BerandaHits
Senin, 23 Jan 2023 18:26

Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Pengamat: Berpotensi Banyak Penyimpangan

Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Pengamat: Berpotensi Banyak Penyimpangan

Kepala desa melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. (Buletinkompaspagi)

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun berpotensi menimbulkan adanya penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi.

Inibaru.id- Para Kepala Desa (Kades) ramai-ramai melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta, Selasa (17/1/2023) untuk menuntut perubahan masa jabatan 9 tahun dari yang sebelumnya hanya 6 tahun.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyatakan wacana tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi.

"Sangat berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan maladministrasi itu mewarnai penggunaan dana desa selama ini. Karena memang minimnya pengawasan dan minimnya juga penindakan, karena selama ini permalasahan desa ini tidak jelas pengawasannya," ungkap Trubus, Minggu (22/1).

Menurutnya, selama ini pengaturan soal desa berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa Daerah Tertinggal. Trubus menuturkan kedua kementerian ini sering klaim kewenangan sehingga ketika terjadi banyak pelanggaran di desa malah nggak tampak penindakan yang signifikan.

Apalagi, jelas Trubus, kebanyakan kades merupakan lulusan SMP, sehingga dinilai sulit dalam laporan secara transaparan dan good governance (tata kelola yang baik).

"Karena dana yang digelontorkan untuk desa itu minimal Rp1 miliar, orang desa itu tidak sampai situ pemahamannya. Jadi, saya melihat justru dalam hal ini pemerintah membiarkan banyak penyimpangan karena tak ada lembaga yang melakukan penegakan hukum," tuturnya.

Trubus pun mengemukakan seringkali masyarakat yang nggak mendukung kades yang terpilih tidak diperhatikan. Hal itu tentu berbahaya lantaran melahirkan ketidakadilan dalam memimpin.

"Maka, potensi korupsi sangat tinggi. Selama ini, karena tidak ada lembaga satupun yang mengawasi. Harusnya pemerintah membentuk lembaga karena yang digunakan itu uang APBN," tegas Trubus.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menjelaskan, seharusnya pemerintah melihat catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi pertimbangan perpanjangan masa jabatan kades.

"Dari catatan KPK, dari 2012 sampai 2021 itu ada 600-an kades yang terlibat korupsi. Ini tentu harus menjadi salah satu alasan pertimbangan,” tandasnya.

Kalau di daerahmu, bagaimana kepemimpinan dari kepala desanya, Millens? Benarkah penyelewengan dana masyarakat juga terjadi? (Siti Khatijah/E05)

Artikel ini telah terbit di Media Indonesia dengan judul Masa Jabatan Kades Diperpanjang Munculkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang.

Tags:

Inibaru Indonesia Logo

Inibaru Media adalah perusahaan digital yang fokus memopulerkan potensi kekayaan lokal dan pop culture di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Menyajikan warna-warni Indonesia baru untuk generasi millenial.

Sosial Media
A Group Member of:
medcom.idmetro tv newsmedia indonesialampost

Copyright © 2023 Inibaru Media - Media Group. All Right Reserved