protokol kesehatan bahkan harus dilakukan hingga level rumah tangga dengan melibatkan aparat
desa atau kelurahan dan relawan Satgas Jogo Tonggo.

Sejumlah daerah juga memerlukan penambahan tenaga kesehatan karena fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah tersebut sudah kewalahan dengan melonjaknya pasien Covid-19. Melihat hal ini, Ganjar pun mengizinkan penambahan nakes sendiri. Caranya adalah dengan bekerja sama dengan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, PATELKI, dan lainnya.

“Perekrutan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku
dengan sumber anggaran yang ada seperti APBD, BLUD, dan pembiayaan mandiri,” kata
Ganjar.

Selain itu, tiap daerah juga diminta agar meningkatkan
ketersediaan tempat tidur ICU dan tempat isolasi, baik di rumah sakit pemerintah
maupun swasta minimal 30 persen dari ketersediaan saat ini.

Terkait pelaksanaan PPKM di Jateng, Ganjar Pranowo telah
mengeluarkan surat edaran kepada Bupati dan Wali Kota. Dalam surat tertanggal 8
Januari 2021 tersebut, Gubernur menetapkan 23 kabupaten dan kota yang harus
memberlakukan PPKM.

“Seluruh daerah tersebut wajib memberlakukan PPKM per
tanggal 11 Januari hingga 25 Januari dengan berpedoman pada instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021,” tulis Ganjar.

Dalam surat edaran, Ganjar juga meminta Polda Jateng dan Kodam IV
Diponegoro agar melakukan penguatan protokol kesehatan Tiga M (memakai
masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) serta tiga T (tracing, test,
treatment). 

PPKM di Jawa Tengah memang bakal membuat aktivitas warga semakin dibatasi. Hanya, hal ini perlu untuk dilakukan demi menekan angka kasus Covid-19. Yuk jaga diri dan keluarga dengan selalu menjaga protokol kesehatan, Millens.&nbsp;

(IB28/E07)&nbsp;&nbsp;

Inibaru.id - Kepastian
tentang daerah mana saja yang memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Tengah
akhirnya dinyatakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebanyak 23 kabupaten
dan kota diminta untuk melaksanakannya.

Daerah-daerah yang masuk dalam daftar tersebut adalah Semarang Raya meliputi Kota
Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan.
Banyumas Raya meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan
Kebumen. Serta Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar,
Sragen, Klaten, dan Wonogiri.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan surat edaran kepada 23 kabupaten/kota untuk menerapkan PPKM di daerahnya demi menekan kasus Covid-19. Kira-kira daerah mana saja yang termasuk, ya?